cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,565 Documents
 81   82   83   84   85 
KLAIM ASURANSI KECELAKAAN LALU LINTAS TERHADAP ANGKUTAN UMUM NON-TRAYEK (Studi : Kecelakaan Perusahaan Otobus “Sang Engon” di Jalan Tol Jatingaleh-Tembalang, Semarang) Bramana Arya Anindhita*, Rinitami Njatrijani, Siti Mahmudah
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (565.034 KB)

Abstract

                Asuransi sosial adalah jaminan sosial yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan pertanggungan ini, pemerintah menunjuk PT Asuransi Jasa Raharja untuk mengelola dan menyalurkan dana santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas yang salah satunya adalah kecelakaan lalu lintas angkutan umum.                Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran premi asuransi sosial kecelakaan penumpang oleh Perusahaan Otobus Sang Engon untuk bus Non-Trayek kepada PT Asuransi Jasa Raharja serta penyelesaian klaim asuransi oleh PT Asuransi Jasa Raharja pada kecelakaan lalu lintas Perusahaan Otobus Sang Engon.                Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekaten penelitian dengan menggunakan metode yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan masalah dengan cara meninjau peraturan-peraturan yang telah diberlakukan dalam masyarakat sebagai hukum positif dengan pelaksanaannya termasuk implementasinya di lapangan.                Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayaran premi yang dilakukan kepada PT Asuransi Jasa Raharja dilakukan dengan sistem borongan. Dengan begitu, seluruh orang yang berada di dalam alat transportasi umum tersebut dianggap sebagai penumpang sah. Akibatnya, apabila terjadi evenemen, seluruh penumpang baik yang memegang tiket bukti perjalanan maupun tidak, tetap mendapatkan ganti kerugian dari PT Asuransi Jasa Raharja. PT Asurnasi Jasa Raharja sudah cukup baik dalam penyelesaian klaim asuransi karena walaupun tidak sesuai dengan SOP, PT Asuransi Jasa Raharja lebih membantu masyarakat dalam pencairan dana santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas.                Perusahaan Otobus harus taat dalam pembayaran premi agar tidak terjadi masalah atau kendala apabila terjadi evenemen yang menimpa penumpang. Dalam melakukan klaim apabila terjadi evenemen harus sesuai prosedur yang ada dalam SOP yang mana SOP ini sebaiknya dibedakan antara korban luka-luka dan korban meninggal dunia agar lebih ada kepastian hukum.
KONTRAK KARYA PERTAMBANGAN PT. FREEPORT DENGAN PEMERINTAH INDONESIA Edho Chermando, Ery Agus Priyono, F.X. Joko Priyono
Diponegoro Law Journal Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (297.505 KB)

Abstract

Mining in Indonesia are increasingly mushrooming in Indonesia as a country that has the natural resources abundant to well-known in foreign countries, so many foreign businessmen interested to invest in Indonesia is therefore a form of cooperation is on offer by employers This stranger is a contract where it is the work of the foreign investor and the government of Indonesia. When in a contract need to consider several principles, namely principles of balance, the principle of freedom of contract and the principle of proportionality in terms of rights and obligations of each party, As well as checking menegenai terkadung several articles in the work contract of Civil Code section 1320. The second issue is the breach of contract committed by one party that does not menajalankan obligations under the contract the work. The method used by the authors in this research is the normative juridical method in which the author was just doing research about the contents of the contract or peel some of the provisions contained in the contract work. And compare with some of the theory to current contract. From the results of research on contract work of PT. Freeport Indonesia with the Indonesia government finally authors found that the contract by PT. Freeport Indonesia has embraced the principle of freedom of contract in the know of the contents of the contract is made by those who wish to perform the contract only and does not violate the current u, the principle of balance as well as both sides want each party to meet and implement the agreements and the principle of proportionality regarding the distribution of rights acquired by each party is in conformity with the letter contract and each chapter is in accordance with Article 1320 Civil Code. Regarding the breach of contract also stipulated in the contract work is about abitrase. Ie one that has been agreed by the respective parties to a treaty, ie the investor and the government of Indonesia.
KAJIAN TERHADAP KEPAILITAN NOTARIS DI INDONESIA Etty Susilowati, Siti Mahmudah, Ryan Sanjaya*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (405.366 KB)

Abstract

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang. Dalam praktik notaris dapat dikenakan pengaturan kepailitan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Kepailitan. Notaris yang dinyatakan pailit dapat berkedudukan sebagai orang pribadi atau sebagai notaris yang menjalankan profesi atau jabatannya. Apabila notaris berkedudukan sebagai orang pribadi menyebabkan si pailit demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan, begitu pula hak untuk mengurusnya, sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Bagi debitor yang menjabat sebagai notaris, putusan pailit tersebut tidak hanya menyebabkan ia kehilangan hak untuk berbuat dan mengurus harta kekayaannya yang masuk dalam boedel pailit saja, tetapi lebih dari itu dapat menyebabkan ia diberhentikan dari jabatannya sebagai notaris.Tujuan Penelitian untuk mengetahui bagaimana pengaturan kepailitan debitor yang menjabat sebagai notaris, mengetahui akibat putusan pailit terhadap jabatan notaris sebagai debitor dan mengetahui masalah apa saja yang ada dalam proses pengajuan pemberhentian seorang notaris, yang sebagai orang pribadi telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.Berdasarkan analisis kualitatif, dalam pengaturan kepailitan subjek hukum adalah orang pribadi atau badan hukum, sehingga jabatan notaris tidaklah dapat dipailitkan, apabila notaris tersebut dipailitkan diluar kewenangannya sebagai notaris maka notaris hanya berkedudukan sebagai pengusaha atau pebisnis saja tidak dalam jabatannya sebagai notaris. Akibat dari kepailitan terhadap debitor yang menjabat sebagai notaris, tidaklah menyebabkan ia diberhentikan dari jabatannya dengan tidak hormat sebagai notaris. Notaris pailit menurut Pasal 12 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu jika notaris tersebut dituntut ganti rugi oleh para pihak/penghadap, karena akta yang dibuat dihadapan/oleh notaris ternyata melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut. Belum adanya peraturan pelaksana yang jelas mengenai pemberhentian notaris yang dinyatakan pailit telah memberikan penafsiran yang berbeda-beda sehingga sulit untuk menentukan tolak ukuran yang tepat mengenai masalah tersebut.
TANGGUNG JAWAB HUKUM BADAN PENYELENGGARA PENDAFTARAN TANAH DALAM SENGKETA PERTANAHAN DI WILAYAH JAKARTA BARAT Tisna Ayu Oktavianty , Ana Silviana , Sri Sudaryatmi
Diponegoro Law Journal Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (232.991 KB)

Abstract

 AbstrakUndang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 di dalam Pasal 19 disebutkan bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah telah menggariskan adanya keharusan untuk melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia, hasil dari pendaftaran tanah tersebut adalah berupa sertipikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan. Sertipikat ini berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat bagi pemegang hak atas tanah, artinya dapat dirubah apabila ada kekeliruan yang dapat di buktikan sebaliknya oleh pengadilan. Pendaftaran tanah yang bertujuan menjamin kepastian hukum tetapi dalam kenyataannya berbeda, hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti Kantor Pertanahan yang tidak memperhatikan segi administrasi data dan status tanah yang di daftarkan dalam proses penerbitan sertipikat, terbukti dari adanya kasus penerbitan sertipikat di atas tanah berstatus sengketa oleh Kantor Pertanahan Jakarta Barat terhadap tanah-tanah warga di Meruya Selatan. Berdasarkan kasus tersebut penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan yaitu tentang tanggung jawab Kantor Pertanahan dalam penerbitan sertipikat di atas tanah yang berstatus sengketa.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang terjadinya penerbitan sertipikat di atas tanah berstatus sengketa, mengetahui tanggung jawab Kantor Pertanahan dalam penerbitan sertipikat tersebut, serta upaya penyelesaian sengketa pertanahan tersebut.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer bersumber pada studi lapangan dengan teknik observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder bersumber pada penelitian kepustakaan atau studi dokumen.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa : 1) Latar belakang terjadinya sengketa tanah Meruya Selatan terjadi karena adanya rencana eksekusi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 570/K/Pdt/1999 tanggal 31 Maret 2000 yang memicu reaksi masyarakat yang ingin mempertahankan haknya, reaksi tersebut berupa perlawanan dengan diajukannya gugatan oleh warga Ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat 2) Tanggung jawab Kantor Pertanahan dalam sengketa ini adalah tetap mensahkan sertipikat yang dimiliki oleh warga di Meruya Selatan. 3) Upaya penyelesaian kasus sengketa tanah di Meruya diselesaikan dengan jalur pengadilan (litigasi) dilanjutkan dengan mediasi antara PT. Portanigra dengan warga Meruya Selatan.Kesimpulan dari hasil penelitian adalah bahwa munculnya sengketa antara PT. Portanigra dengan warga Meruya Selatan disebabkan oleh rencana eksekusi tanah Meruya Selatan, dengan adanya rencana eksekusi ini Kantor Pertanahan memberikan perlindungan dengan mensahkan sertipikat yang dimiliki warga, sedangkan upaya penyelesaian kasus ini dengan jalur litigasi. Kata Kunci : Tanggung Jawab Kantor Pertanahan, Sengketa Meruya   Abstract Basic Agrarian Law number 5 of 1960 in article 19 mentioned that in order to ensure legal certainty and the certainty of land rights has set out the necessity to carry out the registration of land across Indonesia, a result of the land register is a certificate issued by the Office of the Land. This certificate serves as a strong evidentiary tool for holders of land rights, meaning that it can be changed if there is a fallacy that can be proved otherwise by the Court. Land registry aimed at ensuring legal certainty but in reality is different, this is caused by a few things such as the Land Office not to pay attention to administrative data and the status of the land register in the certificate issuance process, as evidenced by the case of the issuance of the certificate upon the land is disputed by the West Jakarta Office of the Land against the lands South Meruya residents. Based on the cases of the authors are interested in reviewing quagmire that is about responsibilities of the Office of the Land in the issuance of the certificate upon the land's status dispute.The purpose of this research is to know the background of the occurrence of the issuance of the certificate upon the land's status dispute, knowing the Land Office's responsibility in publishing the certificate, as well as the land dispute resolution efforts.The methods used in this study is an empirical juridical, with data being used is the primary data and secondary data. Primary Data is sourced to the study of the field with the observation and interview techniques, whereas secondary sourced data on research or study document libraries.Based on the results of the study revealed that: 1) the background of the dispute of land South Meruya occurs due to an execution plan based on the ruling of the Supreme Court No. 570/K/Pdt/1999 dated 31 March 2000 that triggers the reaction people who want to defend their rights, the reaction in the form of a lawsuit filed by the resistance by the people to the West Jakarta District Court 2) responsibility of the Office of the Land in dispute is still confirms the certificate that is owned by residents in Meruya Selatan. 3 settlement Efforts) in case of dispute is resolved by the Court in Meruya (litigation) proceed with mediation between PT. Portanigra with South Meruya citizens.The conclusions of the study results is that the emergence of a dispute between PT. Portanigra with South Meruya citizens caused by the execution plan of land South Meruya, due to this execution plan provides protection with Land Office confirms the certificate owned by the residents, whereas this case resolution efforts with litigation. Key Words: Responsibility Of The Office Of The Land Dispute, Meruya  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN BPR DENGAN JAMINAN ASURANSI YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 818 K/PDT.SUS-BPSK/2015) Siska Sari*, Suradi, Aminah
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (681.384 KB)

Abstract

Memasuki era globalisasi yang senantiasa berpengaruh pada tingginya tingkat kebutuhan ekonomi dan terbatasnya kemampuan daya beli masyarakat di Indonesia. Perbankan memiliki peranan yang penting untuk dalam rangka meningkatkan pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas kearah peningkatan taraf  hidup dari masyarakat, salah satunya adalah dengan pemberian kredit kepada masyarakat, untuk dapat menjamin risiko, kredit dapat diasuransikan. Salah satu hal yang penting dalam asuransi kredit adalah mengenai masalah perlindungan bagi konsumen mengenai penerimaan uang pertanggungan asuransi sesuai dengan perjanjian yang disepakati.Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui sahnya perjanjian asuransi yang digunakan untuk menjamin kredit, perlindungan hukum bagi konsumen yang sudah membayar premi tetapi tidak mendapatkan uang pertanggungan dan pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung No. 818 K/PDT.SUS-BPSK/2015 tentang pembatalan Putusan Pengadilan Negeri No. 151/Pdt G BPSK/2015/ PN BTM.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis dan data yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan pengumpulan datanya dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan analisis data menggunakan metode kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian asuransi kredit BPR adalah sah karena telah memenuhi syarat dalam pasal 1320 KUH Perdata dan sesuai prosedur pengajuan asuransi, konsumen kurang mendapat perlindungan terhadap haknya karena sudah membayar premi akan tetapi tidak mendapatkan uang pertanggungan, dan pertimbangan hakim Mahkamah Agung bahwa sengketa tersebut bukan merupakan sengketa konsumen sehingga penyelesaian terhadap sengketa tidak melalui ranah BPSK melainkan penyelesaian langsung melalui Pengadilan Negeri.Saran penelitian ini bahwa hak konsumen perlu diperhatikan oleh pelaku usaha dan hakim dalam memberikan pertimbangan dalam memutus perlu melihat prinsip, sifat dan jenis konsumen sehingga dapat dianggap bahwa sengketa diatas merupakan termasuk dalam ranah sengketa konsumen.
PERLINDUNGAN HAK KOMERSIAL PENCIPTA LAGU TERHADAP PEMANFAATAN LAGU TANPA IJIN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL (STUDI DI: KOMUNITAS MUSIK HERO COMMUNITY SEMARANG) Budi Santoso, Rinitami Njatrijani, Rischy Akbar Santosa*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (520.706 KB)

Abstract

Musik/lagu memberikan manfaat kepada manusia namun pencipta lagu harus bersusah payah untuk mendapatkan manfaat itu dikarenakan banyak pihak yang menggunakan lagu dengan cara melanggar hak dari pencipta lagu. Penelitian ini akan membahas mengenai implementasi penegakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengenai Hak Komersial dari pencipta, upaya yang dapat digunakan oleh pencipta lagu untuk melindungi Hak Komersial nya dan tanggung jawab pihak yang memanfaatkan lagu tanpa ijin untuk kepentingan komersial kepada pencipta lagu di Komunitas Musik Hero Community Semarang. Metode yang di gunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris, spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif analitis, metode pengumpulan data menggunakan data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa kurangnya penerapan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta dengan masih banyak para pihak yang kesadarannya masih rendah dengan memanfaatkan lagu tanpa ijin untuk kepentingan komersial dan tidak memberikan hak-hak yang seharusnya di peroleh oleh pencipta lagu. Pemerintah dan lembaga terkait seperti Lembaga Manajemen Kolektif juga berperan dalam penegakan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta ini agar tercipta suatu keadaan bisnis yang sehat terutama di bidang industri kreatif dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA TRANSPORTASI UDARA DAN TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN TERHADAP PENUMPANG YANG DIRUGIKAN AKIBAT KECELAKAAN PESAWAT Bambang Eko Turisno , Kabul Supriyadhie, Mohammad Sufi Syalabi*,
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (844.863 KB)

Abstract

Sebagai badan usaha atau badan hukum, maskapai penerbangan berkewajiban untuk menjamin keselamatan terhadap penumpangnya, dan maskapai dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melakukan kesalahan yang merugikan penumpang. Dalam penyelenggaraan penerbangan ternyata banyak hak-hak penumpang yang tidak dipenuhi sebagaimana mestinya oleh perusahaan penerbangan seperti banyak kasus kecelakaan yang berakibat kematian atau luka-luka terhadap penumpang. Sehubungan dengan itu diperlukan adanya pengaturan-pengaturan secara hukum untuk menentukan tanggung jawab perusahaan penerbangan sehingga kepentingan penumpang terlindungi.Tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui  bagaimanakah tanggung jawab maskapai terhadap penumpang yang mengalami kecelakaan pesawat, serta bentuk tanggung jawab maskapai terhadap kerugian yang dialami penumpang akibat dari terjadinya kecelakaan pesawat. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang dilakukan dengan penelusuran terhadap data di lapangan yang didapatkan melalui wawancara secara informal dan bersifat pribadi serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap penumpang transportasi udara. Dengan analisis data secara kualitatif.Hasil dari penelitian dalam penyusunan studi kasus ini menunjukan bahwa tanggung jawab maskapai terhadap penumpang yang mengalami kecelakaan pesawat  adalah dengan berupa tindakan pertolongan pertama pada saat terjadi kecelakaan pesawar yaitu pada Maskapai Air Asia, Garuda Indonesia dan Trigana Air, serta memberikan ganti rugi berupa sejumlah nominal uang yang setara dengan besarnya kerugian yang diderita penumpang dan jumlah ganti kerugian diatur dalam Peraturan Menteri perhubungan No.77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkuatan Udara maupun bersumber pada hukum internasional Konvensi Warsawa 1929.
KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 12/20/PBI/2010 TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISMEBAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH Iffandie Lololangi*, Paramita Prananingtyas, Siti Mahmudah
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (275.941 KB)

Abstract

Pencucian uang dan pendanaan terorisme adalah masalah besar yang dapat memberikan berbagai dampak negatif bagi laju pertumbuhan  perekonomian dan keuangan bangsa dan negara. Selain Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah juga dapat menjadi salah satu sasaran dari pencucian uang dan pendanaan terorisme. Ruang lingkup usaha bank dari BPR dan BPRS terbatas atau lebih kecil dari Bank Umum,  tetapi BPR juga dapat menjadi target dari transaksi untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme. Berdasarkan hal itu Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagai upaya untuk mencegah dampak yang akan terjadi.  Dampak dari pencucian uang dan pendanaan terorisme akan sangat merugikan bangsa dan negara oleh karena itu diperlukan tindakan pencegahan melalui koordinasi antara lembaga – lembaga yang bertugas untuk mencegah dan memberantas  pencucian uang dan pendanaan terorisme serta lembaga yang bertugas  untuk mengatur dan mengawasi bank.
TINJAUAN YURIDIS CALON KEPALA DAERAH YANG BERSTATUS TERSANGKA MENJADI KEPALA DAERAH (STUDI KASUS TERHADAP PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2018) Alif Fary Novyan; Fifiana Wisnaeni; Indarja Indarja
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (272.62 KB)

Abstract

Pilkada Serentak Tahun 2018 telah usai diselenggarakan di 171 daerah yang terdiri dari 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Salah satu peristiwa yang menjadi perhatian publik adalah banyaknya calon kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK dan ditetapkan sebagai tersangka. Terhadap fenomena ini terjadi diskursus terkait keabsahan status calon kepala daerah tersangka dalam tahapan Pilkada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum calon kepala daerah yang berstatus tersangka dalam proses pemilihan kepala daerah dan konsekuensi hukum calon kepala daerah terpilih dengan status tersangka menjadi kepala daerah. Hasil penelitan menunjukkan bahwa kedudukan hukum calon kepala daerah berstatus tersangka dalam proses pemilihan kepala daerah adalah sah sebagai peserta Pilkada, tidak dapat mengundurkan diri, dan tidak dapat diganti. Terhadap calon kepala daerah terpilih dengan status tersangka, konsekuensi hukumnya adalah, pertama tetap dilantik sebagai kepala daerah. Kedua, bila penetapan tersangka disertai dengan penahanan, maka setelah dilantik segera untuk diberhentikan sementara. Ketiga, setelah adanya putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, apabila dinyatakan bersalah akan diberhentikan sebagai kepala daerah dan bila tidak terbukti bersalah paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan diaktifkan kembali sebagai kepala daerah.
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN (STUDI PENELITIAN PADA PENGEMBANG KOTA SEMARANG) Yunanto, Dewi Hendrawati, Arina Ratna Paramita*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (398.657 KB)

Abstract

Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan merupakan suatu perjanjian pendahuluan sebelum dilakukannya penandatangan Akta Jual Beli yang sah, dan umumnya memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur kewajiban para pihak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa terjadi wanprestasi dalam perjanjian pengikatan jual beli tanah dan bangunan dan bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pengikatan jual beli tanah dan bangunan. Terjadinya wanprestasi dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan tanah dan bangunan (Perumahan) antara pengembang dengan konsumen, diantaranya Pelaksanaan PPJB perumahan dilakukan sebelum selesai dibangun, pengembang terlambat menyelesaikan atau menyerahkan bangunan, fasilitas dan bangunan yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pengikatan jual beli tanah dan bangunan dapat dilihat dari tanggung jawab pengembang maupun sanksi bagi pengembang. Salah satu bentuk tanggung jawab pengembang adalah adanya masa garansi. Sedangkan sanksi bagi pengembang dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan rumah apabila terjadi keterlambatan penyerahan rumah dapat dimungkinkan dengan jalan musyawarah. 

Page 83 of 157 | Total Record : 1565

 81   82   83   84   85 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue