cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Politic and Government Studies
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Arts Humanities
Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
Arjuna Subject : -
Articles 1,709 Documents
 158   159   160   161   162 
ANALISIS FAKTOR PERMASALAHAN PELAYANAN PENYEDIAAN AIR BERSIH OLEH PERUMDA AIR MINUM BANYUMILI KABUPATEN REMBANG Wibisono, Khadis Satria; Manar, Dzunuwanus Ghulam; Marlina, Neny -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perumda Air Minum Banyumili is a regionally owned business entity in Rembang Regency that provides public services in terms of clean water provision regulated by Rembang Regency Regional Regulation No.16 of 2019 concerning Perumda Air Minum Banyumili Rembang Regency. This study aims to analyze and identify the factors of service problems as well as the efforts of Perumda Air Minum Banyumili to overcome service problems. The theory used is the Good Governance Theory from UNDP (United Nations Development Programme) using five indicators including accountability, transparency, responsiveness, rule of law, and effectiveness and efficiency. The method used is qualitative descriptive, data collection is carried out through interviews and documentation studies. The results of the study show that the main factor of the problem of clean water services is the source of raw water. Of the five indicators, four of them are transparency, responsiveness, legal rules, and effectiveness and efficiency show service problems. Meanwhile, accountability shows good service responsibility including supervision, reporting, and evaluation. The efforts made by Perumda Air Minum Banyumili in overcoming problems have not been able to solve the existing service problems. This research will provide information and understanding related to the factors of clean water service problems and the efforts made by Perumda Air Minum Banyumili as a service provider. It is hoped that this research can be a recommendation and evaluation in efforts to improve and improve clean water supply services in Rembang Regency with the implementation of good governance
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN DAN INFORMASI KEPENDUDUKAN VIA WEBSITE DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG Dewi, Astrid Chandra
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Website Disdukcapil adalah pelayanan publik berbasis digital sebagai sumber informasi dan pelayanan kependudukan. Masyarakat Kota Semarang menciptakan persepsi berdasarkan pengalaman dan cara pandang individu. Dalam mengetahui persepsi masyarakat Kota Semarang menggunakan dua kategori yaitu persepsi dan informasi pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Jumlah sampel pada penelitian yaitu 400 masyarakat. Pengambilan sampel menggunakan teknik cluster sampling dan stratified random sampling. Area sampel yang digunakan berjumlah 5 kecamatan. Terdapat pembagian jenis responden berdasarkan jenis kelamin dan umur. Pengumpulan data responden menggunakan kuesioner online melalui website kuesio.id dengan skala pengukuran rating scale. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan website sebagai sumber informasi dan pelayanan kependudukan dalam kategori yang baik, karena dengan adanya website masyarakat dipermudah untuk mengetahui informasi dan melakukan pelayanan administrasi kependudukan secara online. Pelaksanaan website belum dapat mencapai kategori sangat baik karena terdapat beberapa kekurangan, yaitu belum adanya fitur untuk penyandang disabilitas, menu peraturan belum tersedia, belum adanya fitur Bahasa Inggris, sosialisasi yang belum meluas.
ANALISIS PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) PROVINSI JAWA TENGAH PADA PEMILU TAHUN 2024 Istikomah, Siti -; -, Yuwanto -; Herawati, Nunik Retno
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study analyzes the supervision process carried out by the General Election Supervisory Agency (Bawaslu) regarding the neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) in the 2024 Election. The aim is to address violations of ASN neutrality, which remain a complex issue that has persisted through the 2024 Election Event. ASNs are expected to refrain from taking sides or showing favoritism towards any candidate. The study utilizes Donelly et al.'s supervision theory (in Zuhad, 1996: 302), which encompasses Pre-eliminary Control, Current Control (Supervision at the Election Implementation Stage), and Feedback (Post-Voting Supervision). This research adopts a qualitative approach with data collection techniques including interviews and literature studies. The findings of this study reveal that the supervision process regarding the neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) in the 2024 Election, carried out by the General Election Supervisory Agency (Bawaslu), has been largely effective. This is evidenced by the monitoring of 46 instances of ASN neutrality violations by forwarding to KASN for the imposition of. Firstly, in supervising the preparation for the 2024 Election, Bawaslu Central Java has taken a series of preventive measures to avert violations of ASN neutrality. These include socialization efforts, establishment of supervision standards in accordance with laws and regulations governing ASN neutrality, collaboration with various stakeholders for supervision, and provision of adequate budget. Monitoring the implementation of the 2024 Election stages, Bawaslu has developed procedures and processes for reporting on ASN neutrality, both through direct office visits and online submissions via Sigap Laporprovided training, debriefing, and technical guidance to enhance the supervisory capabilities of all collaborating stakeholders; oversees the monitoring of violations of ASN neutrality both directly and indirectly; repressive action to follow up on violations. Post-voting supervision is conducted to assess effectiveness, quality, and identify any shortcomings that require evaluation. For instance, issues such as inadequate budget resources causing interruptions in the online reporting system through Sigap Lapor, limited human resources to process large volumes of data, and lack of supervision leading to ASNs being affiliated with political parties are highlighted
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN KLATEN Dewi, Rindi Antika; -, Yuwanto -; Manar, Dzunuwanus Ghulam
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan kesejahteraan sosial terkait gelandangan dan pengemis merupakan salah satu permasalahan yang cukup sulit untuk ditanggulangi. Keberadaan gelandangan dan pengemis dapat mengganggu keamanan, kenyamanan, ketentraman, serta keindahan kota. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji serta menganalisis implementasi kebijakan terkait penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kabupeten Klaten berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2018. Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten dan Satuan Polisi Pramong Praja Kabupaten Klaten. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi kasus Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Data-data dikumpulkan melalui wawancara secara langsung, analisis data sekunder dan observasi lapangan. Pemerintah telah melaksanakan beberapa upaya-upaya yang tertuang di dalam Perda baik upaya preventif, upaya represif, upaya rehabilitatif, maupun upaya reintegrasi sosial. Namun, dampak yang diharapkan dari adanya Perda Nomor 3 Tahun 2018 tersebut belum terlihat. Ripley dan Franklin menyebutkan tiga aspek penentu keberhasilan suatu implementasi yaitu tingkat kepatuhan, lancarnya rutinitas fungsi serta tidak adanya masalah dan terwujudnya kinerja dan dampak yang diharapkan. Berdasarkan analisis yang dilakukan menggunakan teori keberhasilan implementasi dari Ripley dan Franklin, penelitian ini menghasilkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis belum dapat diimplementasikan dengan baik oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait. Pemerintah diharapkan dapat lebih berkoordinasi dengan pemerintah daerah lain dalam mengatasi permasalahan ini.
PENGUATAN NAGARI DAN PERAN BUNDO KANDUANG: STUDI KASUS NAGARI SUNGAI PUA KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT Rafi, Muhammad -; -, Kushandajani -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perubahan istilah nagari ke desa yang mengacu pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa, menjadikan nagari hilang akan jati dirinya. Pada masa pemerintahan desa peran serta dari pemangku adat tidak dilibatkan di dalamnya, salah satunya dapat dirasakan oleh unsur Bundo Kanduang dan Keberlangsungan adat pada masa desa tidak begitu terasa. Pelemahan-pelemahan yang terjadi terhadap nagari pada masa orde baru, menjadi keresahan yang dirasakan oleh masyarakat minangkabau. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana peran Bundo Kanduang dalam penguatan nagari melalui program nagari madani. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan basis data berupa observasi, wawancara, dokumentasi, dan literatur yang terkait dengan rumusan masalah yang telah diajukan. Hasil penelitian ini menunjukkan ketika Nagari Badesa-desa hal yang dijalankan oleh Pemerintah Desa hanya secara sistem pemerintahan saja, sedangkan sistem Banagari yang dipahami oleh masyarakat nagari sama sekali tidak ada dalam ranah pemerintahan desa. Babaliak Ka Nagari kaum adat menjadi mitra bagi pemerintah nagari, tidak hanya mewarnai dari luar tetapi menjiawi dari dalam. Dengan kata lain, saling melengkapi baik dalam sistem pemerintahan nagari maupun sistem banagari. Babaliak Ka Nagari, secara informal bundo kanduang diwadahi dalam sebuah lembaga nagari yakni Lembaga Bundo Kanduang Nagari Sungai Pua dan secara formal bundo kanduang menjadi salah satu unsur adat yang dipilih untuk menjadi bagian dalam Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari. Dalam mensukseskan Gerakan Nagari Madani (GNM) di Nagari Sungai Pua, peran dari Bundo Kanduang Nagari dapat dilihat dari adanya korelasi antara kegiatan yang dilakukan dengan apa yang menjadi poin dalam Assessment GNM, hidupnya kegiatan dalam pengamalan nilai-nilai keislaman dan adat istiadat di nagari. Sehingga hasil dari pelaksanaan Gerakan Nagari Madani (GNM) di 82 Nagari se-Kabupaten Agam juga menjadi value yang dibangun dalam penguatan nagari. Jadi apapun proses yang terjadi dalam nagari, bundo kanduang juga memiliki peran penting dan keberadaannya sama sekali tidak pernah ditinggalkan
EVALUASI PROGRAM GERAKAN KEMBALI BERSEKOLAH TAHUN 2018 – 2022 DI KABUPATEN BREBES Syu’la, Abidah Nabilah; Astuti, Puji -; Marlina, Neny -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gerakan Kembali Bersekolah" (GKB) program in Brebes Regency, initiated in 2017, aims to address Out-of-School Children (ATS) and improve the Human Development Index (HDI) through Extended Schooling Hopes and Average Schooling Duration. However, BPS data for 2022 indicates a low HDI in Brebes Regency. The research employs the CIPP (Context, Input, Process, Product) Stufflebeam evaluation model with a qualitative method, utilizing purposive and snowball sampling. The research findings in context evaluation reveal the strengths and weaknesses of the GKB program, yet these strengths have not effectively addressed the weaknesses. In input evaluation, the strategies implemented by the Brebes Regency Government to address program issues have not been entirely successful. In process evaluation, annual evaluations are carried out as planned, but there are still issues beyond control. In product evaluation, modifications are made to the GKB program to enhance HDI. Thus, it can be inferred that the Brebes Regency Government has not successfully addressed the improvement of the GKB program, despite conducting evaluations annually. Therefore, if the GKB program is to continue, various unresolved issues need to be rectified. Further research is needed on the evaluation of the GKB program using different theories and broader informants to understand the development based on annual evaluations. Keywords: Evaluation, “Gerakan Kembali Sekolah” Program, Human Development Index, Out-of-School Children
PENGEMBANGAN COMMUNITY BASED TOURISM (PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT) DI DESA WISATA SAMIRAN BOYOLALI Riyandi, Angga Novi; Martini, rina -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research was conducted in order to find out what form of community-based tourism management exists in the Samiran Boyolali Tourism Village, where Community Based Tourism which focuses on community empowerment is an interesting topic to discuss in the world of village government. This research is a qualitative research with the subject of the Guyub Rukun Tourism Awareness Group (Pokdarwis) of the Samiran Tourism Village, the Samiran Village Government, and the Boyolali Regency Youth Sports and Tourism Service using interview, observation and documentation study data collection techniques. The data analysis techniques used are data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The research results reveal that tourism management in the Samiran Tourism Village using the Community Based Tourism concept is carried out by considering 5 principles, namely community economic growth, social, preservation of local culture, environmental conservation, and community participation in tourism development through Pokdarwis. The Department of Youth, Sports and Tourism together with Pokdarwis in this research play a role in encouraging public awareness of tourism potential, improving the quality of local community human resources, providing direction and responsibility to the community to manage tourism directly. In terms of Good Governance, the Boyolali Regency Government has an important role in developing tourism in the Samiran Tourism Village, namely as a party that provides moral support to the village community, provides facilities that are able to support tourism development, and finally as a liaison between stakeholders in working together for village development Samiran Tourism
PENGARUH KEBIJAKAN PENYAMPAIAN SPPT PBB SECARA ELEKTRONIK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PBB DI KOTA SEMARANG (Studi Kasus Pembayaran PBB Di Kecamatan Semarang Barat) Sahi, Nada Rafa’; Adnan, Muhammad -; Alfirdaus, Laila Kholid
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan penyampaian SPPT PBB secara elektronik merupakan salah satu proyek EGovernment yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Semarang sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kebijakan penyampaian SPPT PBB secara elektronik terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian, mengadopsi teori E-Service Quality menurut Valarie A. Zeithaml, Mary Jo Bitner, Dwayne D. Gremler dan juga teori kepatuhan oleh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggabungkan data berdasarkan kuesioner yang disebarkan kepada 394 responden di Kecamatan Semarang Barat dan hasil wawancara dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang. Hasil penelitian berdasarkan uji regresi linear sederhana, variabel penyampaian SPPT PBB secara elektronik (X) mengalami nilai regresi sebesar 1,104. Hal tersebut menunjukkan apabila nilai variabel penyampaian SPPT PBB secara elektronik (X) meningkat sebesar 1%, maka nilai variabel kepatuhan wajib pajak PBB (Y) akan meningkat sebesar 1,104. Dalam arti lain yaitu penyampaian SPPT PBB secara elektronik dan kepatuhan wajib pajak PBB memiliki sifat hubungan positif karena nilai koefisien positif. Apabila penyampaian SPPT PBB secara elektronik meningkat maka kepatuhan wajib pajak PBB akan meningkat pula dan begitupun sebaliknya. Uji hipotesis dalam penelitian ini ada dua yaitu, uji t dan uji koefisien determinasi (R2 ). Hasil dari uji t dapat dilihat dari nilai signifikansi 0.00 < 0,05 sehingga Ha diterima dan Ho ditolak. Artinya terdapat pengaruh antar variabel X terhadap variabel Y, yakni terdapat pengaruh yang signifikan terkait kebijakan penyampaian SPPT PBB secara elektronik terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak PBB. Hal ini dapat dilihat juga berdasarkan nilai koefisien determinasi (R2 ), menunjukkan bahwasannya nilai Adjusted R Square sebesar 0,937 yang artinya pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel (Y) sebesar 93,7% dan sisanya sebesar 6,3% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini. Disarankan untuk penelitian selanjutnya sampel yang digunakan dapat lebih luas lagi tidak hanya tingkat kecamatan tetapi se-Kota Semarang dengan menggunakan penelitian kualitatif untuk menyertakan alasan-alasan yang lebih mendalam terhadap kepatuhan wajib pajak PBB
COLLABORATIVE GOVERNANCE PROCESS PADA PROGRAM DESA MANDIRI SAMPAH DI DESA KELING KABUPATEN JEPARA Ningrum, Fatimah Kartika; Astuti, puji -; Erowati, Dewi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program desa mandiri sampah merupakan suatu trobosan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Jepara yang mengkonsentrasikan penanganan sampah terletak pada sumbernya, dengan cara memberdayakan masyarakat untuk mencapai kemandirian dalam pengelolaan sampah yang dilaksanakan mulai tahun 2019. Melihat perkembangan desa mandiri sampah pada 2020-2022, sebagai hasilnya pencapaian penanganan dan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Kabupaten Jepara belum pernah mencapai target dalam Jakstrada Kabupaten Jepara untuk bisa mendukung capaian target 70% penanganan dan 30% pengurangan sampah pada tahun 2025 dalam Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstranas). Dalam prosesnya, program desa mandiri sampah melibatkan lembaga publik dan nonstate stakeholders sehingga membentuk suatu tatanan tata kelola kolaboratif. Berdasarkan hasil assessment desa mandiri sampah, Desa Keling merupakan desa yang memiliki point tertinggi dengan total point 91,0, sehingga paling diprioritaskan sebagai desa mandiri sampah. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses kolaborasi pada program desa mandiri sampah di Desa Keling dengan menggunakan kerangka teoritis collaborative governance process Ansell dan Gash (2008), meliputi face to face dialogue, trust building, commitment to process, shared understanding, dan intermediate outcome. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengambilan data menggunakan teknik dokumentasi, observasi, dan wawancara dengan melibatkan narasumber yang dipilih melalui purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar proses kolaborasi telah berjalan dengan baik namun masih diperlukan penyempurnaan di dalamnya. Face to face dialogue meskipun prosesnya tidak sepenuhnya berbentuk musyawarah, pada hasilnya telah mencapai kesepakatan untuk melaksanakan program. Akan tetapi dalam keberlanjutannya, dialog antar non state stakeholder belum terlaksana. Trust building kepada masyarakat belum sepenuhnya terbentuk dilihat dari masih minimnya partisipasi masyarakat. Tahap commitment to process secara praktiknya menunjukkan bahwa setiap stakeholder telah mengakui saling ketergantungan satu sama lain, sehingga sebagian besar stakeholder telah memainkan peran sesuai dengan porsinya. Shared understanding kepada masyarakat tidak merata mengakibatkan partisipasi masyarakat paling banyak di wilayah tertentu. Intermediate outcome pada hasilnya Desa Keling telah memenuhi syarat mencapai tingkat madya menuju tingka lanjut dilihat dari pemenuhan 5 aspek desa mandiri sampah dan kapasitas menangani sampah desa sekitar melalui bank sampah. Beberapa persoalan yang muncul yaitu, rendahnya partisipasi masyarakat, lahan pengelolaan sampah pada saat itu terbatas, dan kurangnya jumlah SDM pengelolaan sampah
IMPLEMENTASI PERDA KOTA SEMARANG NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS (STUDI KASUS AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP FASILITAS TRANS SEMARANG TAHUN 2021) Putri, Ghelfira Kuni Izzataqi; -, Yuwanto -; Erowati, Dewi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aksesibilitas penyandang disabilitas pada fasilitas Trans Semarang masih menjadi sorotan publik dikarenakan masih belum maksimalnya pelayanan yang diberikan untuk temanteman disabilitas. Menyikapi hal tersebut Pemerintah Daerah Kota Semarang menetapkan kebijakan Perda Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Penyandang Disabilitas, yang didalamnya mencakup hak aksesibilitas penyandang disabilitas sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap keberadaan penyandang disabilitas di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 dalam aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap fasilitas Trans Semarang tahun 2021 masih belum cukup baik, di mana indikator berwujud, ketanggapan, serta jaminan belum mampu dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang ketika memberikan aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap fasilitas Trans Semarang. Terdapat faktor pendukung dalam implementasi Perda Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 dalam aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap fasilitas Trans Semarang tahun 2021, antara lain yaitu komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi. Sementara yang menjadi faktor penghambat ialah sumber daya. Disarankan bagi Dinas Perhubungan Kota Semarang untuk dapat mematuhi peraturan dan standar aksesibilitas yang telah ditetapkan dalam hukum atau regulasi setempat untuk penyandang disabilitas

Page 160 of 171 | Total Record : 1709

 158   159   160   161   162 

Filter by Year

2012 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025 Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024 Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024 Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024 Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024 Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023 Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023 Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023 Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023 Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022 Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022 Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022 Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022 Vol 10, No 1 (2021): Periode Wisuda Januari 2021 Vol 10, No 4: Periode Wisuda Oktober 2021 Vol 10, No 3: Periode Wisuda Agustus 2021 Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021 Vol 9, No 03 (2020): Periode Wisuda Agustus 2020 Vol 9, No 02 (2020): Periode Wisuda April 2020 Vol 9, No 01 (2020): Periode Wisuda Januari 2020 Periode Wisuda Oktober 2020 Vol 8, No 04 (2019): Periode Wisuda Oktober 2019 Vol 8, No 03 (2019): Periode Wisuda Agustus 2019 Vol 8, No 02 (2019): Periode Wisuda April 2019 Vol 8, No 01 (2019): Periode Wisuda Januari 2019 Vol 7, No 04 (2018): Periode Wisuda Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): Periode Wisuda Agustus 2018 Vol 7, No 2 (2018): Periode Wisuda April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Periode Wisuda Januari 2018 Vol 6, No 04 (2017): Periode Wisuda Oktober 2017 Vol 6, No 03 (2017): Periode Wisuda Agustus 2017 Vol 6, No 01 (2017): Periode Wisuda Januari 2017 Vol 6, No 2 (2017): Periode Wisuda April 2017 Vol 5, No 03 (2016): Volume 5,Number 3, Tahun 2016 Vol 5, No 04 (2016): Periode Wisuda Oktober 2016 Vol 5, No 02 (2016): Periode Wisuda April 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5 Vol 4, No 3 (2015): VOLUME 4, NOMOR 3, TAHUN 2015 Vol 5, No 4 (2015): Periode Wisuda Oktober 2015 Vol 4, No 1 (2015): Wisuda Periode Januari 2015 VOLUME 4, NOMOR 2, TAHUN 2015 VOLUME 3, NOMOR 4, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 3, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 2, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 1, TAHUN 2014 Wisuda Periode April 2014 VOLUME 2, NOMOR 4,TAHUN 2013 Volume 2 Nomor 3 Tahun 2013 Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013 Vol 1, No 1 (2012): Journal of Politic and Government Studies More Issue