cover
Contact Name
Yasir Sidiq
Contact Email
lppi@ums.ac.id
Phone
+6282134901660
Journal Mail Official
lppi@ums.ac.id
Editorial Address
Gedung Induk Siti Walidah Jalan Ahmad Yani, Pabelan, Kartasura, Surakarta 57162, Jawa Tengah, Indonesia
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
ISSN : 28302699     EISSN : -     DOI : -
Core Subject :
Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum merupakan salah satu kegiatan yang membantu mahasiswa dan peneliti dalam mengembangkan keilmuan khususnya dalam bidang hukum. Selain itu kegiatan ini merupakan implementasi Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) berbasis nilai-nilai keIslaman dan Kemuhammadiyahan.
Arjuna Subject : -
Articles 122 Documents
Dinamika Sosial dan Konflik antar Kelompok dalam Pilkada: Peran Layanan Bimbingan Komunitas dalam Menjaga Kerukunan Siti Nur Azizah; Rahma Salsabila
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2026: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan instrumen demokrasi langsung yang bertujuan mewujudkan pemerintahan daerah yang sesuai aspirasi rakyat. Namun, dalam pelaksanaannya, peristiwa ini seringkali menimbulkan pergeseran hubungan sosial dan dinamika masyarakat yang berpotensi mengarah pada konflik antar kelompok. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dinamika sosial yang terjadi, bentuk-bentuk konflik yang muncul, serta menganalisis peran strategis layanan bimbingan komunitas dalam menjaga kerukunan di tengah masyarakat yang beragam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (literature review) dan studi dokumentasi. Data diperoleh dari berbagai sumber primer dan sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan dokumen resmi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pilkada sering memicu polarisasi sosial, di mana masyarakat terbagi ke dalam kubu-kubu pendukung yang berbeda pandangan dan sering kali saling bersitegang. Faktor pemicu utamanya meliputi penggunaan politik identitas, penyebaran informasi yang tidak benar, serta kurangnya ruang dialog antar kelompok. Di sisi lain, layanan bimbingan komunitas terbukti memiliki peran krusial sebagai sarana mediasi, fasilitator komunikasi, pengubah persepsi, serta pemulihan hubungan sosial. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan sosial-psikologis melalui bimbingan komunitas sangat diperlukan sebagai pelengkap pendekatan hukum dan keamanan untuk menjaga stabilitas dan keharmonisan sosial selama dan pasca pelaksanaan Pilkada.
From Emergence to Refondation: Shifting Budgetary Priorities in Malagasy Finance Acts 2023–2026 Rota Ranavalonatina Ramahefarivo
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2026: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article analyses how Madagascar’s public finance priorities have shifted across the political transition from Emergence to Refondation by examining the national Finance Acts for 2023–2026. Using the Exposés des motifs and annexes of the four budgets, the study combines a qualitative reading of budget narratives with a descriptive analysis of macro-fiscal aggregates and sectoral allocations. First, the political discourse is coded along six recurring themes—human capital, industrialisation and infrastructure, energy transition, food sovereignty, governance and reform, solidarity and inclusion—on a simple 0–3 intensity scale. Second, the article traces the evolution of real GDP growth assumptions, fiscal deficits and public investment (as a share of GDP), and interprets sectoral patterns in social spending, productive and infrastructure sectors, and territorially oriented programmes. The results show a clear narrative shift: the 2023–2024 Acts are firmly anchored in the Plan Emergence Madagascar and the 13 Velirano, while the 2025 budget elevates energy transition and food sovereignty as twin priorities, and the 2026 budget is explicitly structured around six Refondation axes (energy, water, health, education and skills, jobs and entrepreneurship, solidarity and inclusion). However, this discursive reorientation unfolds within a largely continuous macro-fiscal architecture and a persistent reliance on infrastructure and productive investment. The article concludes that Refondation operates as an incremental re-prioritisation—especially towards energy, food systems and social inclusion—rather than a wholesale transformation of Malagasy public finance, and discusses the implications for constitutional social rights and postcolonial state-building.
Mekanisme Kontrol Masyarakat Sipil terhadap Kepala Daerah Pasca Pilkada Serentak Tahun 2024 Perspektif Demokrasi Naili Azizah; Absori Absori; Dian Rosita; Nur Alfianti Pertiwi; Muhammad Masrur Rum
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2026: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme kontrol masyarakat sipil terhadap kepala daerah pasca-Pilkada Serentak 2024 dalam perspektif demokrasi. Kajian ini penting karena pilkada langsung tidak cukup hanya dipahami sebagai proses pemberian mandat elektoral, tetapi juga harus diikuti dengan pengawasan publik terhadap penggunaan kekuasaan daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan sosiopolitik, konseptual, dan kasus, serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrol masyarakat sipil dapat dilakukan melalui mekanisme checks and balances, pengawasan kebijakan, pemantauan janji politik, advokasi publik, pelaporan dugaan penyimpangan, serta dorongan terhadap mekanisme pemberhentian konstitusional apabila kepala daerah melakukan pelanggaran serius. Meskipun sistem recall kepala daerah secara langsung oleh masyarakat belum dikenal dalam hukum positif Indonesia, gagasan tersebut tetap relevan sebagai kritik demokratis terhadap lemahnya akuntabilitas pasca-pilkada. Kontrol masyarakat sipil berimplikasi pada penguatan transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan budaya demokrasi lokal. Dengan demikian, demokrasi lokal tidak boleh berhenti pada pemilihan kepala daerah, tetapi harus berlanjut dalam pengawasan masyarakat terhadap kekuasaan yang telah diberikan.
Corporate Funding in Local Elections: A Study of Civil Liability and Democratic Governance Rachmat Akbar; Ilham Kurniawan Ardi; Zico Junius Fernando; Mardhatillah Suaka
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2026: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines whether unlawful corporate funding in local elections may give rise to corporate civil liability for harm to the public interest. Corporate financing can undermine democratic governance by shifting public officeholders’ priorities from the public interest toward political donors. Although Indonesian election law regulates campaign contributions, enforcement has largely focused on the administrative and criminal liability of individuals, leaving corporate civil liability and public interest protection insufficiently addressed. The study argues that unlawful corporate funding should trigger civil liability because it facilitates conflicts of interest, policy distortions, and patronage-based political exchanges that threaten the public interest. Its novelty lies in reconceptualizing unlawful corporate political funding as a basis for corporate civil liability and a mechanism for restoring the public interest within electoral law. Using normative and qualitative legal research with theories of liability, political exchange, and reciprocity, the study finds that limited investigative audits, individual-centered enforcement, and weak sanctions against corporations hinder accountability in political financing. Transactional relationships between corporations and elected officials further increase the risk of private interests prevailing over public interests. The study recommends strengthening corporate civil liability mechanisms and public interest restoration within electoral law to enhance democratic accountability.
Politik Hukum Pertambangan Batubara dalam Perspektif Keadilan Lingkungan dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Purnomo Purnomo; Sigit Harjono
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2026: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini menganalisis politik hukum pertambangan batubara di Indonesia dalam perspektif keadilan lingkungan dan pembangunan kesejahteraan sosial. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji apakah konstruksi regulasi pertambangan batubara khususnya setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah secara substantif mewujudkan keadilan lingkungan bagi masyarakat terdampak dan berkontribusi nyata pada kesejahteraan sosial daerah penghasil. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), serta didukung analisis kasus terhadap praktik pertambangan di Kalimantan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum pertambangan batubara Indonesia masih didominasi oleh orientasi eksploitatif dan sentralistik yang menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai narasi tunggal, sehingga menghasilkan ketidakseimbangan struktural antara produksi nilai tambang dengan distribusi kesejahteraan serta beban kerusakan lingkungan. Rezim perizinan yang disederhanakan pasca UU Minerba 2020 justru mempersempit ruang partisipasi masyarakat dan pengawasan daerah. Konstruksi keadilan lingkungan yang berbasis distributif dan prosedural menghendaki transformasi politik hukum menuju model tata kelola pertambangan yang regeneratif dan berkeadilan sosial.
Rekonstruksi Sistem Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum Demokratis: Analisis Konstitusional, Sosiologis, dan Filosofis Wirda Rohmah
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2026: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan instrumen penting dalam mewujudkan demokrasi lokal dan otonomi daerah di Indonesia. Namun, implementasi Pilkada langsung sejak era reformasi menghadapi berbagai problematika mendasar, termasuk tingginya biaya politik, maraknya korupsi kepala daerah, money politics, konflik horizontal, dan fenomena calon tunggal yang mengancam substansi demokrasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis landasan konstitusional Pilkada, mengidentifikasi problematika sistem Pilkada dari perspektif sosiologis, mengkaji implikasi filosofis negara hukum demokratis terhadap sistem Pilkada, dan merumuskan gagasan rekonstruksi sistem Pilkada yang ideal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, doktrin hukum, dan literatur ilmiah dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 memberikan fleksibilitas interpretasi “dipilih secara demokratis” yang memungkinkan baik pemilihan langsung maupun tidak langsung. Secara sosiologis, Pilkada langsung menghadapi masalah struktural berupa oligarki partai politik, transaksionalisme, dan lemahnya akuntabilitas. Dari perspektif filosofis negara hukum demokratis, sistem Pilkada harus menyeimbangkan prinsip kedaulatan rakyat, kepastian hukum, dan efektivitas pemerintahan. Rekonstruksi sistem Pilkada memerlukan reformasi komprehensif meliputi penguatan regulasi, perbaikan mekanisme nominasi, penguatan lembaga penyelenggara, reformasi pembiayaan kampanye, dan peningkatan partisipasi masyarakat berbasis pendidikan politik. Penelitian ini merekomendasikan adopsi model hibrida yang mengakomodasi kekhasan daerah dengan tetap menjunjung prinsip demokrasi substantif dan negara hukum.
Partisipasi Politik Generasi Z Pasca Pemilu 2024: Antara Memilih dan Golput dalam Perspektif Sosial-Hukum Ahmad Asyraf El-Umam; Azza Rahma Ardani; Cantika Zahra Amelia; Dewi Puspita Aprillia; Millati Azka; Siti Nurpadilah; Muhammad Ulin Nuha
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2026: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Partisipasi politik Generasi Z menjadi isu penting dalam demokrasi Indonesia pasca Pemilu 2024 mengingat besarnya proporsi generasi muda dalam struktur pemilih nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi politik Generasi Z pasca Pemilu 2024 dengan menelaah keputusan memilih dan golput dalam perspektif sosial dan hukum. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi dokumen melalui teknik literature review. Data diperoleh dari 13 artikel ilmiah yang diseleksi menggunakan pedoman Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) dan dianalisis menggunakan teknik analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan politik Generasi Z dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu media sosial dan teknologi digital, literasi serta kesadaran politik, persepsi terhadap kandidat dan sistem politik, serta pemahaman mengenai hak politik sebagai warga negara. Dalam perspektif sosial, keputusan memilih maupun golput merupakan bentuk ekspresi politik yang dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan terhadap institusi politik dan kualitas informasi yang diterima. Sementara itu, dalam perspektif hukum, memilih dan golput merupakan bagian dari hak politik warga negara yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi politik Generasi Z memerlukan penguatan literasi politik, literasi digital, dan kepercayaan terhadap institusi demokrasi.
Analisis Dampak Polarisasi Pada Remaja Akibat Pemilihan Umum Findha Riska Utami; Aminah Kurnia Rafi Hanifah
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2026: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini merupakan kajian literatur yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mensintesis berbagai temuan penelitian mengenai dampak polarisasi politik pada remaja akibat pelaksanaan pemilihan umum. Kajian ini berfokus pada pengaruh polarisasi terhadap aspek psikologis, sosial, serta perilaku remaja di era digital. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan literature review. Penelusuran artikel dilakukan melalui basis data Google Scholar, ScienceDirect, dan Scopus dengan rentang publikasi tahun 2020-2026. Proses seleksi literatur dilakukan secara sistematis melalui tahapan identifikasi, penyaringan, kelayakan, dan inklusi berdasarkan pedoman PRISMA. Dari sejumlah artikel yang ditemukan, diperoleh artikel yang memenuhi kriteria inklusi untuk dianalisis lebih lanjut. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif dan tematik guna mengidentifikasi pola temuan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa polarisasi politik akibat pemilihan umum memberikan dampak yang beragam terhadap remaja. Dampak negatif yang paling dominan meliputi meningkatnya konflik sosial, intoleransi terhadap perbedaan pandangan politik, penyebaran misinformasi, tekanan psikologis, serta menurunnya kualitas interaksi sosial baik di lingkungan sekolah maupun media sosial. Di sisi lain, polarisasi juga dapat mendorong meningkatnya kesadaran politik, partisipasi dalam diskusi publik, serta ketertarikan remaja terhadap isu-isu demokrasi dan kewarganegaraan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa polarisasi politik akibat pemilihan umum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan sosial dan psikologis remaja. Oleh karena itu, diperlukan penguatan literasi digital, pendidikan politik yang inklusif, serta pendampingan dari keluarga dan sekolah untuk meminimalkan dampak negatif polarisasi dan mendukung perkembangan remaja yang lebih kritis dan toleran.
Mendesain Masa Depan Sragen melalui Pilkada: Perspektif Yuridis, Sosiologis, dan Filosofis dalam Menyiapkan Estafet Kepemimpinan Daerah Peggy Dian Septi Nur Angraini
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2026: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sragen perspektif yuridis, sosiologis, dan filosofis terkait fenomena dinasti politik serta peluang lahirnya pemimpin baru generasi muda. Tujuan menganalisis keabsahan hukum, kesesuaian moral, dan kondisi faktual dinasti politik serta menilai sejauh mana pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mampu menjamin lahirnya pemimpin adil dan membuka kesempatan generasi muda. Metode penelitian yuridis normatif pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis kualitatif penarikan kesimpulan deduktif. Hasil penelitian dinasti politik secara hukum tidak dilarang dalam sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) namun secara moral dan demokratis berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan kompetisi politik dan memperkuat konsentrasi kekuasaan pada kelompok tertentu. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sragen tahun 2024 menunjukkan adanya pergantian kepemimpinan dari kelompok dinasti kepada figur non dinasti yang menandakan terbukanya ruang kompetisi politik demokratid. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sragen telah sesuai dengan hukum berlaku dan membuka peluang regenerasi kepemimpinan meskipun masih diperlukan penguatan kaderisasi politik, pendidikan politik, dan akses setara generasi muda.
Kekosongan Pengawasan Independen Pasca UU ASN 2023: Potensi Intervensi Politik terhadap ASN dan Masa Depan Demokrasi Pilkada Indonesia Warda Said
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2026: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara telah menciptakan kekosongan pengawasan independen yang berisiko terhadap netralitas ASN dan masa depan demokrasi Pilkada di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak kekosongan pengawasan independen, memetakan potensi intervensi politik terhadap ASN di tingkat daerah, mengevaluasi efektivitas pengawasan pasca UU ASN 2023 Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis berbasis studi kepustakaan, penelitian ini menemukan bahwa penghapusan KASN telah menciptakan legal gap dalam mekanisme checks and balances terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Data Pemilu dan Pilkada 2024 menunjukkan penurunan signifikan efektivitas pengawasan: 417 laporan dugaan pelanggaran, 197 kasus terbukti, dominasi pelanggaran di media sosial (40%), dan hanya 1,6% ASN yang dijatuhi hukuman. Kekosongan ini berdampak sistemik pada penguatan budaya patronase melalui mobilisasi birokrasi, politisasi karier, dan budaya ketakutan yang menandakan terjadinya democratic backsliding. Penelitian ini merekomendasikan konsep arah pengawasan independen yang mencakup solusi struktural (kodifikasi regulasi, lembaga pengawas kuasi-yudisial dengan kewenangan eksekutorial, perlindungan saksi) dan solusi kultural (transformasi meritokrasi, sertifikasi etika kontekstual, budaya organisasi terbuka). Tanpa pengawasan independen yang efektif, Indonesia berisiko mengalami kemunduran demokrasi yang lebih dalam dengan birokrasi sebagai instrumen kekuasaan oligarkis di tingkat lokal.

Page 12 of 13 | Total Record : 122