cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,565 Documents
 92   93   94   95   96 
PELIMPAHAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN CILACAP DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Amalia Diamantina, Fifiana Wisnaeni, Yudha Setya Pambudi*,
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (788.811 KB)

Abstract

Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menuntut penataan kembali kelembagaan pemerintahan daerah termasuk kecamatan. Ini dirasakan penting karena kecamatan berubah statusnya menjadi wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota. Camat mendapat pelimpahan wewenang dari bupati, tanpa adanya pelimpahan wewenang dari bupati/walikota, camat tidak dapat bekerja secara sah, camat hanya memiliki wewenang delegatif. Penulisan hukum ini bertujuan membahas dan menganalisis pelaksanaan pelimpahan wewenang bupati kepada camat di Kabupaten Cilacap berdasarkan Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya.Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa: Pertama, pelaksanaan pelimpahan wewenang bupati kepada camat di Kabupaten Cilacap dilaksanakan berdasarkan Pasal 226 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 7 huruf i Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Cilacap kedua, faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelasksanaan pelimpahan wewenang bupati kepada camat di Kabupaten Cilacap adalah:  faktor pendukung, a. Peraturan perundang-undangan yang jelas, b. Sarana dan prasarana yang memadahi, c. Pelaksana tekni yang mumpuni,  faktor penghambat, sumber daya manusia yang tidak mau mengembangkan diri, solusi untuk faktor penghambat akan dibuat sebuah aplikasi yang memudahkan pemerintah daerah dan masyarakat.
OFFICE CHANNELING PASCA SPIN OFF BANK BNI SYARIAH DARI UNIT USAHA SYARIAH MENJADI BANK UMUM SYARIAH Sumyati*, Ro’fah Setyowati, Muhyidin
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (420.83 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis konsekuensi yuridis yang timbul akibat spin off Bank BNI Syariah dari unit usaha syariah menjadi bank umum syariah, dan juga untuk meneliti mekanisme office channeling pasca spin off Bank BNI Syariah. Metode pendekatan yang digunakan peneliti dalam penulisan hukum ini ialah metode pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, konsekuensi spin off BNI Syariah antara lain: a. Peralihan aktiva dan pasiva; b. Kegiatan usaha yang awalnya berdasarkan Pasal 19 Ayat (2) UUPS beralih menjadi berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) UUPS; c. Status Pegawai UUS BNI beralih menjadi pegawai Bank BNI Syariah. Pola pembinaan pegawainya dapat menjadi lebih difokuskan pada paradigma ekonomi Islam; d. Status nasabah UUS Bank BNI beralih menjadi nasabah Bank BNI Syariah. Pada awalnya, office channeling hanya dapat dimanfaatkan oleh UUS. Namun, pada perkembangannya office channeling juga dapat dilakukan oleh bank syariah yang bukan merupakan UUS-nya. Hal tersebut sesuai dengan kondisi Bank BNI Syariah saat ini. Terkait mekanisme office channeling pasca spin off, sama dengan mekanisme office channeling pra spin off, namun office channeling pasca spin off menggunakan surat perjanjian kerjasama, karena statusnya berbeda perseroan.
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN EKSEKUSI OBYEK JAMINAN FIDUSIA TERHADAP DEBITOR WANPRESTASI (STUDI DI PT. BPR ARTOMORO SEMARANG) Reza Fikri Muhamad*, Siti Malikhatun B., Moch. Djais
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (505.257 KB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Terhadap Debitor Wanprestasi di PT. BPR ARTOMORO Semarang bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis pelaksanaan jaminan fidusia,  eksekusi obyek jaminan fidusia dan upaya dalam menanggulangi permalasahan yang menjadi hambatan dalam eksekusi obyek jaminan fidusia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, di mana penelitian hukum yang mempelajari bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara bebas dengan pejabat PT. BPR ARTOMORO Semarang sebagai Pelaksana dalam proses pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia. Seluruh data yang penulis peroleh untuk kemudian dianalisis secara kualitatif.Proses pelaksanaan jaminan fidusia dilakukan melalui dua tahap yakni pembebanan dan pendaftaran. Pada PT. BPR ARTOMORO Semarang ada pembebanan secara notariil dan di bawah tangan, ada yang didaftarkan dan tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia dilakukan setelah upaya penyelamatan kredit dan penyelesaian secara kekeluargaan tidak berhasil. Terdapat hambatan dalam eksekusi obyek jaminan fidusia, yakni adanya perlawanan debitor dan benda jaminan tidak berada pada Pemberi Fidusia saat dilakukan eksekusi akibat digadaikan, dialihkan atau disewakan. Upaya mengatasi hambatan eksekusi yaitu dengan memohon bantuan kepada pihak kepolisian dan mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan.
TANGGUNG JAWAB OPERATOR DALAM PEMANFATAAN TENAGA NUKLIR UNTUK MAKSUD DAMAI SEBAGAI SUMBER ENERGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KECELAKAAN NUKLIR DI CHERNOBYL DAN FUKUSHIMA) Debby Larasati Wibowo*, Nanik Trihastuti, Muchsin Idris
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (384.775 KB)

Abstract

Kecelakaan nuklir yang terjadi di Chernobyl dan Fukushima menimbulkan kerugian yang dialami negara sangatlah besar, sehingga dibutuhkan pertanggungjawaban daei instansi yang terkait. Terdapat perbedaan penanganan kecelakaan nuklir di Chernobyl dan Fukushima menurut Konvensi Pemberitahuan Dini Kecelakaan Nuklir dan Konvensi Bantuan dalam Kasus Kecelakaan Nuklir atau Darurat Radiologis dan untuk kasus kecelakaan nuklir yang menimbulkan kerugian akan diselesaikan secara perbaikan oleh tindakan salah secara internasional oleh operator.
TUGAS DAN FUNGSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM UPAYA PENGELOLAAN PULAU TIKUS DI PROVINSI BENGKULU Sarahwati, Khalifah Sophy; Soemarmi, Amiek; Pinilih, Sekar Anggun Gading
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (203.424 KB)

Abstract

Pengelolaan kawasan Pulau Tikus oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu dilaksanakan menurut fungsi manajemen yaitu pertama perencanaan, diatur melalui pendekatan pengelolaan wilayah pesisir terpadu yang mengintegrasikan berbagai perencanaan yang disusun oleh sektor daerah. Kedua pemanfaatan, dilakukan dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dengan pulau besar didekatnya. Ketiga pengawasan dan pengendalian, untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan wilayah Pulau Tikus secara terpadu dan berkelanjutan dilakukan pengawasan dan pengendalian. Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan Pulau Tikus adalah, aktivitas pemanfaatan oleh manusia, illegal fishing, pemanfaatan dan pengelolaan belum optimal, belum ada lembaga aktif yang mengelola sumber daya laut Pulau Tikus, keterbatasan dana, dan fenomena perubahan iklim.
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TRANSNASIONAL DALAM KEBAKARAN HUTAN DI RIAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Ayu Nurul Alfia*, Adji Samekto, Nanik Trihastuti
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (786.504 KB)

Abstract

Kebakaran hutan telah menjadi bencana alam tahunan yang sering terjadi di Indonesia, terutama di Pulau Sumatra dan Kalimantan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis, apakah kebakaran hutan yang terjadi di Riau tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran hukum lingkungan Internasional yang dilakukan Perusahaan Transnasional atau tidak serta bagaimana bentuk pertanggungjawabanperusahaan transnasional. Berdasarkan hasil penelitian, Perusahaan Transnasional bukan satu-satunya pelaku dalam  kebakaran hutan yang terjadi di provinsi Riau. Korporasi tersebut dijadikan fokus utama dalam kasus kebakaran hutan Riau dikarenakan kegiatan yang dilakukan suatu korporasi memiliki dampak yang besar bagi masyarakat dan wilayah sekitarnya.
PENYELESAIAN KREDIT MACET KENDARAAN BERMOTOR DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE TBK. CABANG SEMARANG 1 Kashadi, Yuli Prasetyo Adhi, Benyamin Adhi Susanto,
Diponegoro Law Journal Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (259.398 KB)

