Articles
1,565 Documents
<![CDATA[PEMBERIAN HAK ATAS TANAH TERHADAP TANAH NEGARA PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG ]]>
<![CDATA[Dika Anggoro Putra , Endang Sri Santi, Triyono]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (155.218 KB)
<![CDATA[Land Rights for State land can be given to an individual or a legal entity according to the allocation and needs, which can include Property, Broking and Right to Use. Research Objectives know Granting Rights to Land on State land, the problems that often arise and how to overcome them. Methods normative juridical approach to the study area of Semarang Land Office. The research subjects are those involved in the provision of State Land Rights. Primary and secondary data obtained through literature study and field survey with data collection tool is the study of legislation and qualitative analysis of unknown processes Wawancara.Berdasarkan Granting Rights to Land on State land, in principle, is going according to the legislation in force. But in fact there are still problems that arise, namely the issuance of Decision Granting Rights to Land State still on time. To overcome given a very clear explanation to the applicant and the parties resolved to be guided by the principle objection Kontradiktur Dilimatie which deal in setting the boundaries of land, the people and the community aware of the importance of legal certainty.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM PENANGGALAN KEKEBALAN (IMMUNITY WAIVER) KEPADA PEJABAT DIPLOMATIK DITINJAU DARI KONVENSI WINA 1961 (STUDI KASUS PENANGGALAN KEKEBALAN TERHADAP ASISTEN ATASE MILITER MALAYSIA DI SELANDIA BARU TAHUN 2014) ]]>
<![CDATA[Dhea Alfacitra Ananda*, Peni Susetyorini, Kholis Roisah]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (656.053 KB)
<![CDATA[Asisten atase militer sebagai pejabat diplomatik dalam menjalankan misi diplomatiknya diberikan hak istimewa dan kekebalan dengan harapan bisa melangsungkan misi tersebut tanpa hambatan. Dalam prakteknya banyak pejabat diplomatik yang menyalahi aturan dari negara penerima dan menggunakan hak kekebalan serta keistimewaan tersebut sebagai suatu perlindungan untuk terbebas dari proses hukum. Pada kenyataanya juga diatur bahwa kekebalan tidak bersifat mutlak dan bisa ditanggalkan. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana pengaturan mengenai penanggalan kekebalan menurut Konvensi Wina 1961 dan akibat hukum yang timbul dengan adanya penanggalan kekebalan terhadap asisten atase militer suatu negara. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Metode analisis data dalam penlitian ini adalah normatif kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan penulis melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa suatu hak kekebalan yang dimiliki oleh pejabat diplomatik bisa ditanggalkan oleh negara pengirim menurut Konvensi Wina 1961. Malaysia selaku negara pengirim menanggalkan kekebalan asisten atase militernya untuk berlangsungnya proses hukum di Selandia Baru sebagai negara penerima. Asisten atase militer Malaysia resmi dijatuhi hukuman oleh negara penerima dan setelah selesai menuntaskannya ia dideportasi kembali ke Malaysia.Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Merupakan uraian singkat yang memuat tujuan, hasil penelitian, kesimpulan, serta implikasinya.]]>
<![CDATA[PERAN PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU) ]]>
<![CDATA[Osel Haposan B. M. Hutahaean*, Pujiyono, Sukinta]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (156.861 KB)
<![CDATA[Kejahatan narkotika di Indonesia terus meningkat tiap tahunnya.Hal inilah yang menyebabkan para pengedar narkotika menjadikan Indonesia sebagai pasar yang menjanjikan untuk melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika. Dalam perkembangannya para penegak hukum yang berwenang menangani tindak pidana peredaran gelap narkotika, salah satunya adalah Badan Narkotika Nasional (BNN) menemukan adanya perkembangan kasus tindak pidana peredaran gelap narkotika ke arah Tidak Pidana Pencuciang Uang (TPPU).Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dilingkungan Badan Narkotika Nasional yang merupakan lembaga negara non kementrian yang mempunyai tugas dan wewenang dalam menangani peredaran gelap narkotika, dimana peredaran gelap narkotika merupakan salah satu tindak pidana asal dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).]]>
<![CDATA[PROBLEM YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 ]]>
<![CDATA[Pujiyono, A.M. Endah Sri Astuti, Prasetyo Budi W*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (597.133 KB)
<![CDATA[Tindakan korupsi dimasukkan dalam kategori tindakan pidana yang sangat besar dan sangat merugikan bangsa dan negara dalam suatu wilayah. untuk mencegah semakin maraknya pelaku korupsi dibentuklah undang-undang korupsi dan sistem peradilannya mencantumkan pula hukuman terberat yaitu ancaman hukuman mati yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa kebijakan formulasi peraturan perundang-undangan mengenai pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini diatur dalam pasal 2 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu perubahan yang dilakukan oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah perubahan penjelasan Pasal 2 ayat (2). Kelemahan substansi formulasi ini terlihat dari ketentuan mengenai pidana mati dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, hanya diatur dalam satu Pasal, yaitu Pasal 2 ayat (2) yaitu dalam keadaan tertentu yang masih multitafsir, secara structural vonis maksimal jarang dijatuhkan dalam suatu peradilan tindak pidana korupsi sehingga hal ini membuat koruptor tidak mendapatkan efek jera dan secara kultur adanya anggapan bahwa hukuman mati untuk tindak pidana korupsi akan memperburuk citra negara.]]>
<![CDATA[PERBANDINGAN PROSES PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP ILLEGAL FISHING DI LAUT TERITORIAL DAN DI ZEE NATUNA INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ria Yohana*, L. Tri Setyawanta R, Sukotjo Hardiwinoto]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (275.813 KB)
<![CDATA[Illegal fishing adalah kegiatan penangkapan ikan yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan penangkapan ikan berdasarkan Hukum Nasional maupun Hukum Internasional. Bagi Negara Tak Berpantai diperbolehkan untuk melakukan eksploitasi perikanan namun harus mendapat persetujuan dari Negara Pantai. Eksploitasi yang dilakukan oleh Negara lain inilah yang memicu timbulnya penangkapan ikan illegal atau illegal fishing.; Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dan perbandingan proses penegakkan hukum terhadap illegal fishing di Laut Teritorial dan di ZEE Natuna Indonesia.; Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, yaitu bahan kepustakaan, dan kemudian diajabarkan secara deskriptif.; Hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan hukum ini memberi kesimpulan bahwa dampaknya sangat dirasakan, bagi masyarakat nelayan Natuna, selain itu memberikan dampak buruk dari segi ekonomi, social, politik dan lingkungan laut. Hukuman kepada pelaku illegal fishing di Laut Teritorial berupa pidana denda maupun pidana penjara, sedangkan di ZEE tidak dapat dikenakan hukuman badan, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku. Hukuman badan dapat dikenakan apabila sudah ada perjanjian dengan negara pelaku.]]>
<![CDATA[IMPLIKASI REFERENDUM BREXIT TERHADAP KEBIJAKAN IMIGRASI UNITED KINGDOM ]]>
<![CDATA[Yovita Francisca*, Nanik Trihastuti, Kholis Roisah]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (611.239 KB)
<![CDATA[Referendum Brexit (Britain exit) yang dilaksanakan pada 23 Juni 2016, memperoleh hasil voting United Kingdom (UK) keluar dari Uni Eropa (UE). Hal tersebut memberi dampak pada kebijakan imigrasi UK, bahwa UK sudah tidak berkewajiban untuk tunduk pada peraturan bersama UE mengenai imigrasi yang dimuat dalam The Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) dan kebijakan free movement of persons. Permasalahan yang menjadi dasar dari penelitian ini adalah bagaimana kebijakan dan implikasi imigrasi UE terhadap kebijakan imigrasi UK, serta bagaimana pula kebijakan imigrasi UK pasca referendum Brexit (setelah UK keluar dari Uni Eropa). Metode penelitian hukum yang dilakukan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Penulisan hukum ini menggunakan data sekunder dengan studi kepustakaan sebagai dasar dalam penelitian. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa setelah resmi keluar dari UE, UK memiliki waktu selama dua tahun untuk bernegosiasi mengenai kerjasama antara kedua belah pihak, termasuk kerjasama yang melibatkan ketentuan mengenai imigrasi. Setelah resmi keluar, UK tidak terikat kebijakan bersama mengenai imigrasi yang diatur dalam TFEU maupun free movement of persons. UK berhak menetapkan kebijakan imigrasi sesuai dengan yang dicita-citakan.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PEMBERLAKUAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK TERHADAP PEMBIAYAAN BANK SYARIAH (Studi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Amanah Ummat Kabupaten Semarang) ]]>
<![CDATA[Siti Malikhatun Badriyah, R. Suharto, Ridwan Fathoni*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (630.376 KB)
<![CDATA[Setiap Lembaga Keuangan Bank atau Non Bank dalam menyalurkan kredit/ pembiayaan terhadap masyarakat berhak untuk meminta jaminan dalam pengikatannya. Jaminan fidusia yang disertakan dalam perjanjian pokok merupakan kewajiban bagi Kreditor sebagai penerima jaminan fidusia untuk mendaftarkan jaminan fidusia secara online melalui Notaris sebagai pejabat yang berwenang dalam melakukan pendaftaran jaminan fidusia yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Praktiknya perbankan tidak semua mendaftarkan jaminan fidusia nya secara online. Berdasarkan kondisi tersebut, maka permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah mengenai efektivitas pemberlakuan pendaftaran jaminan fidusia secara online terhadap pembiayaan BPRS Artha Amanah Ummat Kabupaten Semarang, serta akibat hukum jaminan fidusia tidak didaftarkan secara online. Untuk menjawab permasalahan tersebut menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Efektivitas pemberlakuan pendaftaran jaminan fidusia secara online terhadap pembiayaan bank syariah di BPRS Artha Amanah Ummat Kabupaten Semarang belum sepenuhnya efektiv karena pembiayaan yang dilakukan dengan nominal di bawah Rp.10.000.000,00, dalam jangka waktu singkat, dan jika melakukan wanprestasi maka diselesaikan secara musyawarah mufakat. Akibat Hukum tidak didaftarkannya jaminan fidusia secara online menimbulkan kedudukan kreditor hanya sebagai kreditor konkuren yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial jika debitor melakukan wanprestasi, tidak sesuai dengan tujuan syar’i yaitu tidak menimbulkan kepastian hukum bagi pihak kreditor maupun debitor.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PERUSAHAAN OTOBUS (PO) DALAM KECELAKAAN PENUMPANG ]]>
<![CDATA[Achmad Busro, Dewi Hendrawati, Muhammad Faslukil Ilmidian Shabara*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (608.727 KB)
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan jawaban atas kurangnya aturan yang mengatur tentang lalu lintas dan akungtan jalan. Peraturan-peraturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mempunyai pengaruh terhadap mekanisme pengangkutan yang ada di Indonesia yaitu tentang kecelakaan kendaraan bermotor beserta tanggung jawabnya. Kecelakaan mobil bus dewasa ini sering terjadi dan mengakitkan banyak korban yang mengalami kerugian. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab perdata perusahaan otobus dalam kecelakaan penumpang beserta ganti kerugian yang dilakukan perusahaan otobus dan perusahaan asuransi kepada korban kecelakaan.Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu dengan mengadakan penelitian langsung di lapangan untuk mengumpulkan data yang objektif yang disebut data primer. Penggunaan data primer juga dibantu dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian yaitu perusahaan otobus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami korban selama kerugian tersebut disebabkan oleh perusahaan otobus ataupun awak kendaraan mobil bus yang ditumpangi. Selain perusahaan otobus, perusahaan asuransi juga bertanggung jawab atas kerugian korban dikarenakan korban telah membayar premi asuransi yang dilakukan secara kolektif oleh perusahaan otobus bersamaan dengan pembayaran karcis perjalanan. Pada perusahaan otobus Sumber Group pembayaran ganti kerugian dilakukan kepada korban yang besarannya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan selama kerugian tersebut dikarenakan oleh awak kendaraan mobil bus dari Perusahaan Otobus Sumber Group. Sedangkan untuk perusahaan asuransi PT. Jasa Raharja pengajuan ganti kerugian harus dilakukan oleh koban sendiri yang besarannya telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku. Akibat kecelakaan adalah kerugian yang dialami oleh penumpang, baik kerugian secara fisik maupun materiil, peraturan diatas dibuat untuk melindungi konsumen dari kerugian-kerugian yang tidak diinginkan. Untuk menghindari hal tersebut, perusahaan otobus diharapkan melakukan seleksi yang ketat dalam menrekrut pekerjanya karena tanggung jawab yang diemban sangatlah besar, yaitu mengangkut penumpang selamat sampai tujuan. Dengan adanya peraturan tersebut penumpang menjadi lebih tenang dalam melakukan perjalanan maupun pengangkutan karena telah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Perusahaan asuransi juga melakukan ganti rugi kepada penumpang dengan besaran yang dianggap cukup berdasarkan peraturan yang berlaku. Apabila perusahaan otobus tidak melakukan ganti kerugian maka perusahaan otobus tersebut beresiko untuk dibekukan oleh pemerintah dan tidak dapat beroperasi lagi.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA TERHADAP PEMBAJAKAN PERANGKAT LUNAK DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Kusdianti Annantasari*, Budi Santoso, Sartika Nanda Lestari]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (607.161 KB)
<![CDATA[Pada saat ini, sistem informasi dan komunikasi telah mengalami perkembangan hingga pada akhirnya manusia dapat menikmati sebuah perangkat komputer. Untuk mendukung kinerja komputer, diperlukan adanya perangkat lunak untuk membantu menjalankan perintah dari pengguna ke komputer. Namun, harga untuk perangkat lunak ini tergolong mahal sehingga menimbulkan peluang terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta dengan adanya aktivitas penjualan perangkat lunak yang digandakan. Berdasarkan kondisi tersebut, maka permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah mengenai perlindungan hukum yang diberikan undang-undang hak cipta kepada pencipta perangkat lunak serta implementasinya dalam mengatasi pembajakan perangkat lunak di Indonesia. Untuk menjawab permasalahan tersebut menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Perangkat lunak merupakan bagian dari objek yang dilindungi oleh hak cipta sebagaimana tercantum dalam pasal 40 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta karena merupakan bentuk fisik dari ide atau gagasan si pencipta dan bersifat orisinal yang mana melahirkan hak eksklusif dan hak kebendaan sehingga keberadaannya harus dilindungi. Bentuk perlindungannya yang diberikan oleh undang-undang hak cipta adalah hak moral dan hak ekonomi serta droit de suite yang kemudian diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat dengan turut memanfaatkan Dewan Hak Cipta dan Badan Arbitrase.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN BUILD OPERATE AND TRANSFER (BOT) ANTARA PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN DENGAN PT. PRIMA LESTARI INVESTINDO DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN RAMAYANA DEPARTMENT STORE ]]>
<![CDATA[Nikhafila Aprilia]]>;
<![CDATA[Hendro Saptono]]>;
<![CDATA[Sartika Nanda Lestari]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (261.214 KB)
<![CDATA[Pembangunan infrastruktur membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga Pemerintah harus melakukan kerjasama dengan pihak swasta, dimana nantinya pihak swasta sebagai penyedia dana. Pihak swasta melakukan pembangunan di atas lahan milik Pemerintah dan mengelola bangunan untuk mengambil manfaat ekonomisnya dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian, setelah jangka waktu berakhir maka pihak swasta diwajibkan untuk menyerahkan kembali bangunan beserta fasilitasnya kepada Pemerintah.Konsep tersebut dinamakan Build Operate and Transfer (BOT). Konsep kerjasama seperti itu telah banyak diterapkan oleh Pemerintah, salah satunya adalah kerjasama antara Pemerintah Kota Pekalongaan dengan PT. Prima Lestari Investindo dalam pembangunan dan pengelolaan Ramayana Department Store. Penulisan hukum ini menggunakan metode yuridis empiris dan analisis kualitatif didukung dengan data primer dan sekunder. Dalam memperoleh data penulis melakukan wawancara kepada Pemerintah Kota Pekalongan mengenai proses atau mekanisme perjanjian kerjassama dan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan PT. Prima Lestari Investindo. Pemerintah Kota Pekalongan dengan PT. Prima Lestari Investindo mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 415.4/0974 dan Nomor 18.PLI/IV/2012 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Perbelanjaan di Lahan Eks Terminal Bus Kota Pekalongan. perjanjian kerjasama ini berlangsung selama 25 tahun, sejak tahun 2012 dan akan berakhir pada tahun 2037. Dalam pemilihan mitra menggunakan sistem tender dan berakhir dengan penunjukkan langsung. Pelaksanaan kerjasama berjalan dengan lancar, kedua pihak melaksanakan kewajiban dan menerima haknya sesuai dengan yang diperjanjikan.]]>
