cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Politic and Government Studies
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Arts Humanities
Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
Arjuna Subject : -
Articles 1,709 Documents
 144   145   146   147   148 
IMPLEMENTASI COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KELURAHAN KALIPANCUR, KECAMATAN NGALIYAN, KOTA SEMARANG (BANK SAMPAH INDRIA JAYA) Gimnastiar, Maulana Fajar; Yuwono, Teguh -; Marlina, Neny -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengelolaan sampah melalui bank sampah merupakan upaya dalam memberdayakan masyarakat untuk mengurangi timbunan sampah yang ada. Dimana masing-masing rumah tangga dapat melakukan pemilahan mandiri. Kegiatan pengelolaan bank sampah adalah perwujudan dari collaborative governance karena dalam pengelolaannya dilakukan melalui bentuk kerja sama antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses tahapan dan faktor-faktor keberhasilan dalam pengelolaan sampah di Bank Sampah Indria Jaya Kelurahan Kalipancur Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informasi serta data yang didapatkan dilakukan dengan cara menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Untuk menunjang data penelitian, maka penelitian ini juga menggunakan studi literatur yang didapatkan dari internet, jurnal, dan dokumen penting lainnya. Pada pemilihan informan, informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling sesuai dengan kebutuhan penelitian. Teori yang digunakan adalah menggunakan teori milik Morse dan Stephens (2012:567) terdiri dari Tahapan Collaborative Governance dan teori Goldsmith dan Donald (2009: 135-136) tentang kriteria keberhasilan Collaborative Governance. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa dalam tahapan kolaborasi dapat berjalan dengan baik dipengaruhi jika kriteria keberhasilan terpenuhi seperti adanya rasa kepercayaan, komitmen yang kuat, sumber daya yang berkualitas, dan pembagian tanggung jawab yang jelas dibuktikan dengan adanya dampak dan respon positif yang dirasakan oleh masyarakat Kelurahan Kalipancur. Selain itu, hadirnya kolaborasi di bank sampah selain dapat mengurangi tumpukan sampah tetapi juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa dalam kolaborasi di Bank Sampah Indria Jaya terjadi hirarki dalam struktur jaringan kolaborasi. Selain itu, terjadi perubahan komitmen tujuan awal yang dipengaruhi oleh kepentingan masing-masing aktor kolaborasi yang membuat kinerja dan kontribusi setiap aktor tidak dapat maksimal.
POLITICAL INTEREST IN THE RECRUITMENT MECHANISM OF THE KPK’S COMMISSIONERS Effendy, Revela Regilia; Manar, Dzunuwanus Ghulam
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research was raised with the title “Political Interest in the KPK Commissioner Recruitment Mechanism”. The background of this research raises the issue of controversy and political interests that are in the process of electing KPK leaders in the 2019-2023 period. Through document tracing and stakeholder analysis, this thesis discusses what kind of political interests are being done in weakening the KPK, including the recruitment process. The finding of this study is the discovery of political interest in the election process of KPK leaders for the 2019-2023 period. Briefly, this discovery is evidenced by the many controversies that have arisen to the public. Starting from the 26 points of controversy contained in the 2019 KPK Law, controversies in the election process (KPK’s Pansel against the background of high conflicts of interest, Commission III of the DPR was detected to have the same interest, the President questioned his seriousness in choosing the 2019 KPK’s Pansel , and the final requirements that are mandatory for KPK leadership candidates to approve the 2019 KPK Law), the controversy over the National Insight Test which dismissed dozens of KPK employees, and the controversy over the extension of the KPK Commissioner's term of office for the 2019-2023 period to five years by the Constitutional Court. Analysis of this thesis discusses that it turns out the interests of oligarchs. It can be concluded that political interest in the election process of the KPK leadership is one of the many root problems where the problem is aimed at weakening the law in Indonesia, including the KPK. In short, the political elite conduct business activities in the state with the meaning that they control the law, they eradicate the righteous parties, and they also destroy the state. In this case, it is necessary to strengthen political will so that these interests are not found again and the KPK can return to functioning properly.
IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT: APLIKASI SI D’NOK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG Anggoro, Ardika Septyo; Sardini, Nur Hidayat -; -, Fitriyah -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Semakin tingginya pertumbuhan penduduk Indonesia akan berbanding lurus dengan permintaan akan kualitas pelayanan publik. Untuk meningkatkan kualitas pelayan publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang mengeluarkan aplikasi bernama Si D’nOK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi e-government pada aplikasi SiD’nOK dan mencari hambatan yang terjadi pada saat pelaksanaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber data diperoleh dari data sekunder melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SiD’nOK sudah memenuhi 3 aspek egovernment. Aspek yang pertama adalah dukungan (support), Program Si D'nOK memiliki dasar hukum dan regulasi yang jelas dari top down sehingga memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya Program Si D'nOK. Aspek yang kedua adalah kapablitas (capability), Program Si D'nOK memiliki dukungan sumber daya anggaran, dukungan sumber daya manusia dan dukungan infrastruktur teknologi informasi. Dengan kata lain, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kemampuan yang cukup untuk menyelenggarakan digitalisasi layanan. Pada aspek nilai (value), Program Si D'nOK sudah dirasakan masyarakat kendati belum banyak. Beberapa Masyarakat menjadi terbantu oleh Si D’nOK karena dapat melakukan perminntaan administrasi kependudukan dengan tidak datang langsung ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Namun demikian masih terdapat banyak hambatan dalam pelaksanaan SiD’nOK. Hambatan dating dari internal dan eksternal. Hambatan internal datang dari kurangnya kualitas sumber daya manusia yang mengelola Si D’nOK sehingga menyebabkan pelayanan menjadi berkurang. Hambatan eksternal dating dari budaya Masyarakat yang belum terlalu mengenal dengan kemajuan teknologi sehingga lebih memilih untuk dating langsung ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil daripada menggunakan Si D’nOK
PENGARUH PENATAAN KAWASAN KHUSUS PEDESTRIAN DI MALIOBORO KE TERAS MALIOBORO TERHADAP PEREKONOMIAN PKL DAN KEPUASAN Indrakusuma, Galton Dwita; Wiryawan, bangkit Aditya; Alfirdaus, Laila Kholid
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Most of the narratives suggest that the implementation of the Special Pedestrian Area Arrangement policy in Malioboro in February 2022 had a detrimental effect on the economy of street vendors. Meanwhile, Malioboro has become an icon of Yogyakarta, intended for tourists to stroll around, thus creating issues for both street vendors and pedestrians. This study was conducted to assess the impact of this policy on traders and pedestrians comprehensively, including infrastructure and management efforts, and to evaluate the policy's effectiveness. The objective is to produce comprehensive research by examining it from various perspectives. This research employs a descriptive qualitative approach, gathering data through interviews, followed by data triangulation using observation to validate the data. The research subjects include the Dinas Koperasi dan UKM DIY, vendors and pedestrians. The findings of this research are as follows: (1) The aspect of facilities and infrastructure has a positive influence, facilitating and boosting the local merchant economy. (2) The economic aspect for traders suffers a negative impact due to decreased income and visitor numbers, potentially by 25-50% compared to prerelocation figures. (3) Management efforts have led to increased visitor numbers and improved trader quality and organization. Currently, visitor numbers have increased by approximately 4-5% over the past year. (4) In terms of pedestrians, the policy has a positive influence, contributing to pedestrian satisfaction by bringing numerous benefits. (5) The policy's effectiveness has been demonstrated through successful achievement of target accuracy, timeliness, goal attainment, and real change have been succesfully met
KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PENGELOLAAN WATERPARK TIRTOREDJO DI DESA SUDIMORO KABUPATEN MAGELANG Amalia, Syifa Putri; Adnan, Muhammad -; Astuti, puji -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji kinerja pengelolaan pariwisata Waterpark Tirtoredjo di Desa Sudimoro, Kabupaten Magelang, yang dikelola oleh BUMDes Sudimoro. Meskipun memiliki potensi tinggi, pengelolaan Waterpark menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya profesionalisme manajemen, keterbatasan sumber daya manusia, promosi yang tidak efektif, dominasi pemerintah desa, serta masalah aksesibilitas dan infrastruktur. Penelitian ini menggunakan teori kinerja dengan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menyarankan peningkatan kapasitas manajemen, perbaikan infrastruktur, optimalisasi strategi pemasaran, serta transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. Dengan demikian, Waterpark Tirtoredjo diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan kesejahteraan masyarakat Sudimoro
KEPEMIMPINAN AIRIN RACHMI DIANY DAN H. SYAFRUDDIN DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA TANGERANG SELATAN DAN KOTA SERANG PADA TAHUN 2019-2021 Chaerunnisa, Salsabilla -; -, Fitriyah -; Martini, rina -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan perempuan di sektor-sektor strategis serta sebagai pemimpin seringkali dipertanyakan kualitasnya sedangkan laki-laki tidak. Padahal hadirnya pemimpin perempuan juga dapat membawa perubahan dalam memberikan kebijakan yang jarang mendapat perhatian seperti kebijakan yang berpihak kepada perempuan dan anak. Penelitian ini melihat perbedaan gaya kepemimpinan antara Airin Rachmi Diany dan Syafruddin dalam implementasi kebijakan Kota Layak Anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan membuat deskripsi-deskripsi dan tema-tema yang berkaitan yang berasal dari data penelitian. Penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap kepemimpinan Airin dan Syafruddin dalam implementasi Kota Layak Anak. Pada penelitian ini digunakan tiga teori besar yaitu Gaya Kepemimpinan, Kepemimpinan Gender dan Implementasi Kebijakan. Hasil dari penelitian adalah ditemukan perbedaan kepemimpinan antara Airin dan Syafruddin yang dapat dilihat dari tiga kategori yaitu, dilihat dari gaya kepemimpinan, cara pengambilan keputusan dan penggunaan sumber daya. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa kepemimpinan Airin lebih berhasil dalam menjalankan kebijakan yang menyangkut hak anak. Kebijakan yang memperjuangkan hak anak sejatinya sangat penting bagi masa depan bangsa, Indonesia sendiri perlu mempersiapkan diri dalam menghadapi bonus demografi pada tahun 2030 mendatang. Melalui penelitian ini ditemukan bahwa kepemimpinan gender memiliki hasil yang lebih efektif jika menyangkut tentang isu anak. Oleh karena itu keberadaan pengarusutamaan gender sangat penting guna keberjalanan suatu kebijakan
PENGUATAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PENGADAAN BARANG DAN JASA STUDI KASUS DPRD KOTA TANGERANG SELATAN Pranoto, Medina Lutfiani; -, Kushandajani -; Yuwono, Teguh -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

guatan Good Governance Melalui Pengadaan Barang dan Jasa yang dapat mempermudah pelayanan bertransaksi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berbasis elektronik. Hal ini juga dapat membantu mencegah terjadinya praktik korupsi dan nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa publik. Pada Peraturan Presiden pada Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah E-Katalog pada dasarnya merupakan sebuah tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo dalam Inpres, dengan menindih percepatan membuka sistem EProcurement dan penerapan E-Purchasing yang berbasis E-Katalog. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah dalam penggunaan EKatalog tersebut sudah efektik untuk mendorong transparansi barang dan jasa (Organisasi, Interpretasi, Aplikasi) dan manfaat yang diberikan dalam penggunaan E- Katalog tersebut. Penelitian ini menggunakan indikator (Organisasi, Interpretasi dan Value) dalam kebijakan Charles O. Jones pada penerapan kebijakan yang paling penting. Adapun motode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan E-Katalog di DPRD Kota Tangerang Selatan memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pada proses pengadaan barang dan jasa. E- Katalog memberikan akses yang lebih terbuka terhadap informasi terkait produk, harga, dan penyedia jasa, sehingga memungkinkan adanya pengawasan yang lebih baik terhadap setiap transaksi yang dilakukan. Implementasi ini menjadi pilar penting dalam mewujudkan good governance, Selain itu, penggunaan E-Katalog juga membawa efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa. kendala yang masih dihadapi dalam implementasi E- Katalog tersebut ialah aspek teknis dan operasional, seperti kurangnya pemahaman teknis di kalangan staf DPRD dan pelatihan yang kurang memadai. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mengakses dan menggunakan sistem secara optimal.
Peran Pemerintah Kota Semarang dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Hidayah, Ulan -; -, Yuwanto -; Erowati, Dewi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jumlah penyandang disabilitas di Kota Semarang pada tahun 2020 sebanyak 5.800 penyandang dan 3.191 dari jumlah tersebut masuk ke dalam DTKS, permasalahan ini yang coba diatasi lewat pemberdayaan. Penelitian ini membahas mengenai peran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam pemberdayaan penyandang disabilitas fisik sekaligus orang tua penyandang disabilitas. Tujuan penelitian untuk menganalisis peran dan mengidentifikasi faktor pendukung dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Semarang selaku OPD yang melaksanakan pemberdayaan penyandang disabilitas dan orang tua penyandang disabilitas tahun 2022-2023. Metode yang digunakan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan peran Pemerintah Kota Semarang dalam pemberdayaan penyandang disabilitas dan orang tua penyandang disabilitas dilaksanakan belum baik dikarenakan peran yang dijalankan peran kecil yang merepresentasikan Pemerintah Kota Semarang meliputi peran memfasilitasi berupa pemberian motivasi lewat bimbingan, fasilitasi pelatihan tetapi belum dilaksanakan monitoring dan belum ada pemberian dukungan. Peran edukasi dilakukan melalui pemberian keterampilan hempers kepada penyandang disabilitas fisik dan pelatihan ecoprint, gesek godong kepada orang tua serta pemberian informasi terkait pelatihan. Terakhir peran representasi dilakukan dengan jalinan kerjasama dengan pihak King Batik dan pelatih perseorangan. Faktor pendukung peran meliputi sosialisasi dan ketersediaan sumber daya berupa Sumber daya manusia dan prasarana. Faktor penghambat peran antara lain beban kerja pegawai yang bertambah akibat adanya pegawai lain yang merangkap jabatan di luar jabatan utama, ketersediaan pegawai, dan sikap serta keterbatasan akses masyarakat terhadap program dikarenakan sosialisasi yang terbatas hanya pada HIMIKS. Temuan penelitian bahwa pemberdayaan ekonomi yang dilakukan belum sampai pada pendampingan, pemberian modal, maupun pemasaran alhasil pemberdayaan yang dilakukan belum mencapai kemandirian. Kemudian ditinjau dari struktur dan fungsi organisasi, pemberdayaan ekonomi ini diletakkan di bagian kecil di bidang rehabilitasi sosial dengan struktur yang kecil dan merepresentasikan peran yang besar membuat pelaksanaan fungsinya masih belum optimal serta dapat diinterpretasikan dengan berbagai cara
IMPLEMENTATION OF JAKLAPOR AS A DIGITAL PUBLIC COMPLAINT SERVICE ON THE QUALITY OF PUBLIC SERVICES OF DKI JAKARTA Ralina, Aribah Shafa; Manar, Dzunuwanus Ghulam; Erowati, Dewi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

DKI Jakarta with over 11 million residents, faces a growing need for efficient public services in the digital age. One key area is handling public complaints. To address this, the DKI Jakarta Provincial Government established JAKI under the President Instruction No.3 of 2003 concerning National Policies and Strategies for E-Government Development and the Presidential Regulation No.95 of 2018 concerning Electronic Based Government Systems. This research aims to discuss the implementation of JAKI as a digital public complaint service on the quality of public services in DKI Jakarta. This research tries to determine if in fact JakLapor, a feature of JAKI, has run optimally as a digital public complaint service. The research was conducted using a qualitative approach. Data collection was obtained through in-depth interviews with 4 staffs of Jakarta Smart City and 5 citizens of DKI Jakarta and through document analysis comprising of papers, books, journals and articles.. Data collection techniques include data analysis and interpretation, data reduction and data presentation. From the research that has been done, there is a result that the implementation of JakLapor has achieved succession in several criteria as seen from the benefits felt by the citizens of DKI Jakarta, the implementing and supervising actors adhering to the Standard Operating Procedures (SOP) regulated in the Decree of the Regional Secretary No.99 of 2022 and functioning in accordance to the relevant regulations, the resources deemed sufficient both financial and human resources, the institution and regime characteristics of JakLapor have also been deemed in accordance to the Governor Regulation No.144 of 2019 and Decree of the Regional Secretary no.99 of 2022. However, there are several setbacks in the running of JakLapor such as the bureaucratic mismatch between the government and the private sectors and the limitation of citizen participation due to the lack of socialization. Furthermore, there are several recommendations to be noted which are to improve communication between government departments and to conduct more thorough socializations
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR ROB DI KOTA SEMARANG Zulfan, Fajril Izza; Manar, Dzunuwanus Ghulam
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The problem of floods and robs is the main problem in Semarang City which until now has not found the right solution to overcome it. In fact, there is a Semarang City PERDA to overcome disasters. So this study is designed to analyze how to implement flood and rob disaster management policies in Semarang City. This research is a descriptive qualitative research, with data collection in the form of interviews, observations, and documentation. The researcher uses a qualitative method because it is descriptive so that the researcher approaches intensely with informants to obtain data to analyze the implementation of flood and rob policies in Semarang City as well as the causes and efforts that have been made by the Semarang City Government in flood and rob disaster management. The theory used in this study is a policy implementation theory from Grindle in Nawawi (2009) which includes the context of implementation and the content of policy. The results of this study show that the causes of flood and rob problems in Semarang City are caused by natural and human factors, which include high rainfall, sedimentation due to land conversion, land subsidence due to excessive groundwater use, and clogging of the drainage system due to garbage. The Semarang City Government overcomes the problem of flooding and rob only the end of pipe approach to solve the problem downstream without the root or upstream of the problem

Page 146 of 171 | Total Record : 1709

 144   145   146   147   148 

Filter by Year

2012 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025 Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024 Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024 Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024 Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024 Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023 Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023 Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023 Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023 Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022 Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022 Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022 Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022 Vol 10, No 1 (2021): Periode Wisuda Januari 2021 Vol 10, No 4: Periode Wisuda Oktober 2021 Vol 10, No 3: Periode Wisuda Agustus 2021 Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021 Vol 9, No 03 (2020): Periode Wisuda Agustus 2020 Vol 9, No 02 (2020): Periode Wisuda April 2020 Vol 9, No 01 (2020): Periode Wisuda Januari 2020 Periode Wisuda Oktober 2020 Vol 8, No 04 (2019): Periode Wisuda Oktober 2019 Vol 8, No 03 (2019): Periode Wisuda Agustus 2019 Vol 8, No 02 (2019): Periode Wisuda April 2019 Vol 8, No 01 (2019): Periode Wisuda Januari 2019 Vol 7, No 04 (2018): Periode Wisuda Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): Periode Wisuda Agustus 2018 Vol 7, No 2 (2018): Periode Wisuda April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Periode Wisuda Januari 2018 Vol 6, No 04 (2017): Periode Wisuda Oktober 2017 Vol 6, No 03 (2017): Periode Wisuda Agustus 2017 Vol 6, No 01 (2017): Periode Wisuda Januari 2017 Vol 6, No 2 (2017): Periode Wisuda April 2017 Vol 5, No 03 (2016): Volume 5,Number 3, Tahun 2016 Vol 5, No 04 (2016): Periode Wisuda Oktober 2016 Vol 5, No 02 (2016): Periode Wisuda April 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5 Vol 4, No 3 (2015): VOLUME 4, NOMOR 3, TAHUN 2015 Vol 5, No 4 (2015): Periode Wisuda Oktober 2015 Vol 4, No 1 (2015): Wisuda Periode Januari 2015 VOLUME 4, NOMOR 2, TAHUN 2015 VOLUME 3, NOMOR 4, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 3, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 2, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 1, TAHUN 2014 Wisuda Periode April 2014 VOLUME 2, NOMOR 4,TAHUN 2013 Volume 2 Nomor 3 Tahun 2013 Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013 Vol 1, No 1 (2012): Journal of Politic and Government Studies More Issue