cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suci Megawati
Contact Email
sucimegawati@unesa.ac.id
Phone
+6281342706458
Journal Mail Official
publika@unesa.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Publika
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 2354600X     DOI : https://doi.org/10.26740/publika.v9n2
Core Subject : Social,
Social Sciences
PUBLIKA is available for free (open access) to all readers. The articles in PUBLIKA include developments and researches in Public Policy, Public Management, and Local Administration (theoretical studies, experiments, and its applications).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 1,286 Documents
 110   111   112   113   114 
EFEKTIVITAS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BAGI KELUARGA PENERIMA MANFAAT (STUDI PADA DESA TURI KABUPATEN MAGETAN) Safitri, Rismaya Elly; Pradana, Galih Wahyu
Publika Vol 11 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n2.p1903-1914

Abstract

Akibat Pandemi COVID-19 yang membawa dampak besar bagi perekonomian masyarakat, pemerintah berupaya mengatasinya dengan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Dalam proses penyaluran BLT-DD masih terdapat permasalahan seperti kurangnya sosialisasi, permasalahan pendataan dan penetapan KPM, dan kriteria yang kurang sesuai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penyaluran BLT-DD bagi Keluarga Penerima Manfaat di Desa Turi, Kabupaten Magetan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif menggunakan 108 sampel yang dipilih menggunakan teknik probability sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan observasi. Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif dengan tujuh indikator efektivitas yaitu ketepatan waktu, ketepatan perhitungan biaya, ketepatan menentukan pilihan, ketepatan berpikir, ketepatan melakukan perintah, ketepatan menentukan tujuan, dan ketepatan sasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseluruhan proses penyaluran BLT - Dana Desa di Desa Turi sudah berjalan sangat efektif dengan tingkat efektivitas 83,02%. Dari tujuh indikator, ada dua indikator yang masuk kategori Cukup Efektif yaitu indikator ketepatan melakukan perintah (69,35%) dan ketepatan sasaran (61,81%). Saran yang diberikan untuk dua indikator tersebut adalah pemerintah harusnya menetapkan standarisasi yang mudah diadaptasikan pada keadaan masyarakat saat ini serta melakukan pendataan secara selektif agar dalam penetapan KPM bisa tepat sasaran, melakukan sosialisasi kepada KPM terkait kriteria penerima, persyaratan administrasi, dan proses pengambilan bantuan agar informasi yang didapatkan oleh KPM bisa utuh dan menyeluruh. As a result of COVID-19 which had major impact on the community, the government has tried to overcome it with focusing Village Funds for Direct Cash Assistance (BLT-DD). In the distribution of BLT-DD there are still problems such as lack of socialization, problems with data collection and determination of beneficiaries (KPM), inappropriate criteria, etc. This research aims to determine the level of effectiveness of BLT-DD distribution for KPM in Turi Village, Magetan Regency. This research is a descriptive research with quantitative approach using 108 samples selected using probability sampling techniques. Data collection techniques used questionnaire and observation. Data analysis techniques used descriptive statistics with seven indicators of effectiveness that is timeliness, cost calculation accuracy, choice accuracy, thinking accuracy, command execution accuracy, goal determination accuracy, and target accuracy. The results of this research show that the entire process of distributing BLT-DD in Turi Village had been running very effectively with an effectiveness rate 83,02%. Of the seven indicators, there are two indicators that fall into category Moderately Effective, that is command execution accuracy (69,35%) and target accuracy (61,81%). The advice given for these indicators is that the government should set standards that are easy to adapt to the current state of society and selectively collect data so that determination of KPM can be right on target, conduct outreach to KPM regarding criteria for recipients, administrative requirements, and the process of taking aid so that the information obtained by KPM can be intact and comprehensive.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KERJASAMA ANTAR DESA DI BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA ( STUDI KASUS BUMDESMA KAMPUNG BATIK DI DESA KLAMPAR KEC. PROPPO KAB. PAMEKASAN) Nasution, Parlindungan Arief; Kurniawan, Badrudin
Publika Vol 11 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n2.p1915-1926

Abstract

Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Kampung Batik merupakan salah satu badan usaha yang terjalin berkat kerjasama dari tiga desa dalam satu kecamatan di Kabupaten Pamekasan. Badan usaha milik desa bersama kampung batik merupakan penggabungan dari BUMDES Desa Toket, Desa Rangperang Daya, dan Desa Klampar yang bekerja sama guna mengembangkan kesamaan potensi desa yang dimiliki. Badan usaha ini menarik untuk diamati karena hasil kerjasama yang didasari dengan kesamaan potensi desa yaitu produksi batik tulis yang merupakan budaya dan ciri khas Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan kerjasama dan melihat permasalahan yang ada pada Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Kampung Batik di Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Grindle. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi literatur. Berdasarkan kerangka teori, penelitian ini menjelaskan implementasi kebijakan melalui dua aspek yaitu konten dan konteks dari kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kerjasama di BUMDESMA Kampung Batik hampir sepenuhnya memenuhi implementasi kebijakan yang baik sesuai dengan variable keberhasilan implementasi kebijakan yang disebutkan dalam teori merilee s. grindle. Namun ada satu variable yang masih belum berjalan dengan optimal. Artikel ini diakhiri dengan rekomendasi kepada pengelola BUMDESMA terkait peningkatan kapasitas SDM pengelola. The Joint Village Owned Enterprise (BUMDESMA) Kampung Batik is one of the business entities that was established thanks to the cooperation of three villages in one sub-district in Pamekasan Regency. The village-owned business entity with the batik village is an amalgamation of the BUMDES of Toket Village, Rangperang Daya Village, and Klampar Village which work together to develop the common potential of the village they have. This business entity is interesting to observe because it is the result of cooperation based on the similarity of village potential, namely the production of written batik which is the culture and characteristic of Pamekasan Regency. This study aims to describe the implementation of cooperation policies and see the problems that exist in the Village-Owned Enterprises (BUMDESMA) Kampung Batik in Klampar Village, Proppo District, Pamekasan Regency by using the theory of policy implementation according to Grindle. The method used in this research is descriptive qualitative with data collection techniques in the form of observation, interviews, and literature study. Based on the theoretical framework, this study explains policy implementation through two aspects, namely the content and context of the policy. The results showed that the implementation of the cooperation policy in BUMDESMA Kampung Batik almost completely met the implementation of good policies in accordance with the variables of successful policy implementation mentioned in Merilee's theory. grind. However, there is one variable that is still not running optimally. This article ends with recommendations to BUMDESMA managers regarding capacity building for managing human resources.
INOVASI LAYANAN KEPEGAWAIAN TERPADU MELALUI APLIKASI SEDAKEP (SISTEM ELEKTRONIK DATA DAN KEBUTUHAN KEPEGAWAIAN) DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SLEMAN Audinalupita, Amalia; Oktariyanda, Trenda Aktiva
Publika Vol 11 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n2.p1927-1938

Abstract

EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN SERTIFIKASI JAMINAN PRODUK HALAL DALAM MENDORONG PERKEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH PASCA COVID-19 Donny, Achmad; Kurniawan, Badrudin
Publika Vol 11 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n2.p1965-1982

Abstract

Kebijakan pelaksanaan sertifikasi produk halal sebagai amanat Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal yang dilaksanakan oleh pemerintah diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan manfaat perkembangan ekonomi kerakyatan khususnya pasca pandemic Covid-19. Pelaksanaan kebijakan sertifikasi produk halal sejatinya haruslah berjalan sejak diterbitkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal pada tahun 2014, akan tetapi aturan pelaksananya barulah terbit pada tahun 2019, sehingga berlaku efektif pada tahun 2019 hingga sekarang. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran terkait evaluasi kebijakan sertifikasi produk halal yang telah berjalan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan penelitian studi kepustakaan (library research), dimana data diperoleh dari literatur-literatur terkait evaluasi kebijakan dan proses sertifikasi halal, melalui makalah, artikel, jurnal dan berita dari internet (website). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa evaluasi kebijakan pelaksanaan sertifikasi produk halal di Indonesia masih belum optimal. Efektivitas masih belum tercapai dengan baik, seperti halnya pemerataan dan jangkauan masih belum memadai dikarenakan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) terakreditasi yang masih minim. Akan tetapi dalam berjalannya waktu respon pemerintah dan ketepatan sasaran dalam memberikan bantuan subsidi sertifikat halal sangat baik. Penulis memiliki saran dalam meningkatkan pemerataan dan jangkauan LPH, Pemerintah haruslah menggandeng berbagai elemen masyarakat seperti Organisasi Islam, yayasan masyarakat, maupun elemen-elemen lainnya agar tujuan dari sertifikasi halal cepat terealisasi. The policy of implementing halal product certification as mandated by the Law on Halal Product Assurance implemented by the government is expected to be able to provide legal certainty and benefits for the development of people's economy, especially after the Covid-19 pandemic. The implementation of the halal product certification policy actually has to run since the issuance of the Halal Product Guarantee Act in 2014, but it will be applied to its implementers only in 2019, so that it is effective in 2019 until now. This study aims to provide an overview of the evaluation of halal product certification policies that have been running in Indonesia. This research uses an approach approach and the use of library research, where the data obtained from the literature related to policy evaluation and halal certification process, through papers, articles, journals and news from the internet (website). The results of this study indicate that the evaluation of policies for implementing halal product certification in Indonesia is still not optimal. Effectiveness is still not well achieved, as well as distribution and coverage is still inadequate because the accredited Halal Inspection Agency (LPH) is still minimal. However, the government's response time and target accuracy in providing halal certificate subsidies are very good. The author has suggestions in increasing the distribution and reach of LPH, the government must cooperate with various elements of society such as Islamic organizations, community foundations, and other elements so that the goal of halal is quickly realized.
INOVASI MAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN PATI JAWA TENGAH Ulya, Faiqoh Darojatul; Meirinawati, Meirinawati
Publika Vol 11 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n2.p1953-1964

Abstract

Kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah masih dianggap buruk oleh sebagian besar masyarakat. Hal tersebut dikarenakan adanya pungutan liar dan prosedur yang berbelit-belit (Humas MenPAN-RB, 2020). Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kualitas layanan yaitu dengan cara inovasi. Dan wujud inovasi Pemerintah Kabupaten Pati berupa Mal Pelayanan Publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan Inovasi Mal Pelayanan Publik Di Kabupaten Pati Jawa Tengah serta untuk mendiskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat Inovasi Mal Pelayanan Publik Di Kabupaten Pati Jawa Tengah. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskripstif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi untuk melihat hasil dan pembahasan. Sedangkan untuk teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa inovasi pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pati memiliki kebaruan, efektif/memberikan kemudahan, inovasi yang dilakukan bermanfaat baik bagi masyarakat, swasta maupun pemerintah lainnya sehingga dapat direplikasi pada pemerintah lainnya dan inovasi yang dilakukan berkelanjutan terus menerus. Dengan faktor pendukung yaitu anggaran, fasilitas dan juga pemberian penghargaan. Sedangkan untuk faktor penghambat internet yang tidak stabil, website pusat yang terkadang down dan juga lokasi yang terbatas sehingga tidak banyak instansi yang bisa bergabung pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pati. The quality of services provided by the government is still considered poor by most people. This is due to illegal fees and complicated procedures (Humas MenPAN-RB, 2020). One effort that can be done to improve service quality is by way of innovation. And a form of innovation by the Pati Regency Government is the Public Service Mall. The purpose of this research is to describe Public Service Mall Innovation in Pati Regency, Central Java and to describe the supporting factors and inhibiting factors for Public Service Mall Innovation in Pati Regency, Central Java. The type of research used is descriptive qualitative using data collection techniques in the form of interviews, observation and documentation to see the results and discussion. As for data analysis techniques using data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this study indicate that public service innovations at the Pati District Public Service Mall have novelty, are effective/provide convenience, the innovations carried out are beneficial to both the community, the private sector and other governments so that they can be replicated in other governments and the innovations carried out are continuous. With supporting factors, namely budget, facilities and also awards. As for the inhibiting factors, the internet is unstable, the central website is sometimes down and the location is limited so that not many agencies can join the Pati Regency Public Service Mall.
INOVASI LAYANAN DRIVE THRU DALAM PEMBAYARAN PAJAK DAERAH OLEH BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH KABUPATEN SIDOARJO (STUDI PADA MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN SIDOARJO) Rahma Sari, Novi; Aktiva Oktariyanda, Trenda
Publika Vol 11 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n2.p1995-2006

Abstract

Praktik pelayanan publik dikatakan belum sepenuhnya berjalan sesuai yang diinginkan masyarakat, hal itu terlihat dari masih tingginya jumlah laporan pengaduan yang masuk. Untuk itu pemerintah perlu meningkatkan pelayanan publik dengan menciptakan sebuah inovasi. Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo meluncurkan inovasi terbarunya yaitu Layanan Drive Thru dalam pembayaran pajak daerah. Layanan Drive Thru bertujuan memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya tanpa perlu turun dari kendaraan sehingga pelayanannya lebih efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana inovasi layanan Drive Thru dalam pembayaran pajak daerah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan yaitu faktor keberhasilan inovasi menurut Bugge dkk. (2018) yang terdiri dari enam indikator yaitu tata kelola dan inovasi; sumber ide untuk inovasi; budaya inovasi; kemampuan dan alat; tujuan, hasil, pendorong, dan hambatan; mengumpulkan data inovasi untuk inovasi tunggal. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan, dari indikator tata kelola dan inovasi bahwa sistem regulasi yang digunakan sesuai dengan adanya layanan Drive Thru. Sumber ide inovasi diperoleh dari pimpinan internal organisasinya. Budaya inovasi selalu menunjukkan kemudahan dalam pembayaran pajak secara lebih efektif dan efisien. Kemampuan dan alat inovasi di dukung oleh petugas layanan yang profesional dan sarana yang memadai. Indikator tujuan dan hasil adalah memperluas tempat pembayaran dan memudahkan pembayaran pajak, jam layanan yang singkat dan kurang sosialisasi membuat Drive Thru kurang optimal. Sedangkan mengumpulkan data informasi tunggal dilakukan melalui sosialisasi dan kerjasama dengan Bank Jatim. The practice of public services is said to have not fully run according to what the community wants, it can be seen from the high number of incoming complaint reports. For this reason, the government needs to improve public services by creating an innovation. The Local Tax Service Agency of Sidoarjo District launched its latest innovation, namely the Drive Thru Service in local tax payments. The Drive Thru Service aims to make it easier for taxpayers to pay their taxes without the need to get out of the vehicle so that service is more effective and efficient. This study aims to describe how the Drive Thru service innovation in local tax payments. This research uses descriptive research with a qualitative approach. The theory used is the innovation success factors according to Bugge et al. (2018) which consists of six indicators, namely governance and innovation; sources of ideas for innovation; innovation culture; capabilities and tools; objective, outcome, drivers, and obstacles; collecting innovation data for a single innovation. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results of this study show, from the governance and innovation indicators that the regulatory system used is in accordance with the existence of Drive Thru services. The source of innovation ideas is obtained from the internal leadership of the organization. The culture of innovation always shows convenience in paying taxes more effectively and efficiently. Innovation capabilities and tools are supported by professional service staff and adequate facilities. Indicators of goals and results are expanding payment points and making tax payments easier, short service hours and lack of socialization make Drive Thru less than optimal. While collecting single information data through socialization and collaboration with Bank Jatim.
PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEARSIPAN PADA BAGIAN TATA USAHA DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SLEMAN Yuanalifianti, Ulayya Meiditania; Meirinawati, Meirinawati
Publika Vol 11 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n2.p1983-1994

Abstract

Administrasi publik merupakan bidang ilmu yang memiliki banyak cabang keilmuan, seperti administrasi perkantoran. Di dalam cabang ilmu administrasi perkantoran terdapat materi mengenai kearsipan. Arsip berperan sangat penting dalam pelaksanaan administrasi di instansi, dalam hal ini arsip perlu dikelola, dirawat dan disimpan dengan baik. Pengelolaan arsip meliputi penciptaan, penyimpanan, penemuan kembali, hingga pemusnahan arsip. Namun, pada kenyataannya masih dapat dijumpai pengelolaan arsip yang belum efektif yang ada di instansi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis informasi mengenai bagaimana Pengelolaan Administrasi Kearsipan Pada Bagian Tata Usaha di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, serta menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi literatur, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokus penelitian ini didasarkan pada tujuh indikator pengelolaan arsip yang efektif menurut Sedarmayanti (2008) yaitu, kesederhanaan pengelolaan arsip, ketepatan penyimpanan, memenuhi persyaratan ekonomis, menjamin keamanan penyimpanan, penempatan arsip, sistem yang fleksibel, dan sumber daya manusia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi kearsipan pada bagian tata usaha di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman masih belum efektif. Hal tersebut dikarenakan masih belum tepatnya penyimpanan arsip yang dilakukan, keamanan pengelolaan arsip yang belum terjamin, penempatan arsip yang kurang strategis, sistem yang belum fleksibel terhadap perubahan teknologi. Meskipun demikian, kesederhanaan dalam pengelolaan arsip yang dilakukan sudah cukup dipahami oleh seluruh pegawai, pemenuhan persyaratan ekonomis dalam pengelola arsip sudah terlaksana dengan baik, dan sumber daya manusia yang ada, seperti arsiparis dan pegawai instansi mendukung penuh terhadap pengelolaan administrasi kearsipan yang dijalankan. Public administration is a field of science that has many scientific branches, such as office administration. In the branch of office administration there is material on archives. Archives play a very important role in the implementation of administration in agencies, in this case archives need to be managed, maintained and stored properly. Archive management includes creation, storage, rediscovery, and destruction of archives. However, in reality, there can still be found ineffective archive management in the agency. The purpose of this study is to analyze information about how to Manage Archives Administration in the Administrative Section at the Office of the Ministry of Religious Affairs of Sleman Regency. The research method used is descriptive with a qualitative approach, and uses data collection techniques in the form of literature studies, interviews, observations, and documentation. The focus of this research is based on seven indicators of effective archive management according to Sedarmayanti (2008), namely, simplicity of archive management, accuracy of storage, meeting economic requirements, ensuring storage security, archive placement, flexible systems, and human resources. The results of this study show that the management of archival administration in the administrative department at the Office of the Ministry of Religious Affairs of Sleman Regency is still ineffective. This is because it is still not appropriate to store archives, the security of archive management that is not guaranteed, the placement of archives that are not strategic, systems that are not flexible to technological changes. Even so, the simplicity in the management of archives carried out is sufficiently understood by all employees, the fulfillment of economic requirements in archive management has been carried out properly, and existing human resources, such as archivists and agency employees fully support the management of archival administration that is carried out.
KUALITAS PELAYANAN DOLAN NANG MASYARAKAT KEBONSARI PAS PETANG (DONAT KENTANG) DALAM UPAYA PENINGKATAN KEPUASAN MASYARAKAT KELURAHAN KEBONSARI KOTA SURABAYA Pratiwi, Tasya Maulidia; Meirinawati, Meirinawati
Publika Vol 11 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n2.p1939-1952

Abstract

PENERAPAN PELAYANAN PRIMA PADA PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMONGAN Manardika, Nurita Dwi; Meirinawati, Meirinawati
Publika Vol 11 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n2.p2007-2018

Abstract

Pendaftaran sertifikat tanah masih jarang dilakukan oleh masyarakat, karena banyak masyarakat Indonesia yang belum mengetahui mengenai pentingnya sertifikat tanah. Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran tanah, lembaga pemerintah harus memberikan pengetahuan sebagai salah satu bentuk pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat sesuai dengan tugasnya. Lembaga pemerintahan memiliki tugas menjalankan fungsi dari pemerintahan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan pelayanan prima dan kepatuhan standar pelayanan serta memudahkan masyarakat dalam melakukan pendaftaran tanah, Kantah Lamongan menerapkan program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan telah berhasil meraih prestasi atas program pendaftaran tanah yang telah diselenggarakan dan dilaksanakan. Namun dalam pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) juga terdapat hal-hal yang menyebabkan kesalahpahaman antara pihak masyarakat dengan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan. Penelitian ini menggunakan sembilan indikator dari ciri-ciri service excellence (pelayanan prima) menurut Kasmir (2017). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Pelayanan Prima pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sudah diterapkan dengan optimal oleh Kantah Kabupaten Lamongan. Walaupun selama pelaksanaan tersebut terdapat permasalahan yang menyebabkan kesalahpahaman, tetapi hal tersebut dapat diselesaikan oleh Kantah Lamongan. Registration of land certificates is still rarely carried out by the community, because many Indonesian people do not know about the importance of land certificates. To provide knowledge to the public regarding the importance of land registration, government agencies must provide knowledge as a form of service that must be provided to the community in accordance with their duties. Government agencies have the task of carrying out the functions of government and providing services to the community. In order to realize excellent service and compliance with service standards as well as facilitate the community in carrying out land registration, the Lamongan District Land Office implements the PTSL (Complete Systematic Land Registration) program in accordance with the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency Number 6 of 2018 concerning Complete Systematic Land Registration . The Lamongan District Land Office has succeeded in achieving achievements in the land registration program that has been organized and implemented. However, in the implementation of Complete Systematic Land Registration (PTSL) activities there were also things that caused misunderstandings between the community and the Lamongan District Land Office. This study uses nine indicators of service excellence characteristics according to Kasmir (2017). The results of this study indicate that the Implementation of Excellent Service in the Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) has been well implemented by the Land Office of Lamongan Regency. Even though during the implementation there were problems that caused misunderstandings, these were resolved by the Lamongan District Land Office.
STRATEGI PENGEMBANGAN UNIT USAHA OLEH BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA KEBONAGUNG KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO Lukmawati, Rizka Wahyu; Fanida, Eva Hany
Publika Vol 11 No 3 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n3.p2019-2034

Abstract

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang seluruh atau mayoritas modalnya dikuasai oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang terpisah sehingga dapat mengorganisasikan aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk mensejahterakan masyarakat desa. Masalah yang dijumpai di BUMDes Desa Kebonagung dalam pengembangan unit usahanya yaitu keterbatasan SDM, anggaran dana, dan fasilitas. Maka dari itu, dibutuhkan strategi pengembangan agar BUMDes dapat tetap berdiri dan menjalankan unit usahanya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi pengembangan unit usaha oleh BUMDes di Desa Kebonagung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini berjenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini yaitu teori tahapan proses penyusunan strategi pengembangan organisasi oleh Widya (2020) yang terdiri dari formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil dari penelitian ini menerangkan bahwa dalam pengembangan unit usaha BUMDes, strategi yang dilakukan yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, membuka rekrutmen pegawai, melakukan musyawarah dengan pemerintah desa dan masyarakat, menerapkan model freelance dan membuka pendaftaran magang bagi siswa-siswi sekolah, membuat proposal bantuan dana ke pemerintah provinsi, serta melakukan kerja sama dengan PT Pos Indonesia. Dalam menerapkan strateginya tersebut masih belum berjalan dengan maksimal karena terdapat beberapa hambatan yaitu keterbatasan waktu, sumber daya manusia, dan anggaran dana yang dimiliki oleh BUMDes Tri Karya Agung di Desa Kebonagung. Kata Kunci: Strategi Pengembangan, Unit Usaha, BUMDes. Village-Owned Enterprises (BUMDes) are business entities in which all or the majority of the capital is controlled by the village through direct participation from separate village assets so that they can organize assets, services, and other businesses for the welfare of the village community. The problem at BUMDes Desa Kebonagung in developing its business units is limited human resources, budget, and facilities. Thus, a development strategy is needed so that BUMDes can continue to stand and run its business units. This study aims to describe the business unit development strategy by BUMDes in Kebonagung Village, Sukodono District, Sidoarjo Regency. This research is descriptive research with a qualitative approach. The focus of this research is the theory of the stages of the organizational development strategy preparation process by Widya (2020), namely strategy formulation, implementation, and evaluation. Data collection techniques using interviews, observation, and documentation. The data analysis technique is data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study are in the development of BUMDes business units, the strategies carried out are socializing to the community, opening employee recruitment, conducting deliberations with the village government and the community, implementing a freelance model and opening internship registration for school students, making proposals for funding assistance to the provincial government, and collaborating with PT Pos Indonesia. In implementing this strategy, it is still not running optimally because there are several obstacles, namely limited time, human resources, and budget funds owned by BUMDes Tri Karya Agung in Kebonagung Village. Keywords: Development Strategy, Business Unit, BUMDes.

Page 112 of 129 | Total Record : 1286

 110   111   112   113   114 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 1 (2026) Vol. 13 No. 1 (2025) Vol. 12 No. 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol. 8 No. 3 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 8 No 1 (2020) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 7 No 1 (2019) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol. 6 No. 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2018) Vol 5 No 6 (2017) Vol 5 No 5 (2017) Vol 5 No 4 (2017) Vol 5 No 3 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 11 (2016) Vol 4 No 10 (2016) Vol 4 No 9 (2016) Vol 4 No 8 (2016) Vol 4 No 7 (2016) Vol 4 No 6 (2016) Vol 4 No 5 (2016) Vol 4 No 4 (2016) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol 3 No 8 (2015) Vol 3 No 7 (2015) Vol 3 No 6 (2015) Vol 3 No 5 (2015) Vol 3 No 4 (2015) Vol 3 No 3 (2015) Vol 3 No 2 (2015) Vol 3 No 1 (2015) Vol 2 No 3 (2014) Vol 2 No 2 (2014) Vol 2 No 1 (2014) Vol 1 No 3 (2013) Vol 1 No 2 (2013) Vol 1 No 1 (2013) More Issue