cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,565 Documents
 77   78   79   80   81 
PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH ASET PEMERINTAH UNTUK PEMBANGUNAN UNDERPASS JATINGALEH SEMARANG Andi Tri Nugroho*, Ana Silviana, Triyono
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (654.714 KB)

Abstract

Pembangunan merupakan upaya manusia dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan hidup. Pembangunan nasional adalah pembangunan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan jalan, pemukiman rakyat, sekolah, pasar tradisonal dan sebagainya. Pembangunan nasional untuk kepentingan umum memerlukan lahan yang sangat luas .Pemenuhan kebutuhan akan tanah tersebut dilakukan dengan pembebasan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip yang terkandung didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan hukum tanah yang berlaku.Pelaksanaan pengadaan tanah aset pemerintah untuk pembangunan underpass Jatingaleh Semarang dilaksanakan melalui tahapan-tahapan yaitu perencaaan, persiapan (Penetapan lokasi dan pembentukan panitia), pelaksanaan (penyuluhan, inventarisasi dan identifikasi, penilaian ganti kerugian, musyawarah penetapan ganti kerugian, pemberian ganti kerugian dan pelepasan hak atas tanah), dan penyerahan hasil. Proses ganti kerugian terhadap tanah milik Instansi Pemerintah atau BUMN belum bisa terlaksana sepenuhnya. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah pelaksanaan pengadaan tanah aset pemerintah untuk pembangunan underpass JatingalehSemarang sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Repulik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
LINGKUNGAN HIDUP (STUDI DUMPING LIMBAH TANPA IZIN TERKAIT DAN BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 61/PID.SUS/2015/PN.UNR. JO. NOMOR 162/PID.SUS/2016/PT.SMG.) R.B. Sularto, Budhi Wisaksono, Yondia Vanensashakeh Soemantri*,
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (625.538 KB)

Abstract

       Lingkungan merupakan tempat tinggal makhluk hidup yang harus tetap dijaga, khususnya oleh manusia, agar lingkungan dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat terus mendukung kehidupan makhluk hidup. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaturan perundang-undangan mengenai pencemaran lingkungan hidup dalam hal dumping limbah tanpa izin dan untuk mengetahui implementasi penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan yang ada terhadap putusan Nomor 61/Pid.Sus/2015/PN.Unr. jo. Nomor 162/Pid.Sus/2016/PT.Smg.  Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan berupa masa percobaan dan denda dalam putusan Nomor 61/Pid.Sus/2015/PN.Unr. jo. Nomor 162/Pid.Sus/2016/PT.Smg. berdasarkan Pasal 60 dan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Namun, pidana denda tersebut hanya senilai Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), sehingga tidak sebanding dengan dampak dari perbuatan yang dilakukan. Kemudian dalam putusan tersebut hanya menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa yang mendapatkan pelimpahan wewenang dari direksi untuk melaksanakan operasional perusahaan, seharusnya direksi juga dijatuhi pidana dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang menyuruhlakukan tindak pidana.
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMER 6 TAHUN 2005 TENTANG USAHA PERIKANAN DAN USAHA KELAUTAN DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKATA (Studi Tentang Perizinan Usaha Perikanan di Derah Istimewa Yogyakarta) Gani Angga*, Amiek Soemarmi, Nabitatus Sa’adah
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (272.461 KB)

Abstract

Perikanan merupakan salah satu sumber daya alam di laut yang dimiliki Indonesia. Pemanfaatan sumber daya perikanan dilakukan dengan cara usaha perikanan. Pelaksanaan usaha perikanan harus memperhatikan kelestariannya agar tidak dilakukan secara berlebihan serta berdampak baik bagi lingkungan sekitar. Daerah Istimewa Yogyakata merupakan salah satu daerah yang memiliki sumber daya perikanan yang melimpah. Usaha perikanan diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomer 6 Tahun 2005 tentang Usaha Perikanan Dan Usaha Kelautan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakata, salah satunya adalah perizinan. Terdapat beberapa kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perizinan tersebut. Pemerintah dan pelaku usaha perikanan setempat bekerjasama dalam mencari solusi terhadap hambatan yang terjadi dalam proses perizinan usaha perikanan.
PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA SEUMUR HIDUP DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 KEDUNGPANE SEMARANG Sri Bintang Subari P*, Nur Rochaeti,R.B. Sularto
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (489.179 KB)

Abstract

Lembaga Pemasyarakatan adalah wadah bagi pembinaan narapidana yang telah melakukan tindak pidana, Sistem pemasyarakatan yang menekankan pada pembinaan dalam rangka resosialisasi, reeduksi, rehabilitasi maupun readaptasi, namun bagi narapidana seumur hidup yang di penjara sampai akhir hidup.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Spefikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah  deskriptif analitis.Pelaksanaan pembinaan narapidana seumur hidup belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang pembinaan bagi narapidana seumur hidup, sehingga pembinaan di laksanakan bersama pembinaan narapidana umum lainya.
REKONSTRUKSI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA EKONOMI (STUDI KASUS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIMBUNAN PANGAN) Richard Tulus*, Eko Soponyono, Laila Mulasari
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (499.672 KB)

Abstract

Maraknya tindak pidana di bidang ekonomi khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana penimbunan pangan menunjukan dimensi perkembangan kejahatan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana pada tahap penetapan pidana dalam menanggulangi tindak pidana penimbunan pangan yang saat ini berlaku (ius constituendum) dan melihat seberapa jauh kebijakan hukum pidana yang ada perlu dilakukan perubahan/penyempurnaan atau dengan perkataan lain mengkaji kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang (Ius Constitutum). Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana penimbunan pangan saat ini dimuat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Perlu dicermati bahwa tahap penetapan pidana dalam UU Pangan dan UU Perdagangan mengalami kegagalan, dalam artian ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut tidaklah dapat memberi arah yang terang bagi badan yang berwenang pada tahap pemberian pidana dan juga instansi pelaksana yang berwenang pada tahap pelaksanaan pidana. Kebijakan hukum pidana dalam ranah ius constituendum diformulasikan dengan mendasarkan pada Konsep KUHP 2014 dan kajian perbandingan negara lain terhadap tindak pidana penimbunan pangan, sehingga dapat memberi arah yang terang bagi tahap pemberian pidana dan tahap pelaksanaan pidana.
PELAKSANAAN KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MORODEMAK DI KABUPATEN DEMAK Amiek Soemarmi, Indarja, Ricky Gradiyanto Mahottama*,
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (493.003 KB)

Abstract

Pelabuhan Perikanan merupakan tempat yang terdiri atas daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar,berlabuh,dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Adapun permasalahan yang dikaji antara lain bagaimana pelaksanaan kedudukan,fungsi,dan tugas Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak, dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak . Penelitian ini bertujuan, diantaranya mengetahui Pelaksanaan Kedudukan,Fungsi dan Tugas Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Morodemak, serta untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi beserta penyelesaiannya. Metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian yuridis empiris,spesifikasi yang digunakan deskriptif analitis,metode pengumpulan data dengan cara penelitian lapangan,metode analisis data yang digunakan metode kualitatif,serta metode penyajian data keseluruhan data yang telah terkumpul setelah dilakukan editing dan telah disusun secara terurai.Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah Pelaksanaan fungsi, tugas dan kedudukan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Morodemak di Kabupaten Demak merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas yang dipimpin oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak merupakan pelabuhan perikanan tipe C yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang masuk kategori sederhana,kecil, di daerah relatif pelosok. Kendala-kendala yang dihadapi Pelabuhan Perikanan Pantai diantaranya pemangku kepentingan perikanan di PPP Morodemak kurang memiliki kepedulian akan peraturan yang ada dan fasilitas IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) belum tersedia secara maksimal, saluran drainase belum tertata dengan baik sarana penanganan sampah sementara belum ada.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS MEREK TERHADAP NAMA DOMAIN YANG SAMA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA Luthfan Ibnu Ashari*, Budi Santoso, Paramita Prananingtyas
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (417.237 KB)

Abstract

       Perkembangan teknologi yang semakin pesat menyebabkan pengaruh yang besar bagi para pelaku bisnis. Internet mempunyai peranan besar dalam pemberian informasi dan komunikasi dalam bisnis. Internet muncul sebagai media promosi atau branding yang murah dan mampu menjangkau siapa saja kapan saja. Salah satunya adalah melalui nama domain. Nama domain dianggap mampu merepresentasikan suatu merek dalam dunia maya atau internet. Dalam perkembangannya seringtimbul permasalahan antara pemegang hak atas merek dengan pendaftar nama domain. Prinsip first come first served yang dianut dalam pendaftaran nama domain menyebabkan pemegang hak atas merek tidak dapat menggunakan nama domain apabila telah didahului oleh seseorang.       Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normative dan spesifikasinya menggunakan deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode dalam menganalisa data dilakukan secara kualitatif.       Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa lingkup perlindungan yang diberikan pengaturan Indonesia dan Pengaturan Internasional terhadap pemegang hak atas merek dan nama domain hamper sama. Namun,masih belum adanya harmonisasi yang jelas terhadap pengaturan Indonesia tentang nama domain dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elekronik dengan pengaturan perlindungan terhadap pemegang hak atas merek dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
PELAKSANAAN GADAI EMAS PADA PERBANKAN SYARIAH (STUDI PADA BNI SYARIAH KOTA SEMARANG) Fajar Ikhwan Nawawi*, Ro’fah Setyowati, R.Suharto
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (821.823 KB)

Abstract

Kebutuhan akan dana  yang yang semakin meningkat dikalangan masyarakat langsung direspon bank syariah dengan mengeluarkan produk gadai emas yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan prinsip saling tolong menolong. Dasar dilakukanya penelitian ini adalah munculnya kasus dalam gadai emas pada perbankan syariah, seperti penyelewengan batas maksimum pemberian gadai, proses penjualan emas yang tidak sesuai prosedur ataupun adanya modus berkebun emas dalam gadai yang dilakukan pada perbankan syariah. Tujuan dilakukanya penelitian ini untuk mengetahui konsep gadai menurut hukum Islam; pelaksanaan gadai emas pada BNI Syariah; dan mekanisme penjualan saat jatuh tempo.Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa konsep yang digunukan dalam gadai emas pada perbankan syariah di Indoneisa diadopsi dari konsep gadai menurut hokum Islam, kemudian secara umum pelaksanaan gadai emas pada BNI Syariah telah sesuai dengan konsep gadai menurut hukum Islam, Fatwa Dewan Syariah Nasional ataupun Surat Edaran Bank Indonesia, namun demikian ada bebeapa inovasi dalam penjulan emas yang digunakan sebagai objek gadai, apabila nasabah tidak mampu melunasi hutangnya maka emas tersebut akan dijual kepada toko emas kepercayaan BNI Syariah Kota Semarang bukan melalui lembaga pelelangan umum, karena biayanya semakin membebani nasabah.
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH BEKAS HAK BARAT (RECHT VAN VERPONDING) DENGAN TANAH HAK PAKAI DI KOTA TEGAL (Studi Kasus Putusan MA Nomor : 1097k/Pdt/2013) Nadya Karina*, Ana Silviana, Triyono
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (366.259 KB)

Abstract

Banyaknya sengketa mengenai tanah bekas hak barat khususnya tanah Recht Van Eigendom Verponding, yang salah satu kasusnya yaitu yang terjadi antara Sartono selaku ahli waris tanah Recht Van Eigendom Verponding No. 2354 dengan Pemerintah Kota Tegal dalam putusan perkara nomor : 11/Pdt.G/2010/PN.Tgl dan perkara nomor : 263/Pdt./2011/PT.SMG yang dasar hukumnya berdasarkan pada KEPPRES No. 32 Tahun 1979 yang mengatur tentang subyek hukum yang mendapatkan prioritas untuk dapat mengajukan permohonan sesuatu hak atas tanah asal konversi hak barat dan KEPPRES No. 55 Tahun 1993 yang telah dicabut dan diganti dengan UU No. 2 Tahun 2012 mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Akibat hukum terhadap tanah Recht Van Eigendom Verponding setelah berlakunya UUPA yaitu wajib dilakukan konversi sesuai dengan hukum tanah nasional. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara MA nomor : 1097K/Pdt/2013 adalah karena Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat bukti yang sah dan kuat dari bukti-bukti yang diajukan oleh Sartono, sedangkan bukti-bukti yang diberikan oleh Pemerintah Kota Tegal dapat dibuktikan dalil sangkalannya bahwa obyek sengketa sah milik Pemerintah Kota Tegal.
IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB PT ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO) DALAM PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT DI KOTA SEMARANG Dewanti Nur Indrati; Hendro Saptono; Paramita Prananingtyas
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (380.766 KB)

Abstract

Perkembangan moda transportasi laut membuat aktivitas manusia menjadi lebih mudah. Tidak dapat dipungkiri semakin meningkatnya perkembangan transportasi laut terdapat pula risiko laut yang mengintai. Asuransi laut merupakan upaya untuk melimpahkan suatu risiko dari tertanggung kepada penanggung yaitu perusahaan asuransi. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah tanggung jawab dan hambatan yang dihadapi PT Asuransi Jasindo (Persero) dalam penyelesaian klaim asuransi pengangkutan barang melalui laut di Kota Semarang. Metode penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini berupa data primer yang diperoleh dari wawancara terhadap pihak terkait dan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka. Penelitian dilaksanakan melalui penelitian pustaka dan survey lapangan di PT Asuransi Jasindo (Persero) Kantor Perwakilan Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab PT Asuransi Jasindo (Persero) Kantor Perwakilan Kota Semarang dalam penyelesaian klaim asuransi pengangkutan barang melalui laut berjalan dengan sangat baik. Hambatan internal yang timbul berkaitan erat dengan tidak terpenuhinya dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam polis, dan pengajuan klaim melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Sedangkan hambatan eksternal yaitu kesulitan memperoleh dokumen lengkap dari tertanggung saat penutupan asuransi dan ketidaksesuaian syarat dan kondisi dari broker.

Page 79 of 157 | Total Record : 1565

 77   78   79   80   81 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue