cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Politic and Government Studies
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
Arjuna Subject : -
Articles 29 Documents
Search results for , issue "Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023" : 29 Documents clear
TIPE KEPEMIMPINAN KEPALA DESA YAN TEGUH WIBOWO DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN DESA Rego Boby Afrionaldy; Rina - Martini
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tipe kepemimpinan merupakan cara yang dilakukan pemimpin dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Salah satunya adalah bentuk partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan. Pelaksanaan pembangunan dapat berhasil karena adanya kesinambungan antara peran pemimpin dan masyarakat. Penerapan tipe kepemimpinan setiap daerah berbeda tergantung bagaimana kondisi yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri. Peran tipe kepemimpinan yang digunakan pemimpin sangat penting dalam meningkatakan partisipasi masyarakat untuk memajukan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tipe kepemimpinan kepala desa Yan Teguh Wibowo dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa Ngale. Mulyadi (2015) gaya atau tipe kepemimpinan adalah cara khas pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya dalam mencapai tujuan. Metode penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa tipe kepemimpinan kepala desa Yan Teguh Wibowo dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa Ngale dalam pengambilan keputusan dengan melibatkan langsung masyarakat. Membuka ruang partisipasi bagi semua kalangan masyarakat baik dalam bentuk ide atau gagasan, materil, dan tenaga pelaksanaan pembangunan desa. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tipe kepemimpinan kepala desa Yan Teguh Wibowo dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa Ngale digolongkan sebagai tipe kepemimpinan demokratis. Namun terdapat kekurangan yakni kepala desa dalam bersosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pembangunan masih melalui kepala dusun. Saran yang diberikan yakni kepala desa dapat memperluas kerjasama dengan berbagai pihak agar pembangunan dapat berjalan baik, lancar, efektif dan efisien
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM LAYANAN PENDIDIKAN BERBASIS E-GOVERNMENT DI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH Ismira Wijayanti Sutopo; Wijayanto - -; Teguh - Yuwono
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan e-Government di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Sebagai metode, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Temuan yang diperoleh oleh peneliti dalam penelitian ini adalah Disdikbud Jawa Tengah belum memiliki SOP yang secara khusus membahas mengenai implementasi e-Government. Ketiadaan SOP ini sangat berpengaruh dalam setiap aspek lainnya dan menyebabkan hambatan khususnya di aspek struktur birokrasi. Disdikbud Jawa Tengah juga masih mengalami hambatan lain seperti kurangnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia dan kurangnya anggaran dana dalam menyediakan fasilitas yang baik. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan e-Government di instansi tersebut belum berhasil dan masih terdapat banyak hambatan-hambatan yang menyertai
PERAN PERWARIS DALAM AKSES BANTUAN SOSIAL COVID-19 KELOMPOK TRANSPUAN DI KOTA SEMARANG Amelia Friska Cahyani; Fitriyah - -; Neny - Marlina
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai bagian dari masyarakat terdampak Covid-19 secara ekonomi, kelompok transpuan berhak menerima program bantuan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah. Namun posisi transpuan sebagai kelompok minoritas dalam masyarakat memengaruhi akses atau kemampuannya memperoleh manfaat atas program bantuan sosial dimasa pandemi Covid-19. Sebagai organisas resmi kelompok transpuan di Kota Semarang, Perwaris merupakan kelompok kepentingan yang mewaliki transpuan dalam kebijakan bantuan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran Perwaris sebagai kelompok kepentingan dalam akses bantuan sosial Covid-19 kelompok transpuan di Kota Semarang. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kelompok transpuan kesulitan mengakses program bantuan sosial Covid-19 pemerintah. Namum kelopok transpuan berhasil mengakses program Bantuan Sosial Covid-19 Swasta yang dilaksanakan oleh Gugus Tugas Covid-19 Kota Semarang. Dalam hal ini, Perwaris sebagai kelompok kepentingan yang mewaliki kepentingan transpuan di Kota Semarang berhasil mempengaruhi proses pembuatan keputusan Bantuan Sosial Covid-19 Swasta. Beberapa faktor utama yang mendorong pengaruh Perwaris dalam kebijakan anntara lain yaitu relasi sosial, kekuatan organisasional, dan watak dan gaya dari kebijakan Bantuan Sosial Covid-19 Swasta
APLIKASI MATUR DOKTER DALAM PELAYANAN KESEHATAN KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021 Mellia Fortuna Anggra Puspa; Dewi - Erowati; Supratiwi - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aplikasi Matur Dokter adalah aplikasi pengembangan dari public safety center 119, kemudian oleh pemerintah Kabupaten Klaten dikembangkan dalam bentuk aplikasi. Dibuat untuk membantu layanan kesehatan Kabupaten Klaten, yang pada mulanya dibentuk untuk kondisi gawat darurat. Namun juga diperentukan untuk layanan lain. Sehingga penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan mengenai implementasi Aplikasi Matur Dokter dalam pelayanan kesehatan Kabupaten Klaten serta hambatan dalam proses implementasi Aplikasi Matur Dokter. Penelitian ini menggunakan teori Edward III yang menjelaskan bahwa implementasi kebijakan memiliki empat indikator keberhasilan yaitu, komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan informasi serta data pada penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi Aplikasi Matur Dokter sebagai aplikasi layanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten belum berjalan secara optimal. Hambatan dari implementasi Aplikasi Matur Dokter adalah kurangnya sosialisasi masih sedikit orang yang mengunduh bahkan mengetahui mengenai keberadaan Aplikasi Matur Dokter. Kemudian kebanyakan masyarakat yang masih sedikit yang mengunduh bahkan mengetahui mengenai keberadaan Aplikasi Matur Dokter.Penelitian ini merekomenadasikan agar Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten lebih meningkatkan sosialisasi di seluruh kalangan dengan lebih meningkatkan branding aplikasi melalui sosial media agar generasi muda lebih mudah menemukan keberadaan aplikasi. Selain itu juga peningkatan kualitas sumber daya dengan pelatihan agar sumber daya manusia lebih mengerti apa yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian peningkatan koordinasi antar instansi juga diperlukan. Namun hal tersebut akan sia-sia apabila masyarakat abai akan keberadaan aplikasi matur dokter. Oleh karena itu masyarkat juga diharapkan dapat berperan aktif dalam implementasi Aplikasi Matur Dokter
PERSEPSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH PEREMPUAN TERHADAP PERENCANAAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER Neilla Qurota A’yumn; Yuwanto - -; Fitriyah - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah perempuan terhadap perencanaan anggaran responsif gender. Serangkaian perencanaan anggaran responsif gender dinilai dapat menyelesaikan permasalahan gender dalam masyarakat, yang mana anggaran dapat dialokasikan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan. Permasalahannya adalah masih banyak ditemui fenomena ketidaksetaraan gender di Provinsi Jawa Tengah. Sebagai keterwakilan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah perempuan maka pemahaman mengenai anggaran responsif gender merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi peran anggota DPRD perempuan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan melalui pemahaman, keterlibatan emosional, dan penilaian mengenai perencanaan anggaran responsif gender. Untuk menganalisisnya, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi Pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah perempuan telah memiliki pengetahuan tentang perencanaan anggaran responsif gender, keterlibatan emosional sebagai sesama kaum perempuan dan penilaian program dan kegiatan. Namun terdapat faktor penghambat seperti adanya anggota DPRD Perempuan yang belum memahami secara penuh konsep perencanaan anggaran responsif gender, direkomendasikan partai politik diharapkan dapat meningkatkan kualitas anggota DPRD melalui sekolah politik dan pelatihan perihal isu gender
IMPLEMENTASI DANA DESA DI DESA LEMAHIRENG KECAMATAN BAWEN KABUPATEN SEMARANG Ganang Surya Sarifudin; Yuwanto - -; Turtiantoro - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menekankan semakin kuatnya kedudukan, kewenangan, dan keuangan Desa. Terbitnya Undang – Undang ini merupakan perhatian besar pemerintah pusat terhadap desa untuk mengejar ketertinggalan desa. Pemerintah Desa diberikan kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Desa yang dulunya hanya menjadi objek pembangunan kini menjadi subjek pembangunan. Alhasil desa harus dapat menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat sendiri. PP No 8 Thn 2016 tentang Perubahan Kedua atas PP No 60 Thn 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN Pasal berbunyi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Desa yang diberikan kewenangan berhak menggunakan dana desa tersebut untuk kepentingan desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu memaparkan masalah secara sistematis, cermat, rinci, dan mendalam untuk mengungkapkan fakta dari suatu permasalahan. Penelitian ini dibuat dengan melakukan wawancara, observasi, dan telaah dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat enam indikator penunjang implementasi dana desa yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi, dan lingkungan ekonomi, sosial, serta politik. Seluruh indikator tersebut sudah berjalan baik dan dapat menunjang implementasi dana desa di Desa Lemahireng. Akan tetapi, dalam hal komunikasi antar organisasi terdapat beberapa hal yang belum optimal.
RESOLUSI KONFLIK LINGKUNGAN LIMBAH CAIR ETANOL DI DESA BEKONANG KECAMATAN MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO Kurniawan Handoko Budi Satriyo; Turtiantoro - -; Supratiwi - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desa Bekonang merupakan desa pengrajin etanol dimana limbah etanol yang dihasilkan setiap hari mencapai 7000 liter. Limbah yang dihasilkan oleh pengrajin tersebut terlalu banyak sehingga mencemari lingkungan disekitarnya terutama lingkungan area pertanian. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menggabarkan serta melakukan analisis penyebab terjadinya konflik, menggambar kan proses resolusi konflik yang yang telah dilakukan dan mengetahui pihak-pihak yang berperan dalam mengatasi konflik tersebut. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa limbah cair etanol telah memicu konflik sosial antara pengrajin etanol dengan petani yang disebabkan oleh empat faktor. Faktor dasar yang membuat konflik laten limbah cair etanol adalah adanya oknum yang dengan sengaja membuang limbah ke sungai dan kesenjangan ekonomi yang dipicu perbedaan penghasilan antara petani dan pengrajin etanol. Resolusi konflik yang dilakukan adalah dengan melakukan mediasi menggunakan pihak ketiga yaitu pemerintah kecamatan Mojolaban, namun sampai saat ini masih berlangsung konflik laten. Kesimpulan: Resolusi konflik yang dilakukan dalam penyelesaian konflik limbah cair etanol di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, dilakukan dengan cara mediasi. Saran: Tahapan-tahapan kesepakatan yang telah disetujui perlu dilakukan peninjauan berkala yang dilakukan oleh pihak kecamatan bergandengan dengan dinas lingkungan hidup
PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMONGAN DALAM UPAYA MENGURANGI ANGKA PERNIKAHAN DINI TAHUN 2021 Diah Noval Lestari; Nunik Retno Herawat; Turtiantoro - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dalam berupaya mengurangi angka pernikahan dini. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor yang melatarbelakangi pernikahan dini di Kabupaten Lamongan serta upaya apa saja yagh f ng telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan untuk mengurangi fenomena tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pengumpulan data menggunakan wawancara semi terstruktur dengan teknik pengambilan informan menggunakan purposive sampling. Sebagai data pendukung, dalam penelitian ini menggunakan studi literatur. Adapun analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Terdapat hasil bahwa pernikahan dini di Kabupaten Lamongan saat ini disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari faktor sosial, faktor ekonomi, hingga faktor, religiusitas. Adanya faktor tersebut membuat angka pernikahan dini di Kabupaten Lamongan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan melakukan beberapa upaya untuk mengurangi angka pernikahan dini tersebut. Melalui peran sebagai Katalisator, Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan memberikan upaya berupa adanya program Bina Remaja, Forum Anak Lamongan (FOL), dan Kerjasama dengan berbagai instansi. Kemudian sebagai Fasilitator, Pemerintah Kabupaten Lamongan memberikan fasilitas berupa pembentukan Layanan PUSPAGA dan Spiker Perak. Namun sebagai regulator, Pemerintah Kabupaten Lamongan belum memiliki regulasi yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi masyarakat
Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan di Kota Bekasi Tahun 2020 Dzikrina - Asri; Muhammad - Adnan; Dewi - Erowati
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditetapkan oleh PBB pada tahun 2015 memiliki tujuan mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Dalam poin 5 (lima) membahas mengenai Gender Equality, yang berfokus dalam kesetaraan antara perempuan dan laki – laki dalam berbagai aspek kehidupan. Tingginya kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan menjadi dasar bagi peneliti untuk mengkaji implementasi program pemberdayaan perempuan yang ditetapkan oleh Kota Bekasi. Peneliti menggunakan tipe penelitian kualitatif, alasan peneliti menggunakan metode penelitian tersebut dikarenakan dengan metode penelitian ini peneliti dapat lebih mendalami proses dan fenomena yang terjadi di Kota Bekasi secara lebih detail karena dapat dilihat/dibandingkan hasil setiap tahunnya. Penelitian kualitatif yang diperoleh oleh peneliti disini melibatkan proses pengumpulan dan pengolahan data dari berbagai sumber empiris (data laporan, wawancara, dan pengamatan pribadi). Selain itu, peneliti juga menggunakan teori manajemen pembangunan guna mengetahui tingkat pencapaian dari tujuan kebijakan, mengukur efisiensi kebijakan, mengatasi dampak kebijakan, dan memperoleh evaluasi untuk masukan kebijakan kedepannya. Hasil penelitian menunjukkan hasil bahwa implementasi pemberdayaan gender di Kota Bekasi setiap tahunnya berjalan sesuai agenda dan telah memenuhi target serta tujuan dari program tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan peran perempuan dalam berbagai bidang. Semakin meningkatnya peran dari stakeholders juga membantu pemerintah dalam menjalankan programnya walaupun masih terbatas pada beberapa aspek. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan program pemberdayaan perempuan di Kota Bekasi pada tahun 2020 terlaksana dengan sangat baik melalui terlaksananya kegiatan dan tercapainya target pembangunan yang telah dirancang bila merujuk pada indikator sasaran berupa perolehan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE). Sedangkan kendala dari pelaksanaan program pemberdayaan perempuan berasal dari belum optimalnya koordinasi antar lembaga serta masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai program

Page 3 of 3 | Total Record : 29


Filter by Year

2023 2023


Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025 Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024 Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024 Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024 Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024 Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023 Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023 Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023 Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023 Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022 Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022 Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022 Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022 Vol 10, No 1 (2021): Periode Wisuda Januari 2021 Vol 10, No 4: Periode Wisuda Oktober 2021 Vol 10, No 3: Periode Wisuda Agustus 2021 Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021 Vol 9, No 03 (2020): Periode Wisuda Agustus 2020 Vol 9, No 02 (2020): Periode Wisuda April 2020 Vol 9, No 01 (2020): Periode Wisuda Januari 2020 Periode Wisuda Oktober 2020 Vol 8, No 04 (2019): Periode Wisuda Oktober 2019 Vol 8, No 03 (2019): Periode Wisuda Agustus 2019 Vol 8, No 02 (2019): Periode Wisuda April 2019 Vol 8, No 01 (2019): Periode Wisuda Januari 2019 Vol 7, No 04 (2018): Periode Wisuda Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): Periode Wisuda Agustus 2018 Vol 7, No 2 (2018): Periode Wisuda April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Periode Wisuda Januari 2018 Vol 6, No 04 (2017): Periode Wisuda Oktober 2017 Vol 6, No 03 (2017): Periode Wisuda Agustus 2017 Vol 6, No 01 (2017): Periode Wisuda Januari 2017 Vol 6, No 2 (2017): Periode Wisuda April 2017 Vol 5, No 03 (2016): Volume 5,Number 3, Tahun 2016 Vol 5, No 04 (2016): Periode Wisuda Oktober 2016 Vol 5, No 02 (2016): Periode Wisuda April 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5 Vol 4, No 3 (2015): VOLUME 4, NOMOR 3, TAHUN 2015 Vol 5, No 4 (2015): Periode Wisuda Oktober 2015 Vol 4, No 1 (2015): Wisuda Periode Januari 2015 VOLUME 4, NOMOR 2, TAHUN 2015 VOLUME 3, NOMOR 4, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 3, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 2, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 1, TAHUN 2014 Wisuda Periode April 2014 VOLUME 2, NOMOR 4,TAHUN 2013 Volume 2 Nomor 3 Tahun 2013 Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013 Vol 1, No 1 (2012): Journal of Politic and Government Studies More Issue