cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,583 Documents
 143   144   145   146   147 
PROBLEMATIKA PENYELESAIAN GANTI RUGI MELALUI KONSINYASI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL SURABAYA-MOJOKERTO Taruna, Rakha Bagus; Susilowati, Indri Fogar
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.50824

Abstract

Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Surabaya-Mojokerto telah diresmikan pada tahun 2017, namun setelah peresmian tersebut masih terdapat beberapa masyarakat perdesa yang belum mengambil uang ganti kerugian di Pengadilan Negeri. Terutama desa Bungurasih memiliki jumlah warga terbanyak dibandingkan dengan desa lainnya. Dikarenakan masih mengalami permasalahan sehingga masyarakat yang terkena permasalahan tersebut uang ganti rugi dititipkan di Pengadilan Negeri atau dikonsinyasi. Hal tersebut yang menimbulkan masalah bagi masyarakat desa Bungurasih dalam pengambilan uang ganti kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk jalan tol Surabaya-Mojokerto. Selain itu, problematika pelaksanaan pemberian ganti rugi atas tanah bagi masyarakat desa Bungurasih yang terkena pengadaan tanah. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dimana untuk mendapatkan datanya langsung melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Surabaya-Mojokerto terdapat permasalahan dalam proses musyawarah penetapan ganti kerugian dan pemberian ganti kerugian yang diakibatkan oleh masyarakat. Permasalahan diakibatkan oleh oknum yang memprovokasi masyarakat untuk menolak uang ganti kerugian dan terdapat masyarakat yang masih mengalami permasalahan dalam pemberian ganti kerugian sehingga belum bisa mengambil uang ganti rugi yang dikonsinyasi. Permasalahan yang dialami masyarakat dalam ganti rugi melalui konsinyasi dikarenakan mengalami masalah seperti, tidak dapat membuktikan alas hak berupa sertifikat, masalah sengketa waris, salah penetapan alas nama, alas hak digadaikan kepada pihak lain, dan menolak harga tanah. Permasalahan ini mengakibatkan masyarakat tidak dapat merasakan uang ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan jalan tol Surabaya-Mojokerto. Kata Kunci : Pengadaan Tanah, Ganti Rugi, Konsinyasi.
KESINKRONAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG KEKERASAN SEKSUAL PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL Nikmah, Asna Azizia; Puspoayu , Elisabeth Septin
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.50978

Abstract

PENGATURAN HUKUM BAGI PEMBERI DAN PENERIMA IMBALAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2018 Febriawati, Fika; Widodo, Hananto
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.52243

Abstract

Demokrasi memiliki makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Partisipasi politik merupakan wujud manifestasi kedaulatan rakyat dalam proses demokrasi. Pemilihan Kepala Daerah merupakan praktik demokrasi pada tingkat daerah. Pemilihan kepala daerah adalah agenda untuk memilih wakil rakyat yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Warga negara dapat berpartisipasi dalam pemilihan sebagai peserta maupun pemilih. Pelanggaran dan kecurangan dalam perhelatan pemilihan kepala daerah sering tidak terhindarkan. Regulasi yang dibuat sangat ketat merupakan upaya meminimalisir segala bentuk pelanggaran. Pelanggaran yang ada dalam pemilihan kepala daerah salah satunya, pemberian imbalan politik kepada partai politik. Imbalan politik berupa biaya yang harus dikeluarkan oleh bakal calon peserta pemilihan kepala daerah yang diusung oleh partai politik tertentu. Biaya tersebut digunakan untuk memperoleh surat rekomendasi dari partai politik. Berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, setiap orang dilarang memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada partai politik dalam proses pencalonan Gubernur, Bupati dan Walikota. Hasil penelitian menyatakan bahwa pemberian imbalan politik kepada partai politik oleh seseorang yang ingin mencalonkan diri menjadi kepala daerah tidak hanya terjadi di satu wilayah saja, bawaslu memperoleh berbagai laporan atau temuan tentang imbalan politik dari berbagai wilayah yang menyelenggarakan pilkada serentak. Kurangnya alat bukti dan barang bukti serta ketidak seragaman antara bawaslu dan sentra gakkumdu dalam pengamblan keputusan mengakibatkan kasus ini sulit untuk diselesaikan. Sanksi pidana merupakan sanksi yang tepat untuk digunakan dalam menyelesaikan kasus pemberian imbalan politik sesuai dengan Pasal 187 B dan Pasal 187 C Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR REGISTER 18 / PDT.G / 2018 / PN TLG TENTANG SENGKETA HAK ATAS TANAH EKS HAK EIGENDOM YANG BELUM DIKONVERSI: JURIDICAL ANALYSIS OF DECISION OF TULUNGAGUNG DISTRICT COURT REGISTER NUMBER 18 / Pdt.G / 2018 / PN TLG CONCERNING DISPUTES ON LAND RIGHTS EX EIGENDOM RIGHTS THAT HAVE NOT BEEN CONVERTED Al Amin, Syauqi; Tamsil, Tamsil
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.52430

Abstract

An issue involving a civil rights council against the Bolorejo village government in the court of tulungagung district registration number 18/Pdt.G/2018/PN TLG is an example of an unlawful act perpetrated by the Bolorejo village government. This is because the government of the Bolorejo village wants to take control and use the mountain bolo hill area located in Bolorejo village, by Kauman district, tulunggreat district, as a tourist resort, which can provide an interest and icon for Bolorejo village. But the goal of developing the tourist area has been deemed illegal due to the use of the mountain bolo hill area which is a legitimate burial site on behalf of a true community. The status of the land in the foothill of mount bolo still as eigendom vorponding, is the reason government of the Bolorejo village used the cemetery as a tourist resort without first applying permission to the established peace association and holding the rights of the former western right since 1912.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI NOMOR 174/PDT.G/2021/PN.GPR TENTANG SENGKETA PENETAPAN BESARAN GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH UNTUK BANDARA KEDIRI Septyarini, Alifa Nidia; Tamsil, Tamsil
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.52627

Abstract

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum telah dilakukan sejak tahun 1961 sampai dengan saat ini. Salah satu pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah yang bekerja sama dengan pihak swasta adalah pengadaan tanah adalah pembangunan Bandara Kediri. Dalam pengadaan tanah tersebut terjadi sengketa di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dimana pihak yang berhak yaitu dalm hal ini Pemohon merasa harga ganti rugi jauh dibawah harga pasar yang berlaku di masyarakat sedangkan Pemerintah dan Instansi yang membutuhkan tanah dalam hal ini ATR/BPN Kab. Kediri dan PT. Gudang Garam Tbk dan Majelis Hakim berpendapat bahwa ganti rugi yang diberikan merupakan penilaian dari Tim Penilai Jenis penelitian ini adalah normatif dengan menganalisis dasar pertimbangan hakim dari Putusan No. 174/Pdt.G/2021/PN. Gpr dengan fokus pada kekaburan/perbedaan penafsiran antar para pihak pada pasal 33 UU No. 2 Tahun 2012. Penulis menggunakan pendekatan undang-undang, kasus dan konseptual serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum dalam menganalisis permasalahan. Dalam Teknik analisis penulis menggunakan metode preskriptif. Menurut SPI 204 yang dijadikan pedoman penilaian yang dijadikan dasar ganti rugi adalah Nilai Penggantian Wajar. Nilai Penggantian Wajar merupakan nilai yang didasarkan pada kesetaraan dengan nilai pasar atas properti dengan memperhatikan unsur luar biasa berupa kerugian non fisik yang muncul akibat pengambilalihan ha katas properti tersebut. Akibat dari putusan pengadilan tersebut maka pemohon mengalami kerugian karena perhitungan tidak sesuai nilai pasar serta tidak terpenuhinya asas kepastian, asas keadilan, dan asas kesejahteraan.
ANALISIS YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA MEMBANTU MELAKUKAN PERLAWANAN TERHADAP PEJABAT YANG SEDANG MENJALANKAN TUGAS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 844/PID.B/2019/PN.JKT.PST) Oktafiana, Friska Dwi; Ahmad, Gelar Ali
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.52742

Abstract

Putusan hakim merupakan suatu bagian yang sangat penting dalam proses berperkara di Pengadilan. Dalam membuat suatu putusan, hakim harus memberikan beberapa pertimbangan agar bisa mewujudkan keadilan baik bagi korban maupun terdakwa. Selain itu, Majelis  Hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek  yaitu terkait dengan kesalahan yang dilakukan terdakwa, unsur-unsur pasal yang dikenakan, sikap batin terdakwa dalam melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam putusan nomor 844/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst ini Majelis Hakim kurang memperhatikan terkait dengan unsur-unsur  pembantuan  dalam tindak pidana pada Pasal 56 KUHP serta sikap batin terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan Pasal 56 KUHP sudah tepat jika dikaitkan dengan Pasal 531 KUHP dan menganalisis apakah akibat hukum dari adanya Putusan Hakim Nomor 844/ Pid.B / 2019/ PN.Jkt.Pst ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk mengkaji serta menganalisis norma hukum dan putusan hakim tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan case approach, statute approach, dan conceptual approach dengan menggunakan analisis preskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah dalam Putusan Nomor 844/ Pid.B / 2019/ PN.Jkt.Pst, ke 29 Terdakwa yang terdiri dari para security dan cleaning service Sarinah tidak memenuhi unsur kesengajaan pada Pasal 56 KUHP yaitu mengenai pembantuan dalam Tindak Pidana serta sikap batin atau niat jahat pada terdakwa tidak ditemukan. Karena ke 29 Terdakwa tersebut memberikan bantuan air kepada massa pengunjuk rasa atas dasar kemanusiaan dan dilakukan secara spontan.  
PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PEMBAYARAN UPAH DI BAWAH UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA (UMK) DI PROVINSI JAWA TIMUR (STUDI PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR) Arbi, Syafira Rahmania; Susilowati, Indri Fogar
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.52975

Abstract

Upah adalah hak-hak Pekerja/Buruh yang diterima dalam berupa uang sebagai imbalan dari pemberi kerja atau pemberi kerja kepada Pekerja/Buruh yang ditentukan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja. Dalam pemberian upah kepada pekerja/buruh oleh pemberi kerja, sering terjadi pelanggaran. Salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha adalah pemberian upah pekerja/buruh di bawah upah minimum. Sedangkan dalam Pasal 88E ayat 2 UU ketenagakerjaan sudah jelas Menyatakan bahwa; “Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari itu upah minimum, dan sanksi yang terkandung dalam pasal 185. Dari tahun 2020 sampai dengan Pada tahun 2022 ini ada 70 pengaduan yang masuk ke Disnaker Provinsi Jawa Timur pengawas tentang pelanggaran upah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penegakan hukum dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan atas upah pelanggaran yang dilakukan pengusaha, apa kendala bagi pengawas ketenagakerjaan, dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah pengupahan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Yuridis Empiris yang di peroleh melalui hasil wawancara Kepala Seksi Penegakkan Hukum dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Hasil pembahasan penelitian dapat disimpulkan bahwa Kedudukan hukum perburuhan dalam sistem hukum nasional Indonesia secara teoritis dapat dipisahkan menjadi 3 bidang, yaitu bidang administrasi, bidang sipil, dan bidang bidang kriminal. Hubungan hukum antara pekerja/buruh dan Pengusaha termasuk dalam bidang hukum perdata. Namun, selama proses menciptakan, melaksanakan, dan mengakhiri hubungan, pemerintah mengawasi menjalankan 3 fungsinya. Jika selama proses terjadi pelanggaran (tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku), dapat dikenakan sanksi pidana terapan.
ANALISIS PUTUSAN NOMOR 40/PID.SUS/2021/PN. SKW BERKAITAN DENGAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU EKSIBISIONISME Shihsalamadhina , Fahma; Astuti, Pudji
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.53053

Abstract

Eksibisionisme merupakan perilaku menunjukkan bagian tubuh atau alat vital kepada orang lain untuk mencapai kepuasan seksual. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan kepuasan seksual dengan cara masturbasi sembari berimajinasi. Eksibisionisme sendiri termasuk dalam kategori gangguan preferensi seksual (parafilia). Permasalahan yang akan dibahas disini adalah mengenai penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku eksibisionisme yang terdapat dalam putusan pengadilan No. 40/Pid.Sus/2021/PN. Skw. Kasus ini bermula dari seorang Terdakwa Bernama Otniel Kwolomine yang melakukan tindak pidana eksibisionisme. Hakim memutuskan bahwa Terdakwa Otniel Kwolomine dinyatakan bersalah melanggar Pasal 36 Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 197 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dengan menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Penelitian ini memiliki isu hukum yang berupa konflik antara putusan No. 40/Pid.Sus/2021/PN. Skw dengan tujuan pemidanaan yang akan ditinjau dengan teori double track system. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode interpretasi yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan Hakim pada putusan pengadilan No. 40/Pid.Sus/2021/PN. Skw dan memahami akibat hukum yang terjadi. Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum. Hasil penelitian merupakan masukan terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku eksibisionisme seharusnya ditambahkan rehabilitasi medis. Hal ini diperkuat dengan teori tujuan pemidanaan terutama pada double track system. Kata Kunci: Putusan Hakim, Eksibisionisme, Pemidanaan.
ANALISIS YURIDIS REGULASI AMBANG BATAS (PRESIDENTIAL THRESHOLD) SEBAGAI OPEN LEGAL POLICY DALAM HAK UNTUK DIPILIH DAN MEMILIH CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN Herjunanto, David Herjunanto; Sulaksono, Sulaksono
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.52229

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pengaturan ambang batas (presidential threshold) sebagai kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dalam pasal 222 UU Pemilu serta menjawab problema yang terjadi di masyarakat tentang implikasi hukum dari presidential threshold dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statute approach dan conseptual approach. Perundang-Undangan sebagai bahan hukum primer dan buku, jurnal, desertasi sebagai bahan hukum sekunder. Mengangkat permasalahan mengenai pengaturan Presidential threshold sebagai Open legal policy, sedari UU Pemilu diundangkan sudah menimbulkan gejolak di masyarakat terutama terkait penerapan pasal 222 UU Pemilu yang mensyaratkan Pemilihan Presiden dan wakil presiden menggunakan ambang batas suara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa salah satu putusan MK termasuk didalamnya Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 MK tidak berani menafsirkan presidential threshold beserta besaranya dan hitungannya secara matematis, hal ini menimbulkan kecurigaan atas pembuat undang-undang. Dari segi konstitusionalitasnya pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 banyak pihak mengatakan bertentangan dengan norma pasal 6A ayat (1) dan pasal 22E UUD 1945 dan lebih khusus dihubungkan pada putusan MK No. 14/PUU-XI/2013. Perumusan norma pada pasal 222 dibentuk pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR dan presiden didasarkan pada kewenangan Open legal Policy, yang diberikan oleh pasal 6A ayat (5) dan juga pasal 22E ayat (6) UUD NRI 1945. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tidak mengatur mengenai ambang batas, Ambang batas ini menyebabkan hilangnya hak partai politik untuk bisa mengusulkan pasangan calon calon presiden dan wakil presiden Kata Kunci: Presidential Threshold, Open Legal Policy, Hak Dipilih dan Memilih, Pemilu.
URGENSI HUKUM MENGENAI MICROTRANSACTION LOOT BOX PADA PERMAINAN GENSHIN IMPACT Yudhistira, Raka Andhika; Ahmad, Gelar Ali
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.52897

Abstract

Micro-transaction merupakan transaksi keuangan kecil yang dilakukan secara online. Melalui internet, metode transaksi perdagangan tidak lagi memerlukan pertemuan antara penjual dan pembeli hal ini karena semua tahapan menggunakan internet, salah satu bentuk micro-transaction yang terdapat dalam game adalah Loot box. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Urgensi hukum mengenai microtransaction loot box. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data yaitu Kitab undang-undang Hukum pidana dan Undang undang tentang transaksi elektronik sebagai bahan hukum primer dan buku ataupun jurnal yang membahas microtransaction sebagai bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini microtransaction lootbox memenuhi unsur tindak pidana perjudian dalam KUHP pasal 303 dan juga penipuan pada KUHP pasal 378. Dikarenakan microtransaction memiliki unsur yang tercantum dalam undang undang tersebut maka microtransaction dapat di atur menggunakan Kitab undang- undang undang Hukum pidana dan Undang undang tentang transksi elektronik.

Page 145 of 159 | Total Record : 1583

 143   144   145   146   147 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 3 (2025) Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol 1 No 1 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue