Judiciary ( Jurnal Hukum dan Keadilan )
JUDICIARY ( Jurnal Hukum & Keadilan ) diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya secara berkala 2 kali dalam setahun (Juni dan Desember). Jurnal ini adalah jurnal yang bertemakan Ilmu Hukum, dengan manfaat dan tujuan bagi perkembangan Ilmu Hukum, dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran hasil penelitian orisinal, para akademisi yaitu mahasiswa maupun dosen yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Memfokuskan diri mempublikasikan artikel ilmiah hukum dengan topik-topik sebagai berikut: Hukum Perdata Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Hukum Pidana Hukum Internasional Hukum Acara Hukum Adat Hukum Bisnis Hukum Kepariwisataan Hukum Lingkungan Hukum Dan Masyarakat Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Kontemporer.
Articles
146 Documents
<![CDATA[PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENGANCAMAN: (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR: 45/PID.B/2021/PN.SDR) ]]>
<![CDATA[Dandi Setiyawan]]>;
<![CDATA[Herma Setiasih]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 11 Issue. 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Suatu kejahatan dapat terjadi disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor-faktor ini mendasari seseorang memiliki niat untuk melakukan kejahatan. Niat tersebut kemudian diwujudkan dalam suatu tindakan nyata yang bertentangan dengan norma-norma hukum yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Pengancaman dan pemerasan merupakan masalah sosial yang sering muncul, terutama di masa pendemi covid sangat memberikan dampak pada sektor ekonomi masyarakat. Dengan menjadikan Putusan Pengadilan Nomor 45/PID.B/2021/PN.SDR) sebagai kasus untuk ditelaah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang ketentuan yang mengatur perjanjian hutang piutang dan penerapan sanksi pidana. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan mengacu pada penelitian hukum kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Keseluruhan bahan hukum dikumpulkan dan dikelompokkan berdasarkan sub bahasan. Pengolahan data diolah dan dianalisa menggunakan metode deskriptive analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi dan apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan bergantung dari tindakan yang dilakukan dan mampu mempertanggungjawabkannya. Putusan Pengadilan Nomor 45/PID.B/2021/PN.SDR ditetapkan secara tepat karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur perbuatan pengancaman. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa tindak pidana pengancaman diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perbuatan pengancaman (meski belum terjadi kekerasan) dapat dikenakan Pasal 335 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Hal ini berkaitan dengan kejahatan terhadap kemerdekaan orang.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ONLINE ATAS KETIDAKSESUAIAN BARANG YANG DITERIMA ]]>
<![CDATA[Nur Windy Bripa Landrawati]]>;
<![CDATA[Ina Rosmaya]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 11 Issue. 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Fenomena yang sering terjadi di masyarakat ketika melakukan belanja online yaitu terdapat keluhan dari konsumen mengenai kegelisahan karena ketidakpuasan dari barang yang dibeli tidak sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pelaku usaha. Tetapi dari beberapa konsumen lebih memutuskan untuk pasrah serta tidak mengusahakan mengambil haknya ketika dirugikan oleh pelaku usaha dalam melakukan transaksi online. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan suatu penelitian normatif ditujukan terhadap peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum lainnya. Suatu perlindungan yang telah diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 telah mengatur mengenai perlindungan hak-hak konsumen serta pemberian ganti rugi maupun penggantian barang atau jasa jika barang atau jasa yang diterima konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN DPRD SEBAGAI UNSUR PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH DALAM SISTEM NEGARA REPUBLIK INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ananda Liony Putra]]>;
<![CDATA[Jamil]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 11 Issue. 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perbedaan pengaturan dalam penempatan kedudukan DPRD dalam peraturan perundang-undangan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif menimbulkan polemik pada kedudukan itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperjelas peran DPRD dalam sistem pemerintahan dari segi teori dan perundang-undangan, serta perbedaannya dengan negara lain. Peneliti mengevaluasi posisi ini dengan menggunakan teori dasar Montesqiu, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kesimpulan penelitian ini didasarkan pada kajian teoritis dan historis tentang pengaturan pemerintahan daerah dalam konstitusi, yang menempatkan pemerintahan daerah dalam kerangka negara kesatuan. Pemerintah daerah bukan negara bagian; itu adalah cabang dari pemerintah federal. Dalam pelaksanaan otonomi, harus menggunakan asas seluas mungkin. Meskipun menggunakan asas seluas mungkin, masih ada batasan-batasan yang telah ditentukan bagi daerah dalam mengatur segala urusan rumah tangganya sendiri. Selain itu, prinsip otonomi daerah ini juga terbatas (Bebas-Terbatas) artinya adalah dengan melimpahkan sebagian kewenangan kepada daerah dengan tetap memperhatikan semua variabel yang ada dan berpedoman pada norma yang berlaku karena tidak semua urusan daerah dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam satu Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dari sistem sentralisasi berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah tahun 1974 menjadi sistem Otoda. Lahirnya Undang-undang Nomor 22 tentang Pemerintah Daerah pada tahun 1999, dan terakhir disahkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Hal itu kemudian disempurnakan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Alasan lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ini merupakan bentuk penyempurnaan dari pasal sebelumnya, dimana negara Indonesia terus mengalami kemajuan terkait dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mengalami dua kali perubahan.]]>
<![CDATA[ARAH POLITIK HUKUM DAN IMPELEMENTASINYA DALAM PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM INDONESIA ]]>
<![CDATA[Aini Shalihah]]>;
<![CDATA[Fahrizal Nur Mahali]]>;
<![CDATA[Ahmadi Ahmadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 14 Issue 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55499/judiciary.v14i1.138
<![CDATA[Setiap negara memiliki politik hukum yang berperan sebagai kebijakan dasar bagi penyelenggara negara untuk bagaimana menentukan arah serta isi hukum yang akan dibentuk. Penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya tentu memiliki sistem politik hukum. Hal inilah yang kemudian perlu dikaji lebih dalam mengenai arah politik hukum Indonesia serta implementasinya dan ini tidak akan terlepas dari konteks historis bagaimana arah kebijakan hukum nasional. Tujuan dari kajian ini untuk menganalisi bagaimana arah politik hukum di Indonesia dan implementasinya dalam membangun sistem hukum. Metode yang digunakan yuridis empiris dan dianalisis dengan analisis deskriptif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kedudukan politik hukum dalam arah pembangunan sistem hukum Indonesia sudah menunjukkan bahwa pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan yang dalam hal ini kaitannya hukum sudah mengalami kemajuan dari era sebelumnya. Khususnya pada era reformasi, pemerintah dengan sekuat tenaga merancang kebijakan maupun politik hukum yang selaras dengan tujuan negara meskipun ada beberapa aturan yang masih saja bersifat belum melibatkan partisipasi masyarakat seperti halnya UU Cipta Kerja. Dengan adanya UU RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) Tahun 2005-2025 memberikan titik terang terhadap pembangunan dibidang hukum Indonesia. Dengan harapan, UU tersebut bisa terealisasi penuh dalam implementasinya.]]>
<![CDATA[PROSEDUR PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DI SATRESPOLRESTA SIDOARJO ]]>
<![CDATA[Yora Selia Permono]]>;
<![CDATA[Wreda Danang Widoyoko]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 12 Issue 1. (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56943/judiciary.v12i1.144
<![CDATA[Narkotika adalah obat atau bahan turunan tumbuhan sintesis hingga semi-sintesis yangmenimbulkan hilang sadar, serta bisa menyebabkan ketergantungan. Dengan adanya bahayakandungan dari narkotika telah dilakukannya upaya pemberantasan oleh pemerintah Indonesiadengan telah dibuatkannya regulasi peraturan perundang-undangan hingga penegakan hukumsecara preventif dan represif. Akan tetapi, hingga saat ini masih banyaknya kasus tindak pidananarkotika yang telah menjamah pada golongan anak. Sehingga pihak kepolisian sebagaigerbang terdepan dalam sistem peradilan pidana yang menjalankan penyidikan pada anaksebagai pelaku tindak pidana narkotika wajib berpedoman pada peraturan perundangundangan.Hal tersebutlah yang menjadi fokus utama dalam penelitian skripsi ini. Tujuandaripada dilaksanakannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah prosedur penyidikantindak pidana narkotika terhadap anak. Dalam melakukan penelitian menggunakan metodepenelitian normatif yaitu penelitian dengan mengkaji pendekatan perundang-undangan ataubiasa disebut statute approach. Penelitian ini dilakukan di wilayah Polresta Sidoarjo danberfokus pada Satresnarkoba yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan prosedurpenyidikan tindak pidana narkotika terhadap anak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukanmenunjukan bahwa pihak kepolisian selaku penyidik di Satrespolresta Sidoarjo melaksanakanprosedur penyidikan telah sesuai berpedoman dengan peraturan perundang-undangan yaitutelah melaksanakan penangkapan terhadap anak paling lama 3 x 24 jam, kemudianmelaksanakan pemeriksaan terhadap anak dalam suasana berkekeluargaan, dengan jangkawaktu penahanan terhadap anak paling lama 15 hari. Adapun peneliti membagikan saran terkaithambatan yang ada dalam prosedur penyidikan yaitu pihak kepolisian dapat mengajukanpendanaan untuk pendidikan atau pelatihan bagi penyidik terkait kejuruan dalam halpenanganan masalah terhadap anak dan untuk sarana hingga prasarana seperti ruang khususpenyidikan perkara anak.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA APARAT KEPOLISIAN YANG REPRESIF PADA PERISTIWA KERUSUHAN SUPORTER DI KANJURUHAN KABUPATEN MALANG ]]>
<![CDATA[Octavian Dwi Putra]]>;
<![CDATA[Ina Rosmaya]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 12 Issue 1. (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56943/judiciary.v12i1.145
<![CDATA[Perlindungan serta keamanan yang diberikan oleh aparat tidak mampu membendungbanyaknya korban jiwa yang berjatuhan, sehingga dalam tragedi sepak bola yang sudah pernahterjadi, tragedi kanjuruhan merupakan kejadian kelam persepakbolaan di tanah air dengankorban jiwa hingga mencapai lebih dari 100 orang. Namun, ditetapkannya lima tersangkadalam tragedi kanjuruhan menimbulkan berbagai spekulasi public atas putusan hakim terhadappara tersangkanya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisissecara mendalam dan mengetahui mengenai tragedi di stadion Kanjuruhan terhadappertanggungjawaban pidana aparat kepolisian yang represif pada peristiwa kerusuhan suporterdi kanjuruhan kabupaten malang. Metode yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalahmetode empiris,dimana metode penelitian hukum yang melihat hukum dalam arti kata yangsebenarnya di masyarakat dan mengkaji bagaimana hukum itu bekerja. Akibat dari tragediKanjuruhan lalu, terdapat lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan sedangmenjalankan sidang vonis untuk dijatuhi hukuman yang ditinjau dari Kitab Undang-UndangHukum Pidana. Dalam sidang vonis, terdakwa dijatuhi berbagai vonis yang beragam, mulaidari vonis hukuman penjara bahkan divonis bebas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa padatragedi Kanjuruhan, pihak keamanan dan keselamatan khususnya Aparat kepolisian masihbelum menerapkan poin-poin regulasi PSSI dan regulasi FIFA dengan benar, aparat hanyamengacu pada peraturan kepolisian dalam mengendalikan massa saat pertandingan Ligasedang berlangsung. Agar tidak terjadi tragedi yang serupa, pihak kepolisian telah menyusunperaturan kapolri no. 10 tahun 2022 tentang pengamanan penyelenggaraan kompetisi olahraga,yang berisi prosedur pengamanan yang lebih detail dengan mempertimbangkan regulasi FIFAdalam penyusunannya, sehingga kompetensi olahraga khususnya sepakbola menjadi lebihefektif.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM TERHADAP KARAKTERISTIK PERJANJIAN ANTARA DRIVER GOJEK DENGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Ash. Shiddieqi Pasha Ramadhany]]>;
<![CDATA[Indi Nuroni]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 12 Issue 1. (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56943/judiciary.v12i1.146
<![CDATA[Berkembangnya teknologi saat ini membawa dampak perubahan yang signifikan di kalanganmasyarakat, manusia terpacu membuat inovasi-inovasi terbaru yang memudahkankebutuhan sehari-hari salah satunya yaitu di bidang transportasi berbasis aplikasi online.Akan tetapi seringkali dijumpai adanya pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumenkepada driver di dalam transaksi goride. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan apakahkesepakatan antara pengemudi dan konsumen dapat dianggap sebagai suatu ikatan ataukesepakatan yang diatur oleh hukum perdata, perlu dilakukan penjelasan lebih lanjut. Dalampenelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian metode hukum empiris. Penelitian inidilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada informan. Sumber data berupa bahanhukum primer dan bahan hukum skunder, sumber primer yang diperoleh dari hasilwawancara dan sumber data skunder yang diperolah dari literatur-literatur yang berkaitanlangsung dengan judul penelitian. Berdasarkan hasil penelitian ini menyimpulkan bahwabelum adanya perlindungan hukum khusus yang mengatur atas pembatalan sepihak yangmerugikan driver didalam transaksi goride yang berlangsung secara online. Peraturan yangmengatur atara konsumen dan pelaku usaha selama ini hanya mengacu pada Undang-UndangNo. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimana terdapat hak dan kewajibanbagi konsumen dan pelaku usaha. Upaya hukum yang bisa dilakukan oleh driver yaitu dapatmengajukan gugatan wanprestasi di pengadilan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA PAYLATER APABILA TERJADI WANPRESTASI (STUDI KASUS DI SHOPEE PAYLATER) ]]>
<![CDATA[Naurah Safa Meidiosa]]>;
<![CDATA[Lolita Permanasari]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 12 Issue 1. (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56943/judiciary.v12i1.147
<![CDATA[Internet telah banyak digunakan di Indonesia sebagai alat komunikasi elektronik dan informasiuntuk berbagai tujuan, seperti berselancar, mencari berita dan informasi, mengirim email,berbicara di situs jejaring sosial, dan bahkan berdagang. Perkembangan teknologi telahmelahirkan banyak aplikasi online, salah satunya menimbulkan masalah bagi penggunaShopee: Shopee yang telah menerapkan fungsi “Shopee Paylater” atau bisa dibilang “belisekarang, bayar nanti”. Perdagangan juga menggunakan internet, terutama pembelian onlinemelalui pasar. Fitur Paylater ini sekarang sangat disukai oleh orang-orang karenamemungkinkan mereka melakukan transaksi dan menyelesaikan pembayaran di kemudian hari.Bunga yang ditawarkan oleh sistem ini juga cukup murah. Penelitian ini bertujuan untukmenjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul saat menggunakan Shopee Paylater, sepertibagaimana pengaturan paylater pada aplikasi Shopee Paylater, bagaimana paylaterdilaksanakan menurut KUHPerdata dan Undang-Undang, dan bagaimana perlindungan hukumyang diberikan kepada pengguna Paylater apabila terjadi masalah dengan layanan Shopee.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembeli harus menyetujui isi perjanjian baku PT.Commerce Finance selama proses pembelian.Para pihak telah terikat untuk memenuhi hak dankewajiban satu sama lain sesuai dengan perjanjian pembiayaan tersebut berdasarkanpersetujuan tersebut. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 dan Pasal 62Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Shopee bertanggungjawab untuk melindungi konsumennya. Dalam ketentuan POJK No.77/POJK.01/2016 tentangLayanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi dan Informasi, Shopee melanggar keamananjaringan yang sudah ada. Ketentuan ini merupakan dasar untuk pengaturan sistem paylater.]]>
<![CDATA[HAK ROYALTI KEKAYAAN INTELEKTUAL PENCIPTA LAGU ATAS MONETISASI LAGU REMIX PADA APLIKASI TIKTOK (STUDI AKUN TIKTOK KNIT STORY) ]]>
<![CDATA[Hikmatul Ghaasyiyah]]>;
<![CDATA[Sri Priyati]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 12 Issue 1. (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56943/judiciary.v12i1.148
<![CDATA[Perkembangan digital yang sangat dinamis saat ini, semakin banyak dan beragam pula mediapenyedia platform seperti YouTube, TikTok, Spotify dan lain sebagainya. Media penyebaraninformasi konten hiburan berupa audio visual dan juga video ini makin banyak digandrungiberbagai kalangan masyarakat dari perorangan maupun perusahaan untuk media periklananuntuk produk mereka. Pesatnya kemajuan ini juga beranding lurus dengan resiko pelanggaranterkait pelanggaran monetisasi dalam menggunakan media lagu dari pemegang hak cipta yangsah. Kegiatan remix lagu ini mengakibatkan pembagian royalti berdasarkan ketentuan dalamUndang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menjadi tidak relevan. Tujuan penulisan iniyaitu untuk mengetahui peran Undang-Undang Hak Cipta dalam mengisi kekosongan hukumterkait monetisasi remix sebuah karya lagu. Metode penelitian yaitu dengan menggunakan jenispenelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan beserta observasi melaluiwawancara langsung penggiat usaha pada aplikasi TikToK bernama Knit Story. Hasil daripenelitian ini yaitu berupa sudut pandang dari fakta empiris yang terjadi dalam era digital yangmengakibatkan satu akibat hukum yang ada dari persoalan pelanggaran hak cipta, sertamengetahui peran dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang berwenang untukmengadvokasi pemegang hak cipta terkait penggunaan karyanya dan berwenang untukmengumpulkan serta membagikan royalty sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang yangberlaku. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini anatara lain yaitu bagaimana upayaPemerintah untuk mengatasi banyaknya temuan kasus terkait pelanggaran hak cipta danlangkah yang seharusnya diambil oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalammensejahterakan pencipta lagu melalui royalti yang seharusnya didapatkan dari penggunaanlagu yang diremix oleh pengguna TikTok.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN DI WILAYAH KOTA SURABAYA 2 ]]>
<![CDATA[Abdul Qodir Jaelani]]>;
<![CDATA[Siti Munawaroh]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 12 Issue 1. (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56943/judiciary.v12i1.149
<![CDATA[Pendaftaran tanah merupakan salah satu upaya untuk menjamin kepastian hukum dalamkepemilikan tanah. Salah satu lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan pendaftarantanah adalah Kantor Pertanahan di wilayah Kota Surabaya 2. Penelitian ini bertujuan untukmengkaji penerapan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan di wilayah Kota Surabaya 2,dengan fokus pada proses pendaftaran, permasalahan yang dihadapi, serta upaya yangdilakukan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan. Metode yang digunakandalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan mengumpulkan data melaluiwawancara dan observasi terhadap petugas di Kantor Pertanahan. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan di wilayah Kota Surabaya 2masih mengalami beberapa permasalahan, antara lain lambatnya proses pendaftaran, biayayang relatif mahal, dan minimnya sosialisasi terkait pendaftaran tanah. Upaya yang telahdilakukan oleh Kantor Pertanahan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayananmeliputi penggunaan sistem informasi geografis (SIG) dalam pengolahan data tanah, pelatihanbagi petugas, serta penguatan kerja sama dengan instansi terkait. Diharapkan hasil penelitianini dapat memberikan masukan bagi Kantor Pertanahan dalam meningkatkan kualitaspelayanan dalam pendaftaran tanah di wilayah Kota Surabaya 2.]]>
