cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,565 Documents
 83   84   85   86   87 
KEBIJAKAN NON PENAL DI BIDANG EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA YANG DILAKUKAN OLEH FORUM KOORDINASI PENCEGAHAN TERORISME (FKPT) PROVINSI JAWA TENGAH DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME R.B. Sularto, Purwoto, Muthia Wulandari*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (494.378 KB)

Abstract

Tindak Pidana Terorisme secara khusus sudah diatur dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, namun masih banyak akar permasalahan lain di luar kebijakan dalam undang-undang seperti masalah ekonomi dan sosial budaya yang menjadi pemicu tindak pidana terorisme.Hal ini menarik perhatian penulis untuk mengkaji lebih lanjut mengenai upaya pencegahan tindak pidana terorisme melalui pendekatan di bidang Ekonomi dan Sosial Budaya. Wilayah studi yang penulis kaji ialah wilayah Jawa Tengah melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT).Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan tujuan permasalahan pada penelitian ini dapat dijawab dengan menekankan pada ilmu hukum, peraturan perundang-undangan, dan ketentuan-ketentuan lainnya. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.Penelitian ini memberikan pemahaman terhadap pembaca mengenai kebijakan non penal di bidang ekonomi dan sosial budaya, dan harmonisasi kebijakan penal dengan kebijakan non penal dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme untuk dijadikan ide bagi pembuatan peraturan perundang-undangan dalam upaya penyempurnaan peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana terorisme.
YURIDIS ATAS PERAN KPID PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENYEMBUNYIAN IDENTITAS PELAKU TINDAK PIDANA OLEH PERS DALAM ACARA BERTEMA INVESTIGASI KRIMINAL Awang Tuherdias Priyambodo, Nyoman Serikat* , Purwoto
Diponegoro Law Journal Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (627.209 KB)

Abstract

Tindakan penyembunyian identitas pelaku tindak pidana oleh pers dalam acara bertema investigasi kriminal tidak menyalahi ketentuan hak tolak yang dimiliki oleh pers sebagaimana diatur dalam Pasal 4Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers dan Pasal 7 Kode Etik Jurnalistik. Meskipun begitu, tindakan tersebut melanggar dan bertentangan dengan Bab VII Buku II Pasal 165 KUHP, apabila pihak stasiun televisi tersebut tidak menindaklanjuti dengan melaporkan pelaku kejahatan kepada kepolisian. KPID sebagai lembaga  independen dan representasi publik, memiliki peran, tugas, dan kewenanganyang besar dalam menangani masalah penyiaran di Indonesia. Perlu diketahui kemudian apakah KPID memiliki  peran berkaitan dengan penyembunyian identitas pelaku tindak pidana oleh pers dalam acara bertema investigasi kriminal. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis hendak melakukan analisa mendalam mengenai peran KPID Provinsi Jawa Tengah berkaitan dengan penyembunyian identitas pelaku tindak pidana oleh pers dalam acara bertema investigasi kriminal.Metode  pendekatan  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  pendekatan  normatif,permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan. Penulis  mendapatkan  data  yang  diperlukan  bagi  penulisan  hukum  ini  dengan  mengumpulkan  data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan seperti buku, dokumen, arsip, literatur dan laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  peran  KPID  Provinsi  Jawa  Tengah  berkaitan  dengan penyembunyian identitas pelaku tindak pidana oleh pers dalam acara bertema investigasi kriminal tidak diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) Komisi Penyiaran Indonesia. Jadi, KPID Jawa Tengah tidak memiliki tugas dan kewenangan dalam mengatur, mengawasi, dan menjatuhkan sanksi  khususnya terhadap tindakan penyembunyian identitas pelaku tindak pidana oleh pers dalam acara bertema  investigasi kriminal, meskipun tindakan tersebut dianggap melanggarKitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana.  Sanksi  yang  bisa  dikenakan  atas  upaya  penyembunyian identitas  pelaku tindak pidana oleh pers dalam acara bertema investigasi kriminal adalah sanksi pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, sesuai dengan ketentuan Pasal 165 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN HAK CIPTA PROGRAM KOMPUTER DI DALAM CREATIVE COMMONS INDONESIA Inggrid Holonita Dosi*, Budi Santoso, Rinitami Njatrijani
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (975.917 KB)

Abstract

Salah satu hasil karya teknologi yang populer saat ini adalah program komputer, program komputer merupakan hasil karya cipta manusia yang juga dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Melihat perkembangan zaman ini munculah Creative Commons Indonesia yang diadopsi dari Creative Commons yang merupakan membuka kesempatan bagi semua orang untuk melundungi karyanya dengan cara yang mudah dan gratis. Standar Perlindungan Hak Cipta terdiri dari Keasliaan yang diminta perwujudan (ekpresi) dari ide sehingga yang dilindungi sudah merupakan bentuk nyata suatu Ciptaan, Persyaratan kreativitas terkait dengan adanya kreasi intelektual pribadi, sedangkan persyaratan perwujudan merupakan konsep bentuk material yang merujuk pada suatu ciptaan sebagai tujuan perlindungan Hak Cipta. Hak Cipta melindungi ekpresi dalam bentuk material, bukan ide atau informasinya yaitu Ciptaan dibentuk dengan Cipta, karsa, dan rasa manusia. Sementara Perlindungan Program Komputer dalam Creative Commons Indonesia sama dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu Program Komputer dilindugi Kode Sumber maupun Kode Objeknya. Di dalam lisensi tersebut terdapat kesepakatan antara Pencipta dan Penerima Lisensi untuk melisensikan Ciptaannya. Mengenai Lisensi Terbuka Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual telah merancang Peraturan Pemerintah untuk tidak mengharuskan Lisensi Terbuka untuk mencatatkan Lisensi kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH OKUPASI ANGKATAN DARAT DAN KOKON KOLOG DAM VII/DIPONEGORO (Studi Kasus Putusan No. 262/Pdt.G/2014/PN.SMG) Disyanda Giswa*, Ana Silviana, Sri Wahyu Ananingsih
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (501.848 KB)

Abstract

Dalam pelaksanaan Jual Beli Tanah di masyarakat sering kali menimbulkan sengketa. Salah satu sengketa yang pernah terjadi di Kota Semarang adalah antara perorangan dan Kodam Angkatan Darat VII/Diponegoro. Semula sebidang tanah Persil No. 45 Klas D yang menjadi objek sengketa tersebut adalah tanah dalam penguasaan Kodam kemudian dilepaskan dan menjadi milik Ny. Lutfiah yang dijual kepada Ny.Endang, namun dalam pelaksanaannya Kodam tidak menjalankan perintah untuk melepaskan status okupasi tanah sengketa.Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara PN Semarang No. 262/pdt.G/2014/PN.SMG adalah Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat bukti yang sah dan kuat dari bukti-bukti yang diajukan Kodam, sedangkan berdasarkan bukti- bukti yang diajukan Ny. Endang benar menunjukan bahwa tanah sengketa adalah secara sah milik Ny. Endang. Berdarakan analisa dari Teori Keadilan yang dikemukakan John Keynes, Putusan PN Semarang No. 262/Pdt.G/2014/PN.Smg telah mencerminkan keadilan bagi pihak yang bersengketa.
PEMBERDAYAAN KONSUMEN DALAM MENCEGAH PEREDARAN OBAT PALSU DI MASYARAKAT Bambang Eko Turisno, Aminah, Tika Ayu Yulianingsih*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (609.238 KB)

Abstract

Obat memiliki pengaruh besar dalam tubuh manusia. Obat dapat bersifat sebagai obat dan juga dapat bersifat sebagai racun. Obat harus diproduksi dan diedarkan oleh pihak yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam memproduksi maupun mendistribusikan obat. Peredaran obat di masyarakat telah diatur dan diawasi dalam suatu jalur peredaran resmi dari industri farmasi, Pedagang Besar Farmasi (PBF) hingga ke sarana pelayanan farmasi. Namun dalam kenyataannya masih beredar obat palsu di masyarakat. Terjadinya peredaran obat palsu disebabkan oleh faktor-faktor dari pelaku usaha, konsumen dan pengawasan peredaran obat. Sesuai UUPK, konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi obat. Dalam usaha melindungi konsumen, perlu dilakukan upaya pemberdayaan konsumen untuk mencegah beredarnya obat palsu. Pemberdayaan konsumen dapat dilakukan dengan pembuatan dan pelaksanaan peraturan hukum yang mengakui hak-hak konsumen, peraturan yang mengatur kewajiban pelaku usaha dari proses produksi sampai ke tangan konsumen, serta adanya pelayanan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dalam berbagai bentuk. Dengan adanya pemberdayaan konsumen, dapat menciptakan konsumen yang mandiri dan teliti dalam mengkonsumsi obat.
UPAYA BANK DALAM MENJAGA RAHASIA BANK SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH Fika Nofi Nofita*, Srie Wiletno, Hendro Saptono
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (710.06 KB)

Abstract

           Perbankan merupakan pokok dari sistem keuangan setiap negara, karena perbankan merupakan salah satu penggerak pembangunan seluruh bangsa. Salah satu faktor untuk dapat memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank pada umumnya ialah kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank. Di Indonesia sendiri, untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan keuangan nasabah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan  dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen.                Bank merupakan lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan nasabahnya. Pada jasa perbankan terdapat dua pihak. Pihak pelaku usaha disini sebagai bank dan pihak konsumen sebagai nasabah. Upaya menjaga keamanan rahasia bank  mencakup perlindungan terhadap nasabah dan simpanannya.       Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pengetahuan mengenai bagaimana hubungan hukum antara masyarakat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum tersebut. Metode ini dilakukan untuk memahami peristiwa yang memang benar-benar terjadi di masyarakat.            Pelaksanaan upaya menjaga rahasia bank yang dilakukan oleh pihak bank sudah sesuai dengan ketentuan dari peraturan yang berlaku. Hal-hal yang mengakibatkan terjadinya kerugian pada nasabah akan diberi tanggung jawab berupa ganti kerugian yang besarannya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh bank.
PENGENAAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DARI HASIL KARYA DAN IMBALAN YANG DITERIMA OLEH PROFESI PENULIS Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.; F.C. Susila Adiyanta; Nabitatus Sa’adah
Diponegoro Law Journal Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (482.673 KB)

Abstract

Pemungutan  pajak adalah kewajiban kenegaraan bagi semua warga dan penduduk suatu negara, yang sering dianggap sebagai kewajiban yang tidak adil bagi sebagian masyarakat, diantaranya oleh Tere Liye yang mengajukan keberatan tentang pajak dengan membandingkan penghasilannya dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Rumusan masalah penulisan hukum ini tentang pengaturan kewajiban wajib pajak orang pribadi yang berprofesi sebagai penulis dan praksis pengenaan pajak terhadap profesi penulis di Indonesia. Praksis pengenaan pajak profesi penulis dimulai dari dipenuhinya syarat-syarat subjektif terdapat pada Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009, sedangkan syarat objektifnya terdapat pada Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008. Akibat hukum terpenuhinya kedua syarat tersebut maka dalam diri penulis melekat hak dan kewajiban di bidang perpajakan.  Ditambah pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai tata cara dalam UU No. 36 Tahun 2008 yang pemungutan pajak penghasilannya menggunakan with holding system yang diterima penulis baik dari royalti dan honorarium dilakukan pihak pemotong pajak, sedangkan untuk menghitung total pajak selama tahun pajak menggunakan self ssessment system. Rekomendasi terkait dengan hasil dan kesimpulan penelitian pada penulisan ilmiah ini adalah : 1) Direktorat Jenderal Pajak perlu mengintensifkan sosialisasi kepada pelaku dunia penerbitan dan penulisan;  2) kesadaran pentingnya membayar pajak bagi wajib pajak dan pihak pemotong; 3) Pemerintah  perlu  mempertimbangkan keringanan pemungutan pajak bagi penulis untuk mendorong budaya literasi.
TANGGUNG JAWAB EMITEN YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN VOLUNTARY DELISTING TERHADAP PEMEGANG SAHAM EMITEN Budiharto, Paramita Prananingtyas, Apsari Ratna Kurniawati*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (283.359 KB)

Abstract

Delisting merupakan tindakan yang dilakukan otoritas bursa sehingga efek emiten yang bersangkutan tidak lagi diperdagangkan di lantai bursa. Ada dua bentuk delisting yaitu delisting yang dilakukan secara paksa (forced delisting) dan delisting yang dilakukan secara sukarela (voluntary delisting). Pertimbangan Bursa Efek Indonesia dalam mengabulkan permohonan voluntary delisting oleh emiten berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-308/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) dan pencatatan Kembali (Relisting) di Bursa. Setelah permohonan delisting dikabulkan oleh bursa, emiten wajib mengganti anggaran dasar yang telah mendapatkan persetujuan dari seluruh pemegang saham baik pemegang saham mayoritas maupun pemegang saham minoritas dan tidak mempunyai kewajiban pelaporan dan kewajiban keuangan kepada Bursa Efek Indonesia.
PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (JAMSOSTEK) BAGI PEKERJA PABRIK GARMENT DI WILAYAH PT. JAMSOSTEK CABANG UNGARAN Andre Buwana, Srie Wiletno, Solechan
Diponegoro Law Journal Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (290.06 KB)

Abstract

Insurance is importen instrument for taking risk from work for daily needed. But for some low class worker is going expensive for medical treatment in hospital and for drug, if they got some accident while work company can’t cover that risk all because it’s will use much money. From that moment they got some idea to make some risk take over mechanism from worker, they call this mechanism is “Labour Insurance”. Insurance will take over all over the worker risk from sick until die when work, for the price insurance company will get what they call “premi” that worker paid with the company. Main purpose of this research is for find out procedure to claim insurance in PT. Jamsostek Cabang Ungaran, then for identify problems that show up when worker claim that insurance, at last to solve the problem that appear when they claim then insurance in PT. Jamsostek Cabang Ungaran. Method that used in this research is yuridis empiris, for the technique analysis data I use deskriptif kualitatif data that get supported by kuantitatif data. After that I will analysis the problem to get some conclusion. From the research I got some result, that many problem happen in implementation of labour insurance for garment worker in Ungaran. It’s because they don’t  implement point 17 of labour act no. 3 of 1992 that concerns about social security not fully implemented by owner of the company because that many worker not protected by insurance. Worker never got their right fully protected by insurance when they work like the labor act suppose that.
PELANGGARAN TERHADAP PRINSIP PROPORSIONALITAS DALAM KASUS PENYERANGAN ISRAEL KE JALUR GAZA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL Iras Gabriella*, Joko Setiyono, Soekotjo Hardiwinoto
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (857.811 KB)

Abstract

Serangan Israel terhadap Palestina dijalur Gaza dalam rangka melemahkan kekuatan Hamas yang dianggap sebagai teroris setelah banyak melanggar ketentuan Hukum Humaniter Internasional. Adapun pelanggaran tersebut diantaranya melakukan penyerangan terhadap penduduk sipil, menyerang obyek sipil, fasilitas umum, penggunaan senjata terlarang, penyerangan udara secara tidak proporsional. Akibat dari serangan tersebut mengakibatkan lebih dari 1500 anak-anak, wanita meninggal dunia, dan 5000 penduduk sipil mengalami cidera dan cacat. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaima perlindungan Hukum Humaniter terhadap penduduk sipil di Gaza, Apakah Israel telah menerapkan prinsip proporsionalitas dalam penyerangannya ke jalur Gaza. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang telah didapatkan menggunakan kualitatif.Dari hasil penelitian dan pembahasan menyimpulkan, pertama, perlindungan hukum terhadap penduduk sipil dijalur Gaza diberikan melalui hukum yang terdapat di konvensi Jenewa yaitu Hukum yang melindungi korban perang dan juga dilakukan upaya perlindungan melalui Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kedua, Israel belum menerapkan prinsip proporsionalitas dalam penyerangannya ke jalur Gaza, bisa dilihat dari penyerangan penduduk sipil secara berlebihan dan tidak berimbang dengan penggunaan senjata seperti bom fosfor untuk menyerang ke satu tempat. 

Page 85 of 157 | Total Record : 1565

 83   84   85   86   87 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue