cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Politic and Government Studies
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Arts Humanities
Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
Arjuna Subject : -
Articles 1,709 Documents
 145   146   147   148   149 
KEBIJAKAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS PENGELOLAAN LIMBAH CAIR USAHA PENATU DI KOTA SEMARANG) Nurhaliza, Rhieta Ardila; Adnan, Muhammad -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Usaha penatu yang saat ini semakin menjamur di kawasan Kota Semarang khususnya di kawasan kampus undip perlu untuk menjadi perhatian terkait pengelolaan limbah cair hasil dari usaha penatu tersebut karena dapat menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi kebijakan Pengendalian Lingkungan Hidup terkait pengelolaan limbah cair usaha penatu di Kota Semarang. Penelitian ini mengadopsi teori implementasi kebijakan oleh George C. Edward III dan juga Teori Kepatuhan Milgram. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggabungkan data berdasarkan hasil wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan pengendalian lingkungan hidup di Kota Semarang pada pengelolaan limbah cair usaha penatu ini menemui kendala. Hal ini disebabkan oleh belum adanya komunikasi yang terbangun dengan baik, kurangnya sumber daya dan komitmen yang dimiliki pelaksana kebijakan serta belum adanya SOP yang jelas dalam pelaksanaan kebijakan. Kurangnya kesadaran pelaku usaha dan masarakat sekitar terhadap pentingnya pengelolaan limbah cair dari usaha penatu juga menjadi faktor penghambat dari implementasi kebijakan pengendalian lingkungan hidup terkait pengelolaan limbah usaha penatu. Ketidakpatuhan dari pelaku usaha ini berdasarkan teori Milgram disebabkan oleh belum adanya komunikasi dan kesungguhan pemerintah dalam pelaksanaan kebiajkan yang mempengaruhi variabel status lokasi, legitimasi figur otoritas, status figur otoritas, kedekaatan figur otoritas. Selain itu belum munculnya kesadaran para pelaku usaha akan pentingnya pengelolaan limbah usaha memberikan dampak pada kepatuhan berdasarkan variabel tanggung jawab personal dan dukungan sesama rekan. Untuk mengatasi permasalahan limbah cair ini dibutuhkan kesungguhan pemerintah dalam menjalankan kebijakan terkait pengelolaan limbah cair usaha penatu serta perlu untuk meningkatkan kesadaraan pelaku usaha dan masyarakat akan bahaya yang diberikan limbah cair usaha penatu
Inovasi Pemerintah Kota Semarang Melalui Aplikasi Wis Semar Untuk Mendukung Pariwisata Kota Semarang Hilmi, Emma Maulida; Herawati, Nunik Retno
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aplikasi Wis Semar merupakan salah satu terobosan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Semarang bekerja sama dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang adalah membentuk sebuah aplikasi yang berbasis online yang diharapkan dapat membatu promosi wisata di Kota Semarang sekaligus sebagai pemandu wisatawan di Kota Semarang. Aplikasi Wis Semar mulai diinisasi pada tahun 2015 dan dirilis pada tahun 2016. Pemerintah Kota Semarang bekerja sama dengan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kota Semarang sebagai lembaga yang berperan dan bertanggungjawab terhadap pariwisata di Kota Semarang meluncurkan sebuah aplikasi yang diberi nama Wis Semar (Wisata Semarang) sekaligus sebagai upaya peningkatan e-govermance. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan inovasi aplikasi Wis Semar dan pelaksanaan inovasi aplikasi Wis Semar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan teori inovasi oleh Everet M. Rogers yang menjelaskan bahwa inovasi memiliki lima karakteristik, yaitu kemanfaatan, kesesuaian, kompleksitas, diuji coba, dan pengamatan. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data pada penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak tahun 2017 aplikasi Wis Semar mengalami kendala sehingga tidak berjalan dan dikelola secara optimal dikarenakan aplikasi Wis Semar pada tujaun awalnya akan dikelola bersama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tetapi hingga penelitian ini dilakukan belum ada koordinasi dari dinas terkait mengenai pengelolaan aplikasi Wis Semar. Oleh karena itu masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui aplikasi Wis Semar, dikarenakan juga kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang. Penelitian ini menyarankan agar mulai dijalinnya koordinasi dan komunikasi antara Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam mengelola inovasi yang digunakan untuk meningkatkan pariwisata Kota Semarang, seperti inovasi aplikasi Wis Semar sebagai salah satu upaya inovasi untuk meingkatkan daya tarik pariwisata Kota Semarang
PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM PELAYANAN PUBLIK MELALUI WEBSITE KELURAHAN JANGLI 2023 Naufal, Rafi Candra; -, Kushandajani -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kelurahan Jangli yang terletak di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu kelurahan yang menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kota Semarang berupaya meluaskan pelayanan elektronik ke seluruh instansi pemerintahan melalui Peraturan Walikota yang telah diterbitkan. Salah satu bentuk dalam menerapkan sistem tersebut Kelurahan Jangli membuat website dalam rangka menyelaraskan sistem yang telah dibuat oleh Kota Semarang. Temuan di lapangan menunjukan beberapa hasil yang berlandaskan elemen-elemen keberhasilan penerapan E-Government yakni support, capacity, dan value. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif Deskriptif, pada tahap pengumpulan data peneliti menggunakan observasi, dan wawancara. Selain itu data sekunder juga digunakan sebagai pendukung yang berasal dari jurnal, buku, dan artikel internet
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK TAHUN 2023 DI KOTA SEMARANG Nasution, Muhammad Reza Aulia; Erowati, Dewi -; Herawati, Nunik Retno
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kebijakan Kota Layak Anak tahun 2023 di Kota Semarang dengan menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan publik oleh Donald Van Metter dan Van Horn. Dengan mengacu pada penelitian terdahulu yang relevan, termasuk studi-studi tentang keberhasilan implementasi kebijakan serupa serta kendala yang dihadapi, penelitian ini memperluas pemahaman tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Melalui pendekatan kualitatif, data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk dokumen kebijakan, wawancara dengan pemangku kepentingan, dan observasi lapangan. Analisis data dilakukan dengan merujuk pada indikatorindikator kunci yang dikemukakan dalam Model Implementasi Kebijakan. Hasil penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Semarang dalam menerapkan Kebijakan Kota Layak Anak, mulai dari kurangnya sumber daya hingga kendala komunikasi antar lembaga terkait
Pengelolaan Bangunan Objek Diduga Cagar Budaya di Kota Magelang Tahun 2023 Nazali, Ilham Alva; Herawati, Nunik Retno; Astuti, Puji -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kota Magelang dinobatkan sebagai salah satu kota tertua di Indonesia dengan usia di tahun 2024 telah menginjak angka 1118 memiliki dinamika sejarah panjang, dari era Hindu-Budha, Islam, kolonial, dan pasca kemerdekaan. Hal tersebut menjadi pertanda bahwa Kota Magelang sejatinya menyimpan berbagai peninggalan sejarah yang kini wujudnya kita kenal sebagai cagar budaya. Peninggalan sejarah di Kota Magelang mayoritas berupa bangunan, yang kemudian mengalami pengembangan kategorisasi menjadi struktur, situs, dan kawasan cagar budaya. Oleh karena nilai sejarah yang tersimpan di dalamnya, cagar budaya menjadi salah satu aspek kebudayaan yang wajib dilestarikan oleh pemerintah, termasuk pemerintah Kota Magelang. Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan tata kelola dan manajemen aset yang kemudian dilakukan tabulasi data dengan data yang diperoleh dari para informan. Data yang diperoleh menunjukkan selama 10 tahun setelah ditetapkan Perda No. 7 Tahun 2013 tentang Cagar Budaya di Kota Magelang, pemerintah Kota Magelang telah melakukan inventarisasi terhadap 51 objek dengan rincian : 1 cagar budaya tingkat nasional, 1 cagar budaya tingkat provinsi, 10 cagar budaya tingkat kota, 10 ODCB dalam kajian, 23 ODCB belum dikaji, dan 6 ODCB bermasalah. Pemerintah Kota Magelang di tahun 2023 telah melakukan beberapa tindakan pengelolaan berdasar definisi pada UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, tetapi justru terfokuskan pada bangunan ODCB yang dikelola langsung oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bukan pada bangunan yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya melalui SK Walikota
PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI MASA PANDEMI COVID-19 2020 DI KOTA BANDAR LAMPUNG Sholeha, Septia Mar’atus; -, Fitriyah -; Herawati, Nunik Retno
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pilkada serentak tahun 2020 menuai berbagai opini pro dan kontra dari masyarakat yang mengiringi rencana pemerintah pusat untuk tetap menyelenggarakan Pilkada di tengah Pandemi Covid-19. Target partisipasi politik yang ditetapkan oleh KPU RI yakni sebesar 77,5%. Meskipun Kota Bandar Lampung tidak mencapai target yang telah ditetapkan akan tetapi terdapat kenaikan angka partisipasi sebesar 3% dari yang sebelumnya 66% menjadi 69,13%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan strategi dari KPU Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2020 di masa pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan adalah kualitatif dan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukan strategi yang dilakukan KPU dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih Pilkada di Masa Pandemi Covid-19 2020 Kota Bandar Lampung sudah berjalan dengan baik dianalisis menggunakan teori Chandler dengan indikator formulasi jangka, pemilihan tindakan, dan alokasi sumber daya. Formulasi jangka panjang meliputi kejelasan landasan hukum, kebijakan, program asli KPU Kota Bandar Lampung yaitu lomba fotografi dan pameran foto serta program lanjutan dari KPU RI yaitu antara lain KPU goes to school & pesantren, sosialisasi secara daring melalui media sosial dan elektronik, relawan demokrasi, dan pendidikan pemilih berbasisi kelurahan dan pembentukan rumah pintar pemilu. Pemilihan tindakan sosialisasi dilakukan secara daring dan tatap muka langsung dengan penerapan protokol kesehatan. Alokasi sumber daya meliputi sumber daya manusia PPK, PPS, KPPS dan alokasi anggaran pelaksanaan Pilkada
TRANSFORMASI DIGITAL PADA PELAYANAN PELELANGAN IKAN DI TPI JUWANA UNIT II KABUPATEN PATI (Studi Penelitian pada Aplikasi Sistem Informasi Pelelangan Ikan Pati (SIPIPA)) Putri, Anindya Pramesta; Herawati, Nunik Retno; Marlina, Neny -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menyajikan sebuah studi kasus tentang sistem informasi pelelangan ikan pati (SIPIPA) yang mana merupakan sebuah hasil transformasi digital dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati yang menggandeng beberapa stakeholder untuk diterapkan di TPI Juwana Unit II Kabupaten Pati. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis penerapan sistem pelelangan ikan tradisional yang bermasalah, sehingga digantikan oleh SIPIPA dan bagaimana transformasi digial itu terjadi TPI Juwana Unit II Kabupaten Pati. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pelelangan ikan tradisional yang sebelumnya digunakan di TPI Juwana Unit II Kabupaten Pati sudah tidak lagi efektif dan efisien. Oleh karena itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati berinisiatif untuk menciptakan sebuah inovasi guna mengganti sistem pelelangan tradisional. SIPIPA merupakan sebuah alternatif yang tepat untuk mengganti sistem pelelangan yang sebelumnya sudah tidak lagi efektif dan efisien. Keberadaan SIPIPA telah membuktikan bahwa teknologi dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan kompleks di sektor perikanan. Sistem ini telah memenuhi standar e-government dan parameter transformasi digital, serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses pelelangan ikan. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan yang berasal dari kurang mampunya masyarakat untuk beradaptasi untuk mengurus perbankan yang menjadi syarat transaksi lelang, yaitu menggunakan Bank Jateng sebagai Bank Mitra. Meskipun begitu, SIPIPA telah berhasil membawa angin segar dalam dunia pelelangan ikan dan menunjukkan bahwa teknologi digital dapat menjadi katalisator perubahan menuju tata kelola yang lebih baik, tidak seperti pada sistem pelelangan yang sebelumnya
KOTA LAYAK ANAK (KLA) PADA KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS DI KOTA SALATIGA DARI PERSPEKTIF EVALUASI KEBIJAKAN Oktaviani, Alfina -; -, Kushandajani -; -, Supratiwi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan KLA diselenggarakan sejak tahun 2016 oleh Pemerintah Kota Salatiga, khususnya Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (KPA) DP3APPKB. Kota Salatiga selalu memperoleh penghargaan dari Kementerian PPPA, namun sejak tahun 2019 hingga 2023, Kota Salatiga mengalami stagnasi pada predikat madya. Dalam pelaksanaan kebijakan KLA di Kota Salatiga ditemukan beberapa permasalahan melalui penelitian terdahulu yaitu (1) minimnya monitoring kebijakan; (2) koordinasi yang kurang intensif; (3) rendahnya komitmen pemerintah dan masyarakat dalam menegakkan hak-hak anak; serta (4) tidak adanya Perda tingkat kabupaten/ kota tentang penyelenggaraan KLA sebagaimana amanat pemerintah pusat. Permasalahan tersebut dikaji menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn dengan enam indikator evaluasi. Metode penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian yang berupa evaluasi menunjukkan pelaksanaan klaster perlindungan khusus KLA di Kota Salatiga belum optimal. Hal tersebut didasari oleh beberapa temuan, yaitu (1) tujuan klaster perlindungan khusus belum sepenuhnya terealisasi; (2) minimnya kemampuan pemerintah merancang anggaran perlindungan anak; (3) kegiatan preventif berupa psikoedukasi tidak dapat diakses oleh semua masyarakat; dan (4) tidak adanya penyelesaian atas kritik yang diberikan masyarakat kepada Bidang KPA DP3APPKB. Adapun rekomendasi yang diajukan penulis meliputi (1) meningkatkan komitmen pemerintah melalui program deteksi kekerasan anak; (2) perancangan kegiatan mengacu setiap tujuan klaster perlindungan khusus; (3) diklat perencanaan anggaran dan melakukan audit internal; (4) memperkuat MoU kerjasama, termasuk menegaskan jangka waktu; serta (5) menyusun prosedur tindak lanjut kritik
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Potensi Desa Wisata Desa Tasikharjo Kec. Kaliori Kab. Rembang BAIHAKI, MUHAMMAD ILYAS; -, Yuwanto -; -, Supratiwi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemiskinan di Indonesia masih menjadi permasalahan yang serius, termasuk di Kabupaten Rembang yang pada tahun 2023 mencatat angka kemiskinan sebesar 14,17% atau sekitar 91.90 ribu jiwa. Upaya memberdayakan masyarakat terus dilakukan, salah satunya melalui program pemberdayaan di tingkat desa dengan mengembangkan potensi lokal, seperti desa wisata. Tujuan penelitian untuk menganalisis pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap masyarakat Desa Tasikharjo melalui pengembangan potensi desa wisata dan mengidentifikasi faktor pendukung dan hambatan yang dihadapi masyarakat Desa Tasikharjo serta mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan dari adanya pengembangan desa wisata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi kepala desa, kepala bidang destinasi wisata, pengelola wisata, masyarakat setempat, dan wisatawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan potensi Desa Wisata Tasikharjo sudah berhasil terlihat dari pengembangan infrastruktur dan keberlanjutan wisata yang terus berjalan. Faktor pendukung pemberdayaan meliputi dukungan dari pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat serta potensi yang dimiliki. Faktor penghambat meliputi keterbatasan pendanaan dalam pengembangan infrastruktur dan manajemen koordinasi antar pengelola dengan pedagang dalam penerapan standar harga jual. Dampak positif terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Secara ekonomi, terbukanya peluang usaha baru, seperti warung makan dan mainan yang mana, hal tersebut mendorong penurunan tingkat pengangguran sebesar 0.15 persen, dan pemberdayaan berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat desa wisata Tasikharjo hingga setara dengan Upah Minimum Regional (UMR) sebesar Rp.2.099.000., Kabupaten Rembang. Dampak sosial juga terlihat dari meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat yang terdorong untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dampak lingkungan meningkatnya tumpukan sampah dan pengelolaan sampah dengan cara dibakar menyebabkan pencemaran lingkungan dan udara setempat. Temuan penelitian bahwa dalam pengembangan potensi desa wisata, Pemerintah Desa Tasikharjo belum dapat dilakukan secara mandiri melainkan masih membutuhkan bantuan pendanaan dalam pengembangan wisata dengan pihak eksternal seperti pemerintah daerah, institusi pendidikan, serta lembaga keuangan seperti Bank BRI. Diharapkan adanya pelatihan mengenai manajemen keuangan, pelayanan wisata dan pengelolaan sampah untuk keberlanjutan pengembangan Desa Wisata Tasikharjo
PARTISIPASI PEMILIH MAHASISWA PERANTAUAN DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019 DI KOTA SALATIGA Annora, Salsabila Anya; Sardini, Nur Hidayat -; -, Wijayanto -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam Pemilu terdapat hak pilih universal (universal suffrage) yang berlaku pada warga negara secara universal dan memastikan hak pilih yang dimiliki warga negara dapat disalurkan dengan baik melalui tahapan Pemilu. Data lapangan menunjukan bahwa pada Pemilu Tahun 2019 terdapat banyak pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan formulir A5 yang menjadi permasalahan krusial. Kota Salatiga merupakan Kota yang diberi julukan “Indonesia Mini” karena terdapat banyak pendatang dari luar daerah, namun partisipasi pemilih perantauan di Kota Salatiga tergolong rendah sehingga tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis partisipasi politik pemilih perantau pada Pemilu serentak 2019 di Kota Salatiga dan mengekplorasi faktor-faktor pendukung maupun faktor yang menjadi penghambat partisipasi politik pemilih perantau pada Pemilu serentak 2019 di Kota Salatiga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Peneliti menggunkan wawancara terstruktur yang merupakan metode wawancara dengan menggunakan alat bantu berupa pertanyaan – pertanyaan secara garis besar untuk memperoleh informasi dan data – data yang diperlukan. Informan dalam penelitian ini adalah Ketua KPU Kota Salatiga, Kasubag Perencanaan, Data, dan informasi KPU Kota Salatiga dan Mahasiswa yang merupakan pemilih perantauan yang terdaftar pada dua universitas besar di sebanyak 8.700 orang. Sedangkan pemilihan sampel responden menggunakan teknik justment sampling yaitu pemilih mahasiswa perantauan yang terdaftar dalam DPTb (pemilih tambahan) KPU Kota Salatiga pada Pemilu serentak tahun 2019. Berdasarkan hasil lapangan, partisipasi politik pemilih perantauan di Kota Salatiga pada Pemilu tahun 2019 termasuk kategori masih rendah namun para pemilihnya memiliki kecenderungan antusias dalam memberikan suaranya pada Pemilu 2019. Rendahnya partisipasi pemilih perantauan sebagian besar didasari atas dua alasan yaitu kurangnya akses informasi karena kurangnya sosialisasi oleh penyelenggara Pemilu dibasis perantauan, serta faktor internal karena rasa malas. Hal tersebut didukung dengan temuan berupa para pemilih perantauan merasa kurang adanya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Salatiga sehingga menyebabkan para pemilih perantauan tidak mengetahui cara pindah memilih. Para pemilih perantauan lebih menginginkan kemudahan dalam memperoleh informasi terkait pindah memilih. Partisipasi mahasiswa pemilih perantauan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung yaitu berupa faktor perangsang politik, dan faktor lingkungan politik. Kedua faktor tersebut memiliki peranan yang dominan dalam mempengaruhi partisipasi pemilih. Faktor penghambatnya yaitu akses informasi terkait tata cara pindah memilih serta minimnya informasi mengenai tempat ataupun titik TPS yang random sehingga mempersulit para pemilih perantauan menemukan TPS. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan piramida partisipasi politik bahwa partisipasi politik mahasiswa pemilih perantauan berada di tingkatan spectators

Page 147 of 171 | Total Record : 1709

 145   146   147   148   149 

Filter by Year

2012 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025 Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024 Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024 Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024 Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024 Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023 Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023 Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023 Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023 Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022 Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022 Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022 Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022 Vol 10, No 1 (2021): Periode Wisuda Januari 2021 Vol 10, No 4: Periode Wisuda Oktober 2021 Vol 10, No 3: Periode Wisuda Agustus 2021 Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021 Vol 9, No 03 (2020): Periode Wisuda Agustus 2020 Vol 9, No 02 (2020): Periode Wisuda April 2020 Vol 9, No 01 (2020): Periode Wisuda Januari 2020 Periode Wisuda Oktober 2020 Vol 8, No 04 (2019): Periode Wisuda Oktober 2019 Vol 8, No 03 (2019): Periode Wisuda Agustus 2019 Vol 8, No 02 (2019): Periode Wisuda April 2019 Vol 8, No 01 (2019): Periode Wisuda Januari 2019 Vol 7, No 04 (2018): Periode Wisuda Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): Periode Wisuda Agustus 2018 Vol 7, No 2 (2018): Periode Wisuda April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Periode Wisuda Januari 2018 Vol 6, No 04 (2017): Periode Wisuda Oktober 2017 Vol 6, No 03 (2017): Periode Wisuda Agustus 2017 Vol 6, No 01 (2017): Periode Wisuda Januari 2017 Vol 6, No 2 (2017): Periode Wisuda April 2017 Vol 5, No 03 (2016): Volume 5,Number 3, Tahun 2016 Vol 5, No 04 (2016): Periode Wisuda Oktober 2016 Vol 5, No 02 (2016): Periode Wisuda April 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5 Vol 4, No 3 (2015): VOLUME 4, NOMOR 3, TAHUN 2015 Vol 5, No 4 (2015): Periode Wisuda Oktober 2015 Vol 4, No 1 (2015): Wisuda Periode Januari 2015 VOLUME 4, NOMOR 2, TAHUN 2015 VOLUME 3, NOMOR 4, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 3, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 2, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 1, TAHUN 2014 Wisuda Periode April 2014 VOLUME 2, NOMOR 4,TAHUN 2013 Volume 2 Nomor 3 Tahun 2013 Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013 Vol 1, No 1 (2012): Journal of Politic and Government Studies More Issue