cover
Contact Name
Suci Megawati
Contact Email
sucimegawati@unesa.ac.id
Phone
+6281342706458
Journal Mail Official
publika@unesa.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Publika
ISSN : -     EISSN : 2354600X     DOI : https://doi.org/10.26740/publika.v9n2
Core Subject : Social,
PUBLIKA is available for free (open access) to all readers. The articles in PUBLIKA include developments and researches in Public Policy, Public Management, and Local Administration (theoretical studies, experiments, and its applications).
Articles 1,262 Documents
IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK DI SD INSAN MULYA KECAMATAN DRIYOREJO KABUPATEN GRESIK Rahmah, Lathifah Aulia; Megawati, Suci
Publika Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v12n1.p147-159

Abstract

Sekolah penggerak berorientasi pada inovasi dan pembelajaran karakter anak yang sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Fokus program sekolah penggerak yaitu pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi (literasi dan numerasi) dan karakter diawali dengan SDM yang unggul. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi program sekolah penggerak SD Insan Mulya di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan Teknik wawancara dan observasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi program sekolah penggerak di SD Insan Mulya Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik dari empat ketepatan kebijakan. Ketepatan kebijakan berdasarkan lima intervensi berdasarkan digitalisasi sekolah dengan adanya platform-platform yang mendukung baik dari guru, sumberdaya dan sekolah, maupun dalam pembelajaran di kelas. Intervensi pengembangan sumberdaya sekolah baik dari kepala sekolah pengawas dan guru, intervensi dalam pembelajaran paradigma baru, perencanaan berbasis data dan pendampingan konsultatif asimetris. Ketepatan pelaksana yang berfokus pada guru, kepala sekolah, dan komite pembelajaran. Ketepatan target yang mengacu pada kesiapan target dalam menjalankan program sekolah penggerak. Ketepatan lingkungan yang berasal dari komunikasi lingkungan internal dan komunikasi dengan lingkungan eksternal. Dalam implementasi sekolah penggerak menemui beberapa kendala yaitu sulitnya mengalokasikan jam pelajaran karena terdapat tambahan P5, terkendalanya pemakaian chromebook dalam pembelajaran, pelaksanaan assessment yang soalnya masih dibuat secara kolektif. Peneliti memberikan saran perlu adanya penyeimbangan dan penyesuain dalam pengaturan jam pelajaran siswa, perlunya penyesuaian sarana dan prasarana yang dapat memaksimalkan kegunaan dalam pembelajaran, dan pelaksanaan assessment yang dilakukan secara mandiri dan bukan kolektif. Sekolah Penggerak is oriented towards innovation and child character learning that matches the character of the student profile of Pancasila. The focus of the driving school program is on the development of student learning outcomes in a holistic way that includes competence (literacy and numeration) and character begun with superior SDM. The purpose of this research is to describe the implementation of the SD Insan Mulya mobilization school program in Driyorejo Gresik. The research method used is qualitative descriptive. Data collected using interview and observation techniques. The results of the research showed that the implementation of the mobilization school program in SD Insan Mulya Kecamatan Driyorejo Gresik of four policy precision. Policy accuracy is based on five interventions based on school digitization with platforms that support both teachers, resources and schools, as well as in classroom learning. School resource development interventions from both head of supervisory school and teacher, interventions in new paradigm learning, data-based planning and assisted consultative assistance asimetris. The executive's accuracy focuses on teachers, the head of school, and the awareness committee. Target accuracy that refers to the target's readiness in running a mobility school program. The environmental accuracy derived from the communication of the internal environment and communication with the external environment. In the implementation of the mobility school encountered some obstacles, namely the difficulty of allocating lessons hours because there are additional P5, at the very least the use of chromebooks in learning, the execution of assessments on which is still made collectively. The researchers suggested that there should be a balance and adjustment in the arrangement of student hours, the need for the allocation of means and facilities that can maximize equality in the education, and the implementation of assessments carried out independently and not collectively.
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE PADA LAYANAN PENYEDIAAN AKSES INFORMASI PUBLIK DI BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Mampo, Thomas Aquino Andry; Megawati, Suci
Publika Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v12n1.p160-171

Abstract

Kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu yang tidak lazim dalam pengelolahan administrasi publik dewasa ini. Seiring dengan perkembangan zaman, tentu tuntutan terhadap pola kepemerintahan yang baik (good Governance) sudah menjadi kewajiban bagi penyelenggara pemerintahan yang baik sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat. Tuntutan tersebut sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan kepemerintahan yang baik. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip good governance pada layanan penyediaan akses informasi publik di Badan riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penerapan prinsip-prinsip good governance pada layanan penyedian akses informasi publik di Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur sudah berjalan dengan baik. Namun, ada beberapa prinsip good governance yang masih ditemukan kekurangannya. Harapannya penerapan prinsip-prinsip good governance yang dilaksanakan dapat diterapkan dengan baik guna mencapai apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Good governance is an issue that is not uncommon in the management of public administration today. Along with the times, of course, demands for good governance patterns have become an obligation for good government organizers in line with the increasing level of public knowledge. These demands should be responded to by the government by making changes that are directed towards the realization of good governance. The purpose of this study was to determine the application of the principles of good governance in the service of providing access to public information at the Regional Research and Innovation Agency of East Java Province. The type of research used is descriptive qualitative with interview, observation and documentation study methods. The results of this study indicate that the application of the principles of good governance in the service of providing access to public information at the Regional Research and Innovation Agency of East Java Province has been running well. However, there are several principles of good governance that are still found lacking. It is hoped that the application of the principles of good governance can be implemented properly in order to achieve what is needed by the community.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN LAPTOP GRATIS UNTUK MENINGKATKAN PEMBELAJARAN DIGITAL TINGKAT SEKOLAH DASAR NEGERI DI KELURAHAN MADIUN LOR, KOTA MADIUN Mufidah, Nabila Haninda; Tauran, Tauran
Publika Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v12n1.p172-181

Abstract

Kebijakan bantuan laptop gratis di tingkat SD Negeri di Kota Madiun merupakan suatu langkah yang dilakukan pemerintah guna memajukan kualitas sumber daya yang dimiliki dengan memanfaatkan digitalisasi dan berupaya untuk memperkenalkan digitalisasi sejak di bangku SD. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan bantuan laptop gratis untuk meningkatkan pembelajaran digital tingkat SD Negeri di Kelurahan Madiun Lor, Kota Madiun. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deksriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini pada enam aspek dari model implementasi Van Meter dan Van Horn yaitu standar dan tujuan kebijakan; sumber daya; karakteristik badan pelaksana; komunikasi dan aktivitas pelaksana; kondisi sosial, ekonomi, dan politik; serta disposisi pelaksana. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi; wawancara dengan informan yang menggunakan metode purposive sampling; serta dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model analisis dari Miles dan Huberman yaitu dengan reduksi data; penyajian data; dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya lima aspek yang terpenuhi dengan baik mulai dari standar dan tujuan kebijakan, karakteristik badan pelaksana, komunikasi dan aktivitas pelaksana, kondisi ekonomi, sosial, politik, serta disposisi pelaksana. Satu aspek yang belum sepenuhnya terpenuhi yaitu aspek sumber daya, dimana ditemukan laporan laptop rusak, jaringan wifi tidak stabil, dan guru yang belum memahami teknologi. Peneliti memberikan saran agar digitalisasi belajar bisa terlaksana dengan baik harus mulai memperhatikan dari aspek sumber daya manusia, pengawasan, hingga fasilitas penunjang yang baik secara menyeluruh di penjuru kota Madiun. The free laptop support policy at the State SD level in Madiun City is a step takeb by the government to advance quality of resources it has by using digitization and striving to introduce digitization since at the SD bench. The aim of this research is to find out the implementation of the free laptop assistance policy to improve digital learning at the State SD level in Kelurahan Madiun Lor, Midiun City. This research uses descriptive research methods with a qualitative approach. The research focuses on six aspects of the Van Meter and Van Horn implementation model: policy standards and objectives; resources; characteristics of implementing bodies; communications and implementing activities; social, economic, and political conditions; and enforcement dispositions. Data collection techniques are observational; interviews with informants using purposive sampling; and documentation. Data analysis techniques use the analytical model of Miles and Huberman, namely with data reduction; data presentation; and conclusion withdrawal. The results of the research show that only five aspects are well met ranging from standards and policy objectives, characteristics of implementing bodies, communications and enforcement activities, economic, social, political conditions, and implementing disposition. One aspect that has not been fully fulfilled is the resource aspect, where it was found to report corrupted laptops, unstable wifi networks, and teachers who have not yet understood technology. Researchers suggest that if learning digitization is to be implemented well, attention should start from human resource aspects, surveillance, to good support facilities thoroughly in the corner of the city of Madiun.
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA (STUDI KASUS PADA SENTRA DIGITAL KETINTANG (SDK) TELKOM KETINTANG) Miadio Cantika, Anugerah Berliant; Eprilianto, Deby Febriyan
Publika Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v12n1.p182-197

Abstract

The efforts of Indonesian people who are on the poverty line, especially in urban areas, are to create their own jobs. One of the many informal workers is street vendors, generally these street vendors sell in public facilities and infrastructure without complying with the rules which were converted by street vendors to sell and with the construction of the Telkom Ketintang SDK it looks neater and cleaner in terms of urban planning. This research adopts a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques involve interviews, observation, and documentation. The research focus centered on the Collaborative Governance process by Ricardo S. Morse and John B. Stephens in 2012. The existence of Collaborative Governance was due to the work program of the Surabaya City Government to overcome flooding. Each party has a task, namely PT. Telkom in the form of human resources and funds to build the Telkom Ketintang SDK while the Surabaya City Government focuses on repairing culverts so they don't flood, and developing street vendors. Collaboration with PT. Telkom and the Surabaya City Government have a letter of agreement or MOU. This Collaborative Governance provides significant changes to the problems that occur. The assessment concluded that the presence of street vendors selling on the side of the highway and above water culverts caused problems, so the street vendors were relocated to culinary tourism centers; Initiation went well with the response given by the Surabaya City Government and PT. Telkom Witel South Surabaya in responding to the initiation that will be carried out; Deliberation went smoothly by discussing the basic rules of cooperation carried out by stakeholders; Implementation stakeholders are mutually committed to the results of the agreement and a cooperation agreement is implemented by the stakeholders. Upaya masyarakat Indonesia yang berada pada garis kemiskinan khususnya di perkotaan adalah dengan menciptakan lapangan kerja sendiri. Pekerja informal yang banyak salah satunya adalah PKL, umumnya PKL ini berjualan di sarana dan prasarana umum tanpa mematuhi aturan yang dialihfungsikan oleh PKL untuk berjualan dan dengan dibangunnya SDK Telkom Ketintang terlihat lebih rapi dan bersih dari segi perencanaan Kota. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokus penelitian berpusat pada proses Collaborative Governance yang dilakukan oleh Ricardo S. Morse dan John B. Stephens pada tahun 2012. Adanya Collaborative Governance karena adanya program kerja Pemerintah Kota Surabaya dalam mengatasi banjir. Masing-masing pihak mempunyai tugas yaitu PT. Telkom berupa SDM dan dana untuk membangun SDK Telkom Ketintang sedangkan Pemkot Surabaya fokus memperbaiki gorong-gorong agar tidak banjir, dan mengembangkan PKL. Kerjasama dengan PT. Telkom dan Pemerintah Kota Surabaya mempunyai surat perjanjian atau MOU. Collaborative Governance ini memberikan perubahan yang signifikan terhadap permasalahan yang terjadi. Hasil pengkajian menyimpulkan bahwa keberadaan PKL yang berjualan di pinggir jalan raya dan di atas gorong-gorong menimbulkan permasalahan, sehingga PKL tersebut direlokasi ke sentra wisata kuliner; Inisiasi berjalan baik dengan respon yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya dan PT. Telkom Witel Surabaya Selatan dalam menyikapi inisiasi yang akan dilakukan; Musyawarah berjalan lancar dengan pembahasan aturan dasar kerjasama yang dilakukan oleh pemangku kepentingan; Pemangku kepentingan implementasi saling berkomitmen terhadap hasil kesepakatan dan perjanjian kerja sama dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGOLAHAN ECENG GONDOK DI KELURAHAN JAMBANGAN, KOTA SURABAYA Marshanda, Nisa Aulia; Rahaju, Tjitjik
Publika Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v12n1.p198-207

Abstract

Penguatan wilayah lokal adalah pekerjaan untuk mendorong wilayah lokal untuk berpartisipasi secara efektif dan bebas dalam mengatasi masalah dalam kehidupan sehari-hari. Penguatan kawasan lokal termasuk kawasan kota memberikan program aksi. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengambil langkah yang tepat agar latihan yang dilakukan dapat berlanjut dan berdampak nyata pada lingkungan sekitar. Penelitian ini memiliki target untuk menggambarkan penguatan kawasan lokal melalui penanganan eceng gondok di Kota Jambangan Kota Surabaya. Pemeriksaan ini menggunakan jenis eksplorasi ekspresif dengan pendekatan teknik subyektif. Kajian ini berpusat pada hipotesis penguatan kawasan lokal oleh Ambar Teguh Sulistiyani (2004: 83) dimana dalam latihan penguatan kawasan terdapat tahapan-tahapan, khususnya Tahap Kesadaran dan Pengembangan, Tahap Perubahan, dan Tahap Peningkatan Kapasitas Keilmuan. Metode pemilahan informasi memanfaatkan pertemuan, persepsi, dan dokumentasi. Penyelidikan informasi diselesaikan dengan penurunan informasi, pertunjukan informasi dan berakhir. Hasil dari penyelidikan ini menemukan bahwa penguatan kawasan telah berjalan dengan baik dengan mengikutsertakan kawasan dalam penanganan eceng gondok yang dapat mempengaruhi gaya hidup tandan eceng gondok. Walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala-kendala seperti penataan kantor, yayasan, persiapan, surat menyurat dengan daerah setempat. Studi ini menunjukkan bahwa Kota Jambangan memiliki pilihan untuk fokus pada kebutuhan eceng gondok yang menangani pengumpulan lokal dan kerangka ekologis di kota Jambangan. Local area strengthening is work to encourage local areas to participate effectively and freely in overcoming problems in everyday life. Strengthening local areas including urban areas provides an action program. Therefore, it is very important to take the right steps so that the exercises carried out can continue and have a real impact on the surrounding environment. This research has a target to describe the strengthening of local areas through the handling of water hyacinth in Jambangan City, Surabaya City. This examination uses a type of expressive exploration with a subjective technique approach. This study is centered on the hypothesis of local area strengthening by Ambar Teguh Sulistiyani (2004: 83) wherein the area strengthening exercise there are stages, particularly the Awareness and Development Stage, the Change Stage, and the Scientific Capacity Building Stage. Information sorting methods make use of encounters, perceptions, and documentation. Information inquiry ends with information drop, information show and ends. The results of this investigation found that area strengthening had gone well by involving the area in water hyacinth management which could affect the lifestyle of water hyacinth bunches. Although in practice there are still obstacles such as office arrangements, foundations, preparations, correspondence with the local area. This study shows that the City of Jambangan has the option to focus on the needs of water hyacinth addressing the local collection and ecological framework in the city of Jambangan.
EVALUASI PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP-K) DI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA Sariri, Fatimah; Prabawati, Indah
Publika Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v12n1.p238-251

Abstract

Program KIP-K merupakan program beasiswa yang diberikan pemerintah kepada siswa yang memiliki keterbatasan ekonomi tetapi berprestasi untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi. Unesa sebagai perguruan tinggi negeri yang ditunjuk untuk melaksanakan pengelolaan beasiswa KIP-K dan banyak diminati oleh calon Mahasiswa, berupaya sebaik mungkin mewujudkan tujuan pemerintah dalam membantu masyarakat kurang mampu secara ekonomi berkuliah. Pada pelaksanaannya Unesa mengacu pada Persesjen no. 10. tahun 2022 sebagai dasar pelaksanaan program. Unesa menerapkan seleksi melalui survei lapangan terhadap calon penerima program KIP-K, namun kenyataanya masih ditemukan mahasiswa KIP-K yang kurang layak untuk menerima program sehingga perlu dilakukan evaluasi program. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengukuran tingkat pencapaian tujuan dalam evaluasi penelitian menggunakan enam indikator William Dunn. Hasil penelitian menunjukkan upaya unesa mewujudkan Efektivitas pelaksanaan program KIP-K dengan melakukan survei secara langsung untuk meminimalisir penipuan data. Efisiensi berupa pemanfataan SDM (pengelola) dalam mewujudkan pelayanan yang baik. Pemerataan terhadap masyarakat yang membutuhkan untuk menerima program KIP-K. Kecukupan pelaksanaan program yang membantu masyarakat memperoleh hak pendidikan di Perguruan Tinggi. Responsivitas dengan melakukan evaluasi rutin per semester dan jika ditemui masalah terkait program sesuai persesjen no. 10 tahun 2022. Ketepatan penerimaan dana pendidikan dan biaya hidup. Upaya perbaikan hasil evaluasi bisa dilakukan dengan cara menjalin kerjasama dengan bidang akademik Fakultas dalam evaluasi hasil akademik Mahasiswa KIP-K, menyusun panduan terkait program KIP-K, kerjasama dengan bidang akademik Fakultas dalam evaluasi hasil akademik Mahasiswa KIP-K, menjalin kerjasama dengan FORMADIKSI Unesa, dan peningkatan transparansi informasi dan komunikasi pada program beasiswa KIP-K. The KIP-K program is a scholarship program given by the government to students who have economic limitations but have good achievements to continue their studies at university. Unesa, as a state university appointed to manage the KIP-K scholarship and which is in great demand by prospective students, is trying its best to realize the government's goal of helping economically disadvantaged people attend college. In its implementation, Unesa refers to Presidential Decree no. 10. 2020 as the basis for program implementation. Unesa implements selection through field surveys of potential recipients of the KIP-K program, but in reality it is still found that KIP-K students are not worthy of receiving the program so it is necessary to evaluate the program. The research method used is a descriptive method with a qualitative approach. Measuring the level of goal achievement in research evaluation uses William Dunn's six indicators. The research results show Unesa's efforts to realize the effectiveness of implementing the KIP-K program by conducting direct surveys to minimize data fraud. Efficiency in the form of utilizing human resources (managers) in realizing good service. Equal distribution of communities in need to receive the KIP-K program. Adequate implementation of programs that help people obtain the right to education at higher education. Responsiveness by carrying out routine evaluations per semester and if problems are encountered related to the program according to Peresjen no. 10 of 2020. Accuracy of receiving education funds and living costs. Efforts to improve evaluation results can be done by collaborating with the Faculty's academic field in evaluating the academic results of KIP-K Students, preparing guidelines related to the KIP-K program, collaborating with the Faculty's academic field in evaluating the academic results of KIP-K Students, collaborating with FORMADIKSI Unesa , and increasing transparency of information and communication in the KIP-K scholarship program
INOVASI PELAYANAN SAHAJA PRIMA DISPENDUKCAPIL KABUPATEN KEDIRI (Studi di Rumah Sakit Toeloengredjo Pare) Ramadani, Elisa Putri; Oktariyanda, Trenda Aktiva
Publika Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v12n1.p252-267

Abstract

Administrasi kependudukan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang sangat penting karena menyangkut hak-hak sipil dalam mendapatkan pengakuan status secara hukum, identitas warga negara dan lain sebagainya. Pelayanan administrasi kependudukan ini diselenggarakan untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar masyarakat. Adanya permasalahan yang terjadi di masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri menghadirkan inovasi Sahaja Prima sebagai suatu solusi. Sahaja Prima Sahaja Prima merupakan suatu terobosan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Kediri terutama pada penerbitan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak dan Kartu Keluarga sehingga masyarakat Kabupaten Kediri tidak perlu datang secara langsung ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun fokus penelitian menggunakan teori inovasi faktor proses pembentukan inovasi yang dikemukakan oleh Arundel et al. 2019. Sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman yaitu data collection, data reduction, data display, conclusion drawing/verification. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa adanya Inovasi Sahaja Prima ini sudah berjalan dengan baik. Dengan menggunakan aplikais Sahaja Prima ini waktu penerbitan dokumen administrasi kependudukan khususnya Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas anak menjadi lebih cepat dan praktis sehingga dengan adanya aplikasi Sahaja Prima ini masyarakat sangat terbantu dalam proses mengurus dokumen administrasi kependudukan pasca melahirkan. Citizenship administration is an essential form of public service because it involves civil rights in obtaining legal status recognition, citizen identity and so on. This citizenship administration service is provided to fulfill the basic rights and needs of the community. Due to problems existed in the community, The Kediri Regency Population and Civil Registration Service presents the Sahaja Prima innovation as a solution. Sahaja Prima Sahaja Prima is a breakthrough for the Population and Civil Registration Service of Kediri Regency which aims to improve the quality of services to the people of Kediri Regency, especially in the issuance of Birth Certificates, Child Identity Cards and Family Cards, this make the citizens of Kediri Regency do not need to come directly to the Population and Civil Registration Service Office. This research used a qualitative descriptive research method, The research focused on the innovation theory of innovation formation process factors proposed by Arundel et al. 2019. Data analysis techniques according to Miles and Huberman was used in this research, including data collection, data reduction, data display, conclusion drawing/verification. The results of this research show that the Sahaja Prima Innovation is running well. By using the Sahaja Prima application, the time for issuing citizenship administration documents, especially Birth Certificates, Family Cards and children's Identity Cards, becomes faster and more practical so that with the Sahaja Prima application, people are greatly helped in the process of processing post-natal population administration documents.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SEKOLAH RAMAH ANAK DI SD NEGERI KANDANGAN KECAMATAN KREMBUNG KABUPATEN SIDOARJO Zaenal, Siradj Aqshal Raul; Rahaju, Tjitjik
Publika Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v12n1.p208-221

Abstract

Kebijakan Sekolah Ramah Anak merupakan aturan mengatasi kekerasan terhadap peserta didik. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Sekolah Ramah Anak di SD Negeri Kandangan Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Data penelitian berupa data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui dokumentasi dan dokumen lain yang berkaitan dengan fokus penelitian. Subyek penelitian ini adalah Guru dan Siswa menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukan, yaitu 1) Indikator ukuran dan tujuan kebijakan, seluruh warga sekolah dapat berkolaborasi dan bekerja sama serta mendukung kebijakan sekolah ramah anak. 2) Indikator sumber daya manusia, beberapa guru menggunakan cara yang lama dalam mendisplinkan siswa.3) Indikator karakteristik agen pelaksana, terdapat koordinasi dan sinergitas dalam menyukseskan program sekolah. 4) Indikator sikap atau kecenderungan para pelaksana, pihak sekolah memenuhi kebutuhan dan kenyamanan belajar dan tingkat kepedulian kepada murid berkebutuhan khusus. 5) Indikator Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas para pelaksana, terdapat kegiatan sosialisasi, rapat pertemuan dan kegiatan evaluasi tahunan. 6) Indikator Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik, menciptakan suasana belajar yang nyaman dan memberikan perlindungan kepada hak-hak anak. Oleh karena itu, dibutuhkan agenda setiap tahun sekali, kegiatan diklat, fasilitas musholla, penataan lokasi kantin yang baik dan fasilitas penunjang pembelajaran khusus berkebutuhan khusus. Kata Kunci: implementasi kebijakan, sekolah ramah anak dan kebijakan Pendidikan. The Child Friendly School Policy is a rule to address violence against students. The purpose of this study is to describe the implementation of the Child Friendly School policy in SD Negeri Kandangan, Krembung District, Sidoarjo Regency. This research is a type of qualitative research with a descriptive approach. Data collection techniques through interviews, observation and documentation. Data analysis techniques consist of data reduction, data presentation and conclusion. Research data in the form of primary data through interviews and secondary data through documentation and other documents related to the research focus. The subjects of this study were Teachers and Students using purposive sampling techniques. The results of this study show, namely 1) Indicators of policy size and objectives, all school residents can collaborate and work together and support child-friendly school policies. 2) Human resource indicators, some teachers use the old way of disciplining students.3) Indicators of the characteristics of implementing agents, there is coordination and synergy in the success of school programs. 4) Indicators of attitudes or tendencies of the implementers, the school meets the needs and comfort of learning and the level of concern for students with special needs. 5) Interorganizational communication indicators and activities of implementers, there are socialization activities, meetings and annual evaluation activities. 6) Social, Economic and Political Environmental Indicators, creating a comfortable learning atmosphere and providing protection to children's rights. Therefore, an agenda is needed once every year, training activities, prayer room facilities, good canteen location arrangement and special learning support facilities for special needs. Keywords: policy implementation, child-friendly school and education Policy.
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PELAYANAN RESPONSE TIME 7 MENIT LAYANAN PEMADAMAN KEBAKARAN GRATIS (ROTI 7 LAPIS) PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SURABAYA Kusumawardani, Rizky Pratama Niluh; Oktariyanda, Trenda Aktiva
Publika Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v12n1.p222-236

Abstract

Pelayanan Response Time 7 Menit Layanan Pemadaman Gratis (Roti 7 Lapis) pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya merupakan percepatan response time petugas pemadam terhitung setelah menerima laporan dari Command Center 112 sampai ke lokasi kebakaran dalam upaya meminimalisir korban dan kerugian materi melalui ditetapkannya response time 7 menit. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan efektivitas layanan Roti 7 Lapis pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya. Jenis penelitian menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Fokus penelitian ini yaitu teori efektivitas dari Duncan dalam Steers (2012) meliputi: pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Hasil penelitian menunjukan efektivitas layanan Roti 7 Lapis cukup efektif. Indikator pencapaian tujuan sudah cukup efektif, target response time 7 menit dapat tercapai dan kegiatan evaluasi sudah dijalankan berkala. Tetapi untuk kurun waktu terdapat masyarakat yang mengubungi nomor telepon darurat Command Center 112 beberapa kali baru terhubung. Pada indikator integrasi, keterlibatan stakeholder sudah optimal. Namun untuk sosialisasi dan pelaksanaan serta penyebarluasan prosedur terdapat kekurangan dan hambatan sehingga diperlukan peningkatan. Untuk adaptasi, peningkatan kemampuan personil pemadam sudah optimal. Sementara untuk ketersediaan sarana prasarana diperlukan peningkatan jumlah pos pemadam kebakaran. 7 Minutes Response Time Free Fighting Service (Roti 7 Lapis) at the Surabaya City Fire and Rescue Service is an accelerated response time for firefighters starting after receiving a report from Command Center 112 to the location of the fire in an effort to minimize casualties and material losses by determining response time 7 minutes. This research aims to describe the effectiveness of the Roti 7 Lapis at the Surabaya City Fire and Rescue Service. This type of research uses descriptive research with a qualitative approach. Data collection was carried out through observation, interviews and documentation and then analyzed through data reduction, data presentation and data verification. The focus of this research is Duncan's theory of effectiveness in Steers (2012) including: goal achievement, integration and adaptation. The research results show that the effectiveness of the Roti 7 Lapis is quite effective. Indicators of goal achievement are quite effective, the target response time of 7 minutes can be achieved and evaluation activities have been carried out periodically. However, for a period of time there were people who called the emergency telephone number Command Center 112 several times before they were connected. In the integration indicator, stakeholder involvement is optimal. However, there are deficiencies and obstacles in the socialization and implementation and dissemination of procedures, so improvements are needed. For adaptation, increasing the capabilities of fire personnel is optimal. Meanwhile, to ensure the availability of infrastructure, it is necessary to increase the number of fire stations.
IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RUTILAHU) DI KELURAHAN GENTENG KOTA SURABAYA Setyobudi, Gigih Agung; Megawati, Suci
Publika Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v12n1.p253-263

Abstract

This examination has expect to depict the execution of the recovery program, for appalling houses (Rutilahu) in Genteng Town, Surabaya City. The qualitative descriptive approach is utilized in this study. Policy accuracy, implementation accuracy, target accuracy, and environmental accuracy were the four indicators used in this study, according to Richard Matland's theory. The research results show that the first indicator, namely policy accuracy in policy implementation, has been implemented well. This is proven by the fulfillment of three aspects that make up policy accuracy, namely the effectiveness of policies to solve problems, harmony between policies and problems that arise, and harmony between policies that have been determined by authorized institutions and the character of existing problems because they have been implemented in accordance with existing Rutilahu guidelines. The second indicator is that the accuracy of the implementation of the Rutilahu Program implemented in Genteng Subdistrict is in accordance with the Surabaya Mayor's regulations Number 9 of 2022 relating to technical implementation, cost design and KTPR reporting techniques. The third indicator, the accuracy of the target of the Rutilahu program which has been implemented in the Genteng sub-district, is appropriate based on 3 reference indicators, namely suitability of the target, readiness of the target, and type of policy that refers to the target. The fourth indicator, in the implementation of the Rutilahu program in Genteng sub-district, Surabaya City, is that the policy environment is able to support the implementation process well by continuing to evaluate it in the form of reports as a form of monitoring this program. Keyword: Implementation, Policy, Rutilahu Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi Rehabilitasi Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kelurahan Genteng, Kota Surabaya. Studi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, dan ketepatan lingkungan adalah empat ukuran yang digunakan dalam studi implementasi kebijakan oleh Richard Matland. Hasil dari studi memperlihatkan bahwa di indikator pertama, yaitu ketepatan kebijakan dalam implementasi kebijakan sudah diterapkan secara maksimal. Kondisi ini ditunjukkan dengan terpenuhinya tiga aspek penyusun ketepatan kebijakan, yaitu keefektifitasan kebijakan untuk memecahkan masalah, keselarasan antara kebijakan dengan masalah yang muncul, dan keselarasan antara kebijakan yang telah ditetapkan lembaga berwenang dengan karakter masalah yang ada karena telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman Rutilahu yang ada. Indikator kedua, dalam ketepatan pelaksanaan Program Rutilahu yang diterapkan di Kelurahan Genteng telah sesuai dalam peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 tahun 2022 berkaitan dengan teknis pelaksanaan, rancangan biaya hingga teknis pelaporan KTPR. Indikator ketiga, pada ketepatan target program Rutilahu yang telah diimplementasikan di kelurahan Genteng telah sesuai berdasarkan 3 indikator acuan, yaitu kesesuaian target, kesiapan target, dan jenis kebijakan yang mengacu pada sasaran. Indikator keempat, dalam pelaksanaan implementasi program Rutilahu di kelurahan Genteng Kota Surabaya bahwa lingkungan kebijakan mampu mendukung proses penyelenggaraan dengan baik dengan terus mengevaluasi dalam bentuk laporan sebagai bentuk monitoring program ini. Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Rutilahu