cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum" : 9 Documents clear
PELINDUNGAN HAK PRIVAT ATAS HAK CIPTA POTRET SILUET Septiono, Fajar Tri; Hermono, Budi
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i1.51430

Abstract

Legal Awareness of Village Communities Toward the Formulation of Village Regulations (Perdes) Based on Law No. 6 ff 2014 Erviani, Valda Pramudita; Widodo, Hananto
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i1.58750

Abstract

Bendotretek Village in Sidoarjo Regency is perceived by the local community as lagging in development compared to neighboring villages, partly due to the lack of optimal dissemination of village regulations by village officials. This condition results in many residents being unaware of existing village rules. In accordance with Article 26 of Permendagri No. 111 of 2014 concerning Technical Guidelines for Village Regulations, village head regulations should be jointly disseminated to the community. The purpose of this research is to measure the level of legal awareness of the Bendotretek Village community regarding village regulations, which serve an important role in upholding justice at the village level. The research method used is empirical juridical, focusing on both existing legal norms and the realities observed in society. The findings show that legal awareness in Bendotretek Village is still low, with only 27.5% of the population demonstrating awareness of village regulations. Awareness is primarily found among village officials and stakeholders, while many community members remain indifferent. Contributing factors include limited outreach, lack of communication, and low engagement from residents. The study recommends strengthening dissemination efforts through regular socialization activities, optimizing communication channels, and increasing the role of village stakeholders in educating the public about the importance and content of village regulations. These steps are necessary to elevate legal awareness and encourage broader community participation in village governance.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT HUKUM ADAT KAMPUNG TUA PULAU REMPANG TERHADAP DAMPAK PROYEK REMPANG ECO-CITY DI KOTA BATAM Murti, Madaniyah Anugrah; Susilowati, Indri Fogar
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan Rempang Eco-City di Pulau Rempang, Kota Batam merelokasi masyarakat hukum adat Kampung Tua dari wilayah adatnya. Masyarakat hukum adat Kampung Tua yang menempati Pulau Rempang memberikan penolakan terhadap rencana relokasi yang akan dilakukan pemerintah karena berpotensi menghilangkan identitas masyarakat hukum adat di wilayahnya. Wilayah masyarakat hukum adat Kampung Tua telah diakui dalam SK Walikota Batam No.105/HK/III/2004. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengakuan dan perlindungan hukum dengan kesesuaian peraturan perundang-undangan terhadap pemanfaatan wilayah yang diberikan pada masyarakat hukum adat Kampung Tua. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil peneltian memaparkan, SK Walikota Batam No.105/HK/III/2004 mengakuai wilayah dan tidak merekomendasikan wilayah yang ditetapkan untuk diberi Hak Pengelolaan Sehingga, pembangunan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat harus menjamin partisipasi dan perlindungan bagi masyarakat hukum adat Kampung Tua. Sebagai pemilik Hak Pengelolaan, BP Batam dapat memanfaatkan tanah dengan bekerja sama dengan pihak lain, proyek Rempang Eco-City adalah rencana pembangunan antara BP Batam dan PT MEG yang ditetapkan sebagai PSN. Pembangunan harus memberikan perlindungan bagi masyarakat hukum adat. Kurangnya jaminan terhadap partisipasi masyarakat hukum adat Kampung Tua dalam pembangunan Rempang Eco-City dan penghormatan terhadap pengakuan wilayah Kampung Tua, telah mengabaikan perlindungan bagi masyarakat hukum adat.
PENGURANGAN PIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA YANG DIATUR DALAM UU NO.1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Suroya, Zahrotus; Astuti, Pudji
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i1.59744

Abstract

Tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa atau disebut extraordinary crime yang mana seharusnya aturan yang dibuat mampu membuat pelakunya jera sehingga tidak melakukan kejahatan itu kembali. Akan tetapi pada aturan baru yang dibuat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang hukum pidana telah meringankan sanksi penjara dan sanksi denda pada pelaku tindak pidana korupsi jika dibandingkan dengan Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Mengingat kasus korupsi di Indonesia masih sangat tinggi, maka pembaharuan hukum ini seharusnya dapat memberikan efek jera bagi pelaku serta mengatasi dampak-dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa yang menjadi dasar aturan tindak pidana korupsi dapat dimasukkan dalam KUHP Nasional serta untuk mengetahui dasar pengurangan hukuman bagi terpidana korupsi pada KUHP Nasional. Sehingga permasalahan terkait peringanan sanksi pidana tindak pidana korupsi ini memotivasi penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan historis (historical approach). Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara preskriptif. Hasil dari penelitian adalah tindak pidana korupsi dapat dimasukkan dalam KUHP Nasional melalui asas kodifikasi serta dapat diketahui bahwa pengurangan hukuman pelaku tindak pidana korupsi didasarkan pada politik hukum pidana, individualisasi pidana, dan pemidanaan. Akan tetapi hal tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada mengingat kasus korupsi ini merugikan bukan hanya bagi negara tetapi juga masyarakat. Kata kunci : Tindak Pidana Korupsi, Kodifikasi, Sanksi.
URGENSI RATIFIKASI KONVENSI INTERNASIONAL THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PROTECTION OF ALL PERSONS FROM ENFORCED DISAPPEARANCE DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA Ronauli, Monalisa Indah; Ahmad, Gelar Ali
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i1.59754

Abstract

Mekanisme penghilangan paksa diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, namun dalam undang-undang tersebut definisi penghilangan paksa masih belum jelas tidak terdapat subjek aktif dan tidak terdapat unsur merendahkan martabat kemanusiaan dalam kejahatan kemanusiaan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis urgensi ratifikasi konvensi internasional The Internasional Convention For The Protection Of All Persons From Enforced Disappearance (ICPPED) dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia serta mengkaji perlindungan hukum terhadap korban dan kleuarga korban penghilangan paksa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan konsep ilmu hukum dalam dasar analisis. Adapun hasil penelitian yang diperoleh, meratifikasi konvensi The Internasional Convention For The Protection Of All Persons From Enforced Disappearance (ICPPED) dilakukan sebagai upaya pemutus rantai praktik penghilangan paksa, anti impunitas, dan sebagai upaya pemberian jaminan pemulihan bagi korban penghilangan paksa. Perlindungan hukum diberikan sebagai bentuk penguatan regulasi dan sebagai upaya keberpihakan terhadap korban dalam bentuk pemulihan hak-hak korban perlindungan hak-hak yang dirampas mencakup restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi.
PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PENJARAHAN CAGAR BUDAYA BAWAH AIR (STUDI KASUS PENJARAHAN KAPAL DAGANG FORT ROYAL 1 DI LAUT MEDITEANIAN) Khanza, Fridina Tiara; Puspoayu, Elisabeth Septin
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i1.59783

Abstract

Kasus penjarahan barang dalam Kapal Dagang Fort Royal 1 di Laut Mediteranian yang berlokasi di landas kontinen merupakan pelanggaran terhadap perlindungan hukum internasional terhadap cagar budaya bawah air. Penjarahan tersebut melanggar ketentuan dalam Konvensi UNESCO 2001. Penjarahan dapat mengakibatkan hilangnya warisan budaya manusia di masa lampau. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi perlindungan mengenai cagar budaya bawah air menurut hukum internasional serta pertanggungjawaban negara akibat penjarahan cagar budaya bawah air. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Adanya kasus penjarahan barang dalam Kapal Dagang Fort Royal 1 di Laut Mediteranian membuktikan bahwa belum ketatnya penjagaan serta kurang tegasnya aturan mengenai perlindungan cagar budaya bawah air. Prancis sebagai negara pihak masih dalam proses penyelidikan pencarian pelaku penjarahan serta barang yang dijarah. Prancis sebagai negara pihak tentunya harus melakukan pertanggungjawaban akibat penjarahan yang terhadi yaitu dengan cara restitusi dan kepuasan. Kata Kunci: Perlindungan, Penjarahan, Cagar budaya bawah air
PERBANDINGAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL Lektonpessy, Graciela Natasha; Ronaybod, Irfa
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i1.60382

Abstract

Kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang menjadi permasalahan di seluruh dunia khususnya di Indonesia karena beberapa faktor seperti politik, kemiskinan, budaya patriarki dan sulitnya penanganan kasus kekerasan seksual yang bersifat sensitif bagi sang korban . Hal ini juga dialami oleh Malaysia yang merupakan negara tetangga Indonesia dan memiliki kondisi yang cukup mirip dengan Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut maka dibentuk sebuah penelitian yang akan membandingkan aturan mengenai sistem peradilan pidana dan perlindungan terhadap korban terkait tindak pidana kekerasan seksual antara Indonesia dan Malaysia, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Penelitian ini akan melihat Perbandingan kedua negara ini menunjukkan adanya perbedaan dari kedua negara ini dalam menyikapi kasus kekerasan seksual dengan peraturan yang telah dibuat dan dilaksanakan dan Upaya masing-masing negara untuk meningkatkan perlindungan korban kekerasan seksual dari peraturan-peraturan yang ada di negara masing-masing dikategorikan dengan indikator Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power. Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Perbandingan Hukum, Perlindungan Korban
PERBANDINGAN HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT TERKAIT EKSPLOITASI EKONOMI PEKERJA ANAK DI INDUSTRI HIBURAN Putri, Tasya Shavina; Puspoayu, Elisabeth Septin
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i1.60571

Abstract

Anak-anak yang bekerja di industri hiburan berpotensi besar mengalami eksploitasi ekonomi oleh orang tua maupun pemberi kerja. Para orang tua dan pemberi kerja sering tidak menyadari telah melakukan eksploitasi kepada anak, karena mereka menganggap pekerjaan tersebut untuk mengembangkan bakat dan minat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana perbandingan hukum ketenagakerjaan di Indonesia dan Amerika Serikat terkait eksploitasi ekonomi pekerja anak di industri hiburan?, (2) Bagaimana perbandingan formulasi terkait eksploitasi ekonomi pekerja anak di dunia hiburan antara hukum ketenagakerjaan Indonesia dan Amerika Serikat?. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbandingan hukum ketenagakerjaan di Indonesia dan Amerika Serikat terkait eksploitasi ekonomi pekerja anak di industri hiburan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum (legal research) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa di indonesia sendiri peraturan terkait eksploitasi ekonomi terhadap pekerja anak masih kabur, tidak ada batasan konkrit terkait eksploitasi ekonomi, sedangkan salah satu negara bagian California memiliki Coogan Law yang melindungi para artis cilik dari eksploitasi ekonomi. Perubahan peraturan perundang-undangan di Indonesia dilakukan dengan cara menyisipkan atau menambah materi kedalam peraturan perundang-undangan dan menghapus atau mengganti sebagian materi peraturan perundang-undangan, sedangkan di Amerika Serikat dilakukan dengan cara anggota House of Representative ataupun Senate menyebarkan RUU atau meminta kepada anggota lain melalui Dear Colleague Letters untuk menandatangani rancangan tersebut. Kata kunci: pekerja anak, eksploitasi ekonomi, industri hiburan
The Impact of Overcapacity on the Fulfillment of Prisoners' Rights to Health Services in Class I Malang Prison Institutions Muarif, Zainah Al Widad; Ahmad, Ahmad Ali
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.61954

Abstract

Overcapacity is a condition where the number of prisoners exceeds the available capacity. The problem of overcapacity is a serious issue related to human rights, because the condition of overcapacity certainly causes the living conditions of prisoners to be inappropriate, in a situation of overcapacity the prison has a very limited space for movement so that in a narrow room increases the risk of health problems that will quickly spread between prisoners. The problem of overcapacity was studied to find out in fact how the impact of overcapacity on the fulfillment of the right to obtain health services for prisoners at the Class I Correctional Institution in Malang, along with knowing what are the obstacles in fulfilling the right to obtain health services for prisoners. The research method uses empirical legal research or sociological juridical with a qualitative approach as a writing guide. The results of this study concluded that the impact of overcapacity on the fulfillment of health services for prisoners, one of which is related to the general health services of the inpatient unit, not all prisoners with indications of serious illness will be hospitalized due to insufficient space, the lack of this has resulted in the emergence of obstacles in the fulfillment of health services, namely the lack of complete facilities and infrastructure, human resources in the form of medical personnel and the lack of awareness of prisoners to maintain environmental hygiene which has an impact on the health of prisoners.

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 3 (2025) Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 4 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue