cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Politic and Government Studies
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Arts Humanities
Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
Arjuna Subject : -
Articles 1,709 Documents
 130   131   132   133   134 
Analisis Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Studi Penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus) Hilda Alfina Rosyada; Kushandajani - -; Dewi - Erowati
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah mempunyai tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Negara juga mempunyai kewajiban untuk memberikan layanan kepada masyarakat guna memenuhi hak dan kebutuhan. Dengan itu pemerintah memberikan fasilitas pelayanan untuk rakyat. Pelayanan publik merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah untuk masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelayanan Kartu Tanda Penduduk elektronik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus. Penelitian ini juga membahas upaya yang dilakukan dalam memperbaiki pelayanan Kartu Tanda Penduduk elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus. Penelitian ini menggunakan mix method. Masyarakat dalam menilai pelayanan publik dari kinerja aparat pemerintah dan aspek lainnya. Dari penilaian tersebut organisasi pelayanan publik berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan guna mendapatkan kepuasan dari masyarakat. Hasil dari penelitian ini pelayanan Kartu Tanda Penduduk elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus sudah baik dan sesuai, namun pada kecepatan waktu dalam pelayanan harus ditingkatkan, karena masyarakat merasa kecepatan waktu pelayanan yang diberikan masih rendah. Dalam upaya memperbaiki pelayanan ada inovasi berupa program pelayanan jemput bola. Program tersebut diharapkan menjadi mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan
KEKUASAAN BERPIHAK ALA ENTHUS SUSMONO Azzahra Hasna Naila; Nur Hidayat - Sardini; Wijayanto - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi karena Ki Enthus Susmono merupakan seseorang yang berada dalam bidang budaya lalu berpindah ke dalam bidang politik serta latar belakang. Ki Enthus memiliki latar belakang Jawa dan Islam yang kuat yang mempengaruhi juga pada cara menggunakan kekuasaan hingga berpihak kepada masyarakat kecil. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara sebagai data primer dan buku serta jurnal sebagai data sekunder. Hasil penelitian ini adalah Ki Enthus Susmono sudah belajar mendalang sejak kecil karena latar belakang keluarga Ki Enthus yang juga berkecimpung dalam dunia dalang. Selama mendalang Ki Enthus memiliki beberapa karya fenomenal yaitu Waryong dan lain sebagainya. Selain itu, Ki Enthus selama menjabat sebagai Bupati memiliki berbagai kebijakan yang unik yang membuatnya dicintai masyarakat Tegal
PERANAN ANGGOTA DPD RI DAPIL JATENG DALAM MENINGKATKAN FUNGSI-FUNGSI PERWAKILAN DAERAH (Studi Kasus Anggota DPD Jawa Tengah Periode 2014-2019) Muhammad Andika Bahari; Nur Hidayat - Sardini; Neny - Marlina
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adanya reformasi pada tahun 1998 telah melahirkan amandemen terhadap UndangUndang Dasar 1945 sehingga membawa perubahan terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satunya adalah perubahan pada lembaga legislatif, yaitu hapusnya sistem unikameralisme menjadi sistem bikameralisme. Dengan dianutnya sistem bikameralisme di Indonesia maka muncul Dewan Perwakilan daerah. Dewan Perwakilan Daerah merupakan representasi daerah-daerah yang bertujuan untuk mengakomodasi kepentingan daerah.Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dan mendalam tentang keadaan yang diteliti serta menganalisis mengenai implementasi peran anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Jawa Tengah dalam meningkatkan fungsi – fungsi perwakilan daerah. Subjek penelitian adalah individu atau kelompok yang diharapkan mampu memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti untuk melakukan penelitian. Dalam menentukan subjek penelitian, peneliti menggunakan purposive sampling. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Desain penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Tipe penelitian diskriptif digunakan dalam penelitian ini, karena dapat menggambarkan keadaan secara sistematis mengenai Peranan Anggota DPD RI Dapil Jateng Dalam Meningkatkan Peran Sebagai Perwakilan Daerah (Periode 2014-2019).Peran anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Jawa Tengah untuk dapat menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi daerah pada implementasinya belum maksimal. Hal ini dikarenakan adanya kendala-kendala yang meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dihadapi anggota Dewan Perwakilan Daerah berkaitan dengan lembaga Dewan Perwakilan Daerah sedangkan faktor eksternalnya berkaitan dengan masyarakat/konstituen, DPRD, dan Pemerintah Daerah. Upaya-upaya yang harus dilakukan dalam rangka mengakomodasi kepentingan daerah secara efektif dan adil meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal untuk meminimalisir kendala tersebut adalah meningkatkan peran anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Jawa Tengah sedangkan faktor eksternalnya dengan meningkatkan efektifitas komunikasi dengan masyarakat, DPRD dan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah. Oleh karena itu anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Jawa Tengah maupun komponen yang ada, meliputi masyarakat, DPRD, dan Pemerintah Daerah, sebaiknya ikut berpartisipasi untuk dapat mewujudkan tujuan Dewan Perwakilan Daerah.
PELAKSANAAN ONLINE SINGE SUBMISSION (OSS) SEBAGAI PELAYANAN PERIZINAN USAHA MIKRO DAN KECIL BERBASIS ELEKTRONIK DI KOTA SEMARANG Dinda Ayu Arrafi’u Nilna Munaa; Laila Kholid Alfirdaus; Neny - Marlina
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pelaksanaan Online Single Submission (OSS) sebagai pelayanan perizinan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) berbasis elektronik di Kota Semarang dari sisi pelayanan jasa menurut Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Analisis menggunakan teori E-Govqual dengan dimensi yaitu Efficiency, Reliability, Citizen Support, dan Trust, serta menggunakan Importance Performance Analysis (IPA) untuk menganalisis atribut yang menjadi kendala dan menjadi prioritas untuk diperbaiki. Hasilnya OSS sudah dilaksanakan dengan baik, namun masih belum dapat memenuhi harapan Pelaku UMK di Kota Semarang dengan gap pada Efficiency sebesar -0,06, Reliability -0,19, Citizen Support sebesar -0,25, dan Tsust sebesar -0,2, ditemukan kendala pada infrastruktur dan budaya birokrasi dengan atribut yang merupakan prioritas untuk diperbaiki adalah kelancaran pelayanan, kecepatan pelayanan, ketanggapan customer service, kecepatan jawaban customer service, pengetahuan customer service, dan kepercayaan kepada customer service
TIPE KEPEMIMPINAN KEPALA DESA YAN TEGUH WIBOWO DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN DESA Rego Boby Afrionaldy; Rina - Martini
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tipe kepemimpinan merupakan cara yang dilakukan pemimpin dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Salah satunya adalah bentuk partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan. Pelaksanaan pembangunan dapat berhasil karena adanya kesinambungan antara peran pemimpin dan masyarakat. Penerapan tipe kepemimpinan setiap daerah berbeda tergantung bagaimana kondisi yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri. Peran tipe kepemimpinan yang digunakan pemimpin sangat penting dalam meningkatakan partisipasi masyarakat untuk memajukan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tipe kepemimpinan kepala desa Yan Teguh Wibowo dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa Ngale. Mulyadi (2015) gaya atau tipe kepemimpinan adalah cara khas pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya dalam mencapai tujuan. Metode penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa tipe kepemimpinan kepala desa Yan Teguh Wibowo dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa Ngale dalam pengambilan keputusan dengan melibatkan langsung masyarakat. Membuka ruang partisipasi bagi semua kalangan masyarakat baik dalam bentuk ide atau gagasan, materil, dan tenaga pelaksanaan pembangunan desa. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tipe kepemimpinan kepala desa Yan Teguh Wibowo dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa Ngale digolongkan sebagai tipe kepemimpinan demokratis. Namun terdapat kekurangan yakni kepala desa dalam bersosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pembangunan masih melalui kepala dusun. Saran yang diberikan yakni kepala desa dapat memperluas kerjasama dengan berbagai pihak agar pembangunan dapat berjalan baik, lancar, efektif dan efisien
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM LAYANAN PENDIDIKAN BERBASIS E-GOVERNMENT DI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH Ismira Wijayanti Sutopo; Wijayanto - -; Teguh - Yuwono
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan e-Government di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Sebagai metode, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Temuan yang diperoleh oleh peneliti dalam penelitian ini adalah Disdikbud Jawa Tengah belum memiliki SOP yang secara khusus membahas mengenai implementasi e-Government. Ketiadaan SOP ini sangat berpengaruh dalam setiap aspek lainnya dan menyebabkan hambatan khususnya di aspek struktur birokrasi. Disdikbud Jawa Tengah juga masih mengalami hambatan lain seperti kurangnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia dan kurangnya anggaran dana dalam menyediakan fasilitas yang baik. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan e-Government di instansi tersebut belum berhasil dan masih terdapat banyak hambatan-hambatan yang menyertai
PERAN PERWARIS DALAM AKSES BANTUAN SOSIAL COVID-19 KELOMPOK TRANSPUAN DI KOTA SEMARANG Amelia Friska Cahyani; Fitriyah - -; Neny - Marlina
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai bagian dari masyarakat terdampak Covid-19 secara ekonomi, kelompok transpuan berhak menerima program bantuan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah. Namun posisi transpuan sebagai kelompok minoritas dalam masyarakat memengaruhi akses atau kemampuannya memperoleh manfaat atas program bantuan sosial dimasa pandemi Covid-19. Sebagai organisas resmi kelompok transpuan di Kota Semarang, Perwaris merupakan kelompok kepentingan yang mewaliki transpuan dalam kebijakan bantuan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran Perwaris sebagai kelompok kepentingan dalam akses bantuan sosial Covid-19 kelompok transpuan di Kota Semarang. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kelompok transpuan kesulitan mengakses program bantuan sosial Covid-19 pemerintah. Namum kelopok transpuan berhasil mengakses program Bantuan Sosial Covid-19 Swasta yang dilaksanakan oleh Gugus Tugas Covid-19 Kota Semarang. Dalam hal ini, Perwaris sebagai kelompok kepentingan yang mewaliki kepentingan transpuan di Kota Semarang berhasil mempengaruhi proses pembuatan keputusan Bantuan Sosial Covid-19 Swasta. Beberapa faktor utama yang mendorong pengaruh Perwaris dalam kebijakan anntara lain yaitu relasi sosial, kekuatan organisasional, dan watak dan gaya dari kebijakan Bantuan Sosial Covid-19 Swasta
APLIKASI MATUR DOKTER DALAM PELAYANAN KESEHATAN KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021 Mellia Fortuna Anggra Puspa; Dewi - Erowati; Supratiwi - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aplikasi Matur Dokter adalah aplikasi pengembangan dari public safety center 119, kemudian oleh pemerintah Kabupaten Klaten dikembangkan dalam bentuk aplikasi. Dibuat untuk membantu layanan kesehatan Kabupaten Klaten, yang pada mulanya dibentuk untuk kondisi gawat darurat. Namun juga diperentukan untuk layanan lain. Sehingga penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan mengenai implementasi Aplikasi Matur Dokter dalam pelayanan kesehatan Kabupaten Klaten serta hambatan dalam proses implementasi Aplikasi Matur Dokter. Penelitian ini menggunakan teori Edward III yang menjelaskan bahwa implementasi kebijakan memiliki empat indikator keberhasilan yaitu, komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan informasi serta data pada penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi Aplikasi Matur Dokter sebagai aplikasi layanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten belum berjalan secara optimal. Hambatan dari implementasi Aplikasi Matur Dokter adalah kurangnya sosialisasi masih sedikit orang yang mengunduh bahkan mengetahui mengenai keberadaan Aplikasi Matur Dokter. Kemudian kebanyakan masyarakat yang masih sedikit yang mengunduh bahkan mengetahui mengenai keberadaan Aplikasi Matur Dokter.Penelitian ini merekomenadasikan agar Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten lebih meningkatkan sosialisasi di seluruh kalangan dengan lebih meningkatkan branding aplikasi melalui sosial media agar generasi muda lebih mudah menemukan keberadaan aplikasi. Selain itu juga peningkatan kualitas sumber daya dengan pelatihan agar sumber daya manusia lebih mengerti apa yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian peningkatan koordinasi antar instansi juga diperlukan. Namun hal tersebut akan sia-sia apabila masyarakat abai akan keberadaan aplikasi matur dokter. Oleh karena itu masyarkat juga diharapkan dapat berperan aktif dalam implementasi Aplikasi Matur Dokter
PERSEPSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH PEREMPUAN TERHADAP PERENCANAAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER Neilla Qurota A’yumn; Yuwanto - -; Fitriyah - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah perempuan terhadap perencanaan anggaran responsif gender. Serangkaian perencanaan anggaran responsif gender dinilai dapat menyelesaikan permasalahan gender dalam masyarakat, yang mana anggaran dapat dialokasikan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan. Permasalahannya adalah masih banyak ditemui fenomena ketidaksetaraan gender di Provinsi Jawa Tengah. Sebagai keterwakilan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah perempuan maka pemahaman mengenai anggaran responsif gender merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi peran anggota DPRD perempuan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan melalui pemahaman, keterlibatan emosional, dan penilaian mengenai perencanaan anggaran responsif gender. Untuk menganalisisnya, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi Pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah perempuan telah memiliki pengetahuan tentang perencanaan anggaran responsif gender, keterlibatan emosional sebagai sesama kaum perempuan dan penilaian program dan kegiatan. Namun terdapat faktor penghambat seperti adanya anggota DPRD Perempuan yang belum memahami secara penuh konsep perencanaan anggaran responsif gender, direkomendasikan partai politik diharapkan dapat meningkatkan kualitas anggota DPRD melalui sekolah politik dan pelatihan perihal isu gender
IMPLEMENTASI DANA DESA DI DESA LEMAHIRENG KECAMATAN BAWEN KABUPATEN SEMARANG Ganang Surya Sarifudin; Yuwanto - -; Turtiantoro - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menekankan semakin kuatnya kedudukan, kewenangan, dan keuangan Desa. Terbitnya Undang – Undang ini merupakan perhatian besar pemerintah pusat terhadap desa untuk mengejar ketertinggalan desa. Pemerintah Desa diberikan kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Desa yang dulunya hanya menjadi objek pembangunan kini menjadi subjek pembangunan. Alhasil desa harus dapat menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat sendiri. PP No 8 Thn 2016 tentang Perubahan Kedua atas PP No 60 Thn 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN Pasal berbunyi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Desa yang diberikan kewenangan berhak menggunakan dana desa tersebut untuk kepentingan desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu memaparkan masalah secara sistematis, cermat, rinci, dan mendalam untuk mengungkapkan fakta dari suatu permasalahan. Penelitian ini dibuat dengan melakukan wawancara, observasi, dan telaah dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat enam indikator penunjang implementasi dana desa yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi, dan lingkungan ekonomi, sosial, serta politik. Seluruh indikator tersebut sudah berjalan baik dan dapat menunjang implementasi dana desa di Desa Lemahireng. Akan tetapi, dalam hal komunikasi antar organisasi terdapat beberapa hal yang belum optimal.

Page 132 of 171 | Total Record : 1709

 130   131   132   133   134 

Filter by Year

2012 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025 Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024 Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024 Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024 Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024 Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023 Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023 Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023 Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023 Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022 Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022 Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022 Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022 Vol 10, No 1 (2021): Periode Wisuda Januari 2021 Vol 10, No 4: Periode Wisuda Oktober 2021 Vol 10, No 3: Periode Wisuda Agustus 2021 Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021 Vol 9, No 03 (2020): Periode Wisuda Agustus 2020 Vol 9, No 02 (2020): Periode Wisuda April 2020 Vol 9, No 01 (2020): Periode Wisuda Januari 2020 Periode Wisuda Oktober 2020 Vol 8, No 04 (2019): Periode Wisuda Oktober 2019 Vol 8, No 03 (2019): Periode Wisuda Agustus 2019 Vol 8, No 02 (2019): Periode Wisuda April 2019 Vol 8, No 01 (2019): Periode Wisuda Januari 2019 Vol 7, No 04 (2018): Periode Wisuda Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): Periode Wisuda Agustus 2018 Vol 7, No 2 (2018): Periode Wisuda April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Periode Wisuda Januari 2018 Vol 6, No 04 (2017): Periode Wisuda Oktober 2017 Vol 6, No 03 (2017): Periode Wisuda Agustus 2017 Vol 6, No 01 (2017): Periode Wisuda Januari 2017 Vol 6, No 2 (2017): Periode Wisuda April 2017 Vol 5, No 03 (2016): Volume 5,Number 3, Tahun 2016 Vol 5, No 04 (2016): Periode Wisuda Oktober 2016 Vol 5, No 02 (2016): Periode Wisuda April 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5 Vol 4, No 3 (2015): VOLUME 4, NOMOR 3, TAHUN 2015 Vol 5, No 4 (2015): Periode Wisuda Oktober 2015 Vol 4, No 1 (2015): Wisuda Periode Januari 2015 VOLUME 4, NOMOR 2, TAHUN 2015 VOLUME 3, NOMOR 4, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 3, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 2, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 1, TAHUN 2014 Wisuda Periode April 2014 VOLUME 2, NOMOR 4,TAHUN 2013 Volume 2 Nomor 3 Tahun 2013 Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013 Vol 1, No 1 (2012): Journal of Politic and Government Studies More Issue