Judiciary ( Jurnal Hukum dan Keadilan )
JUDICIARY ( Jurnal Hukum & Keadilan ) diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya secara berkala 2 kali dalam setahun (Juni dan Desember). Jurnal ini adalah jurnal yang bertemakan Ilmu Hukum, dengan manfaat dan tujuan bagi perkembangan Ilmu Hukum, dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran hasil penelitian orisinal, para akademisi yaitu mahasiswa maupun dosen yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Memfokuskan diri mempublikasikan artikel ilmiah hukum dengan topik-topik sebagai berikut: Hukum Perdata Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Hukum Pidana Hukum Internasional Hukum Acara Hukum Adat Hukum Bisnis Hukum Kepariwisataan Hukum Lingkungan Hukum Dan Masyarakat Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Kontemporer.
Articles
146 Documents
<![CDATA[KETENTUAN PERKAWINAN SESAMA JENIS DI INDONESIA DAN BELANDA ]]>
<![CDATA[Ahmad Ega Putra Dani]]>;
<![CDATA[Murry Darmoko]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 12 Issue 1. (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56943/judiciary.v12i1.150
<![CDATA[Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagaisuami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekalberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian menurut pasal 1 Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bagi pemeluk Agama Islam perkawinannyadapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Islam.Salah satu syarat perkawinan yang sah adalah dilakukan oleh seorang pria dan wanita.Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya faktor-faktorpenyebab perkawinan sesama jenis dan perkawinan sesama jenis di Indonesia dan Belanda.Perkawinan sesama jenis adalah tidak sah menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No.1Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Karena bertentangan dengan syarat-syarat sahnyaperkawinan dan norma-norma Agama. Dengan menggunakan pendekatan regulasi dankonseptual, serta metode penelitian hukum normatif studi ini mengkaji bagaimanaketentuan dari perkawinan sesama jenis di Indonesia dan Belanda. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa Negara Indonesia hingga saat ini belum melegalkan terkait denganadanya perkawinan sesama jenis, sedangkan di Belanda sudah melegalkan perkawinansesama jenis.]]>
<![CDATA[TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (NOMOR 116/PID.SUS/2020/PT JMB) ]]>
<![CDATA[Alvi Rahmawati]]>;
<![CDATA[Sinarianda Kurnia Hartantien]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 12 Issue 1. (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56943/judiciary.v12i1.151
<![CDATA[Anak adalah bagian dari generasi cita-cita penerus bangsa pada waktu yang akan datang.Saat ini maraknya kejahatan yang terjadi terhadap anak, salah satunya yakni pemaksaanpersetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur. Pelakupemerkosaan harus dijatuhi dengan hukuman yang berat dengan tujuan memberikan efekjera agar tidak mengulangi tindaknnya kembali. Adapun tujuan yang dibahas dalampenelitian ini ialah pengaturan delik pemerkosaan korban anak dibawah umur yangdilakukan oleh pelaku orang lanjut usia dan perlindungan anak sebagai korban diluarperadilan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu, dalampengkajiannya berdasarkan bahan-bahan hukum dari literatur yang merupakan sebagai suatuprosedur untuk mendapatkan sebuah pengaturan hukum berdasarkan prinsip serta doktrinuntuk menggapi isu hukum yang sedang dikaji. Serta menggunakan pendekatan Perundang-Undangan serta pendekatan Konseptual. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengaturandelik pemerkosaan anak dibawah umur sebagai korban telah tercantum dalam Undang-Undang perlindungan anak nomor 35 Tahun 2014 serta perlindungan anak diluar peradilanmeliputi memperoleh hak atas penanganan,perlindungan dan pemulihan.]]>
<![CDATA[KEPASTIAN HUKUM PEMEGANG HAK EIGENDOM TERKAIT SENGKETA TANAH DI JALAN GENTENG BUTULAN SURABAYA ]]>
<![CDATA[Stefanus Arie Bariton]]>;
<![CDATA[Edi Wahjuningati]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 12 Issue 1. (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56943/judiciary.v12i1.152
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum bagi Pemegang Hak Eigendom yang telahmemiliki tanah di Jalan Genteng Butulan 5 Surabaya berdasarkan akta-akta otentik dandokumen yang dimiliki secara turun temurun dari orang tua pemegang Hak Eigendomtersebut.Dikarenakan tanah tersebut masih belum berupa sertipikat tanah Hak Milik makapemegang hak eigendom tersebut akan meningkatkan hak atas tanahnya (konversi) ke kantorBadan Pertanahan Nasional Surabaya II. Pada saat berkas sudah masuk di Kantor BadanPertanahan Nasional di posisi kepala subseksi pengukuran berkas tersebut terhambat danmengundang Pemegang Hak tersebut ke Kantor Badan Pertanahan Nasional II untukmengetahui lebih lanjut mengenai tanah yang telah dimiliki tersebut. Setelah Pemegang Hakmenghadap Kepala subseksi pengukuran, tanah yang telah dimiliki oleh Pemegang HakEigendom tersebut mengalami kendala yakni tanah yang dikuasainya tersebut telah terbitsertipikat Hak Guna Bangunan pada tahun 1972 atas nama pemegang Hak terakhir yakni ahliwaris dari Ibrahim Bin Talab dan Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut ditunjukan olehKantor Badan Pertanahan Nasional Surabaya II dimana sertipikat tersebut objeknya meliputiJalan Genteng Butulan 1, 3, 5 dan 7 Surabaya dan pada Tahun 1988 tanah tersebut telahdijaminkan kepada Bank, yang pada saat pemegang hak mengkonversikan tanahnya banktersebut telah pailit. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalahpendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan datadeskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah lakuyang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dengan menggunakan dataprimer dan data sekunder yakni diperoleh berdasarkan penelitian kepustakaan (libraryresearch) dan wawancara dengan pihak terkait dan juga data-data yang diberikan olehPemegang Hak tersebut yakni berupa akta-akta otentik, surat keterangan dari Kelurahan danarsip sertipikat Hak Guna Bangunan yang telah terbit pada tahun 1972. Hasil analisis penelitianyakni membahas mengenai Hak Eigendom berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria danbagaimana perlindungan hukum bagi pemegang Hak Eigendom yang telah menguasai tanahtersebut di Jalan Genteng Butulan 5 tersebut.]]>
<![CDATA[TINDAK PIDANA TERHADAP PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI WILAYAH KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR ]]>
<![CDATA[Miftahul Ibad]]>;
<![CDATA[Juli Nurani]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 12 Issue 1. (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56943/judiciary.v12i1.153
<![CDATA[Perdagangan orang merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabatmanusia dan melanggar hak asasi manusia. Perdagangan orang telah meluas dalam bentukjaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupundalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, sertaterhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia.Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum tindak pidanaperdagangan orang dalam prespektif hak asasi manusia dan bagaimana perlindungan hukumtindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini merupakanjenis penelitian normatif yang mendeskripsikan secara terperinci fenomena social yangmenjadi pokok permasalahan kehidupan sehari-hari dikaitkan dengan peraturan hukum pidanapositif yang berlaku menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasilpenelitian ini Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak PidanaPerdagangan Orang adalah untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdaganganorang dan melindungi korban perdagangan orang. Serta sebagai upaya perlindungan hukumatau pencagahan tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif yurisdis, pencegahantindak pidana termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang, tidak dapat terlepas dari kebijakanpenanggulangan pidana, yang oleh secara keseluruhan merupakan bagian dari penegakanhukum (law enforcement) dan sekaligus memberian perlindungan pada masyarakat (socialdefence).]]>
<![CDATA[KEPASTIAN HUKUM BAGI KREDITUR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN ATAS JAMINAN HAK GUNA BANGUNAN YANG SUDAH BERAKHIR JANGKA WAKTUNYA ]]>
<![CDATA[Bambang Wahyuono]]>;
<![CDATA[Wahyu Tris Haryadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 12 Issue 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55499/judiciary.v12i2.177
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum jaminan Hak Guna Bangunan yang masa berlakunya telah berakhir ketika masih terikat dengan perjanjian kredit masih berjalan dan upaya yang dapat dilakukan oleh bank sebagai kreditur ketika jangka waktu hak guna bangunan yang dijadikan objek jaminan telah berakhir sedangkan perjanjian kreditnya masih berjalan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Status Hukum dari Hak Tanggungan batal apabila hak atas tanah yang dibebani oleh Hak Tanggungan itu hapus juga. Hal ini karena hak tanggungan adalah hak kebendaan, dan apabila obyek hak kebendaan itu hilang, maka jaminan atas hak itu hilang. Untuk upaya yang dapat dilakukan oleh bank sebagai kreditur apabila terdapat Objek Hak Guna Bangunan yang masa berlakunya habis saat masih dijaminan, yakni dengan upaya preventif dan upaya represif. Dalam upaya preventif dengan cara menambahkan klausul dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang menyatakan bahwa pemegang hak tanggungan dalam hal ini bank dapat melakukan penyelamatan terhadap objek hak tanggungan. Sedangkan dalam upaya represif, pihak kreditur bank dapat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap debitur apabila debitur lalai dalam membayar utang yang dimilikinya.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SURABAYA ]]>
<![CDATA[Salis Prastika]]>;
<![CDATA[Anggrita Esthi]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 12 Issue 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55499/judiciary.v12i2.178
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 9 salah satunya mengatur hak pelayanan kesehatan dan konsumsi narapidana sesuai standard gizi di lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut memberikan kepastian hukum terhadap kewajiban memberikan pelayanan seoptimal mungkin agar tujuan pemasyarakatan tercapai. Implementasi pemenuhan hak narapidana di lembaga pemasyarakatan memiliki keterkaitan terhadap kondisi hunian dan kapasitas yang ada. Suatu lembaga pemasyarakatan memegang andil tanggung jawab besar untuk memenuhi tujuan pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan, pengayoman dan pembimbingan terhadap narapidana, salah satunya adalah dengan pemenuhan hak kesehatan narapidana. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana implementasi pemenuhan hak Pelayanan kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya serta apa saja kendala dalam pelaksanaan pemenuhan hak narapidana untuk mendapat pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya. Metode yang digunakan adalan metode penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian dengan adanya data data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawncara dan observasi. Penelitian yuridis empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagasi perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI STANDAR MAKANAN YANG LAYAK UNTUK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN SESUAI UU N0MOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN DI RUTAN KELAS 1 SURABAYA ]]>
<![CDATA[Bravantya Ardya Badranata Badranata]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 13 Issue 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55499/judiciary.v13i2.198
<![CDATA[Mendapatkan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi merupakan salah satu hak warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara meskipun sudah menjadi terhukum, setiap tahanan maupun narapidana tetap mempunyai hak asasi yang tetap melekat terhadap dirinya tersebut.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah aturan tentang standar makanan yang layak untuk warga binaan pemasyarakatan dan apa yang menjadi kendala dalam mengimplementasikan standar makanan tersebut di Rutan Kelas I Surabaya.Jenis metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian dengan metode ini dilakukan untuk mengeksplorasi fakta yang ada di lapangan dan relevansinya dengan landasan teori yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara objektif terkait permasalahan–permasalahan yang ada serta dikaji dan dianalisis berdasarkan teori-teori yang relevan.Ada beberapa hal yang menonjol dalam pengimplementasian standar makanan bagi warga binaan dari wawancara yang dilakukan dengan petugas maupun warga binaan pemasyarakatan, di antaranya meliputi rasa makanan yang kurang dan kualitas makanan dan gizi yang yang kurang seimbang dan masih terdapat ruang untuk peningkatan.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.SBY TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA TERKAIT INKONSISTENSI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN ]]>
<![CDATA[Ratna Sriwijayati]]>;
<![CDATA[Siti Ngaisah]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 12 Issue 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55499/judiciary.v12i2.207
<![CDATA[Perkawinan ialah suatu ikatan yang sangat memiliki makna yang kuat untuk saling menghubungkan antara pria dengan wanita untuk membangun keluarga. Tetapi terdapat permasalahan jika perkawinan tersebut dilakukan oleh para pihak yang berlainan agama. Perkawinan beda agama dalam pengaturannya mendapat celah untuk dilakukan. oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana implementasi perkawinan beda agama pada Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby terkait inkonsistensi norma. Metode penelitian ini ialah penelitian kepustakaan, dimana pendekatan masalahnya dengan pendekatan undnag-undnang, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Hasil analisis dalam Putusan tersebut Hakim Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan permohonan perkawinan beda agama. Pasal 35 Undang-Undang No. 23 Tahun 2066 tentang Administrasi Kependudukan yang dimana perkawinan beda agama dapat dicatatkan hal ini yang memberi kesempatan untuk dilakukan, dimana bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang syarat sahnya perkawinan dilakukan dengan tiap-tiap hukum agama dan keyakinannya. Terkait hal tersebut dapat menimbulkan inkonsistensi norma pada undang-undang perkawinan dan undang-undang administrasi kependudukan. Harusnya suatu aturan bertujuan memberikan suatu kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Undang-undang perkawinan ialah aturan yang sifatnya khusus dan undang-undang administrasi kependudukan bersifat umum.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN TUBAN PEMBANGUNAN JABUNG RING DYKE KECAMATAN WIDANG ]]>
<![CDATA[Ferry Irawan]]>;
<![CDATA[M.A Razak]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 12 Issue 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55499/judiciary.v12i2.208
<![CDATA[Permasalahan pembebasan lahan proses pembangunan infrastruktur Jabung Ring Dyke Lower Solo River Improvement Project (LSRIP) terjadi masalah pemberian ganti rugi bagi petani yang lahan sawahnya digunakan untuk proses pembangunan. Tujuan penelitian untuk perlindungan hukum yang diberikan bagi pihak yang dirugikan dalam Pengadaan Tanah dan menganalisis pertimbangan hukum pada Putusan Hakim Nomor 257/PK/Pdt/2018. Penelitian termasuk jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 serta peraturan hukum lain yang terkait mengenai pengadaan tanah. Hasil analisa dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Perlindungan hukum yang diberikan bagi pihak yang dirugikan dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Kabupaten Tuban adalah dari adanya Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 yang memberikan penjaminan ganti kerugian atas pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dilakukan berdasarkan hasil penilaian biaya ganti kerugian oleh Tim Penilai atau Tim Terpadu. Untuk Pertimbangan Putusan Hakim Nomor 257/PK/Pdt/2018 dinyatakan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 walaupun belum adanya peraturan mengenai batasan nilai maksimal dan minimum.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB HUKUM OLEH AGEN PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP KASUS MIS-SELLING PRODUK ASURANSI JIWA UNIT LINK ]]>
<![CDATA[Aurellia Mutiara Rachellino]]>;
<![CDATA[Ina Rosmaya]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 13 Issue 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55499/judiciary.v13i2.209
<![CDATA[Selama beberapa tahun belakangan ini, perkembangan asuransi di Indonesia menunjukkan angka kemajuan yang cukup baik. Perusahaan asuransi menunjukkan geliat pertumbuhan didalam usaha yang mereka jalankan, yang mana semakin hari semakin banyak nasabah yang mengunakan layanan asuransi di dalam kehidupan mereka. Kesadaran masyarakat akan pentingnya sebuah perlindungan atas berbagai macam risiko yang bisa terjadi dan menimpa diri mereka sewaktu-waktu adalah salah satu penyebab tingginya jumlah pengguna asuransi belakangan ini. Hal ini tentu saja menjadi sebuah keuntungan tersendiri bagi perusahaan asuransi yang menyediakan layanan asuransi, dimana akan semakin luas pasar yang bisa diolah dan dijadikan sebagai sasaran penjualan produk yang mereka miliki. Di tahun 2020 ada asuransi jiwa baru yang menghebohkan masyarakat yaitu asuransi jiwa unit link dengan kasusnya yang paling banyak di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tercatat 593 aduan tentang mis-selling produk. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah dari agen perusahaan asuransi yang telah mengambil Asuransi Jiwa Unit Link tersebut dan terkena dampak Mis-selling Produk. Dalam penelitian ini penulis mengenakan metode penulisan yaitu dengan metode Normatif dimana penelitian tersebut mengkaji dokumen dengan menggunakan bahan hukum pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum lain dengan menggunakan pendekatan konseptual, studi kasus yang mengacu pada undang-undang. Hasil penelitian ini menjelaskan bagai mana perlindungan hukum bagi nasabah dari agen perusahaan asuransi yang telah mengambil Asuransi Jiwa Unit Link tersebut dan terkena dampak Mis-selling Produk.]]>
