cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suci Megawati
Contact Email
sucimegawati@unesa.ac.id
Phone
+6281342706458
Journal Mail Official
publika@unesa.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Publika
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 2354600X     DOI : https://doi.org/10.26740/publika.v9n2
Core Subject : Social,
Social Sciences
PUBLIKA is available for free (open access) to all readers. The articles in PUBLIKA include developments and researches in Public Policy, Public Management, and Local Administration (theoretical studies, experiments, and its applications).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 1,286 Documents
 105   106   107   108   109 
EVALUASI PROGRAM INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH BERBASIS MASYARAKAT DI RT 06 KELURAHAN KROMAN, KECAMATAN GRESIK, KABUPATEN GRESIK Khofifah Nur Illahi; Suci Megawati
Publika Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v10n4.p1215-1226

Abstract

Program Instalansi Pengelolahan Air Limbah (IPAL) merupakan program yang diimplementasikan melalui Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) guna mengentas masalah sanitasi sektor air limbah. Kabupaten Gresik memfokuskan program IPAL di wilayah perkotaan diantaranya Kelurahan Kroman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi Program IPAL di RT 06 Kelurahan Koman dengan fokus penelitian berdasarkan kriteria evaluasi menurut Willian N Dunn yakni: efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan sumber data berupa sekunder yakni observasi dan wawancara serta sumber data primer berupa dokumen/arsip. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data berupa model interaktif Miles and Huberman. Hasil penelitian pada Evaluasi Program IPAL Berbasis Mayarakat di RT 06 Kelurahan Kroman yaitu: 1) Efektivitas; dikatakan belum optimal karena pelaksanaan uji kualitas kadar air belum memenuhi Perda dan kurangnya kesadaran Kelompok Pengelola Pemelihara (KPP) untuk merawat IPAL. 2) Efisiensi; pembangunan IPAL dinilai baik karena mendapat bantuan dana dari USRI. Sedangkan biaya operasional belum optimal karena sedikitnya partisipasi masyarakat. 3) Perataan; dikatakan optimal karena pendistribusian program sudah dimanfaatkan masyarakat hampir menyeluruh. 4) Kecukupan; dikatakan optimal karena program IPAL memberikan banyak kebermanfaatan. 5) Responsivitas; respon masyarakat dinilai baik namun kesadaran masyarakat masih kurang. 6) Ketepatan; dinilai optimal karena program IPAL mampu menjadi solusi dalam penanganan masalah sanitasi. Saran dari penelitian ini adalah KPP dan masyarakat sebaiknya mengadakan perawatan IPAL berdasarkan aturan Undang-Undang. Kemudian pemerintah juga perlu meninjau, mengevaluasi, serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Kata Kunci: Sanitasi, Evaluasi, IPAL, Limbah rumah tangga. Installation Program Wastewater Management (WWTP) is a program implemented through the Acceleration Program Sanitation Settlements (PPSP) for useget rid of problem sanitation wastewater sector.Gresik Regency focuses the WWTP program in region urban of them Ward Kroman. Study this aim for analyze and evaluating the IPAL Program in RT 06 Kelurahan Commander with focus study based on criteria evaluation according to Willian N Dunn namely: effectiveness, efficiency, adequacy, smoothing, responsiveness, and accuracy. Study this use type study qualitative with data source in the form of secondary that is observation and Interview as well as primary data sources in the form of documents/archives. Study this use technique data collection in the form of interviews, observations, and documentation. As for technique data analysis in the form of interactive model Miles and Huberman. Results study on Based WWTP Program Evaluation society in RT 06 Kelurahan Kroman namely: 1) Effectiveness; said not optimal because implementation test quality water level yet Fulfill local regulations and lack of awareness Group Manager Maintenance (KPP) for treat IPAL. 2) Efficiency; WWTP development assessed good because get help fund from USRI. Whereas cost operational not optimal because at least participation society. 3) Alignment; is said to be optimal because program distribution has been utilized Public almost thorough. 4) Adequacy; is said to be optimal because the WWTP program provides many usefulness. 5) Responsiveness; response Public rated good however awareness Public still less. 6) Accuracy; considered optimal because the IPAL program is able to Becomes solution in handling problem sanitation . Suggestion from study this is KPP and Public should stage WWTP treatment based on rule law. Then government also need review, evaluate, and give socialization to society. Keywords: Sanitation, Evaluation, WWTP, Waste house ladder.
EFEKTIVITAS SISTEM E-PLANNING DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (STUDI PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG) Ferdiana Putriani; Eva Hany Fanida
Publika Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v10n4.p1257-1268

Abstract

Pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan publik yang baik, hal ini didasari dengan adanya perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan ilmu pengetahuan. Salah satunya dengan menerapkan sistem e-government. BAPPEDA menerapkan sistem E-Planning yang merupakan bentuk perwujudan Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik melalui E-Governance. E-planning di Bappeda sering disebut dengan SIPD atau sistem informasi pemerintahan daerah. Tujuan adanya penelitian ini adalah mengetahui bagaimana efektivitas sistem E-Planning dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan data yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Penelitian ini menganalisis tentang efektivitas sistem berdasarkan teori Aprilia, Wijaya, Dan Suryadi (2014:130) yaitu mencakup peran website, peran pemerintah, tujuan, jangkauan akses, content, dan interaksi. Hasil penelitian diperoleh bahwa Efektivitas Sistem E-Planning atau SIPD dalam perencanaan pemerintahan daerah sudah efektif dilakukan di Bappeda Tulungagung yang meliputi informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah. Faktor pendukung yaitu semakin berkembangnya teknologi informasi yang pesat, sarana dan prasarana yang sudah memadai, dan adanya sosialisasi secara bertahap lepada Pemerintah Daerah. Faktor penghambat yaitu adanya pemerintah daerah yang memiliki latar belakang pendidikan rendah, sistem yang masih sederhana, masih banyak daerah yang kesulitan dalam jaringan, dan bila ada eror harus menghubungi langsung Kemendagri. Kata Kunci: Efektivitas, sistem E-Planning, E-Government The government is required to provide good public services, this is based on the development of information technology, communication and science. One of them is by implementing an e-government system. BAPPEDA implements an E-Planning system which is a form of embodiment of Good Governance through E-Governance. E-planning in Bappeda is often referred to as SIPD or local government information system. The purpose of this research is to find out how effective the E-Planning system is in regional development planning in Tulungagung Regency. This study uses descriptive qualitative research methods with data obtained from observations and interviews. This study analyzes the effectiveness of the system based on the theory of Aprilia, Wijaya, and Suryadi (2014: 130), which includes the role of the website, the role of the government, goals, reach of access, content, and interaction. The results showed that the effectiveness of the E-Planning System or SIPD in regional development planning has been effectively carried out in the Tulungagung Bappeda which includes regional development information and regional financial information. Supporting factors are the rapid development of information technology, adequate facilities and infrastructure, and gradual socialization to local governments. The inhibiting factors are the existence of local governments that have low educational backgrounds, the system is still simple, there are still many areas that have difficulties in networking, and if there are errors, they must contact the Ministry of Home Affairs directly. Keyword: Effectiveness, E-Planning system, E-Government
Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Secara Online Paket Lengkap (SIMINAKSOPAL) di Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek) Shela Aprilia; Badrudin Kurniawan
Publika Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v10n4.p1243-1256

Abstract

Adanya Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia, mengakibatkan terhambatnya pelayanan publik karena penyelenggara pelayanan publik tidak dapat melayani masyarakat secara langsung sehingga perlu adanya inovasi-inovasi agar pelayanan tidak terhambat seperti memberikan pelayanan melalui sistem online atau e-Government. Salah satu instansi publik yang melakukan pelayanan melalui sistem online yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek melalui aplikasi Siminaksopal. Inovasi Siminaksopal ini bertujuan untuk meminimalisasi pelayanan tatap muka karena pelayanan adminduk dapat diakses melalui website dan aplikasi siminaksopal. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini menggunakan komponen aspek-aspek dalam implementasi e-Government untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik menurut Rianto dan Lestari (2012:43) antara lain Perangkat Keras (Hardware), Perangkat Lunak (Software), Human Resources (SDM), Data dan Informasi, Struktur Organisasi, Komunikasi, dan Sikap Pelaksana. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi Siminaksopal berjalan dengan baik. Dari komponen hardware dan software yang sudah memadai dan mudah diakses oleh masyarakat. SDM sudah sangat terlatih dan memberikan pelayanan dengan baik, meskipun tidak semua pegawai berlatar belakang pendidikan IT namun terdapat pelatihan khusus untuk petugas verifikator. Data dan informasi, dokumen-dokumen berbentuk dokumen elektronik yang disimpan dalam server komputer yang hanya dapat diakses yang mempunyai hak akses. Dalam struktur organisasi petugas yang telah disusun sudah bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing dengan baik. Komunikasi dalam penerapan inovasi ini sudah cukup baik namun diharapkan kedepannya agar lebih menyeluruh dan merata kepada masyarakat. Dalam penerapannya inovasi ini mendapatkan respon yang positif baik oleh pelaksana maupun pengguna. Kata Kunci : Implementasi, E-Government, Siminaksopal The outbreak of the corona virus 19 in Indonesia has resulted in less than optimal public services because service agencies cannot serve directly, so there needs to be innovations so that online or e-government services are not hampered. One of the public agencies that provide services through an online system is the Trenggalek Regency Population and Civil Registration Service through the Siminaksopal application. This Siminaksopal innovation aims to minimize face-to-face services because adminduk services can be accessed through the siminaksopal website and application. The research method used is descriptive qualitative. In this study, the components of the implementation aspects of e-government according to Rianto and Lestari include Hardware, Software, Human Resources, Data and Information, Organizational Structure, Communication, and Implementing Attitudes. The results of the study indicate that the application of the Siminaksopal application is running well. From the components of hardware and software that are adequate and easily accessible to the public. Human resources are highly trained and provide good service, although not all employees have an IT education background, there is special training for verifier officers. Data and information, documents in the form of electronic documents stored on computer servers that can only be accessed by those who have access rights. In the organizational structure, the officers who have been prepared have worked well in their respective fields of work. The communication applied to these innovations is quite good, but it is hoped that in the future it will be more comprehensive and evenly distributed to the community. In its application, this innovation has received positive responses from usersand implementers. Keywoard : Implementation, E-Government, Siminaksopal
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA (STUDI: EKSISTENSI MUSEUM SEPULUH NOPEMBER DI KOTA SURABAYA) Diasry Putri Cantika; Badrudin Kurniawan
Publika Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v10n4.p1227-1242

Abstract

Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 5 Tahun 2005, pemerintah berupaya melestarikan cagar budaya yang ada di Kota Surabaya salah satunya yaitu Museum Sepuluh Nopember. Namun dalam implementasinya masih ditemukan kendala pelestarian cagar budaya seperti AC bocor, diorama yang masih terus dalam perbaikan, keluhan masyarakat pada pencahayaan khususnya pada ruang diorama statis dan pemanfaatan tata letak koleksi yang masih kurang mengakibatkan masyarakat enggan berkunjung dan beranggapan bahwa pelestarian cagar budaya kurang diperhatikan sepenuhnya. Hal ini juga berpengaruh ke eksistensi museum yang sebelumnya kurang diketahui masyarakat menjadi makin menurun terutama setelah terdampak Covid-19. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Pelestarian Cagar Budaya (Studi Eksistensi Museum Sepuluh Nopember Kota Surabaya). Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui observasi dengan mewawancarai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Museum dan Gedung Seni Budaya, Dinas Kebudayaan Kota Surabaya, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukan implementasi kebijakan pelestarian cagar budaya pada Museum Sepuluh Nopember di Surabaya telah berjalan sesuai prosedur administratif yang ada, tetapi masih ditemukan hambatan seperti kurangnya anggaran yang dialokasikan Pemerintah Kota, kurang kompetennya sumberdaya manusia dalam melaksanakan kebijakan pelestarian, dan tidak adanya kerjasama Pemerintah Kota dengan investor swasta. Saran yang diberikan yaitu dengan meningkatkan kompetensi Tim Cagar Budaya sesuai prinsip good governance, mengadakan kerjasama dengan investor swasta sehingga dapat membantu kendala yang dialami terutama sumberdaya finansial, meningkatkan promosi dan sosialiasi ke masyarakat agar untuk meningkatkan kesadaran terhadap pelestarian cagar budaya bisa berjalan dengan efektif. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pelestarian Cagar Budaya, Museum Sepuluh Nopember. With the Surabaya City Regional Regulation No. 5 of 2005, the government is trying to the existence of cultural heritage in the city of Surabaya, which is the Ten November Museum. However, in its implementation, it is still found the preservation of cultural heritage such as air conditioning leaking, dioramas that are still developing in repair, public complaints about lighting, and utilization of layout or layout as well as collections that are still lacking. This also affects the museum, which was previously known to the public to be decreasing especially after the Covid-19. The purpose of this study is to describe the implementation of the Cultural Conservation Preservation Policy (Study of the Existence of the Ten November Museum, Surabaya City). The management method is descriptive methods and data collection techniques through observation by interviewing the Regional Technical Implementation Unit (UPTD) of the Museum and Cultural Arts Building,the Surabaya City Culture Office, and the community. Based on the observation, the cultural heritage preservation policy at the Ten November Museum in Surabaya has been running according to existing administrative procedures, but there are still obstacles such as the lack of budget allocated by the City Government, incompetence of resources in carrying out conservation, and the absence of cooperation between the City Government and private investors. The advice is to improve the competence of the Cultural Conservation Team according to the principles of good governance, establish cooperation with private investors and increase promotion. Keywords: Policy implementation, Cultural Conservation, Ten November Museum.
UPAYA OPTIMALISASI PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MAGETAN MENGGUNAKAN PRINSIP DASAR MANAJEMEN Saka Dio Prohansah; Deby Febriyan Eprilianto
Publika Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v10n4.p1293-1304

Abstract

Konsep otonomi daerah membuat pemerintah pusat membagi kekuasaan kepada pemerintah daerah. Sebagai daerah otonom daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri termasuk dengan upaya peningkatan pendapatan daerahnya. Kabupaten Magetan mempunyai potensi pariwisata yang dapat mendongkrak Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya optimalisasi pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magetan Menggunakan Prinsip Dasar Manajemen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan dan Kepala Bidang Pengelolaan Pariwisata dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan. Penelitian ini menggunakan model prinsip dasar manajemen penerimaan daerah yang dikemukakan oleh Mahmudi (dalam siamita, 2019). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) perluasan basis penerimaan, dimana dinas memunculkan pariwisata baru sebagai objek wisata penyangga yaitu desa wisata, 2) pengendalian kebocoran, dimana terdapat aplikasi e-ticketing untuk mencegah kebocoran akibat pungutan liar, 3) efisiensi administrasi pendapatan, dimana terdapat SOP administrasi dinas untuk mewujudkan efisiensi, 4) transparansi dan akuntabilitas, dimana media sosial sebagai tempat keterbukaan publik Dinas. Dari hasil analisis secara keseluruhan upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan sudah cukup baik jika dilihat dari Prinsip Dasar Manajemen, namun masih belum maksimal dalam pemanfaatan Teknologi Informasi untuk menunjang efisiensi administrasi dan anggaran. Saran dari peneliti adalah mulai bertransisi menuju digital agar terjalinnya efisiensi program dinas dan keterbukaan informasi publik pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan. The concept of regional autonomy makes the central government to divide power to local governments. As an autonomous region, the region has the authority to regulate and manage its own household, including efforts to increase regional income. Magetan Regency has tourism potential that can boost Regional Original Income. This study aims to determine the efforts of optimizing tourism in increasing the Regional Original Income of Magetan Regency using the Basic Principles of Management. This study uses qualitative methods, where the type of research used is descriptive qualitative. Data collection techniques in this study through interviews, observation and documentation. The subjects of this study were the Head of the Tourism and Culture Office of Magetan Regency and the Head of the Tourism Management Division of the Magetan Regency Tourism and Culture Office. This study uses the model of the basic principles of regional revenue management proposed by Mahmudi (in Siamita, 2019). The results of the study show that 1) expansion of the revenue base, where the office creates tourism as a new buffer tourism object, namely tourism villages, 2) leakage control, where there is an e-ticketing application to prevent leakage due to illegal levies, 3) revenue administration efficiency, where there is an administrative SOP services to achieve efficiency, 4) transparency and accountability, where social media is a place for public disclosure of the Service. From the results of the overall analysis, the efforts made by the Department of Tourism and Culture of Magetan Regency are quite good when viewed from the Basic Principles of Management, but are still not optimal in the use of Information Technology to support administrative and budgetary efficiency. Suggestions from researchers are to start transitioning to digital so that the efficiency of service programs and public information disclosure at the Tourism and Culture Office of Magetan Regency can be established.
STRATEGI PENINGKATAN LAYANAN SURAT IZIN MENGEMUDI MELALUI LAYANAN SINAR (SIM PRESISI NASIONAL) DI KANTOR SATUAN LALU LINTAS POLRES KABUPATEN GRESIK Ishlahah, Fitriatul; Oktariyanda, Trenda Aktiva
Publika Vol 11 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n1.p1361-1372

Abstract

Pemerintah memiliki peranan penting dalam memberikan pelayanan publik kepada seluruh masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum. Terdapat banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakatnya. Disamping itu, pemerintah juga harus menghadapi banyak tuntutan publik yang terus meningkat dengan cara meningkatkan kualitas dari kinerja pelayanan publik. Satuan Lalu Lintas (Satlantas) merupakan sebuah instansi yang juga menyediakan layanan pendaftaran dan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM). Pelayanan terkait SIM ini identik dengan pelayanan yang berbelit-belit dan prosedurnya yang rumit. Maka dari itu Polres Gresik berupaya untuk memberikan layanan yang lebih optimal melalui layanan SINAR dalam aplikasi Digital Korlantas Polri. Dengan adanya layanan tersebut, masyarakat tidak perlu khawatir akan perpanjangan SIM karena dapat dilakukan secara online dan juga dapat mengurangi kerumunan warga pada kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus dalam penelitian ini adalah proses strategi peningkatan pelayanan melalui layanan SINAR di Kantor Satlantas Polres Gresik. Dalam melakukan analisis di penelitian ini menggunakan teori strategi meningkatkan kualitas pelayanan menurut Tjiptono yang terdiri dari 8 indikator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi peningkatan pelayanan melalui layanan SINAR di Kantor Satlantas Polres Gresik cukup baik. Mulai dari pemberian pelayanan yang berkualitas, pelatihan khusus oleh Staff bidang pelayanan, hingga otomatisasi layanan SINAR yang cukup baik bahwa tetap mempertahankan tenaga manusia untuk proses pemberkasan. Saran yang dapat peneliti berikan kepada Satlantas Polres Gresik adalah lebih meningkatkan sosialisasi secara menyeluruh dan berkala, serta meningkatkan fitrur-fitur yang belum dapat digunakan seperti pada fiitur pendaftaran SIM baru. Kata kunci : Pelayanan publik, strategi pelayanan, layanan SINAR The government has an important role in providing public services to the entire community in accordance with legal provisions. There are many efforts made by the government in order to increase public trust. In addition, the government also has to face many public problems that continue to increase by improving the quality of public service performance. The Traffic Unit (Satlantas) is an agency that also provides registration and renewal services for a driving license (SIM). SIM-related services are synonymous with convoluted services and complicated procedures. Therefore, the Gresik Police seeks to provide more optimal services through the SINAR service in the National Police Korlantas Digital application. With this, people don't need to worry about adding SIM services because it can be done online and can also reduce residents in the current state of the Covid-19 pandemic. This type of research is descriptive using a qualitative approach. The focus of this research is the strategic process of service improvement through SINAR services at the Gresik Police Satlantas Office. In conducting the analysis in this study using the theory of strategies to improve service quality according to Tjiptono which consists of 8 indicators. The results showed that the service improvement strategy through SINAR services at the Gresik Police Satlantas Office was quite good. Starting from providing quality services, special training by service staff, to good SINAR automation services to retain human labor for the filing process. Suggestions that researchers can give to the Gresik Police Traffic Unit are to further increase the socialization thoroughly and periodically, and to increase the features that cannot be used, such as the new SIM registration feature. Keywords: Public Service, strategic service, SINAR service
EVALUASI LAYANAN E-KIOS PADA KANTOR KECAMATAN WONOKROMO KOTA SURABAYA Cindy Dwi Antika; Indah Prabawati
Publika Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v10n4.p1305-1316

Abstract

Perkembangan zaman mengharuskan Pemerintah meningkatkan inovasi pelayanan publik berbasis elektronik atau e- government. Berbagai jenis pelayanan e-government yang sudah diciptakan oleh Pemerintah Kota Surabaya, salah satunya adalah E-Kios. Layanan E-Kios diciptakan berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya No. 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. E- Kios terdiri dari layanan Surabaya Single Window (SSW), E-Lampid, E-Health, E-Pendidikan, Layanan Kecamatan, layanan Perpajakan, Sistem Informasi Pemantauan Status Domisili Penduduk (SIPANDU), dan Mall Pelayanan Publik. Pada saat implementasi layanan E-Kios ditemukan berbagai masalah, salah satunya adalah mesin E-Kios yang mati. Setelah layanan E-Kios berjalan selama beberapa tahun, perlu dilakukan evaluasi terkait pelaksanaannya. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan evaluasi layanan E-Kios pada Kantor Kecamatan Wonokromo. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data berasal dari observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi dengan triangulasi data. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif. Penelitian ini dianalisis dengan indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan E-Kios dirasa cukup efektif karena mencegah terjadinya penumpukan antrian. Sangat efisien karena mempersingkat waktu pengurusan dan menghemat biaya. Cukup membantu pegawai dan masyarakat dalam bidang pelayanan publik. Merata karena seluruh warga Surabaya bisa mengakses layanan E-Kios serta dalam pemberian pelayanan E-Kios dilakukan secara adil. Responsivitas baik dan positif dari pegawai serta masyarakat ditunjukkan dari antusiasme yang tinggi. Dalam segi ketepatan dinilai sudah tepat untuk memecahkan masalah yang sebelumnya terjadi seperti penumpukan antrian. Peneliti menyarankan untuk meningkatkan sosialisasi, lebih cepat dalam menangani masalah pada layanan E-Kios, serta mengoptimalkan layanan. Kata Kunci : Evaluasi, Kebijakan, Layanan, E-Kios. To tackle the challenges of this modern era, the government should enhance the innovation of electronic-based public services or known as e-government. Surabaya Local Government has designed a set of e-government services, including E-Kiosk. The E-Kiosk service was developed in accordance with Surabaya Mayor Regulation No. 5 of 2013 on Guidelines for the Use of Information and Communication Technology in Local Government Implementation. E- Kiosk consists of Surabaya Single Window (SSW) services, E-Lampid, E-Health, E-Education, District Services, Taxation services, Information System for Monitoring Resident's Domicile Status (SIPANDU), and Public Service Malls to ease public service in the Surabaya Area. Several issues arose during the implementation of the E-Kios service, one of which was the malfunction of the E-Kios machines. After several years of its operation, it is necessary to evaluate the E-Kiosk service's implementation. The purpose of this study is to describe the evaluation of E-Kios services at the Wonokromo District Office. This type of research is descriptive research with a qualitative approach. Observation, in-depth interviews, documentation, and data triangulation were all used to gather the data. The technique used for data analysis is interactive analysis. This study was evaluated using effectiveness, efficiency, adequacy, leveling, responsiveness, and accuracy indicators. The results of the study indicate that the E-Kios service is considered quite effective because it prevents queue buildup. It considered very efficient because it shortens processing time and saves costs. This program's responsiveness can be defined as decent because of employees and community enthusiasm. This program has already solved previously occuring problems, like queue buildup, therefore its accuracy is can be considered as good. Researchers recommend that implementers should boost program socialization, increase the speed of handling E-Kiosk problems, and optimize E-Kiosk services. Keywords: Evaluation, Policy, Public Service, E-Kiosk.
EVALUASI PROGRAM TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA (TMMD) DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA TLOGOSARI, KECAMATAN SUMBERMALANG, KABUPATEN SITUBONDO Anisah Farras Nabilah; Tjitjik Rahaju
Publika Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v10n4.p1347-1360

Abstract

Pembangunan desa memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan daerah dan nasional. Dalam struktur pemerintahan, desa menempati posisi terbawah, akan tetapi terdepan dan langsung berada di tengah masyarakat. Karenanya dapat di pastikan setiap program pembangunan dari pemerintah akan selalu bermuara ke desa. Keberhasilan pembangunan merupakan upaya dari memadukan berbagai sektor dan kerjasama antar stakeholder. Kerjasama dengan stakeholder dalam pembangunan desa bisa juga dilakukan dengan TNI. Merujuk pada UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, Pasal 7 ayat (2b) no.9, bahwa tugas pokok TNI dilakukan dengan operasi militer selain perang untuk membantu tugas pemerintahan di daerah. TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) adalah salah satu wujud Operasi Bhakti TNI, yang merupakan program terpadu lintas sektoral antara TNI dengan Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Pemerintah Daerah serta komponen bangsa lainnya, dilaksanakan secara terintegrasi bersama masyarakat, guna meningkatkan akselerasi kegiatan pembangunan di daerah pedesaan, khususnya daerah yang tergolong tertinggal, terisolasi, perbatasan, dan daerah kumuh. Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan hasil dari evaluasi program TMMD di Desa Tlogosari Kabupaten Situbondo menggunakan teori evaluasi William N. Dunn yang meliputi enam indikator yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan program TMMD Desa Tlogosari Kabupaten Situbondo telah berjalan cukup baik dan memenuhi enam indikator evaluasi kebijakan. Kegiatan TMMD ini dinilai baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan hasil yang sudah terlaksanakan bisa dijaga dengan baik oleh masyarakat dan dapat dikembangankan lagi oleh masyarakat setempat. Kata Kunci: Evaluasi, Pembangunan desa, TNI Manunggal Membangun Desa Village development plays an important role because it is an inseparable part of regional and national development. In the government structure, the village occupies the lowest position, but is at the forefront and is directly in the midst of the community. Therefore, it can be ensured that every development program from the government will always lead to the village. Cooperation with stakeholders in village development can also be done with the TNI. Referring to Law Number 34 of 2004 concerning the TNI, Article 7 paragraph no.9, that the main tasks of the TNI are carried out with military operations other than war to assist local government tasks. TNI Manunggal Developing Villages is a form of TNI Bhakti Operation, which is an integrated cross-sectoral program between the TNI and Departments, Non-Departmental Government Institutions and Regional Governments as well as other components of the nation, carried out in an integrated manner with the community, in order to increase the acceleration of development activities in Indonesia. rural areas, especially areas that are classified as underdeveloped, isolated, bordered, and slum areas. The type of research used is descriptive with a qualitative approach. Data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results showed that the implementation of the TMMD program in Tlogosari Village, Situbondo Regency had run quite well and met the six policy evaluation indicators. This TMMD activity is considered good in improving the welfare of the community and this activity is very beneficial for the community and the results that have been implemented can be well maintained by the community and can be developed again by the local community. Keywords: Evaluation, Village development, TNI Manunggal Building Villages
IMPLEMENTASI PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK (KIA) DI PUSKESMAS DUPAK KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA Ulfa Rahma Hidayah; Tjitjik Rahaju
Publika Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v10n4.p1317-1330

Abstract

Masalah kesehatan merupakan masalah besar negara berkembang, termasuk negara Indonesia. Program KIA selalu menjadi fokus utama dalam pelayanan kesehatan terutama bagi Puskesmas. Berdasarkan Permenkes No.75 Tahun 2014 tentang Puskesmas, menjelaskan Puskesmas merupakan layanan kesehatan tingkat dasar yang berkewajiban melaksanakan layanan program KIA baik secara promotif dan preventif. Tujuan adanya program pelayanan KIA yaitu untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Tujuan penelitan ini adalah untk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi program pelayanan KIA di Puskesmas Dupak menggunakan teori implementasi dari Van Horn dan Van Meter yang meliput enam indikator yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, Sumber daya, Karakteristik organisasi pelaksana, Sikap para pelaksana, Komunikasi antar agen pelaksanaan, Lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 12 kegiatan program pelayanan KIA hanya dua program yang tercapai. Sumber daya manusia untuk melakukan pelaksanaan program pelayanan KIA masih kurang memadai. Pelaksana sudah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai peraturan yang berlaku. Pelaksana semua netral dalam melakukan tugas dan adanya dukungan positif dari masyarakat. Komunikasi antar organisasi sudah berjalan dengan baik dengan selalu berkoordinasi antar organisasi internal maupun eksternal. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik di wilayah kerja puskesmas dupak ini kurang mendukung dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan ibu dan anak. Saran penambahan jumlah sumber daya manusia, menjaga komunikasi dan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat, dan meningkatkan sikap positif dalam pelaksanaan program. Kata Kunci: implementasi, program KIA, pelayanan kesehatan Health problems are a big problem in developing countries, including Indonesia. The KIA program has always been the main focus in health services, especially for Puskesmas. Based on Permenkes No.75 of 2014 concerning Puskesmas, it explains that Puskesmas is a basic level health service that is obliged to carry out KIA program services both promotively and preventively. The purpose of the KIA service program is to reduce maternal and infant mortality. The purpose of this research is to identify and describe the implementation of the KIA service program at the Dupak Health Center using the implementation theory of Van Horn and Van Meter which includes six indicators, namely the size and objectives of the policy, Resources, Characteristics of implementing organizations, Attitudes of implementers, Communication between implementing agents, Social, economic and political environment. This study uses a descriptive qualitative approach. The results showed that of the 12 program activities for KIA service, only two programs were achieved. Human resources to carry out the implementation of the KIA service program are still inadequate. The executor has carried out his duties and functions in accordance with applicable regulations. All implementers are neutral in carrying out their duties and there is positive support from the community. Communication between organizations has been going well by always coordinating between internal and external organizations. The social, economic and political environment in the working area of ​​the Dupak Health Center is less supportive due to the lack of public awareness about maternal and child health. Suggestions for increasing the number of human resources, maintaining communication and coordination between the parties involved, and increasing positive attitudes in program implementation. Keywords: implementation, KIA program, health services
ADVOKASI KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS IDFoS INDONESIA) M. Faikul Imam; Tauran T.
Publika Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v10n4.p1331-1346

Abstract

Terdapat banyak sekali permasalahan ketenagakerjaan di Kabupaten Bojonegoro, hal ini dikarenakan ketiadaan peraturan yang mengakomodir tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja. Melihat permasalahan-permasalahan yang ada, IDFoS Indonesia berupaya melakukan suatu advokasi kebijakan ketenagakerjaan yang diawali dengan riset ketenagakerjaan. Hasil dari riset berupa policy brief tersebut kemudian dijadikan landasan dalam merekomendasikan alternatif-alternatif kebijakan kepada pemerintah daerah serta dalam menggalang dukungan bagi terciptanya payung hukum yang menaungi penyelenggaraan ketenagakerjaan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan tentang Advokasi Kebijakan Ketenagakerjaan (Studi Kasus IDFoS Indonesia), dengan menggunakan teori Advokasi Terpadu yang dikemukakan oleh Roem Topatimasang yang terdiri dari 11 (sebelas) variabel pokok, yaitu membentuk lingkaran inti, memilih isu strategis, merancang sasaran dan strategi, mengolah data dan mengemas informasi, menggalang sekutu dan pendukung, mengajukan rancang tanding, mempengaruhi pembuat kebijakan, membentuk pendapat umum, membangun basis gerakan, memantau dan menilai program, dan terakhir evaluasi dan menentukan tindak lanjut program. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Wawancara, observasi dan dokumentasi digunakan sebagai teknik pengambilan data. Sedangkan teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, upaya-upaya advokasi kebijakan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh IDFoS Indonesia bersama dukungan dari berbagai Ormas, pondok pesantren, akademisi dan LSM lainnya itu membuahkan hasil, dimana pada tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro telah menerbitkan Perda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Meski begitu IDFoS Indonesia akan tetap mengkaji Perda yang sudah ada untuk disandingkan dengan isu-isu yang muncul saat ini dan bersama Koalisi Ketenagakerjaan Bojonegoro akan terus mengawal isu-isu ketenagakerjaan demi terciptanya kerja layak di Kabupaten Bojonegoro. Kata Kunci: Advokasi, Ketenagakerjaan, LSM There are many labor problems in Bojonegoro Regency, this is due to the absence of regulations that accommodate the implementation of employment for the working community. Seeing the existing problems, IDFoS Indonesia seeks to carry out an advocacy on employment policies that begins with labor research with INFID, Prakarsa and Yayasan Tifa. The results of the research in the form of a policy brief are then used as the basis for recommending policy alternatives to local governments and in gathering support for the creation of legal protection that covers the implementation of manpower. The purpose of this study is to analyze and describe Employment Policy Advocacy (IDFoS Indonesia Case Study), using the Integrated Advocacy theory proposed by Roem Topatimasang which consists of 11 (eleven) main variables, namely forming a core circle, choosing strategic issues, designing targets. and strategy, processing data and packaging information, mobilizing allies and supporters, proposing a counter plan, influencing policy makers, forming public opinion, building a movement base, monitoring and assessing the program, and finally evaluating and determining program follow-up. The type of research used is descriptive with a qualitative approach. Interviews, observations and documentation were used as data collection techniques. While the data analysis techniques with data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the results of the research, the labor policy advocacy efforts carried out by IDFOS Indonesia together with support from various mass organizations, Islamic boarding schools, academics and other NGOs have produced results, where in 2021 the Bojonegoro Regency Government has issued a Regional Regulation on Employment Implementation. Even so, IDFoS Indonesia will continue to review the existing Regional Regulation to compare it with current issues and together with the Bojonegoro Manpower Coalition will continue to oversee labor issues in order to create decent work in Bojonegoro Regency. Keywords: Advocacy, Employment, LSM

Page 107 of 129 | Total Record : 1286

 105   106   107   108   109 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 1 (2026) Vol. 13 No. 1 (2025) Vol. 12 No. 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol. 8 No. 3 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 8 No 1 (2020) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 7 No 1 (2019) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol. 6 No. 3 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2018) Vol 5 No 6 (2017) Vol 5 No 5 (2017) Vol 5 No 4 (2017) Vol 5 No 3 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 11 (2016) Vol 4 No 10 (2016) Vol 4 No 9 (2016) Vol 4 No 8 (2016) Vol 4 No 7 (2016) Vol 4 No 6 (2016) Vol 4 No 5 (2016) Vol 4 No 4 (2016) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol 3 No 8 (2015) Vol 3 No 7 (2015) Vol 3 No 6 (2015) Vol 3 No 5 (2015) Vol 3 No 4 (2015) Vol 3 No 3 (2015) Vol 3 No 2 (2015) Vol 3 No 1 (2015) Vol 2 No 3 (2014) Vol 2 No 2 (2014) Vol 2 No 1 (2014) Vol 1 No 3 (2013) Vol 1 No 2 (2013) Vol 1 No 1 (2013) More Issue