Abstract

The present of consumer finance institutions as an alternative source of financing is considered very helpful people to buy needed goods. One item that is often used as the object of financing is motorcycle. Motorcycle credit agreement is generally loan agreement with the fiduciary. This study aims to investigate the implementation of motorcycle financing with fiduciary in PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Semarang 1 and the measures taken by PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Semarang 1 if there is a bad credit motorcycle. The study is an empirical legal research in which the authors use secondary data sources to analyze the various laws and regulations in the areas of credit, fiduciary rules, also using primary data collected from interviews with Branch Manager PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Semarang 1. The result obtained are lending a motorcycle with a fiduciary in PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Semarang 1 has been accordance with the procedures in the credits, one of which is the in-depth credit analysis by 5C to credit proposed by the prospective borrowers. This is to minimalize the possibility of a bad credit motorcycle with fiduciary. But if it turns out bad credit still happen, PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Semarang 1 made several attempts as do the desk call and fines, granting subpoena, rescheduling, restructuring and over kredit, giving last repayment. If such efforts have been made, but the debtors remain in default, the steps taken by  PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Semarang 1 is the withdrawal of the collateral. But the withdrawal of collateral measures are sometimes encountered obstacles in the absence of registration of fiduciary goods in the Fiduciary Registration Office. Consequently, PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Semarang 1 loses their right to execute directly.
EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL TERHADAP PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DI DESA KLECOREJO KECAMATAN MEJAYAN KABUPATEN MADIUN Agung Basuki Prasetyo, Triyono, Retno Dewi Wulansari*,
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (503.734 KB)

Abstract

Indonesia merupakan negara agraris yang mayoritas penduduk memanfaatkan sumberdaya alam untuk menunjang kebutuhan hidup pada sektor pertanian. Guna melindungi petani golongan lemah Pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan dalam bidang pertanian yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil. Berkaitan dengan penelitian ini penulis akan mengkaji tentang Efektivitas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil terhadap perjanjian bagi hasil tanah pertanian.       Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, yang berarti penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku masyarakat berpangkal dari ketentuan dan perundang-undangan untuk melihat dan menelaah masalah yang akan di teliti.       Adapun hasil penelitian yang telah dibahas, bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 belum dapat berjalan efektif dilihat dari bentuk perjanjian masih secara lisan tanpa harus dihadapkan pada Kepala Desa dan disahkan oleh Camat. Jangka waktu perjanjian satu tahun terdiri dari tiga kali masa tanam. Besaran imbangan yang terdiri dari maro dan mertelu. Hal ini dilakukan oleh para pihak atas dasar kepercayaan. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakefektifan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 adalah masih kuatnya ketentuan hukum adat yang dipengaruhi oleh faktor kebudayaan seperti sifat kejujuran dan tolong menolong, serta  kurangnya wawasan dari masyarakat karena rendahnya tingkat pendidikan.
KEBIJAKAN FORMULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER YANG MELAKUKAN EUTHANASIA Evander Reland Butar-butar*, Eko Soponyono, Purwoto
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (728.174 KB)

Abstract

Perlindungan hukum bagi dokter yang melakukan euthanasia adalah diperlukan oleh karena : Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas Hukum dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka. Sifat dan hakekat dari pada euthanasia tidaklah secara mutlak universal merupakan delik yang harus dihukum. Formulasi Pasal 344 KUH Pidana mengenai euthanasia mempunyai kelemahan antara lain: Adanya unsur: atas permintaan orang itu sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati, yang mempersulit pembuktian dan penuntutan. Pasal 344 KUH Pidana adalah mengenai euthanasia aktif, sedangkan mengenai euthanasia pasif tidak ada di atur Undang-undang.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP OPER KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH KPR MELALUI PERJANJIAN JUAL BELI DI BAWAH TANGAN (Studi Kasus Putusan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Unr ) Heni Ristiana; Ery Agus Priyono; Suradi Suradi
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (325.227 KB)

Abstract

Salah satu permasalahan dalam pelaksanaan pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sering ditemui diantaranya adalah pengalihan hak atas objek Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yaitu rumah, yang dilakukan oleh debitur kepada pihak lain sebelum masa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tersebut berakhir atau lunas dan tanpa sepengetahuan oleh pihak bank dan tidak menggunakan prosedur yang tepat dan benar, yang dikenal masyarakat dengan istilah pengalihan hak atau oper kredit. Oper kredit seringkali dilakukan oleh debitur melalui suatu perjanjian jual beli yang dibuat sendiri oleh para pihak, tanpa suatu standar baku tertentu dan hanya disesuaikan dengan kebutuhan para pihak tanpa menghadap pejabat yang berwenang atau dikenal dengan perjanjian jual beli di bawah tangan. Jual beli dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1457 adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jual beli tanah merupakan perbuatan hukum yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 wajib dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), tetapi dalam faktanya, masih sering ditemui jual beli yang dilakukan di bawah tangan. Seperti yang terjadi dalam kasus putusan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN. Unr.

Page 94 of 157 | Total Record : 1565

 92   93   94   95   96 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue