cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Politic and Government Studies
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Arts Humanities
Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
Arjuna Subject : -
Articles 1,709 Documents
 129   130   131   132   133 
STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PILKADA BUPATI KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017 Gafisola Faishal Hanif; Puji - Astuti
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Voter participation is an important aspect of supporting the successful implementation of general elections. Through the level of voter participation in the election, it can show how much the public's interest in the next government is running. The importance of voter participation in holding elections is often not in line with what is happening. Banjarnegara Regency is one of the districts that has a low level of increase in participation, only reaching 0,65% from the previous Pilkada. From these problems, two formulations of the problem were taken regarding how the strategy ot the General Election Commission (KPU) in increasing the participation of community voters in the 2017 General Elections for the District Head of Banjarnegara Regency and why the voter turnout rate in Banjarnegara Regency still tends to be low in the 2017 regional election? The purpose of this research is to analyze the strategy of the General Election Commission (KPU) in increasing the participation of community voters in the 2017 General Elections for the District Head of Banjarnegara Regency and the reasons why the voter turnout rate in Banjarnegara Regency still tends to be low in the 2017 regional elections. This research uses strategy theory from George G. Dess and Alex Miller as well as the theory of the concept of voter turnout. The method used is a qualitative descriptive research method, where data were obtained through interviews, observation, documentation and relevant sources such as journals and theories related to this research. The research was conducted at the Banjarnegara Regency KPU, the informants in this study were two members of the Banjarnegara Regency KPU for the 2012 – 2017 period and the 2018 – 2023 period. Data analysis using interactive data analysis through the stages of data reduction, data presentation and concluding the data. The results of this study indicate that the strategy implemented by the KPU of Banjarnegara Regency is quite good, as evidenced by the use of various methods in socializing and making mascots and jingles. However, in some aspects the implementation is still not optimal, such as the less the not optimal use of women’s organizations based in village/urban village, lack of attention to voters with disabilities and the absence of policies made for voters who migrate. There are two main factors that influence the level of voter turnout in Banjarnegara Regency, (1) high numbers of migrants unable to return home on election day and (2) the low level of education of the people of Banjarnegara Regency. Improvement is needed in optimizing the implementation of the Banjarnegara Regency KPU strategy, so that the target of voter participation can be achieved optimally. There are several recommendation for further research: (1) it is recommended that further research be conducted that focuses on the community’s decision to attend or not attend the polling place and (2) the education factor needs to be further investigated regarding the relationship between education level and community participation level.
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG PENGENDALIAN PLASTIK DI KOTA SEMARANG Gabriel Lintang Adrianto; Dewi - Erowati
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan sampah plastik sudah mulai menjadi perhatian Pemerintah Indonesia, baik pusat maupun daerah. Pemerintah Kota Semarang dalam merespon permasalahan ini dengan membuat Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Plastik. Pengendalian plastik artinya mengurangi peredaran plastik dari sumber penghasil sampah. Produk plastik yang diatur dalam kebijakan ini antara lain pipet minum plastik sekali pakai, styrofoam, dan kantong plastik sekali pakai. Penelitian ini melihat bagaimana implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Plastik yang bertujuan untuk mengurangi timbulan sampah plastik di Kota Semarang. Untuk meneliti implementasi Perwal Pengendalian Plastik, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Merilee S. Grindle. Model implementasi kebijakan Grindle membagi dua tahap dari implementasi kebijakan. Pertama adalah Content Policy yang berfokus pada proses politik yang terjadi dalam kebijakan publik. Content Policy merupakan tahap krusial dimana hasil dari Content Policy berpengaruh kepada Context Policy. Context Policy adalah proses administrasi kebijakan yang berfokus pada bagaimana implementor kebijakan dalam melaksanakan kebijakan. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa masih terdapat beberapa kekurangan dalam implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang, khususnya Dinas Lingkungan Hidup sebagai pelaksana teknis kebijakan. Pertama, Dinas Lingkungan Hidup memfokuskan pelaksanaan kebijakan pada sosialisasi dan edukasi. Hal ini sulit dilakukan karena Dinas Lingkungan Hidup tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk melakukan sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan karena tidak ada satuan tugas khusus untuk melaksanakan Perwal Pengendalian Plastik. Akibatnya, Pemerintah Kota Semarang kesulitan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk merubah kebiasaan dalam menggunakan produk plastik. Kedua, Perwal Pengendalian Plastik tidak diterapkan secara tegas karena dari keadaan lapangan tidak semua pelaku usaha mampu mengikuti aturan tersebut. Ketiga, Tidak adanya produk pengganti yang ramah lingkungan dan murah mengakibatkan pelaku usaha dan masyarakat kurang berpartisipasi aktif dalam mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Dari temuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan sumber daya dan infrastruktur yang ada sekarang, Perwal Pengendalian Plastik belum bisa untuk diterapkan di Kota Semarang. Tidak adanya produk substitusi plastik sekali pakai yang murah dan ramah lingkungan membuat para pelaku usaha kesulitan untuk mengikuti aturan ini. Untuk menunjang keberhasilan kebijakan ini, Pemerintah Kota Semarang harus bisa menyediakan infrastruktur penunjang seperti pembentukan satuan kerja, penyediaan produk substitusi yang murah, sistem pendataan yang memadai, prioritas anggaran
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KAMPUNG TEMATIK DI KOTA SEMARANG (Studi Kasus Kampung Batik) Mohamad Ilham Novianto Sarwono; Rina - Martini; Puji - Astuti
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai negara yang multikultural, Indonesia memiliki ciri khas berupa keanekaragaman budaya. Ciri khas negara Indonesia tersebut dapat dijadikan sebagai potensi keunggulan tersendiri untuk dikembangkan diberbagai bidang salah satunya yaitu di bidang pariwisata, terlebih negara Indonesia banyak terdapat tempat-tempat menarik bagi wisatawan mancanegara. Namun, hal ini masih bertolak belakang dengan kenyataan bahwa bangsa Indonesia masih mengalami keterpurukan akibat sejumlah konflik, termasuk masalah kemiskinan. Salah satu alternatif wisata yang sedang ramai dibicirakan adalah kampung tematik. Wisata kampung tematik merupakan salah satu alternatif wisata yang sudah diterapkan di berbagai wilayah di Indonesia, khususnya di daerah perkotaan. Dengan adanya wisata kampung tematik ini diharapkan dapat mengangkat potensi sosial dan ekonomi masyarakat khususnya masayarakat di wilayah perkotaan yang memiliki sumber daya yang terbatas dengan cara mengoptimalkan potensi-potensi yang ada. Dari tujuan dan penjelasan-penjelasan di atas, sangatlah menjadi daya Tarik peneliti untuk mengembangkan pemikirannya. Penelitian ini akan dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan secara teoritis dan empiris mengenai pemberdayaan masyarakat melalui Kampung Tematik di Kampung Batik Kota Semarang dan hasil dari pemberdayaan masyarakat melalui Kampung Tematik di Kampung Batik Kota Semarang.
HEGEMONI POLITIK FENOMENA CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2020 (Studi Perbandingan Kota Semarang & Kabupaten Boyolali) Arioseno - Dwi Pradana; Nur Hidayat - Sardini; Hendra Try Ardianto
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelenggaraan Pilkada yang terjadi di Indonesia terdapat beberapa tantangan yang terjadi dalam pelaksanaanya. Salah satu problematika tersebut yaitu penyelenggaraan Pilkada dengan calon tunggal. Fenomena calon tunggal bermula pada tahun 2015, dengan terdapatnya tiga daerah hanya terdapat satu pasangan calon yang mengikuti penyelenggaraan Pilkada. Atas dasar problematika tersebut, terdapat landasan hukum yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XIII/2015 yang berisi tentang penyelenggaraan Pilkada calon Tunggal. Pada penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020, Kota Semarang dan Kabupaten Boyolali juga menyelenggarakan Pilkada dengan calon tunggal. Peneliti memilih kedua daerah tersebut, untuk dijadikan studi perbandingan terkait penyebab terjadinya Pilkada dengan calon tunggal melihat dari segi perspektif hegemoni politik. Metode penelitian yang digunakan dalam peneliian ini yaitu kualitatif untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap masalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan model studi perbandingan, dimana dalam hal ini peneliti ingin melakukan penelitian calon tunggal pada penyelenggaraan Pilkada pada tahun 2020 yang terjadi di Kota Semarang dan Kabupaten Boyolali berlandaskan dengan metode ilmiah. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah terdapatnya suatu kajian mengenai perbedaan dan persamaan dari penyebab terjadinya Pilkada calon tunggal di Kota Semarang dan Kabupaten Boyolali ditinjau dari segi perspektif hegemoni politik
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM UPAYA PENANGGULANGAN BANJIR DI DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) TENGGANG, KECAMATAN GAYAMSARI, KOTA SEMARANG TAHUN 2020 Angger Ari Praditya; supratiwi - -; Nur Hidayat - Sardini
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Banjir merupakan bencana alam yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor alam maupun non alam. Bencana banjir masih dirasakan oleh warga Semarang terutama yang berada di lokasi pesisir Kota Semarang. Sungai Tenggang, Kecamatan Gayamsari, Kelurahan Tambakrejo merupakan salah satu lokasi yang menjadi area terdampak bencana banjir. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah melalui BPBD Kota Semarang demi mengurangi dampak banjir. Pemerintah telah menerapkan program mitigasi bencana berupa normalisasi sungai, penyediaan pompa, dan pintu air. Tidak hanya pemerintah saja, warga Tenggang yang terdampak banjir juga diharuskan memiliki cara untuk menanggulangi banjir. Tidak hanya manajemen bencana saja yang diterapkan masyarakat, tetapi tingkat partisipasi masyarakat juga menjadi penentu keberhasilan dalam menggulangi banjir. Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan gambaran mengenai manajemen bencana dan tingkat partisipasi masyarakat DAS Tenggang dalam penanggulangan bencana banjir. Metode yang peneliti gunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang peneliti peroleh kemudian diolah melalui metode, teori dan sumber data. Temuan di dalam penelitian ini adalah bentuk manajemen bencana dan tingkat partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana di DAS Tenggang, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang. BPBD Kota Semarang menerapkan normalisasi sungai dalam penanggulangan bencana, tetapi masyarakat tidak ikut dilibatkan dan menyebabkan adanya tumpang tindih informasi. Kurangnya pengetahuan dan informasi dari pemerintah menyebabkan penanggulangan banjir yang dilakukan menjadi tidak maksimal. Kemudian dalam segi masyarakat, tingkat partisipasi masyarakat dinilai kurang, masih ditemukan masyarakat DAS Tenggang yang masih membuang sampah di sungai. Sikap dan perilaku masyarakat tersebut dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dan pengetahuan yang masih rendah. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah yang pertama dengan adanya program dan fasilitas dari pemerintah, BPBD masih belum dapat mengatasi banjir sepenuhnya di DAS Tenggang. Kedua perlu adanya bentuk kerja sama dan informasi yang baik antara BPBD dan masyarakat dikarenakan keterbatasan sumber daya yang dimiliki masyarakat. Ketiga kurangnya pengawasan dari pemerintah serta kesadaran diri dari masyarakat sendiri yang dapat mengakibatkan bencana banjir. Saran yang peneliti berikan dalam penelitian ini adalah melibatkan masyarakat dalam program-program penanggulangan bencana pemerintah, serta bagi warga sendiri diharapkan memiliki pengelolaan sampah yang terprogram
ANALISIS HAMBATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 – 2023 Ita - Noviani; Muhammad - Adnan; Laila Kholid Alfirdaus
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisa hambatan – hambatan tersebut dalam implementasi strategi pengarusutamaan gender (PUG) di Provinsi Jawa Tengah dalam berbagai kebijakan, program, serta kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi dan komitmen bagi lembaga pemerintah untuk memberantas bias gender baik dalam kebijakan maupun program yang dijalankan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam (indepth interview), dan studi dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hambatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengimplementasikan pengarusutamaan gender sebagai strategi pembangunan, terbagi menjadi hambatan struktural, hambatan institusional, serta hambatan kultural. Hambatan struktural berasal dari kemampuan dan keahlian aparatur pemerintahan dalam perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) yang belum optimal. Hambatan institusional berasal dari kurangnya pemahaman terhadap konsep gender yang masih disalah artikan sebagai perempuan, serta hambatan kultural berasal dari budaya patriaki yang masih kuat di tengah masyarakat dan sosialisasi yang belum menjangkau seluruh masyarakat Provinsi Jawa Tenga
RESOLUSI KONFLIK LINGKUNGAN LIMBAH CAIR ETANOL DI DESA BEKONANG KECAMATAN MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO Kurniawan Handoko Budi Satriyo; Turtiantoro - -; Supratiwi - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Latar Belakang: Desa Bekonang merupakan desa pengrajin etanol dimana limbah etanol yang dihasilkan setiap hari mencapai 7000 liter. Limbah yang dihasilkan oleh pengrajin tersebut terlalu banyak sehingga mencemari lingkungan disekitarnya terutama lingkungan area pertanian. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menggabarkan serta melakukan analisis penyebab terjadinya konflik, menggambar kan proses resolusi konflik yang yang telah dilakukan dan mengetahui pihak-pihak yang berperan dalam mengatasi konflik tersebut. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa limbah cair etanol telah memicu konflik sosial antara pengrajin etanol dengan petani yang disebabkan oleh empat faktor. Faktor dasar yang membuat konflik laten limbah cair etanol adalah adanya oknum yang dengan sengaja membuang limbah ke sungai dan kesenjangan ekonomi yang dipicu perbedaan penghasilan antara petani dan pengrajin etanol. Resolusi konflik yang dilakukan adalah dengan melakukan mediasi menggunakan pihak ketiga yaitu pemerintah kecamatan Mojolaban, namun sampai saat ini masih berlangsung konflik laten. Kesimpulan: Resolusi konflik yang dilakukan dalam penyelesaian konflik limbah cair etanol di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, dilakukan dengan cara mediasi. Saran: Tahapan-tahapan kesepakatan yang telah disetujui perlu dilakukan peninjauan berkala yang dilakukan oleh pihak kecamatan bergandengan dengan dinas lingkungan hidup.
PERAN ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI KABUPATEN BATANG PADA TAHUN 2019-2020 Ganeshari Chandra Kencana; Dewi - Erowati; Muhammad - Adnan
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas bagaimana upaya Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Kabupaten Batang, yakni LSM Gertak, LSM GMPK, dan Ormas GNPK-RI dalam melakukan tindakan pemberantasan korupsi. Topik ini diangkat berdasarkan maraknya kasus korupsi yang ada di Kabupaten Batang, yang mana dalam pencegahan dan pemberantasannya melibatkan berbagai pihak salah satunya masyarakat sipil –dalam hal ini direpresentasikan oleh OMS. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis mendalam. Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif. Dengan metode tersebut, penelitian ini menghasilkan temuan bahwa ketiga OMS baik LSM Gertak, LSM GMPK, dan Ormas GNPK-RI masing-masing memiliki cara sendiri dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi. LSM Gertak melakukan pemberantasan dengan pendekatan represif, LSM GMPK melakukan pencegahan korupsi dengan pendekatan edukatif, dan GNPK-RI melakukan pencegahan korupsi korupsi dengan pendekatan preventif. Masing-masing organisasi juga mengalami hambatan dalam melakukan pemberantasan korupsi, sehingga tidak ada penurunan kasus korupsi secara signifikan
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA DKI JAKARTA NO. 14 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN TERPADU MELALUI E-MUSREMBANG Fadil - Ramadhan; Budi - Setiyono; Supratiwi - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Musrenbang merupakan agenda tahunan di mana warga saling mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan memutuskan prioritas pembangunan. Ketika prioritas telah tersusun, kemudian diusulkan kepada pemerintah di level yang lebih tinggi, melalui badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) usulan masyarakat dikategorisasikan berdasar urusan dan alokasi anggaran. Proses penganggaran partisipatif ini menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan mereka pada pihak pemerintah. Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan tentunya dibutuhkan partisipasi dari masyarakat. Sejak tahun 2016 DKI Jakarta melaksanakan Musrenbang dalam bentuk elektronik yang selanjutnya disebut dengan e-Musrenbang dalam tulisan ini penulis akan membagas mengenai implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu melalui e-Musrembang dengan menggunakan teori implementasi Edward III. Ditemukan bahwa implementasi kebijakan eMusrenbang berjalan dengan baik dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur implementasi yang baik di antaranya: Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Birokrasi. e-Musrenbang adalah laman yang dibuat untuk mendigitalisasi proses musrenbang konvensional yang sebelumnya berjalan melalui tatap muka langsung para stakeholder, saat ini terdapat dua fitur yang ada dalam e-Musrenbang DKI Jakarta yaitu Rembuk RW dan usulan langsung, seperti yang dijelaskan sebelumnya Rembuk RW adalah digitalisasi rekam jejak dokumen hasil dari Rembuk RW konvensional sehingga usulan dapat dipantau dan diketahui keputusan penerimaan atau penolakannya. Terdapat fitur kedua yaitu usulan langsung di mana usulan tersbut sebagai fasilitas untuk seluruh warga DKI Jakarta yang tidak berkesempatan mengikuti Rembuk RW atau memiliki usulan pribadi yang menyangkut pembangunan daerah untuk berpartisipasi. Proses penerimaan usulan langsung tidak melalui alur hierarkis seperti musrenbang konvensional melainkan melalui mekanisme cut off, sehingga usulan yang dihimpun langsung masuk ke pusat data dan informasi Bappeda untuk diseleksi sesuai kriteria dan direalisasikan
SOSIALISASI POLITIK PILKADA LAMONGAN 2020 OLEH KPU LAMONGAN DI RADIO PRAMESWARA Aldona Ainur Rohma; Laila Kholid Alfirdaus; Muhammad - Adnan
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan atas sosialisasi politik Pilkada Lamongan 2020 yang dilakukan oleh KPU Lamongan di Radio Prameswara dengan pengetahuan politik masyarakat menjelang Pilkada tersebut. Penelitian ini menggunakan metode campuran dengan pendekatan behavioralis. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada pihak KPU Lamongan dan Radio Prameswara, serta dilakukan penyebaran kuisioner kepada masyarakat Lamongan dengan teknik purposive sampling. Adapun analisa data dalam penelitian ini menggunakan program SPSSv22 for Windows. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara sosialisasi politik Pilkada Lamongan 2020 yang telah dilakukan KPU di Radio Prameswara dengan tingkat pengetahuan politik masyarakat. Temuan penelitian membuktikan pemanfaatan radio lokal dalam sosialisasi politik berhasil membantu KPU Lamongan dalam peningkatan pengetahuan politik masyarakat dalam penyuksesan Pilkada Lamongan 2020. Saran dari penelitian ini adalah perlu dilakukan peningkatan intensitas dan optimalisasi sosialisasi politik dengan melibatkan media massa agar pengetahuan politik masyarakat terus mengalami peningkatan

Page 131 of 171 | Total Record : 1709

 129   130   131   132   133 

Filter by Year

2012 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025 Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024 Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024 Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024 Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024 Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023 Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023 Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023 Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023 Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022 Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022 Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022 Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022 Vol 10, No 1 (2021): Periode Wisuda Januari 2021 Vol 10, No 4: Periode Wisuda Oktober 2021 Vol 10, No 3: Periode Wisuda Agustus 2021 Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021 Vol 9, No 03 (2020): Periode Wisuda Agustus 2020 Vol 9, No 02 (2020): Periode Wisuda April 2020 Vol 9, No 01 (2020): Periode Wisuda Januari 2020 Periode Wisuda Oktober 2020 Vol 8, No 04 (2019): Periode Wisuda Oktober 2019 Vol 8, No 03 (2019): Periode Wisuda Agustus 2019 Vol 8, No 02 (2019): Periode Wisuda April 2019 Vol 8, No 01 (2019): Periode Wisuda Januari 2019 Vol 7, No 04 (2018): Periode Wisuda Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): Periode Wisuda Agustus 2018 Vol 7, No 2 (2018): Periode Wisuda April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Periode Wisuda Januari 2018 Vol 6, No 04 (2017): Periode Wisuda Oktober 2017 Vol 6, No 03 (2017): Periode Wisuda Agustus 2017 Vol 6, No 01 (2017): Periode Wisuda Januari 2017 Vol 6, No 2 (2017): Periode Wisuda April 2017 Vol 5, No 03 (2016): Volume 5,Number 3, Tahun 2016 Vol 5, No 04 (2016): Periode Wisuda Oktober 2016 Vol 5, No 02 (2016): Periode Wisuda April 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5 Vol 4, No 3 (2015): VOLUME 4, NOMOR 3, TAHUN 2015 Vol 5, No 4 (2015): Periode Wisuda Oktober 2015 Vol 4, No 1 (2015): Wisuda Periode Januari 2015 VOLUME 4, NOMOR 2, TAHUN 2015 VOLUME 3, NOMOR 4, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 3, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 2, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 1, TAHUN 2014 Wisuda Periode April 2014 VOLUME 2, NOMOR 4,TAHUN 2013 Volume 2 Nomor 3 Tahun 2013 Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013 Vol 1, No 1 (2012): Journal of Politic and Government Studies More Issue