cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,565 Documents
 94   95   96   97   98 
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN LELANG PADA PT BANK NEGARA INDONESIA KUDUS TERHADAP NASABAH DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1958 K/PDT/2012 TAHUN 2014 Kashadi ,Marjo, Bananda Janu Candra*,
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (517.789 KB)

Abstract

Dalam dunia usaha pasti tak lepas dengan adanya modal, para pengusaha dalam mengembangkan usahanya pasti memerlukan modal yang lebih besar, salah satu cara untuk menambah modal adalah meminjam kepad bank. Seperti halnya yang dilakukan H. Burimin dalam kasus pada skripsi ini. Untuk megetahui proses lelang yang dilakuka PT Bank Negara Indonesia Kudus terhadap nasabah melalui KPKNL Semarang sudah sesuai prosedur atau tidak dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1958 K/Pdt/2012 tahun 2014, maka perlu dilakukan penelitian yang lebih lanjut.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lelang yang dilakukan PT Bank Negara Indonesia Kudus terhadap nasabah melalui KPKNL Semarang sudah sesuai prosedur atau tidak dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1958 K/Pdt/2012 tahun 2014.Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dan metode analisis data kualitatif agar terdapat kejelasan masalah yang akan dibahas dengan mengklarifikasinya menggunakan wawancara bebas terpimpin yang bertujuan agar terkumpul data-data yang lebih akurat mengenai permasalahan.Kesimpulan dari penelitian ini adalah, bahwa Lelang yang dilakukan PT Bank Negara Indonesia Kudus terhadap nasabah melalui KPKNL Semarang sudah sesuai prosedur karena memiliki nilai dimata hukum dilihat dari awal pemberian kredit oleh PT Bank Negara Indonesia Kudus kepada H. Burimin dilakukan dengan perjanjian sampai dengan pelelangan barang jaminan milik H. Burimin telah sesuia Prosedur. Serta, pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1958 K/Pdt/2012 tahun 2014 juga sudah tepat.
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PERIZINAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN (MINIMARKET) Aisyah Dinda K.*, Hendro Saptono, Henny Juliani
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (371.32 KB)

Abstract

Aspek penataan lokasi merupakan salah satu dasar pertimbangan dalam pemberian izin untuk kegiatan usaha toko modern dan pusat perbelanjaan. Syarat-syarat yang menjadi dasar pemberian izin usaha diatur dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 yaitu harus memperhatikan aspek lokasi usaha yang meliputi rencana tata ruang dan status jalan, rasio cakupan pelayanan dan jumlah penduduk yang dilayani, jarak dengan pasar tradisional, aspek sosial, aspek kemitraan dengan UMKM serta aspek penggunaan tenaga kerja lokal. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dapat berupa hambatan/permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut, baik dari pihak pemilik toko yang mana tetap mempertahankan tampilan toko tersebut meskipun izin usahanya bukan izin usaha toko modern. Sedangkan kendala dari masyarakat sekitar yaitu karena adanya masalah personal dengan pemilik toko. Selain itu kendala dihadapi juga oleh pemerintah daerah sendiri yaitu terkait dengan keterbatasan SDM sehingga mengakibatkan kurangnya pengawasan.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI HANDPHONE RESMI DI TOKO HANDPHONE DI KOTA MAGELANG Benandri Dwiki Saputra; Hendro Saptono; Suradi Suradi
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (286.444 KB)

Abstract

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli handphone resmi adalah hal yang sangat penting untuk berkembangnya ekonomi masyarakat. Untuk itu diperlukannya perlingan hukum terhadap konsumen dalam jual beli barang yang mengandung unsur penyalahgunaan keadaan yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam hal Jual-beli barang handphone pada dasarnya bagian dari skema perjanjian jual-beli yang di atur dalam pasal 1457 KUH Perdata jual-beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang lelah diperjanjikan. Tujuan penelitian dalam penelitian untuk mengetahui pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen handphone yang membeli di toko resmi handphone di Kota Magelang. Untuk mengetahui upaya hukum bagi konsumen yang dirugikan atas produk yang dibeli di toko handphone di Kota Magelang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis atau socio-legal research dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskritif–analitis, sehingga metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Hasil penelitian yaitu 1) Pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen handphone yang membeli di toko resmi handphone di Kota Magelang kurang diketahui oleh konsumen. Upaya yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan perlindungan konsumen dalam penggunaan klausula baku yang bersifat menghilangkan tanggung jawab pelaku usaha adalah dalam bentuk memberikan pengawasan terhadap pelaku usaha dan pembinaan terhadap konsumen, agar apabila terjadi sengketa konsumen dapat mengajukan gugatan ataupun tuntutan sesuai dengan hak dan kepentingan yang dirugikan. Upaya hukum bagi konsumen yang dirugikan atas produk yang dibeli di toko handphone di Kota Magelang dapat dilakukuan melalui dua cara, yaitu melalui cara non litigasi ataupun melalui cara litigasi (pengadilan).
PENATAAN DESA DI KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT Fifiana Wisnaeni, Untung Dwi Hananto, Andro Putra Ramadhan*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (283.42 KB)

Abstract

Penataan Desa dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa serta meningkatkan daya saing Desa. Penataan Desa meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan Desa. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana Penataan Desa di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat 2) Apakah kendala dalam proses Penataan Desa di Kabupaten Agam yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari. Dengan demikian tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui penerapan Penataan Desa di Kabupaten Agam dan mengetahui kendala apa saja yang dialami dalam proses Penataan Desa di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Metode dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini mengacu pada pasal-pasal yang mengatur tentang persyaratan Penataan Desa dengan poin-poin yang diuraikan yaitu Pembentukan Desa dalam pembangunan pedesaan dengan studi kasus di Nagari Salo dan Penggabungan Desa di Nagari Kamang Hilir. Kendala dalam Penataan Desa di Kabupaten Agam karena masih kurangnya sistem hukum yang tegas mengenai nilai-nilai demokrasi lokal, yang sebaiknya sistem hukum yang berlaku harus menyesuaikan dengan keadaan lokal.
ARTI PENTING PENDAFTARAN TANAH DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM KEPEMILIKAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH BAGI PEMILIK TANAH (STUDI DI DESA KALICILIK KABUPATEN DEMAK) Pupi Eva Rahma Wahyuningsih, Ana Silviana, Herni Widanarti
Diponegoro Law Journal Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (405.236 KB)

Abstract

Land has a very important role. Increasing number of human population which isn’t matched by existing land can lead to disputes. That's because people are willing to do a variety of ways to achieve their goals. For this case, it’s necessary to have some rules to prevent the increasingly complex problems, especially on land. This research aims to determine the people at village of Kalicilik’s understanding how importance of the implementation of land registration, especially for legal protection to the land owners. What kind of motivations are owned by the people in the implementation of land registration. What kind of efforts have been carried out by the Land Office in order to achieve the implementation of the land certificate. The used method is juridical empirical’s method. Specifications research is descriptive analytical. contained in this research is that people in the Kalicilik’s village. Data analysis methods are systematically collected and collated and analyzed qualitatively. The results of the research and discussion that most of the people in the village are already know the importance of the implementation of land registration. By having a land certificate, will provide a sense of security because it can give legal certainty to landowners. However, there are still a few people in Kalicilik’s that have the legal awareness of it. The lack of awareness of the law in the village of Kalicilik mainly dues to economic factors (cost) and because of the lack’s of public knowledge about some land registration procedures correctly. it is influenced by the customs of the people who tend to prefer to use the agents in terms of land certificate’s proccedures. In that case, it takes the efforts of many sides like : land’s registration , village officials, the motivations indeed by the people’s sides to realize the orderly administration of land, especially for the land’s certificate.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK EKONOMI ATAS PEMUTARAN VIDEO LAGU DAERAH PADA MEDIA SOSIAL YOUTUBE Eunike Lydia Prameswari*, Budi Santoso, Rinitami Njatrijani
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (483.105 KB)

Abstract

Semua video yang diunggah melalui situs Youtube, secara otomatis pengunggah akan kehilangan hak eksklusifnya dalam kurun waktu tertentu. Apabila video yang diunggah tersebut digunakan untuk kepentingan komersial, maka pengunggah tidak dapat meminta royalti. Pengunggah video tersebut akan bermasalah jika tidak mengunggah hasil karya sendiri melainkan hasil karya cipta orang lain. Seperti halnya lagu daerah, apabila Pencipta tidak mengetahui bahwa karya ciptanya digunakan oleh orang lain tanpa seijinnya, maka Pencipta tidak mendapatkan haknya. Banyak pencipta lagu daerah yang belum mengetahui pentingnya suatu karya cipta untuk dicatatkan, hal inilah yang mendorong terjadinya banyak pelanggaran hak cipta. Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus lebih memperhatikan pelestarian kebudayaan terutama lagu daerah. Pemerintah dapat memberikan sosialisai terkait pencatatan hak cipta serta hak-hak yang dapat diperoleh oleh Pencipta lagu daerah. Serta perlu adanya sanksi yang tegas terhadap para pihak yang menggunakan karya cipta orang lain untuk kepentingannya sendiri. 
KEBIJAKAN NON PENAL PENERAPAN ISPS CODE DALAM PENCEGAHAN TINDAK KEJAHATAN DI PELABUHAN TANJUNG PRIOK Eko Septian Tirta Wibawa*, R. B. Sularto, A. M. Endah Sri Astuti
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (496.468 KB)

Abstract

International Ship and Port Facilities Security (ISPS) Code merupakan hasil konferensi internasional, diselenggarakan oleh Komite Keamanan Maritim yaitu International Maritime Organization pada tanggal 9-13 Desember 2002 di London. Indonesia sebagai anggota IMO telah meratifikasi SOLAS 1974 pada tahun 1980 melalui Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1980. Permasalahan dalam penelitian yaitu, bagaimana kebijakan non penal penerapan ISPS Code dalam pencegahan tindak kejahatan di Pelabuhan Tanjung Priok saat ini dan masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum yaitu metode pendekatan yuridis empiris yang bersifat deksriptif analitis. Penelitian juga diikuti dengan pendekatan yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Kebijakan non penal penerapan ISPS Code dalam pencegahan tindak kejahatan di Pelabuhan Tanjung Priok saat ini, mengenai langkah khusus untuk meningkatkan keamanan maritim. Penerapan kebijakan ISPS code yang dilakukan di pelabuhan Tanjung Priok adalah pengamanan fasilitas pelabuhan, pengamanan di pintu masuk Lini I, pemeriksaan terhadap orang dan barang serta kendaraan yang keluar masuk pelabuhan. Sedangkan di masa yang akan datang sudah termuat pada Rancangan Keamanan Fasilitas Pelabuhan yang berkaitan dengan tugas keamanan sesuai ISPS Code Part B. 16.8 dan rancangan keamanan kapal dimuat dalam ISPS Code Part A.9 dan Part B.9. 
TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS Untung Dwi Hananto, Ratna Herawati, Johannes Adi Saputra Harianja*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (606.77 KB)

Abstract

Pendidikan merupakan faktor utama terciptanya kemajuan Bangsa Indonesia. Pendidikan yang bermutu baik akan menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas sehingga setiap Warga Negara Indonesia memiliki hak untuk dapat memperoleh pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi Negara Indonesia. Pemerintah mengharapkan seluruh satuan pendidikan mampu memenuhi Standar Nasional Pendidikan yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Namun Standar Nasional Pendidikan belum terlaksana secara merata.Pokok permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar dalam peningkatan mutu pendidikan Sekolah Menengah Atas. Selain itu, pokok permasalahan yang berkaitan dengan penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar dalam peningkatan mutu pendidikan Sekolah Menengah Atas.
KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT DALAM HUKUM WARIS ADAT DI KELURAHAN BANJARDOWO KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG Luthfi Syaifuddin*, Ana Silviana, Triyono
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (240.495 KB)

Abstract

Pelaksanaan pengangkatan anak mempunyai akibat hukum, jika terjadi suatu musibah dan mengakibatkan kematian terhadap orang tua angkat maka akan terjadi masalah hukum tentang pembagian harta warisan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum anak angkat di dalam keluarga orang tua angkatnya serta mengetahui sistem pembagian harta warisan terhadap anak angkat pada masyarakat di Kelurahan Banjardowo Kecamatan Genuk Kota Semarang.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian diketahui kedudukan anak angkat di Kelurahan Banjardowo Kecamatan Genuk Kota Semarang tidak memutuskan hubungan dengan orang tua kandung. Sistem pembagian warisan anak angkat menurut hukum adat menggunakan sistem pewarisan individual. Namun sekarang banyak terjadi kasus yang tidak sesuai dengan aturan awalnya karena adanya perbedaan pemikiran dan menyebabkan anak angkat mendapat harta bawaan dari orang tua angkat.
KEWENANGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN NEGARA OLEH BENDAHARA MELALUI JALUR NON – LITIGASI (Studi pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah) Dessy Trisnawati Widyaningsih; Henny Juliani; FC Susila Adiyanta
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (559.684 KB)

Abstract

Pengelolaan keuangan negara, merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara, namun, seringkali terjadi kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pejabat negara. Guna menyelesaikan permasalahan kerugian negara tersebut, salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan jalur non – litigasi atau dengan mekanisme ganti kerugian, yang mana merupakan kewenangan dari BPK dalam pengawasan pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis ruang lingkup, tata cara, serta kendala dan solusi atas kewenangan BPK tersebut.Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi dokumenter dan studi lapangan yakni wawancara di BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif - analitis, serta analisis yang bersifat kualitatif.Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa ruang lingkup pengawasan BPK yang sangat luas diatur dalam Undang – Undang BPK dan tiga paket undang – undang di bidang keuangan negara, dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tata cara pembebanan ganti kerugian berpegang teguh pada Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 dengan mekanisme SKTJM Bendahara serta penerbitan surat – surat dan teguran – teguran pembebanan ganti kerugian. BPK memiliki sejumlah kendala, baik bersifat yuridis mengenai penafsiran peraturan yang berlaku, maupun non – yuridis, yakni kendala dalam berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait. Solusi yang diterapkan oleh BPK bersifat yuridis, mendorong perbaikan peraturan perundangan yang berkaitan dengan kewenangan pengawasan BPK akan ganti kerugian negara dan penerapan tindakan - tindakan administrasi. Upaya non – yuridis berupa memperbaiki sistem koordinasi. Saran yang dapat diberikan adalah perlu adanya perbaikan peraturan perundangan agar tidak terjadi kesalahan pemahaman serta perbaikan, pembaharuan sistem koordinasi antara BPK dengan instansi terkait yang mengelola keuangan negara.

Page 96 of 157 | Total Record : 1565

 94   95   96   97   98 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue