cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,565 Documents
 95   96   97   98   99 
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Untung Dwi Hananto, Hasyim Asyari, Kurniawan Yoganing Dwijayanto*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (267.421 KB)

Abstract

Penelitian berisi tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendektatan yuridis empiris. Penelitian ini dispesifikasikan sebagai penelitian deskriptif, dengan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dengan teknik wawancara, dan ditunjang dengan melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum belum optimal dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purbalingga. Target Pendapatan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum belum tercapai karena masih banyak terjadi masalah dalam penyelenggaraannya. Dalam pelaksanaan di lapangan Pemungutan Retribusi Parkir di Kabupaten Purbalingga banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Juru Parkir.
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAANPULAU KARIMUNJAWA SEBAGAI KAWASAN WISATA BAHARI DI JAWA TENGAH Amiek Soemarmi, Ratna Herawati, Rizki Bagus Saputra*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (778.057 KB)

Abstract

Kepulauan Karimunjawa menjadi Taman Nasional semenjak 29 Februari 1988, kawasan Kepulauan Karimunjawa difungsikan berdasarkan zonasi dan dimanfaatkan untuk menunjang konservasi alam, pariwisata dan penelitian dan pendidikan, serta memiliki potensi dalam pengembangan ekowisata yang handal di Jawa Tengah. Pengembangan Karimunjawa sebagai kawasan wisata bahari tentunya tidak dapat dilepaskan dari campur tangan Pemerintah Daerah, khususnya otonomi daerah. Penelitian ini dibatasi 2 rumusan masalah yaitu:Bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan  dan hambatan-hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah  dalam pengelolaan Pulau Karimunjawa sebagai Kawasan Wisata Bahari di Jawa Tengah? Kajian penelitian ini bersifat yuridis normatif sebagai pendekatan utama. Spesifikasi dari penelitian ini adalah deskriptif analitis yang  menggunakan data sekunder sebagai data utama.  Hasil penelitian yang diperoleh adalah tanggung jawab dalam pengelolaan Pulau Karimunjawa sebagai Kawasan Wisata Bahari di Jawa Tengah adalah peningkatan Karimunjawa sebagai destinasi pariwisata. Upaya Pemerintah Daerah adalah pembangunan infrastruktur, pengelolaan objek pariwisata, pengelolaan aktifitas promosi, juga peningkatan peran swasta dan masyarakat. Hambatan yang ditemui Pemerintah Daerah antara lain dengan masuknya Karimunjawa sebagai Taman Nasional, Pemerintah Daerah harus berhati-hati dalam pengembangan Karimunjawa sebagai destinasi pariwisata agar tidak merusak ekosistem di dalamnya, selain itu akses yang sulit untuk ke Karimunjawa dan banyaknya pulau strategis yang jatuh ke perseorangan sehingga pengelolaannya menjadi lebih sulit
PERAN NATIONAL CENTRAL BUREAU (NCB) INTERPOL INDONESIA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK KEJAHATAN CYBERCRIME Lolita Anastasia Mulya Wardani*, Nuswantoro Dwi Warno, Joko Setiyono
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (456.946 KB)

Abstract

Perkembangan teknologi selain memilik dampak positif juga memiliki dampak negatif. Salah satu kejahatan yang ditimbulkan oleh perkembangan dan kemajuan teknologi informasi adalah kejahatan yang berkaitan dengan aplikasi internet. Kejahatan ini sering disebut dengan cybercrime. Kejahatan cybercrime mencakup semua jenis kejahatan beserta modus operandinya yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas internet serta sebagai dampak negatif aplikasi internet. Karena sifat kejahatan cybercrime yang tidak mengenal batas territorial negara, terungkapnya tindak kejahatan cybercrime di Indonesia tidak lepas dari peran Sekretariat National Central Bureau (NCB)-Interpol Indonesia. NCB-Interpol Indonesia berperan meneruskan informasi tentang adanya tindak kejahatan cybercrime yang dilakukan oleh warga negara asing ataupun warga negara Indonesia, yang didapat dari NCB negara lain ke instansi penegak hukum negara Indonesia. Alasan NCB-Interpol Indonesia turut terlibat aktif dalam melakukan pemberantasan tindak kejahatan cybercrime karena untuk melakukan kewajiban internasional. Kewajiban internasional tersebut dapat di aplikasikan melalui konvensi internasional dan undang-undang yang berlaku di Negara Indonesia sehingga tujuan dan fungsi dari ICPO-Interpol dapat tercapai. Hambatan yang muncul dalam menanggulangi tindak kejahatan cybercrime yaitu berkaitan dengan batas negara dan yurisdiksi, perbedaan hukum nasional sehingga sulit untuk menentukan hukum mana yang di berlakukan, perjanjian ektradisi, dan proses identifikasi pelaku kejahatan cybercrime.
PEMBERIAN GANTI KERUGIAN TANAH WAKAF DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL Rizki Fitria Sari; Nur Adhim; Islamiyati Islamiyati
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (366.255 KB)

Abstract

Pembangunan jalan tol merupakan pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang merupakan usaha pemerintah untuk memudahkan masyarakat. Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum yang dilaksanakan di Ruas Jalan Tol Mojokerto-Kertosono dan Kertosono-Mantingan II telah selesai dikerjakan pada ahkir Desember 2017 yang tahun lalu. Namun, sejumlah permasalahan belum juga terselesaikan, terutamma permasalahan ganti kerugian yang layak untuk tanah wakaf yang menjadi bagian dari Mega Proyek Jalan Tol di ruas tersebut. Luas tanah wakaf yang belum terselesaikan yaitu 2.777 m2 dengan 10 bidang tanah wakaf. Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis proses pelaksanaan ganti kerugian tanah wakaf  dan penyelesaian permaslaahan ganti kerugian tanah wakaf yang belum dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai instansi yang memerlukan tanah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa terhambatnya proses ganti kerugian tanah wakaf di ruas Mojokerto-Kertosono dan Kertosono-Mantingan II di Kabupaten Jombang disebabkan oleh izin atau rekomendasi ruislag tanah wakaf belum terbit, sebagian nazhir tanah wakaf yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol di ruas tol tersebut, sudah tidak ada (meninggal), dan terkendalanya proses pencarian tanah pengganti/relokasi tanah wakaf yang sesuai dengan nilai dan luas tanah wakaf yang terkena pembangunan jalan tol. Hambatan yang terjadi dalam proses pengadaan tanah wakaf untuk kepentingan umum pembangunan jalan tol di Kabupaten Jombang tersebut dikarenan tanah wakaf belum teridentifikasi dalam dokumen perencanaan yang menyebabkan upaya pelepasan sampai saat ini belum terlaksana. Hal ini menyebabkan proses ibadah ataupun manfaat produktif dari wakaf terganggu, karena pada dasarnya tanah wakaf milik umat Islam bersama.
TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA JASA PENDIDIKAN ATAS KERUGIAN KONSUMEN SEBAGAI AKIBAT DARI TINDAK KEKERASAN DI LEMBAGA SEKOLAH SWASTA (Studi Kasus Tindak Kekerasan Seksual di Jakarta International School) Mochammad Ilham*, Suradi, Aminah
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (587.894 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha jasa pendidikan atas kerugian konsumen sebagai akibat dari tindak kekerasan di lembaga sekolah swasta. Penelitian yang bersifat desktiptif analitis ini merupakan suatu penelitian yuridis normatif, yang memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai tanggung jawab pelaku usaha jasa pendidikan atas kerugian konsumen sebagai akibat dari tindak kekerasan di lembaga sekolah swasta. Hasil penelitian yang diperoleh atas tanggung jawab pelaku usaha jasa pendidikan atas kerugian konsumen sebagai akibat dari tindak kekerasan di lembaga sekolah swasta adalah  bahwa, baik lembaga pengelola jasa pendidikan sebagai pelaku usaha yaitu Jakarta International School (JIS), perusahaan penyedia jasa pekerja, PT. ISS Indonesia, dan pelaku tindak kekerasan seksual pada anak, semuanya bertanggungjawab secara hukum atas tindak kekerasan seksual yang dialami oleh siswa prasekolah JIS.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN KEMASAN TANPA IZIN EDAR YANG BEREDAR DI PASARAN Desy Lestari, Suradi, Rinitami Njatrijani*)
Diponegoro Law Journal Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (337.061 KB)

Abstract

In this globalization era appears on market many kinds of marks, types, sizes, tastes, and prices of food productions. They had passed quality control of procedures, terms, and conditions to be able to market and to consume. One of the terms and conditions is to state the product distribution number of product usage. It must be applied to assure customer about quality, health, and nutrient of the products. However, in reality there are still lots of disobediences to the regulation of Indonesian Law (UU no.8 Tahun 1999) about consumer protection. The spread of unregistered packed foods on the market is getting worst nowadays, and they could be easily found in supermarkets or traditional markets. It seems that the doers of that disobedience are careless about the rights of customers and mindless about the regulation of consumer protection.The analyzed issues of this thesis are: (1) How the law protects consumers who consume unregistered food products that spread easily on the market? (2) How the government reacts in regulating, supervising, and releasing the distribution number of product usage? (3) How the government applies punishment to people, in this case are producers or distributors who sell or distribute unregistered food products on the market?This research used juridical empirical approach method. The correspondences of the data source are Foods and Medicine Control Center of Semarang through Consumer Information Services and Investigation Staff of Foods and Medicines Control Center in Semarang. The collected data are primary, which are collected from interview process, and secondary data. This research used also analytical method which is analyzed by using qualitative method.  The result of this research shows that the government has established regulation about spreading of unregistered food products. The government formed also Foods and Medicines Control Center to control, supervise, and release the registration number for packed food products based on the recent Indonesian law and regulation. Efforts of the Foods and Medicines Control Center are pre-market control, which is a control before products are distributed to the market, and post-market control, which is a control after products are distributed to the market. Sanctions for the criminal doers are criminal sanctions, civil sanctions, and administrative sanctions based on Indonesian Law No. 8 year 1999 about Consumer Protection and No. 7 year 1996 about foods.
GUGATAN VIETNAM KEPADA INDONESIA TERKAIT SAFEGUARDS PRODUK CANAI LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN Richard Samuel*, FX Joko Priyono, Darminto Hartono
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (596.381 KB)

Abstract

Safeguards adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara untuk memulihkan suatu kerugian serius atau dan/atau ancaman kerugian serius terhadap industry dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan impor barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing sebagai akibat dari sebuah perkembangan yang tidak terduga (unforeseen development). Pada tahun 2014 pemerintah Indonesia berdasarkan pertimbangan laporan akhir Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia memberlakukan safeguards terhadap produk impor canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan Baja Alumunium Lapis Seng (BjLAS) berupa Bea Masuk Tindakan Pengamanan dengan dasar hukum Keputusan Menteri Keuangan No.137.1/PMK.011/2014. Sebagai salah satu negara tersbesar pengekspor produk BjLAS Vietnam mengajukan gugatan ke World Trade Organization terhadap tindakan safeguards yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan alasan bahwa pengenaan safeguards oleh pemerintah Indonesia dianggap tidak sesuai dengan pengaturan mengenai safeguards dalam Article XIX GATT, Article 4 dan Article 12 Agreement on Safeguards.
IMPLEMENTASI KONSEP DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI PATI Wikan Sinatrio Aji*, Pujiyono, Umi Rozah
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (531.961 KB)

Abstract

Anak adalah generasi muda penerus bangsa yang harus dilindungi. Dalam beberapa kasus anak dapat melakukan suatu kenakalan yang masuk dalam kategori tindak pidana dan disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum berbeda dalam hal penanganannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Saat ini dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah mengupayakan diversi dan restorative justice dalam hal penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kebijakan formulasi konsep diversi dan restorative justice menurut Undang-Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak beserta aturan pelaksanaannya telah mengatur mengenai kebijakan konsep diversi dan restorative justice dengan tujuan agar anak yang melakukan tindak pidana tidak lagi dihadapkan dalam proses peradilan melainkan melalui alternatif penyelesaian, yaitu dengan penyelesaian yang bersifat pemulihan keadaan semula (restorative justice) akan tetapi kebijakan formalasi tersebut masih belum sempurna karena ditemukan beberapa kelemahan. Sementara dalam hal implementasi diversi dan restorative justice dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Pati sudah diupayakan upaya-upaya penyelesaian yang mencerminkan pendekatan restorative justice oleh penegak hukum pelaksana diversi dan restorative justice akan tetapi masih banyak hambatan terjadi dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Pati.
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI ASURANSI HASIL PERTANIAN YANG BELUM PANEN DI JAWA TENGAH Rinitami Njatrijani, Sartika Nanda Lestari, Pramitha Liskasari*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (588.977 KB)

Abstract

Indonesia merupakan negara agraris sehingga usaha di bidang agraria merupakan kegiatan perekonomian yang dominan dalam kehidupan masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan baik dari komoditasnya maupun dari segi perekonomiannya. Risiko-risiko usaha pertanian dari waktu ke waktu mengalami peningkatan jumlah jenis risiko-risiko pertanian, sehingga dibutuhkan adanya perlindungan khusus terhadap risiko risiko usaha pertanian, asuransi pertanian sebagai sarana pengalihan risiko usaha tani dari petani ke perusahaan asuransi memberikan perlindungan bagi petani dari risiko-risiko usaha pertanian sehingga keberadaan dari asuransi pertanian sangat dibutuhkan. Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana pengaturan asuransi hasil pertanian yang belum di panen berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana proses klaim dalam asuransi hasil pertanian yang belum di panen apabila terjadi resiko kegagalan panen atau kerugian petani.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yaitu yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Data yang diperoleh merupakan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, dan dilengkapi wawancara dengan narasumber terkait. Data-data tersebut, akan dianalisis secara Deskriptif kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa Pengaturan Asuransi Hasil Pertanian yang Belum di Panen Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, telah diatur dalam KUHD yakni Pasal 299, Pasal 300, dan Pasal 301 mengatur secara singkat aturan main asuransi pertanian meskipun tidak secara rinci dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU P3),  Pasal 37 dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melindungi usaha petani dalam bentuk asuransi pertanian. Adapun proses Klaim Dalam Asuransi Hasil Pertanian Belum di Panen Terhadap Kerugian Petani, terlihat dalam penentuan ganti kerugian, yang menyatakan bahwa pada waktu penghitungan kerugian, dihitung berapa harga hasil-hasil itu dengan tidak terjadinya bencana, pada waktu panen atau pemanfaatannya, dan harga setelah terjadinya bencana. Dalam hal ini, jumlah ganti kerugian yang dibayarkan oleh penanggung adalah selisih antara harga hasil panen setelah ditimpa bencana. Sumber pembayaran klaim sendiri adalah dari rekening perusahaan yang berasal dari penerimaan premi yang dibayarkan oleh beberapa tertanggung. Klaim yang dibayarkan penanggung merupakan bagian dari kewajiban timbal balik yang diatur dalam perjanjian asuransi. Prosedur pengajuan klaim asuransi dilakukan dengan mengajukan klaim kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) yang menjadi pelaksana penjamin asuransi tersebut. Ganti rugi gagal panen yang bisa diklaim, antara lain, bencana serangan organisme pengganggu tanaman, penyakit hewan menular, perubahan iklim, banjir, kekeringan, hingga bencana alam. 
IMPLEMENTASI SAFER ACCESS OLEH INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS DALAM KONTEKS HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL Vidia Riyani*, Adji Samekto, Joko Setiyono
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (410.36 KB)

Abstract

Safer Access adalah kerangka kerja yang disusun agar pemberi bantuan dapat memiliki akses yang lebih baik terhadap populasi yang terkena dampak konflik dan dapat bekerja lebih aman dalam situasi konflik. Kerangka kerja tersebut terdiri dari pedoman bagi organisasi dan individu agar lebih aman bekerja dalam situasi konflik.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, disebut demikian karena penelitian ini bertujuan untuk melakukan pendalaman data. Oleh karena itu, penelitian ini mengandalkan narasumber dan responden penelitian di bidang ilmu hukum dengan pendekatan socio legal yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma sekaligus dilihat implementasinya didalam masyarakat dengan melakukan wawancara dengan responden ICRC.Safer Access dibutuhkan untuk mengurangi resiko penyerangan terhadap staf dan relawan kemanusiaan ketika mereka bekerja untuk membantu korban perang. Safer Access Framework  mempermudah ICRC, Federasi Internasional dan  perhimpunan nasional untuk memberikan bantuan kepada korban yang membutuhkan saat terjadinya konflik bersenjata dan mengumpulkan data kejahatan perang yang dilakukan oleh pihak yang berkonflik. Pada implementasinya mengenai prosedur bekerjanya Safer Access belum ada pengaturan yang konkrit di sejumlah negara di dunia serta terjadinya penyerangan terhadap staf dan relawan kemanusiaan  masih sering terjadi. Selain itu, Safer Access Framework memiliki hambatan dalam penerapannya. Hambatan penerapan Safer Access memiliki bentuk-bentuk yang terbagi menjadi hambatan internal dan hambatan eksternal.

Page 97 of 157 | Total Record : 1565

 95   96   97   98   99 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue