cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Politic and Government Studies
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Arts Humanities
Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
Arjuna Subject : -
Articles 58 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024" : 58 Documents clear
KONFLIK PEMODAL BESAR VERSUS MASYARAKAT ADAT (STUDI KASUS : PANDUMAAN-SIPITUHUTA, HUMBAHAS) Rumapea, Apri Ella; Sardini, Nur Hidayat -; Manar, Dzunuwanus Ghulam
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Pandumaan Sipituhuta terhadap PT Toba Pulp Lestari dalam mempertahankan tanah adat. Faktor penyebab konflik meliputi klaim kuat masyarakat atas tanah yang telah mereka kuasai sejak zaman nenek moyang, ketidakadilan dalam keputusan pemerintah memberikan izin eksploitasi kepada perusahaan, dan keyakinan akan nilai historis dan budaya tanah adat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus di Desa Pandumaan Sipituhuta, Sumatera Utara. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber dan observasi lapangan, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen, literatur, dan hasil penelitian sebelumnya. Konflik tersebut berlangsung karena keputusan pemerintah mengubah area hutan menjadi areal konsesi, merugikan hak masyarakat. Perlawanan dilakukan melalui blokade, demonstrasi, pengajuan keberatan kepada pemerintah. Upaya ini menunjukkan tekad dan kesatuan masyarakat dalam mempertahankan tanah adat dan nilai-nilai budaya. Penyelesaian konflik melibatkan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat, tokoh adat, dan lembaga non-pemerintah. Penyelesaian konflik ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat menghasilkan solusi adil dan berkelanjutan, serta mendorong pembangunan inklusif demi kesejahteraan masyarakat. Untuk mencegah konflik serupa diperlukan pengakuan hak tanah adat, pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, pendidikan hukum kepada masyarakat adat, pendataan tanah menyeluruh, dan mekanisme monitoring implementasi kebijakan
Implementasi Kebijakan Program Sembako di Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2023 Pratama, Adam Putra; Manar, Dzunuwanus Ghulam; -, Supratiwi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program Sembako merupakan sebuah program pengembangan dari Program BPNT. Program Sembako dilaksanakan oleh pemerintah sejak tahun 2020, yang tujuannya adalah untuk mengurangi beban pengeluaran ‘Keluarga Penerima Manfaat (KPM)’ melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, mencukupi gizi seimbang untuk mencegah terjadinya stunting, serta memberikan pilihan serta kendali kepada KPM agar bisa memenuhi kebutuhan pangan, dan meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, serta administrasi. Jenis bahan pangan yang dapat dibeli KPM yaitu sumber karbohidrat, protein hewani dan nabati, maupun vitamin serta mineral. Pada penelitian ini Semarang Utara dijadikan lokasi penelitian dalam hal implementasi program bantuan sosial sembako karena, berdasarkan data yang diperoleh dari kecamatan Semarang Utara didapatkan sebuah temuan bahwa wilayah Kecamatan Semarang Utara merupakan kecamatan yang paling banyak mendapatkan jumlah bantuan sosial sembako, maka dari itu penelitian ini akan memfokuskan bagaimana implementasi program bantuan sosial sembako tersebut yang berjalan di wilayah kecamatan Semarang Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Program Sembako di Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2023, dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Ripley dan Franklin dengan dimensi Kepatuhan, lancarnya rutinitas fungsi dan terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program bantuan sosial sembako ini jika dilihat dari teori implementasi Ripley dan Franklin belum dapat dikatakan telah berjalan cukup baik, karena walaupun program ini telah berjalan dengan lancar serta cukup berhasil membantu masyarakat serta memenuhi dimensi rutinitas fungsi dan dimensi terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki, tetapi jika dilihat kembali implementasi program bantuan sosial ini belum memenuhi dimensi kepatuhan yang mana hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Implementasi program bantuan sosial sembako jika dilihat dari teori Ripley dan Franklin maka dapat dikatakan belum berjalan dengan cukup optimal karena masih ada dimensi yang belum terpenuhi. Maka dari itu diperlukan pembenahan serta evaluasi lebih lanjut kedepannya agar kebijakan ini dapat berjalan lebih optimal. Oleh karena itu, dalam penelitian ini merekomendasikan Dinas Sosial Kota Semarang selaku salah satu implementor kebijakan program bantuan sosial di Kota Semarang harus lebih meningkatkan dan memaksimalkan lagi kegiatan sosialisasi yang menjadi salah satu tanggung jawab mereka dalam implementasi kebijakan ini, agar lebih banyak masyarakat yang mengetahui program ini. Selain itu, Dinas Sosial Kota Semarang harus ikut aktif dan turut serta membantu dalam mengawasi penyaluran program bantuan sosial ini agar kedepannya tidak ada lagi masalah salah sasaran penyaluran manfaat program bantuan sosial ini, hal tersebut perlu dijadikan bahan evaluasi kedepannya
PERBANDINGAN PERILAKU PEMILIH PEREMPUAN DENGAN LAKI-LAKI TERHADAP BUNDA EVA PADA PILKADA SERENTAK KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020 Dantes, Elsha Febria; -, Kushandajani -; -, Fitriyah -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Eva Dwiana, merupakan kandidat perempuan pertama yang berhasil terpilih menjadi walikota Bandar Lampung. Keberhasilannya tidak terlepas dari keberadaan pemilih. Berdasarkan data, pemilih perempuan aktif dalam menggunakan hak pilihnya meski secara DPT lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Penelitian ini berusaha melihat perilaku pemilih perempuan dengan laki-laki dan faktor dominan yang dipertimbangankan dalam memberikan suara ditinjau dari pendekatan psikologis. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan data diperoleh melalui kuesioner. Sementara itu, penarikan kesimpulan didasarkan pada uji chi square dan fisher exact. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan signifikan antara perilaku pemilih perempuan dengan laki-laki pada variabel identifikasi partai. Pada variabel tersebut, persentase pemilih perempuan lebih besar dalam mempertimbangkan koalisi partai pengusung, sedangkan pemilih laki-laki lebih mempertimbangkan asal partai politik kandidat. Sementara itu, pada variabel lainnya tidak memperlihatkan adanya perbedaan yang signifikan. Dengan demikian, temuan penelitian menunjukkan pemilih perempuan cenderung lebih terbuka menerima kerja-kerja lintas partai dengan sikapnya yang terbuka pada koalisi partai sebagai partai pengusung calon. Diperlukan penelitian lanjutan untuk memperoleh terkait alasan identifikasi partai menjadi pembeda yang signifikan antara pemilih laki-laki dan perempuan. Selain itu, setiap kandidat perlu memberikan perhatian pada isu atau program kerja serta perilakunya dalam usaha menarik simpati dan suara rakyat.
EVALUASI KEBIJAKAN "TUKA-TUKU PURBALINGGA" SEBAGAI MEDIA PEMASARAN UMKM DI KABUPATEN PURBALINGGA Prasetiyo, Ading Angga; -, Wijayanto -; Erowati, Dewi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah Purbalingga mengeluarkan kebijakan Tuka-Tuku Purbalingga yangmemiliki tujuan sebagai media pemasaran, memberikan fasilitas untuk pelaku usaha, danmewujudkan masyarakat yang mencintai produk lokal UMKM di Kabupaten Purbalingga.Selama keberjalanannya 5 tahun terakhir terdapat masalah seperti kebijakan tidak menyasarkepada seluruh pelaku UMKM, penjualan online yang stuck tidak mengalami peningkatan, danmotivasi pelaku UMKM yang rendah. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi kebijakanTuka Tuku Purbalingga dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatanstudi kasus. Informasi serta data yang didapatkan dilakukan dengan cara menggunakan teknikwawancara, dokumentasi, observasi. Kemudian wawancara dengan narasumber Kepala BidangUMKM, Koordinator Tuka Tuku, Admin Tuka Tuku, pelaku UMKM yang sudah tergabungdan yang belum tergabung, serta 3 masyarakat yang pernah membeli produk Tuka TukuPurbalingga. Untuk menunjang data penelitian, maka penelitian ini juga menggunakan studiliteratur yang didapatkan dari internet, jurnal, dan dokumen penting lainnya. Penelitian inimenggunakan indikator kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn yaitu Efektivitas;Efisiensi; Kecukupan; Pemerataan; Responsivitas; Ketepatan. Hasil penelitian menunjukan 1)Efektivitas belum berhasil karena kebijakan ini hanya mengarah kepada UMKM yang mapansaja. 2) Kebijakan ini sudah Efisien karena keuntungan yang diperoleh lebih besar daripadabiaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjalankan kebijakan Tuka Tuku Purbalingga.3) Kecukupan belum berhasil karena perlu adanya SDM yang mempunyai pengetahuan dalamdigital marketing dan bisnis agar tercipta inovasi baru. 4) Pemerataan belum berhasil karenayang tergabung ke dalam Tuka-Tuku yang sudah lolos kurasi yang dilakukan oleh DinkopUKM Purbalingga hanya UMKM yang sudah mapan. 5) Responsovitas belum behasil karenakurangnya sosialisasi yang aktif dari Tuka Tuku agar informasinya sampai di lapisanmasyarakat Purbalingga dan pelaku usaha. 6) Ketapatan sudah berhasil dengan dibuktikanperubahan yang signifikan pelaku UMKM dari sebelum dan sesudah tergabung ke dalamkebijakan tersebut. Saran yang tepat untuk kebijakan Tuka-Tuku Purbalingga adalah DinkopUKM Purbalingga perlu melakukan pendalaman pemahaman terkait kebijakan Tuka Tukukepada pelaku UMKM agar memberi motivasi dan meningkatkan minat pelaku usaha, sertaperlu adanya keterbukaan akses informasi agar mudah dijangkau oleh pelaku UMKM danmasyarakat
RETRIBUSI PASAR DAN COVID-19 (Strategi Manajemen Krisis Pandemi Covid-19 Pemerintah Kota Semarang Dalam Mengatasi Penurunan Pendapatan Retribusi Pasar Tahun 2020-2021) Joelianto, Najma Maharani Putri; Adnan, Muhammad -; Alfirdaus, Laila Kholid
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Melonjaknya angka kasus Covid-19 di Kota Semarang pada tahun 2020-2021 cukup meningkatkan kekhawatiran masyarakat. Pemerintah Kota Semarang melalui walikota menetapkan peraturan pembatasan kegiatan masyarakat, memberikan dampak penurunan omset bagi pedagang pasar tradisional, yang kemudian muncul keluhan membayarkan tarif retribusi pasar. Dampaknya, pada awal tahun 2020 pendapatan retribusi pasar Kota Semarang mengalami penurunan sebesar 47,6%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi manajemen krisis pandemi Covid-19 dalam mengatasi penurunan pendapatan retribusi pasar tahun 2020-2021. Untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian, menggunakan teori manajemen krisis menururt Rhenald Kasali dan Theory of Planned Behavior menurut Icek Ajzen. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan hasil wawancara sebagai sumber data dengan Dinas Perdagangan, Kepala Pasar Pedurungan dan pedagang Pasar Pedurungan, pedagang pasar Kedung Mundu, dan pedagang pasar Karangayu. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemerintah Kota Semarang merumuskan 2 strategi pemulihan yaitu menetapkan 2 Surat Keputusan Walikota Semarang terkait pengurangan 50% dan pembebasan retribusi bagi pedagang yang tidak berjualan serta perubahan target pendapatan retribusi pasar yang diturunkan sebesar 80% pada tahun 2020 dan 73% pada tahun 2021. Berdasarkan pemilihan strategi tersebut dapat diketahui bahwa pedagang pasar merespon dengan baik yang dibuktikan dengan tetap bersedia membayar retribusi pasar yang hanya 50%, sedangkan yang tidak berjualan tidak ada tunggakan tagihan. Untuk target pendapatan di tahun 2020 yang sudah diturunkan tercapai sebesar Rp 6.880.340.532,00. Target pendapatan di tahun 2021 juga diturunkan dan tercapai sebesar Rp 5.358.135.760,00. Secara realisasi, pendapatan retribusi pasar tahun 2020-2021 dapat diketahui mengalami penurunan 24% atau sebesar Rp 1.640.431.282,00 dikarenakan pada tahun 2021 angka kasus Covid-19 yang masih tinggi. Capaian target 2020-2021 sebenarnya bisa melampaui target, jika petugas pemungut disiplin melaksanakan tugasnya setiap hari dan pedagang pasar yang patuh membayarkan retribusi pasar setiap hari
PENERAPAN SISTEM KEUANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENYELEWENGAN KEUANGAN DESA (Studi Kasus di Desa Teras, Kabupaten Boyolali Tahun 2019-2020) Dewi, Bunga Maha; -, supratiwi -; Erowati, Dewi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan dana desa serta bagaimana aplikasi ini mampu meminimalisir tindakan penyelewengan keuangan desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Teras, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan wawancara dan observasi dengan beberapa informan terkait. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi Siskeudes sudah sesuai dengan prosedur dalam aplikasi, yaitu perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan/pertanggungjawaban. Namun, pada pengelolaan dana desanya terjadi ketidaksesuaian dengan ketentuan Permendagri No. 20 Tahun 2018, yaitu pada tahap perencanaan dan penatausahaan. Sedangkan pada tahap pelaksanaan dan pelaporan/pertanggungjawaban sudah sesuai. Aplikasi Siskeudes yang diterapkan mampu mencegah dan meminimalisir tindakan penyelewengan yang disebabkan oleh faktor tekanan, kesempatan, dan pembenaran. Selain itu, aplikasi ini juga dilengkapi dengan sistem pengendali internal yang langsung terhubung dengan server di pemerintah kabupaten, sehingga dapat menghasilkan laporan yang akuntabel
PELAKSANAAN DIGITALISASI PELAYANAN PADA WEBSITE “SIPENDUK ONLINE” DI DISDUKCAPIL KABUPATEN SEMARANG Ramadhani, Shinta Putri; -, Yuwanto -; Marlina, Neny -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research discusses the digitalization of services on the "Sipenduk Online" website in Population and Civil Registration Office of Semarang Regency. The application of digitalization of services in public service institutions has become commonplace. One form of digitalization of services created by Population and Civil Registration Office of Semarang Regency is Sipenduk Online. The policy in the form of Centralized SIAK makes online services on "Sipenduk Online" limited. The impermissibility of applications attached to the SIAK system makes Population and Civil Registration Office switch the online service platform to the form of a website. This research uses E-Government Theory from Indrajit (2016) and uses research methods in the form of descriptive qualitative approaches. Data collection techniques in this study were carried out by interviews, observation, and documentation. The results showed that the digitalization of services at "Sipenduk Online" in Population and Civil Registration Office of Semarang Regency has not achieved success. This is because there are still various fundamental problems related to the management of "Sipenduk Online". This is shown by the foundation of formation that is not strong, facilities provided to handle various jobs, unsystematic management structures, unfulfilled human resources, the absence of specific budget allocations regarding Sipenduk Online, and the mismatch of benefits that should be received by the community as users.
PERAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SURAKARTA DALAM PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SAMPAH (PLTSA) PUTRI CEMPO KOTA SURAKARTA Aprilianto, Yovi Kurnia Candra; Manar, Dzunuwanus Ghulam; -, Supratiwi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah Kota Surakarta bertindak dalam pembangunan pembangkit listrik bertenaga sampah untuk mengatasi permasalahan sampah dengan bekerja sama dengan sektor swasta. Namun, proyek yang sudah dimulai sejak 2016 tersebut masih belum beroperasi hingga saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Kota Surakarta dalam penyelenggaraan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Putri Cempo Kota Surakarta dan kendalakendalanya. Penelitian ini menggunakan teori peran pemerintah dari Kuncoro (2004), dimana terdapat 4 indikator pada teori peran pemerintah tersebut, yakni peran sebagai wirausaha (entrepreneur), koordinator, fasilitator, dan stimulator. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kendalakendala dalam proses penyelenggaraan PLTSa Putri Cempo yang disebabkan karena perubahan peraturan, pandemi Covid-19, lamanya proses mendapatkan Sertifikat Laik Operasional (SLO), dan masih terdapat fasilitas yang masih dibangun menyebabkan waktu operasional mundur sehingga belum dapat beroperasi hingga saat ini. Pemerintah Kota Surakarta hanya menjalankan tiga peran pemerintah dari empat peran pemerintah yang ada pada teori, yaitu peran sebagai wirausaha (entrepreneur), koordinator, dan fasilitator. Namun pada peran sebagai fasilitator, Pemerintah Kota Surakarta belum memfasilitasi kepentingan pemulung. Sedangkan peran sebagai stimulator tidak dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta. Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan adalah bagi Pemerintah Kota Surakarta dapat segera memfasilitasi kepentingan para pemulung
SISTEM INFORMASI PELELANGAN IKAN PATI (SIPIPA) DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS LELANG DI KABUPATEN PATI Alfina, Regita Dinda; Sardini, Nur Hidayat -; Astuti, puji -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan pelayanan publik sektor perikanan melalui pelayanan jasa yang diselenggarakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, terfokus pada administrasi pelelangan dan manajemen TPI Juwana Unit II. Seiring dinamika perubahan masyarakat dan perkembangan zaman, sektor publik dituntut untuk terus melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan. Keniscayaan sektor publik memanfaatkan teknologi menjadi langkah tepat menghadapi dan menjawab permasalahan yang kompleks, serta menciptakan good governance di sektor perikanan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan bertujuan untuk menganalisis penerapan SIPIPA dalam proses akuntabilitas dan mengidentifikasi faktor pendukung maupun penghambat. Penelitian ini menunjukkan gambaran cara kerja dalam upaya menjelaskan pengelolaan pelelangan perikanan. Kendati demikian, hasil kajian juga memperlihatkan sejumlah kelemahan, hingga diperlukan penyempurnaan terhadap mekanisme dan pengembangan SIPIPA, juga perbaikan dalam pemberian pelayanan di tempat lelang ikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan E-Lelang ikan bernama Sistem Informasi Pelelangan Ikan Pati (SIPIPA) telah membawa perubahan cukup signifikan, dibuktikan dengan tercapainya aspek responsivitas, keadilan, keterbukaan, efisien dan efektif, juga dapat dipertanggungjawabkan. Kendati beberapa parameter akuntabilitasnya terpenuhi, namun masih mengalami hambatan, seperti pelaksanaan standar prosedur kurang optimal, perencanaan dan anggaran berjangka pendek, masyarakat tidak suka resiko dan pesimis perubahan, serta minimnya insentif. Sistem tersebut sekarang menjadi alat bantu atau formalitas olah data petugas dalam mempertanggungjawabkan pelayanan pelelangan
PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS E-PLANNING DI BAPPEDA PROVINSI DIY Jamaluddin, Sholeh -; -, Kushandajani -; Alfirdaus, Laila Kholid
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Innovation and the use of information and communication technology are requirements to make planning go in a better direction. The Government of Yogyakarta Special Region in terms of development planning applies the principle of e-government by implementing electronic-based planning. This innovation is realized with supporting applications in the form of JogjaPlan and SIPD which help the planning process in the region. This research aims to find out and analyze the obstacles and strategies in the implementation of the E-Planning system at the Regional Planning and Development Agency of Yogyakarta Province. This research uses descriptive qualitative methods and data collection techniques through interviews and observations. The results of this study indicate that the implementation of e-planning has benefits in the form of maintaining the consistency of development planning, making the planning process run quickly and on time, integrating planning databases, and opening opportunities for community participation. But on the other hand, there are still obstacles in the form of employee shifts that can have an impact on employee abilities, the level of community participation through JogjaPlan is still minimal, there is no maximum integration between JogjaPlan and SIPD, the responsiveness of the application server is not stable, and the utilization of Geographic Information Systems (GIS) is not maximized. With these obstacles, strategies can be taken in the form of increasing employee capacity building through competency training, increasing socialization in the community, strengthening application servers, and integrating data between JogjaPlan and SIPD applications

Page 3 of 6 | Total Record : 58

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025 Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024 Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024 Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024 Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024 Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023 Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023 Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023 Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023 Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022 Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022 Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022 Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022 Vol 10, No 1 (2021): Periode Wisuda Januari 2021 Vol 10, No 4: Periode Wisuda Oktober 2021 Vol 10, No 3: Periode Wisuda Agustus 2021 Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021 Vol 9, No 03 (2020): Periode Wisuda Agustus 2020 Vol 9, No 02 (2020): Periode Wisuda April 2020 Vol 9, No 01 (2020): Periode Wisuda Januari 2020 Periode Wisuda Oktober 2020 Vol 8, No 04 (2019): Periode Wisuda Oktober 2019 Vol 8, No 03 (2019): Periode Wisuda Agustus 2019 Vol 8, No 02 (2019): Periode Wisuda April 2019 Vol 8, No 01 (2019): Periode Wisuda Januari 2019 Vol 7, No 04 (2018): Periode Wisuda Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): Periode Wisuda Agustus 2018 Vol 7, No 2 (2018): Periode Wisuda April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Periode Wisuda Januari 2018 Vol 6, No 04 (2017): Periode Wisuda Oktober 2017 Vol 6, No 03 (2017): Periode Wisuda Agustus 2017 Vol 6, No 01 (2017): Periode Wisuda Januari 2017 Vol 6, No 2 (2017): Periode Wisuda April 2017 Vol 5, No 03 (2016): Volume 5,Number 3, Tahun 2016 Vol 5, No 04 (2016): Periode Wisuda Oktober 2016 Vol 5, No 02 (2016): Periode Wisuda April 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5 Vol 4, No 3 (2015): VOLUME 4, NOMOR 3, TAHUN 2015 Vol 5, No 4 (2015): Periode Wisuda Oktober 2015 Vol 4, No 1 (2015): Wisuda Periode Januari 2015 VOLUME 4, NOMOR 2, TAHUN 2015 VOLUME 3, NOMOR 4, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 3, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 2, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 1, TAHUN 2014 Wisuda Periode April 2014 VOLUME 2, NOMOR 4,TAHUN 2013 Volume 2 Nomor 3 Tahun 2013 Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013 Vol 1, No 1 (2012): Journal of Politic and Government Studies More Issue