cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,565 Documents
 96   97   98   99   100 
IMPLIKASI PUTUSAN MK RI NO. 14-17/PUU-V/2007 DAN PUTUSAN MK RI NO. 4/PUU-VII/2009 TERHADAP HAK PILIH MANTAN TERPIDANA Dita Nora Yolandani; Retno Saraswati; Ratna Herawati
Diponegoro Law Journal Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (491.462 KB) | DOI: 10.14710/dlj.2018.22793

Abstract

Sudah menjadi perbincangan publik bahwasannya terhadap seorang mantan terpidana yang ingin mengikuti pemilihan legislatif pada akhirnya diperbolehkan, melalui berbagai peraturan hukum yang memperbolehkannya. Hal ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Dalam penelitian ini, disajikan dengan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan terhadap data sekunder. Latar belakang Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan MK RI No. 14-17/PUU-V/2007 dan Putusan MK RI No. 4/PUU-VII/2009 yaitu sebagai wujud bentuk perlindungan dan penjaminan hak warga negara dalam hal kesetaraan dan kesempatan yang sama untuk mengikuti ajang politik. Mahkamah Konstitusi telah membuka peluang kepada mantan terpidana tanpa adanya diskriminasi sebagai bentuk perlindungan hak asasi warga negara yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007, Nomor 4/PUU-VII/2009, Nomor 120/PUU-VII/2009, Nomor 42/PUU-XIII/2015, Nomor 51/PUU-XIV/2016, Nomor 71/PUU-XIV/2016, yang pada intinya telah memberikan peluang kepada mantan terpidana untuk dapat mengikuti ajang politik. Mahkamah Agung pun pada akhirnya juga memperbolehkan mantan terpidana tersebut mengikuti pemilihan umum legislatif. Dengan adanya ketentuan hukum yang demikian, rakyatlah yang nantinya tetap menentukan hak suaranya untuk memilih kandidat yang patut dijadikan pemimpin untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan terciptanya penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NO.12 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) DI JAKARTA TIMUR Dwinda Andrini*, Indarja, Amalia Diamantina
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (419.829 KB)

Abstract

Kantor PTSP mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan perizinan secara terpadu dengan system satu pintu dan mempunyai prinsip professional, akuntabel, santun, transparan, dan integritas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kantor PTSP Jakarta Timur apakah sudah sesuai dengan Perda yg ada, serta hambatan-hambatan dalam proses memberikan pelayanan publik pada masyarakat. Metode Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitiian deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu mengambil dari data sekunder yang diperoleh dari data studi kepustakaan dan dilengkapi dengan data primer berupa wawancara. lalu kemudian diolah untuk menjawab rumusan masalah terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hasil Penelitian yang diperoleh dari penulisan hukum ini adalah Kantor PTSP Jakarta Timur sudah memberikan pelayanan yang cukup efektif terhadap masyarakat sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur oleh Peraturan Daerah No. 12 tahun 2013 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kesimpulannya Kantor PTSP tetap berusaha mengoptimalkan kinerja mereka untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Jakarta Timur.
KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TERHADAP “JUSTICE COLLABORATOR” DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Oly Viana Agustine, Eko Soponyono, Pujiyono
Diponegoro Law Journal Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (285.475 KB)

Abstract

Policies in making a good criminal law essentially inseparable from crime prevention efforts. Corruption is the behavior of public officials who illegally enrich themselves or others, the abuse of public power. Need to break the law to accelerate the eradication of corruption is to play the role of justice collaborator. But positive law, not to encourage people to take part as a justice collaborator
KLAIM TIONGKOK TENTANG TRADITIONAL FISHING GROUND DI PERAIRAN NATUNA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF UNCLOS 1982 Prameshwari Ratna Callista*, Muchsin Idris, Nanik Trihastuti
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (920.489 KB)

Abstract

Tiongkok dalam sengketa Laut China Selatan berdasarkan bukti sejarah secara sepihak, pada tahun 2009 telah menerbitkan sebuah peta resmi yang dikenal dengan Peta Nine Dash Line.  Indonesia yang pada mulanya merupakan Non Claimant State, akhirnya juga harus menghadapi potensi konflik tersebut, mengingat Tiongkok menyatakan bahwa sebagian dari perairan Kepulauan Natuna, utamanya di ZEE Indonesia, adalah Traditional Fishing Ground Tiongkok. Klaim tersebut berpotensi mengancam kedaulatan dan hak berdaulat wilayah perairan Indonesia.Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis pengertian klaim Tiongkok tentang Traditional Fishing Ground serta posisi hukum klaim Tiongkok atas Traditional Fishing Ground di perairan Natuna.Sesuai hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa : Pertama, klaim Traditional Fishing Ground Tiongkok adalah sebuah klaim yang bersifat unilateral (sepihak) mengenai Daerah Kegiatan Perikanan Tiongkok di kawasan Laut China Selatan sesuai Peta Nine Dash Line yang hingga saat ini, tidak ada satupun norma hukum (internasional) yang dapat dijadikan landasan yuridisnya. Kedua, klaim Traditional Fishing Ground Tiongkok yang melekat dalam peta Nine Dash Line, menolak Perjanjian Bilateral tentang Landas Kontinen antara Indonesia – Vietnam dan Indonesia – Malaysia yang sah dan telah berlaku secara internasional, serta mengingkari keabsahan status hukum Indonesia sebagai sebuah Negara Kepulauan berdasarkan UNCLOS 1982.Untuk mengurangi munculnya potensi masalah-masalah, seharusnya pemerintah Tiongkok memperhatikan ketentuan-ketentuan UNCLOS 1982 tersebut mengingat Tiongkok adalah negara yang ikut menandatangani serta meratifikasi UNCLOS 1982.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN DAERAH KOTA SEMARANG DIKAITKAN DENGAN DISKRESI PEJABAT PEMERINTAH KOTA SEMARANG Delia Salas Nirmalasari*, Henny Juliani, Nabitatus Sa’adah
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (495.596 KB)

Abstract

Berlakunya otonomi daerah sejak 1 Januari 2001 menjadi tanda dimulainya kemadirian daerah khusunya dalam pengelolaan keuangan daerah. Akan tetapi otonomi daerah ini juga menimbulkan dampak bahwa fungsi anggaran ini dalam suatu pemerintahan tidak berjalan efektif. Rendahnya penyerapan anggaran merupakan hal yang sering terjadi di daerah. Hal ini dikarenakan adanya kekhawatiran dari Pejabat Pembuat Komitmen dan Pengguna Anggaran pada dinas tersebut untuk melaksanakan tindakan sesuai kebebasan bertindak yang dimilikinya, meskipun telah diketahui bahwa dikresi bagi pejabat di pemerintahan daerah pengaturannya telah disebutkan secara tegas dalam Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
TANGGUNG JAWAB ARTIS ENDORSER TERHADAP KONSUMEN ATAS KOSEMTIK ILEGAL YANG DIIKLANKAN Dian Syah Putri; Bambang Eko Turisno; Suradi Suradi
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (252.992 KB)

Abstract

Kosmetik merupakan produk yang melekat pada sebagian besar masyarkat terutama kaum wanita, seiring dengan perkembangan zaman para pelaku usaha gencar memproduksi produk kosmetiknya lalu memasarkan produk-produknya menggunakan sosial media, yaitu menggunakan jasa endorsement artis. Endorsement terbilang efektif karena hampir sebagian besar masyarakat menggunakan sosial media, dan memilih untuk berbelanja melalui toko online. Namun hal ini dimanfaatkan secara negatif oleh pelaku usaha dengan menjual dan memasarkan kosmetik berbahaya dan tidak memiliki izin edar oleh BPOM di media sosial, yang dalam hal ini menggunakan jasa endorsement artis. Permasalahan baru muncul ketika artis endorser tidak berhati-hati dalam memilih barang dan atau jasa yang akan di promosikan, sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen. Artis endorser dalam hal ini turut bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan terhadap konsumen, namun masyarakat jarang menyadari hal ini. sehingga dalam hal ini penulis berupaya menganalisis lebih dalam mengenai tanggung jawab artis endorser terhadap konsumen atas kosmetik ilegal yang diiklankan, sebagai bahan pertimbangan bagi konsumen dalam menggugat bukan hanya pelaku usaha tapi juga artis endorser. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum yang berkenaan dengan masalah yang akan dibahas. Spesifikasi penelitian yang akan penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah deksriptif analitis. Artis endorser memiliki tanggungjawab yang besar karena artis endorser merupakan sumber langsung penyampaian iklan kepada konsumen, beberapa konsumen terbujuk untuk membeli produk dari pelaku usaha dikarenakan promosi yang dilakukan oleh artis tersebut, sehingga ketika telah terbukti bahwa produk yang dipromosikan oleh artis tersebut palsu atau berbahaya sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen. Konsumen dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap artis endorser atas kerugian-kerugian yang disebabkan oleh iklan endorsement kosmetik ilegal yang dilakukan artis endorser, karena bertentangan dengan asas kepatutan ketelitian dan kehati-hatian.
IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NO. 70 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NO. 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN JEPARA Untung Dwi Hananto, Sonhaji, Teguh Eko Saputro*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

E-procurement merupakan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yakni Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kemajuan teknologi informasi akan lebih mempermudah dan mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, karena penyedia jasa tidak perlu lagi datang ke Kantor Dinas PU (Kelompok Kerja) Pejabat Pengadaan dan cukup dengan melihat ke website yang mengadakan pelelangan secara elektronik dan mendaftar secara on-line. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana proses implementasi Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik dalam bidang jasa konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Jepara dan permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Jepara dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah dan bagaimana upaya  mengatasinya.Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis empiris dan bersifat deskriptif analitis. Data yang dikumpulkan berdasarkan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara mendalam, sedang data sekunder berupa bahan-bahan pustaka hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Adapun analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik dalam bidang jasa konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Jepara sudah terlaksana dengan cukup baik, sebagaimana Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal ini dikarenakan sistem e-procurement memberikan manfaat seperti efisiensi, transparan, akuntabel dalam proses lelang. Penawaran proyek konstruksi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Jepara dapat dengan mudah diikuti oleh seluruh perusahaan konstruksi di Kabupaten Jepara dengan memanfaatkan layanan LPSE. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Jepara dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah pada proses implementasi e-procurement, yaitu masih banyak peserta lelang dan petugas penyedia jasa yang kurang memahami sistem e-procurement di LPSE karena kurang mendapatkan sosialisasi, permasalahan lainnya yaitu sistem layanan LPSE yang menggunakan internet masih sering mengalami ganguan, karena belum didukung dengan infrastrktur yang memadai. 
PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH Ayu Kemalasari, Ana Silviana*) , Yunanto
Diponegoro Law Journal Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (267.857 KB)

