cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Politic and Government Studies
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Arts Humanities
Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
Arjuna Subject : -
Articles 1,709 Documents
 147   148   149   150   151 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2023 Nadyatuzzahro, Salsabilla -; Herawati, Nunik Retno; -, Wijayanto -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mal Pelayanan Publik (MPP) hadir sebagai jawaban atas tuntutan dari masyarakat akan pengadaan pelayanan publik yang prima. Untuk itu, penelitian ini dirancang untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Lamongan. Penelitian ini menggunakan teori dari Grindle (1980: 5) untuk menganalisis keberhasilan implementasi kebijakan yang dapet ditinjau dari isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan/konteks kebijak (context of policy). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini mencakup wawancara, observasi, dokumentasi, serta studi pustaka. Beberapa informan untuk mendukung keakuratan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut Drs. Hamdani Azahari, MM. selaku Kepala DPMPTSP Kabupaten Lamongan, Ir. Yayuk Sri Rahayu, ST, MT. selaku Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Lamongan, Afiyahwati, S,Si. Selaku Kabid Perizinan DPMPTSP Kabupaten Lamongan, Yudo Baskoro, SH. Selaku Staf Bidang Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Lamongan, serta pengguna layanan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Lamongan telah berjalan dengan baik meskipun belum maksimal. Isi Kebijakan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Lamongan dirancang untuk memenuhi kepentingan masyarakat melalui pelayanan prima dengan menyediakan berbagai jenis layanan publik yang terintegrasi di satu tempat. Selain itu, juga didukung oleh pelibatan berbagai stakeholders dalam pengambilan keputusan serta penempatan SDM pemberi layanan yang sesuai dengan kualifikasinya. Sementara itu, dari aspek konteks kebijakan, Mal Pelayanan Publik Lamongan telah menetapkan strategi jemput bola untuk memperluas jangkauan layanan publik; karakteristik pihak pemberi layanan yang edukatif terkait alur pelayanan; hingga resposivitas dari pihak pemberi layanan yang turut meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini juga tidak luput dari berbagai hambatan, seperti, kurangnya alokasi dana yang memadai, kurangnya SDM yang terlatih, perubahan prosedur operasional, resistensi dari berbagai pihak, hingga kurangnya partisipasi secara aktif dari masyarakat. Adapun saran dalam penelitian ini yaitu DPMPTSP Kabupaten Lamongan perlu secara rutin memantau kinerja, meningkatkan anggaran, memperbaiki fasilitas, mengembangkan SDM sesuai kualifikasi, dan mengadopsi pendekatan kolaboratif dalam pengambilan keputusan untuk mengoptimalkan pelayanan di MPP Lamongan.DPMPTSP Kabupaten Lamongan perlu melakukan kampanye edukasi, meningkatkan aksesibilitas MPP, menambah SDM, dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan pelayanan publik.
MODALITAS PEMENANGAN KANDIDAT KEPALA DESA PEREMPUAN PADA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2019 DI KABUPATEN JEPARA (STUDI KASUS KEMENANGAN MUSTAFIYATUN DALAM PILKADES KEDUNGMALANG TAHUN 2019) Husnah, N. Lailatul -; -, Wijayanto -; Herawati, Nunik Retno
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas modalitas pemenangan Mustafiyatun yang digunakan dalam perhelatan Pemilihan Kepala Desa Kedungmalang Tahun 2019. Pendayagunaan modalitas yang dimiliki oleh Mustafiyatun menyisakan kemenangan baginya sebagai Kepala Desa Perempuan Pertama di Kedungmalang yang berhasil mengalahkan rivalnya, Razikin yang notabene kandidat incumbent. Penelitian ini menggunakan teori modalitas dari Bourdieu (1986) yang membagi modalitas menjadi empat jenis, yakni modalitas ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Temuan-temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa modalitas sosial dan ekonomi memiliki andil paling besar untuk mengantarkan kemenangan bagi Mustafiyatun. Modalitas sosial terdiri atas jejaring kekerabatan dan jejaring sosial yang dilembagakan menjadi tokoh donatur, tim pemenangan, sekaligus pendulang suara dari massa akar rumput. Sedangkan, modalitas ekonomi menjadi pelumas dari manuver politik Mustafiyatun berupa dana yang berasal dari kepemilikan pribadinya maupun dari tokoh donatur yang digunakan untuk melakukan rangkaian pendekatan sosial dan praktik politik uang. Sementara itu, modalitas budaya berkenaan dengan penerimaan masyarakat terhadap eksistensi pemimpin perempuan. Terakhir, modalitas simbolik berkenan dengan privilege, kebutuhan akan penghargaan (prestise), dan legitimasi yang mendasari calon pemilih untuk mengakui dan mempercayai Mustafiyatun sebagai kandidat yang layak untuk dipilih. Akumulasi dari keseluruhan modalitas telah dikerahkan oleh Mustafiyatun untuk memenangkan perhelatan Pemilihan Kepala Desa Kedungmalang Tahun 2019
PERBANDINGAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) ERA BASUKI TJAHAJA PURNAMA DAN ERA ANIES BASWEDAN DI KELURAHAN SENAYAN KECAMATAN KEBAYORAN BARU Manning, Victoria Albertine; -, supratiwi -; Erowati, dewi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi pada aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat harus berkualitas dan mampu mensejahterakan masyarakat. Hal tersebut mampu dibuktikan oleh Kelurahan Senayan dengan berhasil meraih beberapa penghargaan PTSP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan PTSP pada era Ahok dan era Anies di Kelurahan Senayan, serta faktor pendukung dan penghambat dari kedua era tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, serta menggunakan data primer dan sekunder. Lokasi penelitian berada di Kantor PTSP Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Metode pengumpulan data meliputi teknik wawancara dengan Lurah Senayan, Kepala PTSP dan Petugas Kelurahan Senayan serta Warga Kelurahan Senayan, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, Anies Baswedan telah berhasil memenuhi lima aspek pelayanan publik dan good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas dan efisiensi, serta reponsivitas. Pada era Ahok, aspek reponsivitas belum berjalan dengan baik dan untuk aspek transparansi, akuntabilita, partisipasi, serta efektivitas dan efisiensi ditemukan hasil yang positif. Transparansi dan peningkatan fasilitas menjadi faktor pendukung, sedangkan responsivitas dan kendala teknologi menjadi hambatan dalam PTSP era Ahok. Faktor pendukung pada era Anies adalah inovasi teknologi dan responsivitas yang baik, sementara itu masalah integrasi sistem dan keterbatasan SDM menjadi hambatan. Rekomendasi yang diberikan yaitu pelatihan penggunaan teknologi bagi petugas PTSP, inovasi aplikasi perizinan, dan kaderisasi pada pergantian petugas
PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA KABUPATEN SAMOSIR (STUDI PADA KAMPUNG ULOS HUTARAJA) Nainggolan, Carol Ratna Alyssa; -, Fitriyah -; -, Supratiwi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), kawasan wisata Danau Toba menjadi prioritas pengembangan daerah pariwisata. Kampung Hutaraja adalah salah satu permukiman di sekitar Danau Toba yang dipilih oleh Presiden Indonesia Joko Widodo untuk direvitalisasi karena memiliki komunitas budaya yang menarik. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis peran Pemerintah Kabupaten Samosir dalam mengembangkan objek wisata Kampung Ulos Hutaraja serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberlangsungan pengembangan pariwisata. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata oleh Pitana dan Gayatri (2005) dan pendapat Eddyono tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan pariwisata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dan informasi dikumpulkan melalui teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Samosir melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, lebih menonjol sebagai dinamisator dalam pengembangan pariwisata di Kampung Ulos Hutaraja. Meskipun terlibat sebagai motivator dan fasilitator, pemerintah daerah terutama fokus pada inisiasi dan penggerakan berbagai kegiatan dan program untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, dengan kolaborasi yang efektif dengan pihak ketiga. Faktor pendukung seperti atraksi wisata, fasilitas, dan infrastruktur memberikan kontribusi penting dalam pengembangan pariwisata, namun tantangan dalam transportasi dan kurangnya kesadaran serta keterlibatan masyarakat menjadi hambatan yang perlu diatasi. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap kedua sisi ini, pemerintah dapat merancang kebijakan yang holistik dan efektif untuk mengembangkan pariwisata di Kampung Ulos Hutaraja secara berkelanjutan
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI RUMAH BACA DIKATA DI DESA PESANTUNAN KECAMATAN WANASARI KABUPATEN BREBES Nur Sani, Intan -; -, Fitriyah -; Herawati, Nunik Retno
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Budaya literasi di Indonesia yang rendah membuat pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan literasi di daerah. Kabupaten Brebes merupakan daerah di Indonesia dengan tingkat literasi yang rendah, maka dari itu banyak bermunculan taman baca atau rumah baca di daerah Brebes untuk membantu meningkatkan literasi di daerah Brebes. Namun, tidak semua taman baca dapat bertahan lama. Salah satu rumah baca yang bertahan lama adalah Rumah Baca Dikata yang berada di Desa Pesantunan Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pemberdayaan yang terjadi hingga Rumah Baca Dikata dapat bertahan lebih dari 3 tahun. Teori yang digunakan adalah teori pemberdayaan masyarakat melalui konsep berkelanjutan Saraswati (Alfitri, 2011). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan telaah dokumen, serta teknik pengambilan informan menggunkan purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat di Rumah Baca Dikata melalui 6 unsur yaitu Learning by doing dilihat melalui proses kegiatan mengajar program kelas belajar. Problem solving yaitu dengan berdiskusi dan dibicarakan secara langsung terkait masalah yang sedang terjadi. Self evaluation yang dilakukan setelah acara. Self development and coordination dengan koordinasi dan kerjamasa pihak luar seperti instansi dan donatur. Self selection yaitu dengan seleksi program dan sdm relawan dengan lebih selektif. Dan self decism yaitu melihat keputusan founder dan tim founder mendirikan dan bergabung dengan Rumah Baca Dikata. Kesimpulan dari penelitian ini Rumah Baca Dikata sukses berkelanjutan hingga lebih dari 3 tahun diukur dengan konsep pemberdayaan menurut Saraswati dengan aspek learning by doing serta koordinasi dan kolaborasi sebagai aspek yang paling kuat dan aspek self selection yang perlu ditingkatkan. Hal ini karena pemilihan program dan relawan sangat berpengaruh untuk keberlanjutan Rumah Baca Dikata. Maka dari itu, perlu untuk lebih selektif lagi dalam memilah program dan calon tim relawan untuk Rumah Baca Dikata kedepan
Analisis Efektivitas Peran Pusat Pelayanan Terpadu (Ppt) Seruni Dalam Mengatasi Kekerasan Berbasis Gender Di Kota Semarang Periode Kepengurusan Tahun 2011-2019 Permatasari, Sinta Dewi; Alfirdaus, Laila Kholid
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekerasan dapat terjadi secara fisik maupun psikis, kekerasan merupakan ancaman serius yang dapat menimbulkan bekas trauma, depresi, hilangnya rasa percaya diri, hingga perasaan terkucilkan dalam lingkungan sosialnya, sehingga dapat menghambat peran seseorang dalam masyarakat. Kota Semarang memiliki fasilitas pelayanan yang khusus menangani kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan anak yaitu Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI. Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI sebagai pelayanan public untuk menangani kekerasan berbasis gender di Kota Semarang diharapkan mampu memberikan pelayanan yang maksimal terhadap korban – korban yang mengalami kekerasan berbasis gender. Tujuan skripsi ini dibuat menganalisis efektivitas PPT SERUNI dalam mengatasi kekerasan dan menjelaskan hambatan dalam pengelolaan PPT SERUNI. Hasil dari penelitian ini yaitu PPT SERUNI bertanggung jawab menyediakan layanan seperti layanan pengaduan, layanan medis, layanan penegakan hukum, layanan reintegrasi sosial, layanan repatriasi dan reintegrasi. PPT SERUNI belum sepenuhnya efektif karena terlihat dari belum mampunya memberikan layanan komprehensif dan multifaset yang disesuaikan
PERWUJUDAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM LAYANAN UJI KELAYAKAN KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA SEMARANG TAHUN 2024 Angeline, Sofie Meyra; -, Fitriyah -; -, Yuwanto -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Prinsip good governance dalam pengambilan keputusan dengan berfokus terhadap layanan uji kelayakan kendaraan bermotor di Dinas Perhubunngan Kota Semarang, hal ini partisipasi masyarakat/swasta juga penting selain yang dilaksanakan oleh pemerintah, untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis (1) bagaimana Dishub mewujudkan prinsip-prinsip good governance dan (2) apa faktor penghambat dalam mewujudkan prinsip-prinsip good governance di layanan uji kelayakan kendaraan bermotor. Dengan teori UNDP (dalam Sedarmayanti, 2004), berdasarkan indikator akuntabilitas (pemerintah), Transparansi (pemerintah), keterbukaan (masyarakat), dan aturan hukum (masyarakat). Metode penelitian yaitu metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta studi kepustakaan dan dokumentasi, adapun teknis analisis data yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian perwujudan prinsip good governance dalam pelayanan uji kelayakan kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kota Semarng masih belum optimal. Dapat dilihat: 1) akuntabilitas masih ditemukan kekurangan yakni dalam pegujian yang ruwet dan tidak adanya pendaftaran online bagi pengguna baru, serta hassil uji dapat memakan waktu lama karena sistem galat; 2) transparansi, kurangnya informasi untuk khalayak umum sehingga pengguna kurang mengetahui persyaratan dan prosedur; 3) keterbukaan, sarana pengaduan kurang terawat; dan 4) aturan hukum, masih banyak masyarakat terlambat dan dapat membuka peluang percaloan. Diharapkan Dinas Perhubungan dapat memperbaiki kekurangan dan mengevaluasinya, bisa dengan mengembangkan sistem, meningkatkan infrastruktur teknologi, merawat sarana pengaduan, penguatan pengawasan, dan menyederhanakan prosedur
ANALISIS STRATEGI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG Wati, Arum Setia; -, Yuwanto -; Marlina, Neny -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebutuhan akan layanan administrasi kependudukan yang memadai merupakan hal yang sangat penting di Indonesia. Namun, masih terdapat banyak kendala yang salah satunya ditemukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang yaitu belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pelayanan administrasi kependudukan. Di sisi lain, Disdukcapil Kota Semarang telah berusaha menjalankan pelayanan publik yang baik melalui berbagai program yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang memuat arah dan rancangan kebijakan yang akan dilaksanakan selama periode berlakunya Renstra. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan strategi pelayanan serta apa saja dampak yang dirasakan masyarakat terkait program dan kebijakan tersebut menggunakan teori pelayanan publik yang baik oleh Dwiyanto (2014) yang meliputi tiga aspek utama yaitu: efisiensi, responsivitas, dan non partisan. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah mix metode. Pendekatan kualitatif akan digunakan untuk melihat keberjalanan strategi pelayanan yang diberikan oleh Disdukcapil kota Semarang. Data didapatkan melalui wawancara tidak terstruktur, dokumentasi, dan observasi. Sedangkan dampak dari strategi pelayanan diberikan diidentifikasi melalui pendekatan kuantitatif menggunakan instrumen kuesiner dengan populasi penduduk Kota Semarang yang pernah menerima pelayanan dari Disdukcapil Kota Semarang. Penelitian ini mengambil sebanyak 100 responden dengan metode random sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan strategi administrasi kependudukan di Disdukcapil Kota Semarang telah berjalan dengan baik di mana keseluruhan poin dalam dokumen Renstra telah berhasil dilaksanakan sesuai dengan aspek responsivitas dan non partisan. Akan tetapi masih terdapat kendala dalam dan kekurangan hal kuantitas aparatur, ketepatan waktu pelayanan berbasis online, sarana dan prasarana, kepekaan aparatur dalam pembagian kerja, dan luas cakupan kerja sama. Sementara itu, dampak dari strategi pelayanan yang diberikan oleh Disdukcapil kota Semarang mendapat respon yang positif dari responden dengan memperoleh indeks rata-rata 83,34 yang yang berada dalam kategori sangat setuju. Kemudian, saran yang dapat penulis rekomendasikan yaitu untuk menambah kuantitas dan meningkatkan kemampuan aparatur, lebih memperhatikan kepekaan aparatur, dan melengkapi sarana dan prasarana penunjang layanan, memperluas cakupan kerja sama penerbitan dokumen kependudukan
Implementasi Sistem Keadilan Pemilu Dalam Sistem Proporsional Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Kasus Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD di Kota Depok) Ameilia, Alifia Putri; Sardini, Nur Hidayat -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sekaligus menganalisis Sistem Pemilu Proporsional di Indonesia pada tahun 2019. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca untuk memahami secara garis besar persoalan dalam Sistem Pemilu Proporsional yang dijabarkan pada beberapa bagian, antara lain: keadilan dalam sistem Pemilu, Studi Kasus Pemberhentian Antarwaktu, dan Peranan KPU dalam mengatasi persoalan Pemberhentian Antar Waktu anggota legislatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti berusaha untuk menjelaskan secara luas terkait dengan fenomena-fenomena yang terjadi pada masyarakat sosial. Selain itu, metode deskriptif-analitis mempermudah peneliti untuk mengetahui secara garis besar terkait dengan permasalahan yang ada. Dengan melakukan Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi pustaka mempermudah peneliti untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan sesuai dengan fakta yang ada. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pemilu dengan Sistem Pemilihan Proporsional Terbuka memiliki urgensi akan pentingnya hak asasi manusia di masyarakat. Pemberhentian Antar Waktu dalam internal partai politik menggambarkan adanya faktor-faktor kegagalan yang terjadi pada Caleg saat Pemilu. Dengan memprioritaskan hasil suara terbanyak untuk dilantik menjadi anggota DPRD, maka sudah menjadi hak bagi setiap calon untuk melanjutkan tahapan pemilihan selanjutnya
Politik Tata Kelola Bencana: Analisis Kepentingan Antar Aktor dalam Kasus Pengelolaan Bencana Banjir di Kota Medan Tahun 2023 Depary, Friech Gunana; Manar, Dzunuwanus Ghulam
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The study of disaster governance analyzes the interests of actors by putting the knowledge of disaster actors or stakeholders as the focus of the study. In the concept of governance, actors in certain domains of government can be referred to as actors, these actors are not necessarily the government, but can also be private, community and other actors. In an effort to minimize the occurrence of flood disasters, the involvement of actors or stakeholders is needed. This research aims to analyze the interests between actors in flood disaster management efforts and the implications of cross-interests in flood disaster management in Medan City. Data collection techniques in this study used observation, interviews and literature studies with qualitative descriptive methods. The results showed that the Government and the Regional Disaster Management Agency of Medan City are the main stakeholders. Then the labosude community, PMI, basarnas, online motorcycle taxi community, PMI, SDABMBK Office are supporting stakeholders. Furthermore, the community as a stakeholder directly affected by the disaster. Actors in flood disaster management have different roles and interests. Each actor in this study has coordinated but in its implementation there are obstacles with the different interests of each actor that occur in convergence and divergence. Then there are limited resources and accurate information in planning and implementing flood disaster management in Medan City and the absence of policies formulated inclusively and deliberatively by the government in disaster management, both before, during and after disasters.

Page 149 of 171 | Total Record : 1709

 147   148   149   150   151 

Filter by Year

2012 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025 Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024 Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024 Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024 Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024 Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023 Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023 Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023 Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023 Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022 Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022 Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022 Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022 Vol 10, No 1 (2021): Periode Wisuda Januari 2021 Vol 10, No 4: Periode Wisuda Oktober 2021 Vol 10, No 3: Periode Wisuda Agustus 2021 Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021 Vol 9, No 03 (2020): Periode Wisuda Agustus 2020 Vol 9, No 02 (2020): Periode Wisuda April 2020 Vol 9, No 01 (2020): Periode Wisuda Januari 2020 Periode Wisuda Oktober 2020 Vol 8, No 04 (2019): Periode Wisuda Oktober 2019 Vol 8, No 03 (2019): Periode Wisuda Agustus 2019 Vol 8, No 02 (2019): Periode Wisuda April 2019 Vol 8, No 01 (2019): Periode Wisuda Januari 2019 Vol 7, No 04 (2018): Periode Wisuda Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): Periode Wisuda Agustus 2018 Vol 7, No 2 (2018): Periode Wisuda April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Periode Wisuda Januari 2018 Vol 6, No 04 (2017): Periode Wisuda Oktober 2017 Vol 6, No 03 (2017): Periode Wisuda Agustus 2017 Vol 6, No 01 (2017): Periode Wisuda Januari 2017 Vol 6, No 2 (2017): Periode Wisuda April 2017 Vol 5, No 03 (2016): Volume 5,Number 3, Tahun 2016 Vol 5, No 04 (2016): Periode Wisuda Oktober 2016 Vol 5, No 02 (2016): Periode Wisuda April 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5 Vol 4, No 3 (2015): VOLUME 4, NOMOR 3, TAHUN 2015 Vol 5, No 4 (2015): Periode Wisuda Oktober 2015 Vol 4, No 1 (2015): Wisuda Periode Januari 2015 VOLUME 4, NOMOR 2, TAHUN 2015 VOLUME 3, NOMOR 4, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 3, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 2, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 1, TAHUN 2014 Wisuda Periode April 2014 VOLUME 2, NOMOR 4,TAHUN 2013 Volume 2 Nomor 3 Tahun 2013 Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013 Vol 1, No 1 (2012): Journal of Politic and Government Studies More Issue