cover
Contact Name
Journal of Indonesian Social Studies Education
Contact Email
jisse@mail.unnes.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jisse@mail.unnes.ac.id
Editorial Address
Jl. Raya Banaran, Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Indonesian Social Studies Education
ISSN : -     EISSN : 31245943     DOI : https://doi.org/10.15294/jisse
Core Subject :
Journal of Indonesian Social Studies Education is an academic, peer-reviewed publication dedicated to advancing research and practice in social studies education, with a specific focus on the Indonesian context. We publish original research, theoretical articles, and practical reports that explore the complex and evolving field of social studies from a variety of perspectives.
Arjuna Subject : -
Articles 40 Documents
Menganalisis Keterlibatan Perempuan dalam Perencanaan Desa: Studi Kasus Perubahan RPJMDes Desa Kebowan Kecamatan Suruh Ardhia Rachma C; Raihan Muhammad Rameli; Rafa Maula A; Muhammad Fajri N; Edgar Ghiandika
Journal of Indonesian Social Studies Education Vol. 4 No. 1 (2026): Volume 4 Nomor 1 Maret 2026
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan pembangunan desa, dengan studi kasus pada perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Kebowan, Kecamatan Suruh. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang menelaah data empiris dan data sekunder untuk memahami kualitas partisipasi perempuan dalam tahapan perencanaan desa. Kerangka analisis menggunakan teori Ladder of Citizen Participation dari Sherry R. Arnstein dan konsep perencanaan berbasis gender dari Caroline O. N. Moser. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun partisipasi perempuan secara formal telah diakomodasi sesuai ketentuan regulasi, keterlibatan tersebut cenderung bersifat simbolis (tokenism) dan terbatas pada tahap konsultatif awal. Aspirasi perempuan belum secara signifikan memengaruhi pengambilan keputusan strategis, khususnya dalam penentuan prioritas dan alokasi program dalam dokumen P-RPJMDes. Kondisi ini dipengaruhi oleh hambatan kultural berupa norma gender dan peran ganda perempuan, serta hambatan struktural seperti minimnya representasi perempuan dalam lembaga pengambilan keputusan desa dan kekakuan dokumen perencanaan. Penelitian ini menegaskan pentingnya transformasi partisipasi perempuan dari sekadar formalitas menuju partisipasi substantif guna mewujudkan pembangunan desa yang inklusif dan responsif gender.
ANALISIS PERAN BKOW DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PROGRAM “DESTARA” DI JAWA TENGAH Veronika Devona Valencia; Nabila Salma Aliyya; Najwa Urfa; Paojiah; Ardiyanti Nur Khasanah
Journal of Indonesian Social Studies Education Vol. 4 No. 1 (2026): Volume 4 Nomor 1 Maret 2026
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis peran Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Jawa Tengah dalam pemberdayaan perempuan melalui program Destara (Desa Sejahtera Perempuan dan Anak). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan studi literatur. Analisis berpijak pada teori pemberdayaan Naila Kabeer yang menekankan dimensi sumber daya, agensi, dan pencapaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BKOW berperan strategis sebagai perencana, fasilitator, dan penghubung sinergi lintas sektor dalam penguatan kapasitas ekonomi perempuan berbasis potensi lokal. Program Destara meningkatkan keterampilan, partisipasi sosial, dan kemandirian ekonomi perempuan desa, meskipun masih menghadapi tantangan pendanaan, koordinasi, dan keberlanjutan usaha.
Analisis Struktur Pemerintahan dan Relasi Kekuasaan di Tingkat Desa Dalam Era Otonomi Desa: Studi Kasus Desa Kalisidi Abil Kurnia; Veronika Devona Valencia; Najwa Urfa; Paojiah; Ardiyanti Nur Khasanah
Journal of Indonesian Social Studies Education Vol. 4 No. 1 (2026): Volume 4 Nomor 1 Maret 2026
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji bagaimana keterkaitan struktur pemerintahan dan relasi kekuasaan di tingkat desa terbentuk dan dijalankan dalam konteks otonomi desa, dengan fokus penelitiannya mengambil studi kasus di Desa Kalisidi. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, terjadi perubahan penting dalam pengaturan kewenangan desa, termasuk penguatan posisi kepala desa, penataan perangkat desa, serta mekanisme dalam pengelolaan keuangan dan aset desa. Adanya perubahan regulasi ini tidak hanya mempengaruhi pola kepemimpinan dan alur pengambilan keputusan, tetapi juga memengaruhi hubungan antara pemerintah desa, lembaga desa, dan masyarakat. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menelusuri bagaimana kebijakan tersebut diterapkan di Kalisidi, serta dampaknya terhadap dinamika kekuasaan di tingkat lokal. Temuan awal ini menunjukkan bahwa UU 3/2024 memberi ruang lebih besar bagi desa untuk mengatur kepentingannya sendiri, tetapi pada saat yang sama, memperkuat posisi kepala desa sehingga berpotensi memunculkan ketimpangan relasi kekuasaan jika tidak diimbangi dengan pengawasan dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai perubahan struktur pemerintahan desa dalam era otonomi desa, sekaligus menyoroti tantangan dan peluang yang muncul dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Desa Kalisidi.
PERAN MODAL SOSIAL DALAM MEMPERKUAT IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE PADA PEMBANGUNAN DESA BERKELANJUTAN: STUDI KASUS DESA PONGGOK DAN DESA NGLANGGERAN Muhamad Zaki Musaroful Huda; Dimas Wahyu Pratama Putra; Muhammad Fajar Rizqi Arifian; Muhammad Faiz Ramadhan
Journal of Indonesian Social Studies Education Vol. 4 No. 1 (2026): Volume 4 Nomor 1 Maret 2026
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan desa berkelanjutan menuntut tata kelola pemerintahan yang mampu mengintegrasikan kebijakan publik dengan kapasitas sosial masyarakat lokal. Namun, dalam praktiknya, implementasi prinsip-prinsip good governance di tingkat desa sering menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural, seperti rendahnya partisipasi masyarakat, lemahnya transparansi, serta kesenjangan antara regulasi normatif dan praktik empiris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran modal sosial yang mencakup kepercayaan masyarakat, jaringan sosial, dan nilai gotong royong dalam memperkuat implementasi prinsip-prinsip good governance pada pembangunan desa berkelanjutan, serta menjelaskan kontribusinya dalam menjembatani kesenjangan antara kebijakan pembangunan desa secara normatif dengan praktik tata kelola pemerintahan desa di tingkat lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif terhadap data sekunder yang diperoleh dari dokumen kebijakan, laporan pemerintah, publikasi ilmiah, dan sumber resmi lainnya, dengan studi kasus di Desa Ponggok (Kabupaten Klaten) dan Desa Nglanggeran (Kabupaten Gunungkidul). Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial berperan sebagai fondasi utama dalam memperkuat transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pemerintahan desa. Kepercayaan masyarakat mendorong legitimasi kebijakan desa, jaringan sosial memperkuat kolaborasi antaraktor, dan nilai gotong royong mempercepat internalisasi kebijakan dalam praktik sehari-hari. Temuan ini menegaskan bahwa modal sosial bukan sekadar faktor pendukung, melainkan instrumen strategis yang memungkinkan good governance berjalan secara efektif tanpa bergantung pada birokrasi yang kompleks. Penelitian ini memberikan implikasi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam merancang model pembangunan desa yang partisipatif, adaptif, dan berkelanjutan dengan memanfaatkan kekuatan sosial lokal.
Peran KPU Kota Semarang dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggi Bunga Perdana; Abian Laksana Putra; Sunan Ibnu Majah; Asnal Mala; Shabrina Lutfiana; Mifta Rifky Sherina; Febri Hertanto
Journal of Indonesian Social Studies Education Vol. 4 No. 1 (2026): Volume 4 Nomor 1 Maret 2026
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum 2019–2024 di Kota Semarang, Indonesia, dengan fokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang mewajibkan kuota 30% perempuan dalam calon legislatif dan kepengurusan partai. Meskipun regulasi ini progresif, keterwakilan perempuan meningkat secara sederhana dari 18% pada 2019 menjadi 26% pada 2024, namun belum mencapai target. Tujuan penelitian meliputi analisis tingkat keterwakilan, evaluasi implementasi kuota oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang, identifikasi tantangan, dan penerapan teori representasi politik Hanna Pitkin. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, penelitian ini menerapkan analisis dokumen, observasi lapangan, wawancara, dan analisis statistik sederhana di Kota Semarang. Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun kepatuhan formal terhadap sistem zipper tercapai, representasi substantif masih lemah akibat modal sosial dan finansial yang tidak memadai, kapasitas politik rendah pada calon perempuan, serta preferensi pemilih yang patriarkal. Kerangka Pitkin menyoroti kekuatan dalam representasi formal dan deskriptif, tetapi kelemahan dalam aspek substantif dan simbolik. Penelitian ini menekankan perlunya reformasi holistik, termasuk pelatihan yang ditingkatkan dan perubahan budaya, untuk mencapai demokrasi yang inklusif gender.
Dinamika Politik Identitas dalam Pemilu: Studi Kasus Peran Agama dalam Strategi Kampanye Anies Baswedan Axl Moerdha Angkasa; Ramadhan Kynan Dyfan Hartanta; Nabhan Ulinnuha; Kevin Eka Pratisto
Journal of Indonesian Social Studies Education Vol. 4 No. 1 (2026): Volume 4 Nomor 1 Maret 2026
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas dinamika politik identitas dalam pemilihan umum di Indonesia dengan menyoroti peran agama dalam strategi kampanye Anies Baswedan. Agama semakin menempati posisi penting dalam mobilisasi politik sebagai sumber legitimasi moral, identifikasi pemilih, dan penguatan basis dukungan elektoral. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan analisis data sekunder, wacana publik, serta kajian literatur yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa agama tidak hanya berfungsi sebagai identitas kultural, tetapi juga sebagai instrumen politik yang membentuk persepsi pemilih dan memperkuat solidaritas kelompok. Namun, politisasi agama juga memunculkan dampak berupa polarisasi sosial dan tantangan terhadap inklusivitas demokrasi serta kohesi nasional. Artikel ini menegaskan pentingnya komunikasi politik yang beretika dan inklusif agar strategi politik berbasis identitas tidak menggerus nilai pluralisme dan demokrasi di Indonesia.
Kapasitas Dan Akuntabilitas Transparansi Dalam Tata Kelola Kelembagaan M Ilham Bintang Nagiri; KEVIN EKA PRATISTO Pratisto
Journal of Indonesian Social Studies Education Vol. 4 No. 1 (2026): Volume 4 Nomor 1 Maret 2026
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kapasitas kelembagaan merupakan kemampuan dan kesiapan organisasi publik atau lembaga dalam menjalankan fungsi dan tugasnya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Unsur-unsur kapasitas kelembagaan meliputi sumber daya (manusia, keuangan, teknologi), infrastruktur, program kerja, kepemimpinan strategis, serta jaringan kerja dengan pemangku kepentingan. Transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip tata kelola yang baik (good governance) yang saling terkait; akuntabilitas menuntut penyampaian pertanggungjawaban kinerja lembaga kepada publik, sedangkan transparansi memastikan ketersediaan informasi publik yang akurat dan dapat diakses masyarakat. Artikel ini menjelaskan hubungan antara kapasitas kelembagaan dengan akuntabilitas dan transparansi dalam konteks kebijakan pemerintahan dan organisasi publik. Peninjauan pustaka dan kajian kasus menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas kelembagaan mendukung terciptanya sistem akuntabilitas dan keterbukaan informasi yang lebih baik. Contoh penerapan di sektor publik dan pemerintah desa serta regulasi terbaru seperti UU No.14/2008 (KIP) dan PP No.43/2025 dikaji. Tantangan utama terletak pada keterbatasan sumber daya dan infrastruktur teknologi, sementara peluang muncul dari digitalisasi layanan publik dan dorongan reformasi kebijakan. Hasil kajian ini menggarisbawahi pentingnya sinergi elemen kelembagaan, penerapan teori good governance serta agency-prinsipal, dan model McKinsey 7S untuk penguatan kapabilitas institusi yang transparan dan akuntabel.
Peran organisasi pengembangan profesi guru dalam Membangun jejaring inovasi pendidikan di Indonesia Maya Esa Agustiyani; Faqih Walidul Anam; Galih Cendana; Indrahim Al Ghazi; Sugiarti
Journal of Indonesian Social Studies Education Vol. 4 No. 1 (2026): Volume 4 Nomor 1 Maret 2026
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Organisasi pengembang profesi guru memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pendidik sekaligus menumbuhkan budaya inovasi di sekolah. Dalam konteks pendidikan modern, guru tidak hanya dituntut menguasai materi ajar, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perubahan kurikulum, perkembangan teknologi, dan karakteristik peserta didik. Kajian ini bertujuan menganalisis secara konseptual bagaimana organisasi profesi guru seperti PGRI, MGMP, dan Komunitas Guru Penggerak berfungsi sebagai wadah kolaboratif dalam membangun jejaring inovasi pendidikan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka dan analisis reflektif terhadap literatur akademik, kebijakan pendidikan, serta praktik empiris. Hasil kajian menunjukkan bahwa inovasi pendidikan berkembang lebih efektif ketika guru terlibat dalam ekosistem kolaboratif yang ditopang oleh kepercayaan, refleksi bersama, dan pertukaran pengetahuan profesional. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan komunitas profesional guru sebagai strategi pengembangan pendidikan yang berkelanjutan.
Supervisi Pendidikan: Kunci Utama dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Ahmad Dzahri Alfa Al-Madani; Agim Suratman; Syahri; Naila; Sugiarti
Journal of Indonesian Social Studies Education Vol. 4 No. 1 (2026): Volume 4 Nomor 1 Maret 2026
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Supervisi pendidikan merupakan salah satu instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Dalam konteks pendidikan modern, tantangan yang dihadapi guru semakin kompleks, mulai dari perubahan kurikulum, perkembangan teknologi, hingga tuntutan kompetensi abad ke-21. Guru tidak hanya dituntut menguasai materi ajar, tetapi juga mampu mengelola kelas secara efektif, menciptakan pembelajaran bermakna, serta mengembangkan potensi peserta didik secara holistik. Dalam situasi ini, supervisi pendidikan berperan sebagai mekanisme pembinaan profesional yang menjembatani kebutuhan pengembangan guru dengan tujuan peningkatan mutu pendidikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara konseptual peran supervisi pendidikan sebagai kunci utama dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif melalui kajian pustaka terhadap literatur akademik, kebijakan pendidikan, dan hasil penelitian yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa supervisi yang efektif tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol administratif, tetapi sebagai proses pembinaan yang kolaboratif, reflektif, dan berorientasi pada pengembangan profesional guru. Supervisi yang humanis dan dialogis mampu mendorong guru untuk merefleksikan praktik pembelajarannya, mengembangkan inovasi pedagogis, serta meningkatkan kompetensi profesional secara berkelanjutan. Temuan ini menegaskan bahwa supervisi pendidikan harus diposisikan sebagai proses pendampingan yang memberdayakan, bukan sekadar mekanisme evaluasi.
Analisis Sistem Pendidikan dan Kurikulum Sekolah Dasar di Finlandia: Kajian Komparatif dengan Indonesia Ayu Nur Cahyani; Sri Marmoah; Fadhil Purnama Adi
Journal of Indonesian Social Studies Education Vol. 4 No. 1 (2026): Volume 4 Nomor 1 Maret 2026
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian mengenai sistem pendidikan dan kurikulum sekolah dasar di Finlandia telah banyak dilakukan, namun sebagian besar kajian terdahulu hanya membahas Finlandia secara tersendiri tanpa membandingkannya secara sistematis dengan konteks negara berkembang seperti Indonesia. Celah inilah yang menjadi landasan artikel ini. Artikel ini bertujuan menganalisis sistem pendidikan dasar dan kurikulum sekolah dasar di Finlandia—khususnya variabel sistem pendidikan, kurikulum Peruskoulu, dan pendekatan pembelajaran—serta membandingkannya secara komparatif dengan sistem pendidikan dasar Indonesia. Metode yang digunakan adalah kajian literatur terhadap berbagai sumber akademik yang relevan. Kurikulum Peruskoulu menerapkan sistem struktur tunggal sembilan tahun dengan satu guru kelas selama enam tahun pertama. Kajian komparatif dengan Indonesia menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka memiliki keselarasan filosofis dengan kurikulum Finlandia, namun masih menghadapi tantangan dalam kualitas guru, pemerataan akses, dan konsistensi implementasi. Kajian ini diharapkan memberikan perspektif bagi pengembangan kebijakan kurikulum sekolah dasar di Indonesia.

Page 4 of 4 | Total Record : 40