Abstract

In essence, the case of land is a conflict of interest (conflict of interest) in the land sector. In issuing a certificate to a process involving the applicant. Both oral and written explanation of the relevant parties have opportunities for fraud. As an example the case in the Land Office of the parcel of Semarang District 329 Sub Bambankerep Ngaliyan Semarang, Central Java Province. Based on these descriptions, the researchers interested in conducting  research entitled: "Land Ownership Dispute Resolution" (SMG PN Case Studies with the object of dispute in Jalan Gatot Subroto Village Bambankerep Ngaliyan Semarang District).Formulation of this research is, Why is the dispute of land in Jalan Gatot Subroto BambankerepVillage Semarang District Ngaliyan it appears? And how the consideration of the judge and  the judge's decision to settle land ownership disputes in Jalan Gatot Subroto Village Bambankerep Ngaliyan SemarangDistrict?Method of approach used in this study is a normative juridical approach. To approach the problem in this study the authors use research is descriptive specifications. Method of presenting the data in a study conducted in a descriptive way. The advice in this study are, solving land disputes can be implemented by alternative mediation or family. And also, the Judge will decide the case in a fair but necessary efforts to prove prior ownership of the land dispute cases filed with the Court. 
ANALISA YURIDIS LARANGAN PERJANJIAN INTEGRASI VERTIKAL SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Hanifah Prasetyowati*, Paramita Prananingtyas, Hendro Saptono
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (829.205 KB)

Abstract

Negara Indonesia memiliki perangkat peraturan anti monopoli yang secara tegas telah mengatur mengenai larangan perjanjian integrasi vertikal untuk mencegah terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur mengenai perjanjian integrasi vertikal yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini ingin melihat latar belakang yang mendorong pelaku usaha melakukan integrasi vertikal, untuk kemudian dilihat apakah tindakan integrasi vertikal ini mengarahkan pelaku usaha untuk memiliki posisi dominan pada pasar bersangkutan, serta upaya pencegahan integrasi vertikal oleh KPPU. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan keadaan dari objek yang diteliti dan sejumlah faktor – faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh lalu dikumpulkan, dijelaskan kemudian dianalisis. Penelitian ini menggambarkan bahwa pelaku usaha yang menguasai satu atau lebih tahapan vertikal akan mengarahkan pelaku usaha memiliki posisi dominan dan menyebabkan persaingan usaha tidak sehat pada pasar bersangkutan.
JAMINAN KEBENARAN DATA FISIK DAN DATA YURIDIS DALAM SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH (Studi Kasus terhadap Setipikat Hak Milik yang Objek Fisiknya “Tidak Ada”) Ana Silviana, Triyono, Anjasmara Candra Dewa*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (429.517 KB)

Abstract

               Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pemilik Hak Atas Tanah yang bersertipikat,  tetapi obyek fisiknya tidak ada dan menganalisis tanggung jawab Kantor Pertanahan sebegai Lembaga yang menerbitkan sertipikat jika antara Data Fisik di dalam sertipikat tidak cocok atau bahkan tidak ada obyeknya di lapangan.                Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum yang diberikan Kantor Pertanahan bagi pemegang sertipikat Hak Milik yaitu tidak ada, sebab seharusnya Kantor Pertanahan lebih mengutamakan Ibu Meylan sebagai pemegang sertipikat Hak Milik dimana Indonesia menggunakan sistem publikasi negatif mengandung sistem publikasi positif yang berarti sertipikat sebagai alat bukti yang kuat dibandingkan pihak swasta yang hanya mempunyai letter C. Namun begitu, Kantor Pertanahan telah melakukan penyelesaian melalui jalur non litigasi dengan cara mediasi serta di dapat hasil bahwa pemilik sertipikat Hak Milik mengaku pasrah dengan kasus ini sehingga kepemilikan tanah berada pada pihak swasta yang hanya mempunyai surat letter C.                Pemegang sertipikat Hak Milik seharusnya melaksanakan kewajiban memasang tanda batas sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor  24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Kewajiban memasang atau memelihara tanda batas yang telah ada dimaksudkan menghindari terjadinya perselisihan atau sengketa mengenai batas tanah dengan para pemilik tanah yang berbatasan.

Page 98 of 157 | Total Record : 1565

 96   97   98   99   100 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue