cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pengelola Jurnal Penelitian Hukum De Jure Badan Strategi Kebijakan Hukum
Contact Email
jurnaldejure@kemenkum.go.id
Phone
+628119780028
Journal Mail Official
jurnaldejure@kemenkum.go.id
Editorial Address
Jalan Raya Gandul No.04 Gandul Cinere Depok 16512
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Penelitian Hukum De Jure
Published by Badan Strategi Kebijakan Hukum, Kementerian Hukum Republik Indonesia
ISSN : 14105632     EISSN : 25798561     DOI : 10.30641
Core Subject :
The De Jure Legal Research Journal, known as Jurnal Penelitian Hukum De Jure, is a legal publication issued three times a year in March, July, and November. It is published by the Law Policy Strategy Agency of the Ministry of Law of the Republic of Indonesia, in collaboration with the Indonesian Legal Researcher Association (IPHI). This association was legalized under the Decree of the Minister of Law and Human Rights Number AHU-13.AHA.01.07 in 2013, dated January 28, 2013. The journal serves as a platform for communication and a means of publishing diverse and relevant legal issues, primarily for Indonesian legal researchers and the broader legal community. In 2024, the management of the De Jure Legal Research Journal will include various stakeholders, as outlined in the Decree of the Head of the Law and Human Rights Policy Agency Number PPH-18.LT.04.03 for 2024, dated February 20, 2024, which establishes a publishing team for the journal. Based on the Decree of the Director General of Higher Education, Research and Technology, Ministry of Higher Education, Science and Technology of the Republic of Indonesia Number 177/E/KPT/2024 concerning the Accreditation Ranking of Scientific Journals Period II of 2024, dated October 15, 2024, the De Jure Legal Research Journal has received a Scientific Journal Accreditation Ranking of Rank 2 (Sinta-2 or S2). This re-accreditation at Rank 2 applies from Volume 23 Number 1 (2023) through Volume 27 Number 4 (2027), covering publications issued during this period.
Arjuna Subject : -
Articles 345 Documents
 17   18   19   20   21 
Peranan Kementerian Hukum dan HAM dalam Melindungi Hak Ekslusif (Merek) Klub Sepak Bola Profesional di Indonesia Eko Noer Kristiyanto
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 21 No 1 (2021): Edisi Maret
Publisher : Law Policy Strategy Agency, Ministry of Law of The Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/dejure.2021.V21.75-90

Abstract

Era industri sepak bola membuat klub harus mandiri dan mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki. Salah satu sumber pendapatan utama klub profesional adalah penjualan merchandise dan. urusan merek diatur oleh hukum nasional Indonesia dan merupakan salah satu tugas pemerintah, tulisan ini mencoba menjelaskan bagaimana peranan pemerintah dalam perlindungan hak merek klub sepak bola melalui penjelasan kualitatif beserta contoh dan praktik yang ada. Dalam konteks perlindungan hukum secara menyeluruh terhadap aset berupa merek serta produk, maka mendaftarkan nama klub beserta logo menjadi pilihan tepat bagi klub sepak bola profesional Indonesia, hingga saat ini belum seluruh klub sepak bola mendaftarkan merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual-Kementerian Hukum dan HAM. Padahal langkah tersebut sangat penting untuk mengantisipasi kemajuan pesat di industri sepak bola profesional.
Analisis Tantangan dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha pada Sektor E-Commerce di Indonesia Adis Nur Hayati
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 21 No 1 (2021): Edisi Maret
Publisher : Law Policy Strategy Agency, Ministry of Law of The Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/dejure.2021.V21.109-122

Abstract

Peningkatan jumlah dan nilai transaksi e-commerce di Indonesia setiap tahunnya telah mendorong semakin terbukanya peluang terjadinya tindakan anti persaingan usaha pada sektor bersangkutan. Tulisan ini kemudian mengkaji mengenai bagaimana kondisi tantangan penegakan hukum persaingan usaha pada sektor e-commerce di Indonesia serta bagaimana peranan KPPU dalam penegakan hukum persaingan usaha pada sektor tersebut. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan tipologi deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan penegakan hukum persaingan usaha pada sektor e-commerce di Indonesia ialah berkaitan dengan adanya potensi terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada sektor e-commerce seperti monopoli digital, predatory digital, lock in dan lainnya. Tantangan lainnya ialah berkenaan dengan belum diadopsinya prinsip ekstrateritorialitas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Berkaitan dengan isu-isu tersebut, KPPU sendiri memiliki peran pengawasan serta memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai investigator, penyidik, pemeriksa, penuntut, pemutus, maupun fungsi konsultatif dalam rangka penegakan hukum persaingan usaha pada sektor e-commerce. Saran yang disampaikan ialah pengaturan lebih khusus mengenai industri e-commerce seyogyanya juga diatur dalam hukum persaingan usaha Indonesia. Disamping itu, pengaturan mengenai prinsip ekstrateritorialitas dalam hukum persaingan usaha Indonesia juga menjadi suatu keniscayaan yang harus segera dilakukan.
Urgensi Pembentukan Regulasi Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi Sujatmiko Sujatmiko; Willy Wibowo
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 21 No 1 (2021): Edisi Maret
Publisher : Law Policy Strategy Agency, Ministry of Law of The Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/dejure.2021.V21.91-108

Abstract

Polemik hukum terkait pemberian Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi seperti pada kasus Baiq Nuril, Budiman Sudjatmiko, Gubernur Riau, Corby dan Grobmann timbul karena regulasi yang mengatur pemberian hak prerogatif Presiden di bidang yudisial tersebut sudah tidak sesuai dengan permasalahan hukum di Indonesia. Untuk itu bagaimanakah urgensi dibentuknya Undang-undang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi, artikel ini bertujuan untuk menyajikan analisis urgensi dibentuknya Undang-undang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan focus group discussion dengan narasumber. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Rancangan Undang-undang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi bersifat urgen untuk segera di bentuk Undang-undang baru guna penyesuaian terhadap konstitusi dan perkembangan hukum yang mengedepankan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, sebagai implementasi hak prerogatif Presiden sebagaimana diatur di dalam Pasal 14 Ayat 1 dan 2. Hal ini didasarkan kepada pertimbangan perubahan ketatanegaraan dan kebutuhan hukum masyarakat, bertujuan untuk memudahkan Presiden dalam menggunakan hak prerogatifnya serta untuk memastikan bahwa asas akuntabilitas, asas transparansi publik, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta check and balances sebagai perwujudan pelaksanaan good governance. Saran dari penelitian ini agar Kementerian Hukum dan HAM melalui unit utama seperti Balitbangkumham, BPHN, DItjen AHU dan Ditjen PP mempersiapkan dokumen pendukung Rancangan Undang-undang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi agar masuk ke dalam prolegnas Tahun 2022.
Aspek Hukum Kekarantinaan Kesehatan dan Perlindungan Konsumen dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Marulak Pardede
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 21 No 1 (2021): Edisi Maret
Publisher : Law Policy Strategy Agency, Ministry of Law of The Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/dejure.2021.V21.23-44

Abstract

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan semakin banyak varian virus Corona baru yang dilaporkan di dunia, memiliki potensi lebih mudah menular dan kebal terhadap vaksin. Namun demikian WHO berkeyakinan kuat agar secepat mungkin masyarakat divaksinasi. Di antara negara-negara Asia, Indonesia berada di urutan ke-4 penyumbang kasus positif terbanyak. Untuk penanggulangan wabah ini, program vaksinasi diharapkan dapat membantu mengendalikan dan memutus mata rantai penyebaran Corona. Vaksin wajib, kalau menolak dijatuhi hukuman, sesuai pasal 9 (1) UU. No 6 Tahun 2018. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 8/1999 mewajibkan produsen obat atau vaksin yang menjamin memiliki sertifikat halal dan atau sertifikat jaminan kemanjurannnya. Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Pokok Permasalahan penelitian:bagaimakah harmonisasi dan sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan terkait penanggulangan covid-19; serta upaya hukum apakah yang perlu dilakukan mengatasi permasalahan yang timbul dalam pemberantasan virus Covid-19? Metode penelitian yang dipergunakan adalah: pendekatan yuridis-normatif; Tekhnik pengumpulan data dilakukan cara: studi kepustakaan. Tekhnik analisis data: analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: penegakan hukum kekarantinaan Kesehatan, dimungkinkan digugat, karena disharmonisasi dan dis-sinkronisasi dengan hukum perlindungan konsumen. Untuk menanggulanginya, perlu dilakukan upaya: penyelarasan perundang-undangan; Sosialisasi, transparansi atas kegunaan dan resiko vaksinasi covid-19.
Adult Age in Marriage in Indonesia (Theoretical Study of the Application of the Lex Posterior Derogat Legi Priori Principle) Taufik Hidayat Simatupang
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 21 No 2 (2021): Edsi Juni
Publisher : Law Policy Strategy Agency, Ministry of Law of The Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/dejure.2021.V21.213-222

Abstract

The problems to be answered in this research are, first, how is the regulation of Islamic family law and marriage in Indonesia, second, how is underage marriage and legal protection for children, third is how to apply the lex posterior derogat legi priori principle in determining the adult age for marriage. The research method used is normative juridical research with a statute approach which was analyzed using statutory principles. The results of the research concluded that Islamic family law cannot be separated from the history of the legal system in Indonesia from the time of Dutch colonialism to the present which involved three parties, namely the interests of religion, the state and women. Underage marriage is influenced by economic problems, parental coercion and community culture. Based on the lex posterior legi priori principle, the age limit of a child must be seen in the context of what the maturity measure is to be used. If the maturity is for a marriage, then the adult age limit is 19 years, for both women and men. Although in the future it is suggested that further research is needed regarding the financial maturity of men who are married at the age of 19.
Pembentukan Pengadilan Khusus Lingkungan Sebagai Wujud Tanggung Jawab Negara pada Upaya Keadilan Ekologis Muhar Junef; Moh. Husain
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 21 No 1 (2021): Edisi Maret
Publisher : Law Policy Strategy Agency, Ministry of Law of The Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/dejure.2021.V21.59-74

Abstract

Untuk mewujudkan keadilan ekologis, dari Deklarasi Stockholm tahun 1972 hingga Convensi Johanesburg tahun 2002 selalu memuat prinsip tanggung jawab negara (State Responsibility) terhadap lingkungan dan konsep Good Sustainable Development Goals. Ketiadaan Pengadilan Khusus Lingkungan berimplikasi pada penegakan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pegelolaan Lingkungan Hidup. Pembentukan pengadilan khusus disinggung dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pertama: bagaimana tanggung jawab negara pada penegakan hukum lingkungan; kedua Apakah ada peluang pembentukan pengadilan khusus lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Metode ini dilakukan dengan mengkaji sumber-sumber kepustakaan, yaitu dengan meneliti prinsip-prinsip dan norma-norma hukum. Tulisan ini bertujuan agar pembentukan pengadilan khusus lingkungan menjadi pengisian kekosongan hukum dan saluran mendapatkan rasa keadilan ekologis atas perjuangan masyarakat sipil bersama warga terdampak dalam kasus-kasus perusakan lingkungan, termasuk dalam rangka mendorong pemerintah melakukan tanggung jawab atas kebijakan yang dikeluarkan jika mengakibatkan kerusakan lingkungan.
Asas Lex Specialis Systematis dan Hukum Pidana Pajak Edward Omar Sharif Hiariej
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 21 No 1 (2021): Edisi Maret
Publisher : Law Policy Strategy Agency, Ministry of Law of The Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/dejure.2021.V21.1-12

Abstract

Salah satu ciri asas hukum adalah bersifat dinamis sehingga dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Demikian juga asas lex specialis derogat legi generali yang mengalami perkembangan secara teoretik. Salah satu derivate dari asas lex specialis derogat legi generali adalah asas lex specialis systematis. Dalam konteks hukum pidana, dikenal pembagian menurut sumber hukum pidana yang melahirkan hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Salah satu hukum pidana khusus tertua adalah hukum pidana pajak yang secara teoretik memenuhi kriteria sebagai lex specialis systematis. Metode penelitian dalam tulisan ini seluruhnya menggunakan studi pustaka. Selain menganalisis teori-teori yang aktual terkait asas lex specialis derogat legi generali dan hukum pidana pajak. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa hukum pidana pajak memenuhi kriteria sebagai lex specialis systematis karena adresat-nya sangat khusus yaitu wajib pajak dan petugas pajak. Selain itu, baik ketentuan materiil maupun ketentuan formil dalam hukum pidana pajak menyimpang dari KUHP dan KUHAP. Adapun saran yang dapat diusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang adalah: Perlu melakukan perubahan mendasar terhadap undang-undang ketentuan umum pokok perpajakan dengan mengingat hukum pidana pajak adalah ius singular sebagai hukum adminstrasi yang diberi sanski pidana.
Jurisprudence of State Administrative Courts in The Development of State Administrative Law Aju Putrijanti
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 21 No 2 (2021): Edsi Juni
Publisher : Law Policy Strategy Agency, Ministry of Law of The Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/dejure.2021.V21.161-174

Abstract

State Administrative Courts is a judicial body that has absolute competence to examine and resolve disputes in the field of state administration. The development of State Administrative Courts (Peratun) jurisprudence is indispensable for the development of state administrative law. The problems studied are the role of jurisprudence in the field of state administrative law and the role of State Administrative Courts in providing access to justice. This research is a normative legal research where primary and secondary legal materials are analyzed qualitatively. The Supreme Court has made efforts to strengthen jurisprudence so that it can support thedevelopment of administrative law. Judges' decisions are needed as a source of law. This is because it comes from dynamic legal dispute resolution. Then, jurisprudence can bring about social change for society. The process of making judges' decisions is also faster than the process of drafting laws. The broader absolute competence of State Administrative Courts can provide easy access to justice where the public can file complaints against factual actions of the Government in the field of public law. Jurisprudence as a source of law is indispensable for developing state administrative law by taking into account the development of society, social conditions, legal and political conditions. Jurisprudence produces general principles of good governance so that it can be used for the administration of government wisely.
Reconstruction of The Juvenile Criminal Justice System and The Giving of Diversion Muhaimin Muhaimin
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 21 No 2 (2021): Edsi Juni
Publisher : Law Policy Strategy Agency, Ministry of Law of The Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/dejure.2021.V21.253-266

Abstract

Children are not to be punished but to be given guidance and development, so that they grow and develop as completely normal, healthy and intelligent children. Sometimes children experience situations that make them commit illegal acts. Even so, children who break the law are not worthy of punishment, let alone put in prison. Law Number 11 Year 2012 concerning Juvenile Criminal Justice System demands a reorientation of the purpose of punishment which has an impact on the operation of the Juvenile Criminal Justice System. The formulation of the objectives of restorative justice and diversion mechanisms which are recognized as mechanisms for handling crimes committed by children demands that the performance of the criminal justice sub-system change its orientation. The problem of this research was how the construction and reconstruction of the giving of diversion are. This research used descriptive analysis method and normative juridical approach. Children are part of citizens who must be protected as a generation to continue the leadership of the Indonesian nation. The current ideal construction for children who are in conflict with the law applies the Law of Juvenile Justice System where children aged 7 years can be given diversion in the trial process. Article 21 of the Law of Juvenile Criminal Justice System and Government Regulation No. 65 Year 2015 concerning Guidelines for the Implementation of Diversion, children under 12 years of age who commit/are suspected of committing a criminal act shall then be returned to their parents and include them in education, coaching, and mentoring programs in government institutions or Social Welfare Organizing Institutions in institutions in charge of social welfare.
The Importance of Establishing Functional Position of Corporate Supervisor at the Ministry of Law and Human Rights Jamilus Jamilus
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 21 No 2 (2021): Edsi Juni
Publisher : Law Policy Strategy Agency, Ministry of Law of The Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/dejure.2021.V21.175-186

Abstract

The establishment of Functional Position of Corporate Supervisor is one of the priority working programs to be realized at the Directorate General of Legal Administrative Affairs. This is important, not only to implement the government programs, namely simplifying the bureaucracy, but also to optimize the performance of the Ministry of Law and Human Rights. The question is why it is important to establish the Functional Position of Corporate Supervisor at the Ministry of Law and Human Rights. The research method used is normative and empirical legal research with descriptive research characteristics and a qualitative analysis approach. The results showed that the importance of the Functional Position of Corporate Supervisor at the Ministry of Law and Human Rights is based on the mandate of Presidential Regulation Number 13 Year 2018 and Article 138 to Article 141 of Law Number 40 Year 2007, as well as changes in the institutional structure of the Directorate of Civil Affairs. In order for the mandate of Presidential Regulation Number 13 Year 2018 and Article 138 to Article 141 of Law Number 40 Year 2007 to be realized, the Ministry of Law and Human Rights needs to immediately establish the Functional Position of Corporate Supervisor, and also immediately change the organizational structure of the Directorate of Civil Affairs. 

Page 19 of 35 | Total Record : 345

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2016 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 26 No 2 (2026): Edisi Juli Vol 26 No 1 (2026): Edisi Maret Vol 25 No 3 (2025): Edisi November Vol 25 No 2 (2025): Edisi Juli Vol 25 No 1 (2025): Edisi Maret Vol 24 No 3 (2024): Edisi November Vol 24 No 2 (2024): Edisi Juli Vol 24 No 1 (2024): Edisi Maret Vol 23 No 4 (2023): Edisi Desember Vol 23 No 3 (2023): Edisi September Vol 23 No 2 (2023): Edisi Juni Vol 23 No 1 (2023): Edisi Maret Vol 22 No 4 (2022): Edisi Desember Vol 22 No 3 (2022): Edisi September Vol 22 No 2 (2022): Edisi Juni Vol 22 No 1 (2022): Edisi Maret Vol 21 No 4 (2021): Edisi Desember Vol 21 No 3 (2021): Edisi September Vol 21 No 2 (2021): Edsi Juni Vol 21 No 1 (2021): Edisi Maret Vol 20 No 4 (2020): Edisi Desember Vol 20 No 3 (2020): Edisi September Vol 20 No 2 (2020): Edisi Juni Vol 20 No 1 (2020): Edisi Maret Vol 19 No 4 (2019): Edisi Desember Vol 19 No 3 (2019): Edisi September Vol 19 No 2 (2019): Edisi Juni Vol 19 No 1 (2019): Edisi Maret Vol 18 No 4 (2018): Edisi Desember Vol 18 No 3 (2018): Edisi September Vol 18 No 2 (2018): Edisi Juni Vol 18 No 1 (2018): Edisi Maret Vol 17 No 4 (2017): Edisi Desember Vol 17 No 3 (2017): Edisi September Vol 17 No 2 (2017): Edisi Juni Vol 17 No 1 (2017): Edisi Maret Vol 16 No 4 (2016): Edisi Desember Vol 16 No 3 (2016): Edisi September Vol 16 No 2 (2016): Edisi Juni Vol 16 No 1 (2016): Edisi Maret More Issue