cover
Contact Name
Yasir Sidiq
Contact Email
lppi@ums.ac.id
Phone
+6282134901660
Journal Mail Official
lppi@ums.ac.id
Editorial Address
Gedung Induk Siti Walidah Jalan Ahmad Yani, Pabelan, Kartasura, Surakarta 57162, Jawa Tengah, Indonesia
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
ISSN : 28302699     EISSN : -     DOI : -
Core Subject :
Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum merupakan salah satu kegiatan yang membantu mahasiswa dan peneliti dalam mengembangkan keilmuan khususnya dalam bidang hukum. Selain itu kegiatan ini merupakan implementasi Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) berbasis nilai-nilai keIslaman dan Kemuhammadiyahan.
Arjuna Subject : -
Articles 122 Documents
Argumentasi Konstitusional terhadap Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung di Indonesia Muhammad Naufal Abdurrahman; Muhammad Riyadi
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2026: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemaknaan frasa "dipilih secara demokratis" dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 terus menimbulkan perdebatan mengenai model pemilihan kepala daerah yang paling konstitusional, terutama di tengah munculnya kembali wacana pemilihan melalui DPRD pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan makna konstitusional frasa tersebut serta menentukan model penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang paling sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara deskriptif menggunakan metode six modalities of constitutional argument yang dikemukakan oleh Philip Bobbitt, yaitu argumentasi tekstual, historis, struktural, doktrinal, prudensial, dan etik-moral. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara tekstual frasa "dipilih secara demokratis" membuka kemungkinan pemilihan kepala daerah baik secara langsung maupun melalui DPRD sebagai open legal policy. Namun, argumentasi historis, struktural, doktrinal, prudensial, dan etik-moral secara konsisten mengarah pada pemaknaan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan desain yang paling selaras dengan semangat perubahan UUD NRI Tahun 1945, memperkuat partisipasi politik rakyat, akuntabilitas pemerintahan daerah, efektivitas otonomi daerah, serta mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat dan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan bentuk penyelenggaraan yang paling konstitusional dalam perkembangan demokrasi Indonesia pasca reformasi.
Autonomous Weapons Systems and Human Accountability: A Maqāṣid al-Sharī‘ah Approach to International Humanitarian Law Evi Dwi Hastria; Kelik Wardiono; Wardah Yuspin; Wan Rohila Ganti Bt Wan Abdul Ghapar
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2026: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The development of autonomous weapons systems (AWS) driven by artificial intelligence has intensified debates on legal accountability, humanitarian protection, and ethical responsibility in armed conflict. This article examines how international humanitarian law can respond to the accountability gap created by algorithmic decision-making in military operations and proposes an integrative framework grounded in maqāṣid al-sharī‘ah. The study employs normative juridical research with conceptual and regulatory approaches. It analyses the principles of distinction, proportionality, precautions in attack, state responsibility, command responsibility, weapons review, meaningful human control, and Islamic legal objectives. The findings show that the central problem is not whether artificial intelligence should be recognised as a legal subject, but how responsibility can be preserved when lethal decisions are mediated by complex sociotechnical systems. Existing IHL doctrines remain necessary, but they are insufficient without lifecycle governance, institutional responsibility, auditability, and ethical oversight. From the perspective of maqāṣid al-sharī‘ah, the use of AWS must be measured against ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-‘aql, maslaḥah, and human moral accountability. The article proposes a human-centred algorithmic governance model that integrates IHL with maqāṣid al-sharī‘ah through meaningful human control, institutional accountability, algorithmic auditability, and maqāṣid-based ethical oversight. This model strengthens legal certainty and humanitarian values in AI-enabled warfare.

Page 13 of 13 | Total Record : 122