cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Politic and Government Studies
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Arts Humanities
Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
Arjuna Subject : -
Articles 1,709 Documents
 159   160   161   162   163 
Evaluasi Kebijakan Penanganan Rob Di Semarang Utara Tahun 2022-2023 Wijayanto, Reno Sakti; marlina, neny -; -, Supratiwi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas evaluasi kebijakan penanganan rob di Semarang Utara tahun 2022-2023 serta faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksaaan kebijakan tersebut. Dalam menganalisis evaluasi kebijakan penanganan rob di Semarang Utara tahun 2022- 2023 menggunakaan teori William Dunn. Sedangkan, faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksaaan kebijakan penanganan rob di Semarang Utara tahun 2022-2023 ditinjau dari teori Grindlee dan Edward III. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan adalah wawancara, dokumentasi, selanjutnya dianalisis dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa evaluasi kebijakan penanganan banjir rob di Semarang Utara tahun 2022-2023 menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan bervariasi, dengan beberapa wilayah di Semarang Utara merasakan manfaat yang signifikan namun wilayah seperti Tambaklorok menghadapi kendala. Efisiensi penggunaan anggaran dan alokasi sumber daya manusia telah menunjukkan kemajuan tetapi memerlukan perbaikan lebih lanjut. Kecukupan program menunjukkan perlunya tambahan kebijakan dan kerjasama lebih baik antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Pemerataan dampak dan partisipasi masyarakat umumnya baik, namun ketidakmerataan manfaat masih menjadi masalah. Responsivitas menunjukkan bahwa program dan respons pemerintah perlu penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih efektif. Ketepatan pelaksanaan program umumnya baik, meskipun ada keterlambatan yang disebabkan oleh kendala teknis dan faktor lain, serta pencapaian target yang bervariasi. Evaluasi menyeluruh diperlukan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan ketepatan dalam penanganan banjir rob. Pelaksanaan kebijakan penanganan rob di Semarang Utara Tahun 2022-2023 menghadapi faktor penghambat meliputi sumber daya seperti keterbatasan dalam pelatihan staff, kendala dana, dan kurangnya sarana serta prasarana yang memadai, serta maslaah isi kebijakan berupa masalah dalam pembebasan lahan dan resistensi masyarakat. Sementara itu, faktor pendukung termasuk komunikasi yang efektif antara lembaga implementator dan LSM, serta disposisi yang berupa tingkat komitmen dan kejujuran yang tinggi di antara implementator
KONFLIK SEKTARIANISME DAN DOMINASI MASYARAKAT (Studi Kasus: Penolakan Pembangunan Masjid di Desa Kalikangkung, Kabupaten Tegal Tahun 2022) Pramana, Ardine -; Sardini, Nur Hidayat -; Adnan, Muhammad -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia and many other developing countries make multiculturalism both a wealth and a threat. This depends on how the government manages existing multiculturalism. Multiculturalism led to the emergence of various social groups, oneof which was a social group with a religious background. The existence of social groups causes the emergence of social conflicts in the community. Such conflicts can be sectarianism or intrareligious conflicts. This study was conducted to determine the sectarianism conflict that occurred in Kalikangkung Village, Pangkah District, Tegal Regency. Researchers analyze the chronology of conflict and the factors causing conflict. This study uses qualitative research type with case study approach. Thetypes of data used are primary and secondary data with data collection techniques through in-depth interviews. This study explains the dynamics of sectarian conflict in Kalikangkung Village. The conflict dynamics are in the form of pre-conflict, confrontation, crisis, and post-conflict stages. This study also explains the factorsthat cause conflict in the form of general factors (underlying factors) and supporting factors (participating factors). Common factors relate to the dominance of society and the influence of the Ahmadiya community. Supporting factors are actions that cause prejudice from society. In this study, researchers found the existence of social identity that creates social dominance in society. This results in social conflicts. The sectarian conflict of Kalikangkung Village is classified as a great conflict because it meets the elements of contradiction, attitude, and behavior
ANALISIS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN TRANSPORTASI TRANS CIREBON Atmaja, Bagas Kusuma; Sardini, Nur Hidayat -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang kepuasan masyarakat yang menggunakan moda transportasi BRT Cirebon. Kepuasan terhadap pelayanan menjadi penting dalam mencapai sebuah pemerintahan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan pelayanan terhadap kepuasan dalam penggunaan moda transportasi BRT Cirebon dengan penggunaan teori pelayanan sinambela. Metode yang digunakan meliputi pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarkan kepada responden yang menggunakan layanan transportasi. Hasil analisis menunjukan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara variabel pelayanan dan kepuasan masyarakat dalam penggunaan transpoprtasi BRT. Melalui uji statistik, diperoleh nilai signifikansi yang menunjukan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh langsung terhadap tingkat kepuasan pengguna. Penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kepuasan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan teori Sinambela yang menekankan bahwa pelayanan yang baik akan menciptakan kepuasan pelanggan yang lebih tinggi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengelola layanan transportasi untuk melakukan perbaikan dan inovasi dalam pelayanan mereka demi meningkatkan kepuasan pengguna
IMPLEMENTASI PERDA KOTA TEGAL NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT (Studi Penertiban dan Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar di Kota Tegal) Rachmahwati, Ade -; Martini, Rina -; Manar, Dzunuwanus Ghulam
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perda Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2018 merupakan kebijakan yang menjadi dasar dalam penertiban dan penanganan PGOT di Kota Tegal. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih menemui berbagai permasalahan sehingga angka PGOT di Kota Tegal masih cukup tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah setempat dalam menertibkan dan menangani fenomena PGOT di Kota Tegal berdasarkan Perda Kota Tegal No. 9/2018. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan Richard Matland dengan metode penelitian kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban PGOT yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Tegal berhasil menurunkan angka PGOT di Kota Tegal pada dua tahun terakhir. Dalam pelaksanaannya, Satpol PP bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk memberikan penanganan pesca penertiban kepada PGOT. Akan tetapi, realita di lapangan menunjukkan masih banyak PGOT yang kembali lagi ke jalan. Bahkan masih banyak juga masyarakat yang memberi uang kepada PGOT sehingga semakin sulit penanganannya. Dari penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Perda Kota Tegal No. 9/2018 sebagai dasar penertiban PGOT sudah cukup baik, tetapi belum efektif dalam menangani PGOT di Kota Tegal. Saran yang dapat diberikan adalah meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat. menerapkan mekanisme sanksi, dan meningkatkan kerja sama antarlembaga pelaksana kebijakan
EVALUASI LAYANAN PENGADUAN KOTA SEMARANG : STUDI PENANGANAN KASUS KERUSAKAN JALAN PERIODE 2021-2022 Sunaringtyas, Karima Azzahra; -, supratiwi -; Erowati, dewi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The background to this research is the importance of evaluating the complaint management process using a case study of one of the crucial reports received through the LAPOR HENDI service during the 2021-2022 period, namely a case of road damage. The total number of road damage reports received in 2021 reached 212 reports, and in 2022 it reached 266 reports. This research uses a qualitative method with a case study approach, and uses primary and secondary data. The research location is in Semarang City, Central Java. Data collection methods include interview techniques, observation, documentation and literature study. Based on the research results obtained, the Semarang City complaint service for the 2021-2022 period has succeeded in managing complaints in handling road damage reports. This success is based on fulfilling four evaluation criteria by William N. Dunn, namely effectiveness, equity, responsiveness, and appropriateness. The recommendations given are related to the mechanism for closing reports, developing independent networks, and socializing road sections to the community.
ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DESA DALAM UPAYA MEWUJUDKAN SMART VILLAGE (DESA KALISIDI KABUPATEN SEMARANG) Rahman, Nafil Fadlul; Manar, Dzunuwanus Ghulam; setiyono, budi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dewasa ini, semakin berkembangnya zaman mendorong terjadinya berbagai kemajuan didalam kehidupan, salah satunya pada sektor digitalisasi. Peningkatan sektor digitalisasi tersebut menyebabkan peralihan kegiatan dan informasi dari offline menjadi online. Desa sebagai pemerintahan terkecil sekarang telah merasakan peralihan tersebut, ditandai dengan adanya Sistem Informasi Desa berbasis website untuk memberikan berbagai informasi dan kegiatan seputar desa. Sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Desa Kalisidi saat ini, Pemerintah Desa sudah menerapkan Sistem Informasi Desa kepada masyarakat yang berisikan data desa seperti data penduduk, data agama, data pendidikan, dan lainnya. Kemudian juga berisikan informasi kegiatan desa dan layanan mandiri. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi Sistem Informasi Desa di Kalisidi sehingga nantinya mengetahui apakah implementasi tersebut sudah berjalan dengan baik atau belum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu kualitatif deskriptif yang mengambil lokasi penelitian di Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya Desa Kalisidi sudah mengimplementasika Sistem Informasi Desa, Pemerintah Desa Kalisidi sudah mengupayakan agar implementasi dapat berjalan dengan maksimal. Namun, dalam implementasi tersebut masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan karena masih ada kendala didalamnya. Faktor penyebab kendala tersebut diantaranya terkait dengan belum adanya admin tetap untuk mengelola Sistem Informasi Desa sehingga untuk saat ini dikelola oleh perangkat desa yang menjabat sebagai sekretaris desa dan kaur umum dan perencanaan sehingga belum terkelola dengan baik karena perangkat desa tersebut masih terkendala dengan waktu dan kualitas SDM, serta masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap Sistem Informasi Desa. Rekomendasi dari penelitian ini, yaitu hendaknya pemerintah desa segera menunjuk admin tetap agar Sistem Informasi Desa dapat dikelola dengan baik, mensosialisasikan kepada masyarakat, dan mengisi data-data kosong dan belum update pada Sistem Informasi Desa.
PARTISIPASI REMAJA DALAM PENCEGAHAN KASUS HIV/AIDS MELALUI POSYANDU REMAJA DI KOTA SEMARANG Sekarsari, Ajeng Ayu; Alfirdaus, Laila Kholid
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyakit HIV/AIDS merupakan salah satu masalah yang timbul akibat perilaku seks bebas, yang saat ini sering dianggap remeh. Perilaku ini termasuk tindakan yang tidak bertanggung jawab dan bertentangan dengan nilai-nilai moral serta agama, sehingga mengkhawatirkan masyarakat. Remaja masa kini tidak lagi menganggap seks bebas sebagai hal yang tabu karena berbagai bentuk pergaulan bebas yang muncul seperti fenomena yang disebut Friends With Benefits (FWB). Partisipasi remaja sangat penting dalam penanggulangan HIV/AIDS karena mereka merupakan kelompok yang rentan terhadap penyakit ini. Dengan berpartisipasi dalam program-program tersebut, remaja dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mereka tentang HIV/AIDS, serta cara pencegahan dan pengobatannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif. Metode kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkaji secara rinci bagaimana partisipasi remaja di Posyandu Remaja dapat membantu pencegahan kasus HIV/AIDS di Kota Semarang secara detail dan mendalam. Metode kualitatif ini juga sebagai pembanding antara Posyandu Remaja yang ada di Kota Semarang. Peneliti mengambil narasumber pengelola Posyandu Remaja, remaja yang telah mengikuti program Posyandu Remaja, dan pengelola yang terlibat dengan Posyandu Remaja. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya pada Kelurahan Lamper Tengah remaja aktif mengikuti program Posyandu Remaja terkait edukasi HIV/AIDS dan pendidikan seksualitas. Namun, masih terdapat kendala dalam pemahaman dan stigma terkait HIV/AIDS. Puskesmas setempat telah melakukan langkah-langkah untuk mengurangi stigma dengan penyebaran kuesioner anti-stigma. Sedangkan pada Kelurahan Tlogosari Kulon partisipasi remaja dalam pencegahan HIV/AIDS dan kesehatan reproduksi masih terbatas karena belum ada program yang berjalan terkait pencegahan HIV/AIDS maupun kesehatan reproduksi pada Posyandu Remaja Tlogosari Kulon
ANALISIS KOMUNIKASI KEBIJAKAN DAN AKSESIBILITAS INFORMASI DALAM PENERAPAN APLIKASI KENDAL KARIER SEBAGAI UPAYA UNTUK MENURUNKAN ANGKA PENGANGGURAN DI KABUPATEN KENDAL Ramadhani, Rizkika Tsani; Yuwono, Teguh -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan fakta empiris, Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki angka pengangguran yang tinggi. Banyaknya jumlah pengangguran tersebut menjadi faktor mendasar yang berpengaruh terhadap kesejahteraan penduduk Indonesia. Secara teoritis, pengangguran menjadi persoalan sosial-ekonomi yang sangat berbahaya bagi tatanan kehidupan masyarakat karena berpengaruh terhadap munculnya kejahatan sosial. Oleh karena itu, pengangguran harus segera diatasi agar tidak memicu kerawanan sosial. Persoalan pengangguran masih terjadi di berbagai daerah, khususnya di Kabupaten Kendal. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal, pada Bulan Februari 2022, tingkat pengangguran terbuka di Kendal mencapai 5,75%. Berbekal pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi dan informatika, Pemerintah Kabupaten Kendal meluncurkan aplikasi Kendal Karier sebagai salah satu upaya untuk mengatasi pengangguran di Kendal. Meskipun telah menerapkan aplikasi Kendal Karier, proses komunikasi kebijakan dan kemudahan akses menjadi persoalan dalam penerapan aplikasi Kendal Karier. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis komunikasi kebijakan dan kemudahan akses dari aplikasi Kendal Karier. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan tipe deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kendal dengan populasi masyarakat Kendal yang pernah mengakses aplikasi Kendal Karier dan/atau masyarakat yang sedang menganggur. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 286 responden dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan dalam penerapan aplikasi Kendal Karier berjalan dengan baik. Sejumlah 66% responden yang telah mengetahui kehadiran aplikasi Kendal Karier. Hal itu membuktikan bahwa komunikasi kebijakan atau penyaluran informasi berjalan secara massif. Berkenaan dengan faktor aksesibilitas informasi, penerapan aplikasi Kendal Karier memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengetahui informasi tentang lowongan pekerjaan dengan cepat. Sebanyak 43% responden setuju dan 25% sangat setuju bahwa aplikasi ini mudah diakses oleh masyarakat Kendal. Saran yang diberikan kepada pemerintah yaitu diperlukan peningkatan konsistensi dalam menyalurkan informasi tentang aplikasi Kendal Karier. Selain itu, diperlukan juga bentuk komunikasi dua arah dan peningkatan fasilitas agar kebermanfaatan aplikasi ini dapat berjalan lebih optimal. Sedangkan saran bagi masyarakat yaitu aplikasi Kendal Karier harus dimanfaatkan secara optimal. Tidak hanya itu, masyarakat juga senantiasa meningkatkan keterampilan diri agar dapat bersaing untuk memperoleh pekerjaan
Anslisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Semarang Di Bidang Kesehatan (Studi Kasus : Program Universal Health Coverage (UHC)) Nurmantika, Althea Khansa; -, Wijayanto -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang berfungsi untuk melindungi kesehatan individu. Program Universal Health Coverage (UHC) di Kota Semarang adalah inisiatif pemerintah pusat yang bertujuan memberikan layanan medis gratis kepada warganya dengan mendaftarkan penduduk Kota Semarang sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS yang akan dibiayai oleh APBD Kota Semarang bagi mereka yang belum terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan, tidak mampu membayar iuran, atau memiliki tunggakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, berfokus pada variabel-variabel penting dalam implementasi program menurut Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn yaitu : Standar dan tujuan kebijakan program UHC telah terpenuhi dan tepat sasaran, sesuai dengan aturan implementasi program. Sumber daya manusia yang terlibat dalam program ini telah terlatih dan kompeten, sementara sumber daya keuangan telah disesuaikan dengan kebutuhan implementasi. Karakteristik organisasi pelaksana, termasuk siapa saja aktor yang menjalankan program ini, telah memastikan program berjalan dengan maksimal. Komunikasi yang baik antar pelaksana dan sikap positif terhadap kebijakan ini juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan program. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi juga berperan penting dalam keberhasilan program UHC. Meski demikian, tantangan terletak pada sumber daya, terutama ketika jumlah pendaftar program meningkat dan memerlukan anggaran yang lebih besar. Penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat Semarang merasa puas dengan pelayanan kesehatan di kota mereka, terutama dengan tercapainya jaminan kesehatan secara menyeluruh
IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BANYUMAS Yulianti, Aninda Dewi
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam peraturan perundang-undangan dijelaskan bahwa setiap warga negara dan penduduk berhak atas barang, jasa, dan layanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik khususnya layanan bagi penyandang disabilitas. Pemerintah memiliki tugas untuk mewujudkan aksesibilitas pelayanan publik yang memiliki standar kualitas yang baik dan mewujudkan keadilan dalam segala aspek kehidupan penyandang disabilitas. Adanya mal pelayanan publik di Kabupaten Banyumas yang menyediakan pelayanan perizinan dan nonperizinan untuk memenuhi pelayanan publik. Terjadinya diskriminasi pelayanan yang terjadi di Kabupaten Banyumas terhadap masyarakat disabilitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori implementasi kebijakan milik Grindle 1980 yang membagikan dua variabel besar yaitu content policy dan context policy untuk mengukur keberhasilan proses implementasi kebijakan publik. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan memperdalam proses pelaksanaan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas dengan menggunakan teori yang relevan. Subjek dan lokasi penelitian dilakukan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui pencarian sumber data primer dan sekunder yang diolah dan dinarasikan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Hasil penelitian yang telah ditemukan oleh peneliti menunjukan dalam pelaksanaan pelayanan publik terhadap masyarakat disabilitas masih kurang diperhatikan dalam bentuk kebutuhan pelayanan publik Dimana pemerintah hanya menyediakan sarana dan prasarana tanpa menyediakan kebutuhan lain yang dibutuhkan masyarakat untuk menerima pelayanan publik. Dalam hal ini pemerintah memberikan adanya pelayanan seperti pelayanan khusus disabilitas namun dari sisi penyandang disabilitas mereka mengaku kesulitan dalam mengakses pelayanan tersebut. Hal ini disebabkan karena kurangnya penyediaan informasi dari pemerintah, mobilitas yang tidak memadai yang tentunya masyarakat membutuhkan adanya mobilitas dari tempat tinggal mereka menuju tempat pelayanan publik. Faktor ketiga terdapat aksesibilitas serta sarana dan prasarana yang belum diketahui oleh masyarakat disabilitas sehingga fasilitas yang disediakan tidak terpakai dengan baik. Dalam keberhasilan pelaksanaan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas tentunya membutuhkan peran serta pemerintah untuk mendukung hak dan kewajiban yang mereka miliki. Pemenuhan hakhak dasar penyandang disabilitas akan memberikan dampak yang nyata dan konkret untuk keberlanjutan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas. Selain itu, diharapkan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas dapat dikelola dengan baik sesuai dengan konsep yang menjelaskan proses pelaksanaan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas

Page 161 of 171 | Total Record : 1709

 159   160   161   162   163 

Filter by Year

2012 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025 Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024 Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024 Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024 Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024 Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023 Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023 Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023 Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023 Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022 Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022 Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022 Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022 Vol 10, No 1 (2021): Periode Wisuda Januari 2021 Vol 10, No 4: Periode Wisuda Oktober 2021 Vol 10, No 3: Periode Wisuda Agustus 2021 Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021 Vol 9, No 03 (2020): Periode Wisuda Agustus 2020 Vol 9, No 02 (2020): Periode Wisuda April 2020 Vol 9, No 01 (2020): Periode Wisuda Januari 2020 Periode Wisuda Oktober 2020 Vol 8, No 04 (2019): Periode Wisuda Oktober 2019 Vol 8, No 03 (2019): Periode Wisuda Agustus 2019 Vol 8, No 02 (2019): Periode Wisuda April 2019 Vol 8, No 01 (2019): Periode Wisuda Januari 2019 Vol 7, No 04 (2018): Periode Wisuda Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): Periode Wisuda Agustus 2018 Vol 7, No 2 (2018): Periode Wisuda April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Periode Wisuda Januari 2018 Vol 6, No 04 (2017): Periode Wisuda Oktober 2017 Vol 6, No 03 (2017): Periode Wisuda Agustus 2017 Vol 6, No 01 (2017): Periode Wisuda Januari 2017 Vol 6, No 2 (2017): Periode Wisuda April 2017 Vol 5, No 03 (2016): Volume 5,Number 3, Tahun 2016 Vol 5, No 04 (2016): Periode Wisuda Oktober 2016 Vol 5, No 02 (2016): Periode Wisuda April 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5 Vol 4, No 3 (2015): VOLUME 4, NOMOR 3, TAHUN 2015 Vol 5, No 4 (2015): Periode Wisuda Oktober 2015 Vol 4, No 1 (2015): Wisuda Periode Januari 2015 VOLUME 4, NOMOR 2, TAHUN 2015 VOLUME 3, NOMOR 4, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 3, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 2, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 1, TAHUN 2014 Wisuda Periode April 2014 VOLUME 2, NOMOR 4,TAHUN 2013 Volume 2 Nomor 3 Tahun 2013 Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013 Vol 1, No 1 (2012): Journal of Politic and Government Studies More Issue