cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suci Megawati
Contact Email
sucimegawati@unesa.ac.id
Phone
+6281342706458
Journal Mail Official
publika@unesa.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Publika
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 2354600X     DOI : https://doi.org/10.26740/publika.v9n2
Core Subject : Social,
Social Sciences
PUBLIKA is available for free (open access) to all readers. The articles in PUBLIKA include developments and researches in Public Policy, Public Management, and Local Administration (theoretical studies, experiments, and its applications).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 1,286 Documents
 103   104   105   106   107 
IMPLEMENTASI PROGRAM BANPRES PRODUKTIF USAHA MIKRO (BPUM) UNTUK PENGEMBANGAN SEKTOR UMKM DI MASA PANDEMI STUDI DI KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK Eva Roziah; Tjitjik Rahaju
Publika Vol 10 No 3 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v10n3.p969-980

Abstract

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19 terhadap keberlangsungan UMKM melalui Kementerian Koperasi dan UKM yakni dengan mengeluarkan program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM). Program ini diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional. Pelaksanaan Program BPUM di Kecamatan Dukun terkendala dengan kurangnya sosialisasi serta kurang tepatnya sasaran program yang disebabkan singkatnya waktu pendaftaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi, faktor pendorong serta penghambat dalam pelaksanaan BPUM di Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori implementasi Edwards III yang terdiri dari komunikasi, sumberdaya, struktur birokrasi, dan disposisi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek komunikasi sudah berjalan dengan baik. Faktor sumberdaya mulai dari fasilitas, wewenang, informasi dan keahlian pegawai sudah terimplementasi dengan baik. Namun, kuantitas pegawai di Kecamatan Dukun masih kurang mencukupi. Faktor struktur birokrasi sudah tersusun dengan baik sehingga memudahkan untuk berkoordinasi antar pelaksana kebijakan, selain itu SOP yang digunakan sudah lengkap dan jelas. Faktor disposisi sudah terimplementasi dengan baik terlihat dari arahan dan respon pihak Kecamatan Dukun terhadap program BPUM sangat baik. Struktur organisasi dan komunikasi yang terjalin dengan baik merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan BPUM di Kecamatan Dukun. Faktor Penghambat dalam pelaksanaan BPUM adalah singkatnya waktu dalam proses pengajuan calon penerima BPUM dan waktu pencairannya, kurangnya sosialisasi, serta kuantitas pegawai yang masih kurang menjadi penghambat dalam pengimplementasian BPUM.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR (STUDI PADA KOMUNITAS BANK SAMPAH BINTANG MANGROVE KELURAHAN GUNUNG ANYAR TAMBAK, KECAMATAN GUNUNG ANYAR, KOTA SURABAYA) Desita Sukma Ramdhani; Tjitjik Rahaju
Publika Vol 10 No 3 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v10n3.p953-968

Abstract

Community empowerment is an effort to raise awareness and build community capacityin managing natural potential as well as being able to overcome problems in coastal areas. Garbage in the east coast of Surabaya disrupts the balance of the mangrove ecosystem which can result in environmental pollution and can endanger public health. This study aims to describe the process of empowering coastal communities through waste management carried out by the Bintang Mangrove Waste Bank community. The method used is a descriptive method with a qualitative approach. This research was analyzed using theory 3 (three) aspects of empowerment, namely enabling, empowering, and protecting.Based on the results of the research on Coastal Community Empowerment (Study on the Bintang Mangrove Garbage Bank Community, the community empowerment process was successfully carried out using waste bank media with several elements of program innovation whose benefits were intended for the community. Suggestions that could be raised were, the need to develop savings and loan programs so that they can become cooperatives and communities need to establish cooperationby expanding networks with institutions that can support waste banks. Keywords: Community Empowerment, Coast, Waste Bank, Mangrove
KUALITAS PELAYANAN KAREPE DIMESEMI BOJO (KAWASAN REHABILITASI PENYANDANG DISABILITAS MENTAL SEJAHTERA MANDIRI KABUPATEN JOMBANG) OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN JOMBANG (STUDI PADA DESA BONGKOT) Muhammad Riski Chisnullah; Meirinawati Meirinawati
Publika Vol 10 No 3 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v10n3.p937-952

Abstract

Karepe Dimesemi Bojo (Rehabilitation Area for Mentally Disabilities Independent, Jombang Regency) is the service innovations in social sector providing social rehabilitation in Bongkot village. The forms of activities include guidance of psychosocial, mental spiritual, mental health posyandu and work skills. The problems in the implementation are the lack of cooperative family factors in assisting and the training doesn't last long. This study uses a descriptive type research and uses a qualitative and describing service quality with 5 indicators of service quality according to Kotler and Keller (2016) include tangible, reliability, empathy, responsiveness, assurance. Methods of collecting data through interviews, observation and documentation . Data analysis technique with qualitative data analysis which includes data collection, data reduction, data presentation and conclusions. The results showed that tangibles, location, place, equipment and facilities were qualified for service needs. Empathy, service officers have given their care and attention caring and understanding service needs. Reliability, the service has been precise, accurate, and reliable so the effectiveness, and efficiency are achieved. Responsiveness, officers have provided services swiftly and responsively as evidenced by the response of officers in dealing with relapse cases in people with mental disabilities. Assurance, the service guarantee that has been provided is good because the officers have received previous training. Suggestions are to recruit psychiatric medical specialists because there are not yet available psychiatric medical specialists and provide training according to the abilities of persons with disabilities because the training provided has not been fully effective so it is not sustainable.
ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN RUMAH KHUSUS DAN UMUM DALAM SISTEM INFORMASI PENDATAAN DAN PEMANTAUAN (RUMAHKU SIP) PADA DINAS CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR Reni Agustin; Meirinawati Meirinawati
Publika Vol 10 No 3 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v10n3.p923-936

Abstract

Minimnya data perumahan, kawasan pemukiman serta pengajuan IMB menyebabkan kurangnya data hunian dalam database pemerintah. Sedangkan, data tersebut sangat dibutuhkan pemerintah dalam menentukan kebijakan mengenai tata ruang. Sebagai salah satu instansi yang bertanggung jawab dalam hal tersebut, DCKPKP Kabupaten Gresik berupaya memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan yang timbul tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi pengembangan Rumahku SIP yang dilaksanakan oleh DCKPKP Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskiptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui wawancara, observasi, serta studi kepustakaan. Teknik analisis data dari penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman dengan menggunakan strategi pengembangan e-government yang sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 antara lain yaitu: mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya serta terjangkau oleh masyarakat luas, menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik, memanfaatkan teknologi informasi secara optimal, meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industry telekomunikasi dan teknologi informasi, mengembangkan kapasitas sumber daya manusia baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom, disertai dengan meningkatkan e-literacy masyarakat, melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan strategi pengembangan Rumahku SIP oleh DCKPKP Kabupaten Gresik dapat dikatakan berjalan baik, seperti mengembangkan pelayanan yang prima, bekerjasama dengan beberapa organisasi perangkat daerah maupun pengembang perumahan, memanfaatkan perkembangan teknologi dalam bentuk e-government, melakukan pembinaan SDM, hingga pengembangan e-government secara sistematis. Namun, terdapat beberapa kendala yang terjadi. Kendala yang dialami yaitu terdapat beberapa pengembang perumahan yang sulit untuk diajak bekerjasama. Kata Kunci: Strategi, Electronic Government, Rumahku SIP The lack of housing data, residential areas and the application of IMB causes a lack of residential data in the government database. Meanwhile, this data is needed by the government in determining policies regarding spatial planning. As one of the agencies responsible for this matter, DCKPKP Gresik Regency seeks to provide solutions to overcome the problems that arise. The purpose this study was to analyse the development strategy of Rumahku SIP implemented by DCKPKP Gresik Regency, East Java Province. The type of research used is descriptive with a qualitative approach. The data collection technique used is through interviews, observation, and literature study. The data analysis technique from this study uses the Miles and Huberman model by using an e-government development strategy that is in accordance with Presidential Instruction No. 3 of 2003, including: developing a reliable and trusted service system and work processes, the government and autonomous regional governments in a holistic manner, utilize information technology optimally, increase the participation of the business world and develop the telecommunications and information technology industry, develop human resource capacity in both the government and the autonomous regional government, accompanied by increasing community e-literacy, implementing government systematically through realistic and measurable stages. The results of this studi indicate that the Rumahku SIP development strategy by DCKPKP Gresik Regency can be said to be going well, such as developing excellent services, collaborating with several regional apparatus organizations and housing developers, utilizing technological developments in the form of e-government, conducting human resource development, to e-commerce development e-government systematically. However, there were some obtacles that occurred. The obstacle experienced is that there are several housing developers who are difficult to work. Keywords: Strategy, Electronic Government, Rumahku SIP
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMONGAN Nike Yulis Nur Ivana; Badrudin Kurniawan
Publika Vol 10 No 3 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v10n3.p995-1008

Abstract

Kebebasan Informasi merupakan hak asasi yang fundamental. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa informasi lembaga pemerintah dan non pemerintah dianggap sulit dijangkau masyarakat. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan dalam mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi publik dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik. Penelitian ini mengkaji bagaimana implementasi kebjakan keterbukaan informasi publik yang dijalankan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan pengambilan data data melalui wawancara dan observasi langsung baik di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan maupun pada media digital yang digunakan oleh petugas dalam menyebarluaskan informasi publik. Hasil diperoleh adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu faktor standar dan sasaran, sumberdaya, komunikasi, karakteristik agen pelaksana, disposisi implementor, dan kondisi sosial ekonomi politik sudah cukup terpenuhi dengan baik, hanya saja terdapat kendala pada faktor sumberdaya yang perlu ditingkatkan lagi kualitas dari sumber daya manusia dengan melakukan pelatihan- pelatihan, pemahaman yang mendalam tentang standar dan sasaran dan pemahaman daftar informasi yang harus dipublikasikan kepada seluruh staff. Kata Kunci: Impelementasi Kebijakan, Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Lamongan Freedom of Information is a fundamental human right. Experience so far shows that information from government and non-government institutions is considered difficult to reach by the public. The problem raised in this paper is how the Lamongan Regency One Stop Investment and Licensing Service in implementing public information disclosure policies in an effort to realize good governance. This study examines the implementation of the public information disclosure policy carried out by the Lamongan Regency Investment and One Stop Integrated Licensing Service. This research was conducted using a qualitative descriptive method, with data collection through interviews and direct observation both at the Office of Investment and One Stop Integrated Licensing Service in Lamongan Regency and on digital media used by officers in disseminating public information. The results obtained are the factors that can affect the success of policy implementation, namely standard and target factors, resources, communication, characteristics of implementing agents, disposition of implementors, and socio-economic conditions that have been well met, it's just that there are constraints on resource factors that need to be improved. again the quality of human resources by conducting trainings, in-depth understanding of standards and objectives and understanding of the list of information that must be published to all staff. Keywords: Policy Implementation, Public Information, Lamongan Regency Government
IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN TATAP MUKA DIMASA PANDEMI COVID-19 DI MAN 2 LAMONGAN Eli Kurniasari; Tjitjik Rahaju
Publika Vol 10 No 3 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v10n3.p981-994

Abstract

During the pandemic, the policies of the education industry are constantly changing, what was originally done with face-to-face freedom has evolved from distance learning (PJJ) to limited face-to-face learning (PTM). During the limited PTM implementation, there are 2 learning systems of 50% capacity and 100% capacity, this is adjusted to the regional conditions of each region at the PPKM level. The limited implementation of PTM at MAN 2 Lamongan has shown a difference in the perception of teachers, students and parents about policy acceptance. This presents advantages and disadvantages as well as challenges and obstacles in the implementation of limited CTP. The purpose of the study was to know how to implement PTM at MAN 2 Lamongan during the pandemic and the preparation of schools to implement PTM during the pandemic. The study used descriptive method. The data collection process is obtained through interviews, observations and documentation. The data was processed using Milles and Huberman's analytical techniques including data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The objective of this study used four indicators according to George Edward III, including communication, resources, staffing and structure. The results show that a face-to-face learning implementation can work well even if it frequently undergoes policy changes, and there are facilities to support PTM implementation during the pandemic. The challenge encountered when implementing PTM is the undisciplined attitude of the implementer. Meanwhile, the obstacles teachers and students face are related to the short learning time. Keywords: Policy Implementation, Face-to-face Learning, Covid-19
KUALITAS PELAYANAN BRAILLE E-TICKET AND EXTRAORDINARY ACCESS FOR VISUAL DISABILITIES (BREXIT) UNTUK REHABILITASI SOSIAL BINA NETRA OLEH UPT PUSKESMAS JANTI KOTA MALANG Muhammad Reyhan Mumtaz Chaq; Eva Hany Fanida
Publika Vol 10 No 3 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v10n3.p1009-1024

Abstract

Quality and quality public services and excellent public services cannot be separated from the awareness of the government and the community to improve the quality of public services. Service quality is an effort to meet customer needs in an appropriate manner so that customer needs can be met (Dewi, 2016). Brexit or Braille E-Ticket and Extraordinary Access for Visual Disabilities is a public service innovation for people with visual impairments at UPT Puskesmas Janti, Malang City. This study uses qualitative research methods with data obtained from observations and interviews. This study analyzes service quality based on the theory of Kotler and Keller (2016) which includes the following five dimensions; dimensions of tangibles, reliability, responsiveness, assurance and empathy. The results showed that the Quality of Service of Braille E-Ticket and Extraordinary Access for Visual Disabilities (Brexit) for Blind Social Rehabilitation by UPT Puskesmas Janti Malang City has really tried to provide the best service according to the wishes of patients with visual impairments so that blind patients are loyal. and believe in using Brexit services and other services at the Janti Health Center. Keyword: Service Quality, Brexit, Blind Social Rehabilitation
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DESA JOMBOK KECAMATAN NGORO KABUPATEN JOMBANG Gali Artha Cendana; Trenda Aktiva Oktariyanda
Publika Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v10n4.p1089-1100

Abstract

Pelayanan publik merupakan hak seluruh masyarakat tanpa kecuali. Pelayanan memiliki hubungan erat dengan tanggung jawab pelayanan publik di tingkat pusat, daerah dan BUMN/BUMD. Kualitas pelayanan merupakan keharmonisan antara masyarakat sebagai pengguna layanan dan pemerintah sebagai pengguna layanan. Baik atau buruknya kualitas pelayanan dilihat dari presepsi masyarakat atau pengguna layanan. Kantor Desa Jombok sebagai salah satu desa yang tidak berada di daerah perkotaan masih menggantungkan pelayanannya secara konvensional. Penelitian ini mendeskripsikan kualitas pelayanan di Kantor Desa Jombok, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jobang menggunakan pendekatan kualitatif untuk menemukan dan menjelaskan peristiwa terkait yang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu wawancara, pengamatan, dokumentasi dan studi kepustakaan. Untuk mengukur kualitas pelayanan di Kantor Desa Jombok, peneliti menggunakan lima dimensi kualitas pelayanan yang dikemukakan oleh Sutikno dan Arha (2018) hasilnya, Desa Jombok memprioritaskan kualitas layanan, sesuai dengan dimensi keandalan (reliability), ditinjau dari dimensi keresponsifan (responsiviness) pegawai Kantor Desa Jombok sudah cukup responsif dalam memberikan layanan, selanjutnya dimensi keyakinan (confidence) banyak peraturan yang dibuat oleh kantor desa yang sudah ditepati dan diyakini oleh masyarakat, dalam memberikan pelayanan, pegawai menggunakan empati (emphaty) dalam memberikan layanan, kemudian ditinjau dari fasilitas fisik atau dimensi berwujud (tangible) yang tersedia di Kantor Desa Jombok sudah cukup lengkap namun perlu ditingkatkan kelengkapannya. Berdasarkan hasil penelitian, kualitas pelayanan di Kantor Desa Jombok masih dikategorikan baik. Kualitas pelayanan tersebut tercermin dari bagaimana pegawai melayani masyarakat dengan baik dan bagaimana mereka tetap berusaha semaksimal mungkin memberikan pelyanan berkualitas kepada masyarakat. Kata Kunci: Pelayanan Publik, Kualitas Pelayanan, Desa Jombok. Public service is the right of all people without exception. Services have a close relationship with public service responsibilities at the central, regional and BUMN/BUMD levels. Service quality is the harmony between the community as service users and the government as service users. Good or bad service quality is seen from the perception of the community or service users. The Jombok Village Office as one of the villages not located in urban areas still relies on conventional services. This study describes the quality of service at the Jombok Village Office, Ngoro District, Jobang Regency using a qualitative approach to find and explain related events that occurred in the field. Data collection techniques used in the study were interviews, observations, documentation and literature study. To measure service quality at the Jombok Village Office, researchers used the five dimensions of service quality proposed by Sutikno and Arha (2018). The results show that Jombok Village prioritizes service quality, according to the reliability dimension,dimension ofresponsivenessVillage Office employees. Jombok is quite responsive in providing services, then the dimension of confidence (confidence) many regulations made by the village office have been obeyed and believed by the community, in providing services, employees use empathy (emphaty) in providing services, then in terms of physical facilities or dimensions TangiblesJombokVillage Office are complete but need to be improved. Based on the results of the study, the quality of service at the Jombok Village Office is still categorized as good. The quality of service is reflected in how employees serve the community well and how they keep trying their best to provide quality services to the community. Keyword: Public Service, Service Quality, Jombok Village Office.
INOVASI PROGRAM DESA SIAP DAN LANCIP (LAYANAN CEPAT, EMPATIK, DAN PRO AKTIF) DI DESA LOWAYU KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK Dandi Syifa Al Karimi; Meirinawati Meirinawati
Publika Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v10n4.p1101-1110

Abstract

The development of technology has made government officials begin to develop public services, one ofwhich is in Lowayu village, Dukun sub-district, Gresik Regency through the Ready and Taper VillageProgram. This program offers a number of services related to population administration that can becompleted at the village level, so that people do not need to come directly to the Dispendukcapil Officein Gresik Regency. The purpose of this study is to describe the Ready and Taper Village ProgramInnovations in Lowayu village. The focus of this research uses the theory by Bugge et al (2018). Datacollection techniques using interview techniques, documentation, and observation. The research focusanalysis refers to the success factors of an innovation in the public sector consisting of 6 (six) indicatorsincluding governance and innovation; source of ideas for innovation; innovation culture; capabilitiesand tools; goals, outcomes, drivers, barriers; and collect single information data. The results of the studyshow, from the governance and innovation indicators that the regulatory system or policy used is inaccordance with the predetermined rules. Sources of innovation ideas are obtained from internalorganizations and external organizations. The culture of innovation provides convenience to thecommunity in managing population administration which can be completed at the village level.Innovation capabilities and tools have good performance and functionality, supported by competentresources and complete facilities. Indicators of goals and outcomes are shortening the distance ofpopulation administration services from the apparatus to the community, the obstacle experienced isthat there are still many people who do not know the requirements proposed in the process of populationadministration services in the Ready and Taper Village program. Meanwhile, collecting singleinformation data is carried out through socialization to the community. Keywords: Public Service, Program Innovation, Population Administration, Ready and Taper Village.
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG PELATARAN DI PASAR TRADISIONAL SEMAMPIR KABUPATEN PROBOLINGGO Rahmatun Ningsih; Suci Megawati
Publika Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v10n4.p1053-1064

Abstract

Zoning traders in traditional market is one of the ways the government to make the market neater. In 2013 Semampir market received a 5 billion rupiah from the assistance fund by East Java Province, which was later by the Regional Government through the authority of Disperindag, was used to relocate the courtyard to the 2 markets, as before the zoning market needs for non-recomoning markets only because they had previously made a non-performing market of selling traffic. This is regulated in the Probolinggo Regency Regulation No.72 of 2018. This research is a descriptive type of research by using a qualitative approach, data source used is a source of primary and secondary data with interactive model data analysis. The results showed that the implementation of the policy of relocated in the market inmpire did not succeed, this is because of the lack of public support such as merchants who are reluctant to occupy the floor building 2 markets. The traders reason that the 2 floor building is not strategic, the difficulty of access to the 2 market, the lack of supporting facilities such as bathrooms, musala, and so on, and the lack of buyer interest in shopping at the floor 2 market. While from the side of the buyer they explain they choose to shop on the ground floor because it is easier to reach and more efficient. The advice given is that a policy perpetrator needs to forum back with traders for berduskusi so that finding an appropriate and profitable solution for both parties then need to add common facilities that traders need on the floor 2 markets. In addition, there also needs to be self-awareness of traders.

Page 105 of 129 | Total Record : 1286

 103   104   105   106   107 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 1 (2026) Vol. 13 No. 1 (2025) Vol. 12 No. 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol. 8 No. 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 8 No 1 (2020) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 7 No 1 (2019) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol. 6 No. 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2018) Vol 5 No 6 (2017) Vol 5 No 5 (2017) Vol 5 No 4 (2017) Vol 5 No 3 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 11 (2016) Vol 4 No 10 (2016) Vol 4 No 9 (2016) Vol 4 No 8 (2016) Vol 4 No 7 (2016) Vol 4 No 6 (2016) Vol 4 No 5 (2016) Vol 4 No 4 (2016) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol 3 No 8 (2015) Vol 3 No 7 (2015) Vol 3 No 6 (2015) Vol 3 No 5 (2015) Vol 3 No 4 (2015) Vol 3 No 3 (2015) Vol 3 No 2 (2015) Vol 3 No 1 (2015) Vol 2 No 3 (2014) Vol 2 No 2 (2014) Vol 2 No 1 (2014) Vol 1 No 3 (2013) Vol 1 No 2 (2013) Vol 1 No 1 (2013) More Issue