cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Politic and Government Studies
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Arts Humanities
Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
Arjuna Subject : -
Articles 1,709 Documents
 161   162   163   164   165 
EFEKTIVITAS PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM PROMOSI PARIWISATA MELALUI APLIKASI “YUH PLESIR KEBUMEN” OLEH DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN Lestari, Yunita Dwi; -, Fitriyah -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dewasa ini perkembangan teknologi informasi diyakini dapat meningkatkan kinerja pemerintah sehingga memungkinkan semua kegiatan dapat berjalan secara optimal, efektif dan efisien. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen menerapkan e-government dengan memanfaatkan inovasi pelayanan public berbasis android sebagai media promosi pariwisata yaitu aplikasi “Yuh Plesir Kebumen”. Tujuan penelitian untuk mengetahui efektivitas penerapan e-government dalam promosi pariwisata dan mendeskripsikan faktor penghambat dalam penerapan e-government melalui aplikasi “Yuh Plesir Kebumen”. Teori yang digunakan teori efektivitas oleh Sondang P. Siagian (2015: 20-21) dan penerapan egovernment dalam promosi pariwisata. Metode yang digunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan studi pusataka. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas penerapan e-government dalam promosi pariwisata melalui aplikasi “Yuh Plesir Kebumen” oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen belum cukup efektif jika diukur berdasarkan Teori Efektiviitas yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian (2015: 20-21). Hal ini karena ada beberapa kekurangan yaitu keterbatasan SDM, transparansi anggaran, sarana dan prasarana dan tidak ada target waktu. Terdapat hambatan yaitu ketidakmampuan birokrasi, literasi digital rendah, tidak terbiasa menggunakan teknologi dan juga banyak provider yang tersedia namun tidak semua daerah di Kebumen bisa menggunakan provider tersebut serta tidak ada pemeliharaan dan pengembangan aplikasi secara serius dari pihak terkait. Kesimpulannya penerapan e-government dalam promosi pariwisata melalui aplikasi “Yuh Plesir Kebumen” belum cukup efektif karena tidak ada pelatihan khusus dan tambahan keterampilan dari pihak pengelola, anggaran tidak mampu diserap, sarana dan prasarana yang belum memadai serta tidak ada target waktu khusus. Selain itu juga ada faktor dari ketidakmampuan birokrasi, literasi digital rendah dan banyak provider namun tidak semua provider dapat diakses di wilayah Kabupaten Kebumen. Oleh karena itu, perlu adanya pelatihan khusus dan tambahan keterampilan, sosialisasi yang intensif dan peningkatan kualitas dari dinas terkait yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen
KEBANGKITAN DAN KEMUNDURAN DINASTI POLITIK IRIANTO MS SYAFIUDDIN DI KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2000 – 2018 Harja, Danu -; Erowati, dewi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai fenomena kebangkitan dan kemunduran dinasti politik Irianto MS Syafiuddin di Kabupaten Indramayu yang bertahan selama 18 tahun dari tahun 2000 hingga tahun 2018. Fenomena dinasti politik Irianto MS Syafiuddin di Kabupaten Indramayu merupakan cerminan dari lemahnya kekuatan partai politik dalam menjalankan fungsinya sebagai garda demokrasi terdepan dalam rekrutmen dan partisipasi masyarakat inklusif. Penelitian ini ditujukan guna menelaah sekaligus menemukan faktor-faktor penting dalam proses kebangkitan dinasti politik Irianto MS Syafiuddin di Kabupaten Indramayu. Selain itu, penelitian ini juga ditujukan guna menemukan faktor-faktor kemunduran dinasti politik Irianto MS Syafiuddin di Kabupaten Indramayu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Lebih lanjut, penelitian ini menggunakan pengumpulan data yakni wawancara dan dokumentasi. Sebagai data pendukung, dalam penelitian ini menggunakan studi literatur. Adapun analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebangkitan dinasti politik Irianto MS Syafiuddin di Kabupaten Indramayu secara konstruktif dipengaruhi oleh 3 faktor yakni legacy loyalis kader dan massa pendukung partai Golongan Karya Kabupaten Indramayu, kemampuan dalam mengaktualisasikan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan corak budaya masyarakat Indramayu dan kemampuan dalam melakukan penyemaian jaringan. Selain itu, ditemukan pula bahwa kemunduran dinasti politik Irianto MS Syafiuddin di Kabupaten Indramayu disebabkan oleh 2 faktor yakni meninggalnya Irianto MS Syafiuddin dan terjadinya dualisme di tubuh partai Golongan Karya Kabupaten Indramayu pada tahun 2020. Sebagai rekomendasi, tindakan reformis politik yang dilakukan oleh pimpinan partai politik terhadap politik kartel yang menjadi penyakit kepemimpinan di Kabupaten Indramayu merupakan semangat aktualisasi check and balances dalam mengantisipasi pemimpin dengan orientasi dinasti di masa depan
Analisis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Provinsi Jawa Tengah dalam Penyelesaian Konflik Pertambangan di DesaWadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo Abdullah, Narayana -; Martini, Rina -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Badan Kesbangpol Jateng melihat konflik yang terjadi dengan mengelola konflikterkait permasalahan yang terjadi akibat rencana penambangan di Desa Wadas, pengelolaankonflikdilakukan dengan tujuan untuk melakukan resolusi konflik. Penelitian ini menggunakanmetode deskriptif kualitatif, dalam melakukan penelitian fokus pada hasil wawancara denganpihak yang terkait. Hasil dari penelitian adalah Resolusi konflik yang dilakukan olehBadanKesbangpol dalam konflik pertambangan di Desa Wadas terbatas pada wewenangBadanKesbangpol Jateng, sehingga dalam penyelesaian konflik terbatas pada pelaksanaantugaspokok dan fungsi
FACTOR INFLUENCING FIRST TIME VOTERS PARTICIPATION IN 2024 PRESIDENTIAL ELECTION: A STUDY IN SEMARANG CITY Siregar, Theresia Nadya Regina Winarno; Alfirdaus, Laila Kholid
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The 2024 Presidential Election which will be faced in the near future is a big topic of conversation among the general public. Not to mention, the General Election Commission predicts that there will be a surge in first time voters. First time voters are citizens who are registered as voters with the election organizers and are voting for the first time in an election in Indonesia between the ages of 17 and 21 years. The group that has just used its right to vote is known as first time voters in the political category. The political orientation of first time voters is always changing and will change according to the situation and variables that influence it. In Semarang itself, there are 26.031 first time voters who have been registered as permanent voters for the 2024 Presidential Election. This research aims to determine the enthusiasm of first time voters in Semarang City in the 2024 Presidential Election and what factors can influence them. This research was conducted using quantitative methods with descriptive and inferential approaches. Data collection was carried out by distributing questionnaires to various districts in Semarang City. The sample size for this research was 205 respondents. The research results show that the enthusiasm of first time voters in Semarang City in the 2024 Presidential Election is in very good level. This is proven by their interest in participating in the campaign, using their right to vote, and their criticality in assessing the candidates. This is certainly a breath of fresh air because based on several previous studies, first time voters in several regions in Indonesia are not very interested in participating in the 2024 Presidential Election and previous periods
EVALUASI KEBIJAKAN KPK DALAM PENCEGAHAN KORUPSI DI INDONESIA (Studi Kasus: Program Monitoring Center for Prevention) Hartanto, Edy -; Adnan, muhammad -; -, Fitriyah -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu inisiatif KPK dalam pemberantasan korupsi di daerah adalah Program Monitoring Center for Prevention (MCP). Program MCP diluncurkan dengan tujuan untuk mendorong perbaikan tata kelola, agar praktik korupsi yang masif di daerah dapat diminimalisir. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Program MCP dengan mengunakan kerangka kerja Public Impact Fundamental (PIF). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif. Sumber data diperoleh dari data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program MCP telah berjalan dengan baik. Program ini telah memberikan dampak signifikan terhadap meningkatnya kualitas tata kelola dan pelayanan publik, meningkatnya penerimaan daerah, serta meningkatnya jumlah aset daerah yang terkelola dan tersertifikasi. Meski demikian, pelaksanaan Program MCP tidak lepas dari berbagai hambatan. Pada aspek internal, KPK menghadapi hambatan minimnya sumber daya manusia, hambatan kondisi geografis daerah, hambatan kelengkapan dokumen laporan. Pada aspek eksternal, pemda menghadap hambatan yang lebih kompleks seperti, komitmen politik kepala daerah yang rendah, rentan adanya politisasi, minimnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia, minimnya anggaran, kendala infrastruktur teknologi, kendala geografis, serta kendala perbedaan persepsi terhadap dokumen yang dibutuhkan untuk memenuhi pelaporan. Pada akhirnya, Program MCP tidak dapat dijadikan jaminan bahwa skor tinggi di suatu daerah berarti tidak ada korupsi, ataupun sebaliknya. Meski belum mampu mereduksi praktik korupsi yang masih masif di daerah, adanya Program MCP membuat pelaksanaan rencana aksi di daerah dapat dimonitoring dan nilai secara berkala, sehingga akan dapat terpetakan pemerintah daerah mana yang memiliki komitmen terhadap pencegahan korupsi mana yang tidak. Dari pemetaan tersebut akan memudahkan KPK untuk memfokuskan pendampingan pada daerah-daerah yang tata kelolanya masih buruk, sehingga perbaikan bisa lebih fokus dan terarah. Dalam jangka panjang, upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah daerah sehingga dapat mencegah atau meminimalisir praktik korupsi di daerah secara signifikan
IMPLEMENTASI PROGRAM BEASISWA PENDIDIKAN PANCAKARSA DI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2022 Kenya, Adalia -; Herawati, Nunik Retno; -, Supratiwi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendidikan merupakan hal penting dalam kehidupan, tetapi masih banyak masyarakat yang tidak bisa menempuh pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi karena beberapa faktor. Faktor utama penyebab kurangnya angka pendidikan adalah permasalahan biaya pendidikan yang tergolong tidak murah. Pemerintah Kabupaten Bogor menawarkan Beasiswa Pancakarsa kepada generasi muda di kabupaten tersebut yang berusia 16 hingga 30 tahun, baik yang baru memulai maupun yang sedang mengikuti program sarjana. Dengan batasan maksimal Rp 10.000.000 setiap semester, besaran beasiswa disesuaikan dengan Uang Kuliah Tunggal di masing-masing universitas mitra. Beasiswa diberikan maksimal delapan semester, atau sampai lulus. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui keberlangsungan implementasi program Beasiswa Pancakarsa dan permasalahan yang dihadapi dalam keberlangsungannya. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dicetuskan oleh Merilee S. Grindle. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terstruktur dan pengambilan data dari dokumen terkait, adapun teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya dalam pengimplementasian program Beasiswa Pancakarsa walaupun sudah berjalan secara baik dan rutin, tetapi masih ada permasalahan yang menjadi hambatan dalam pengimplementasiannya seperti web yang sering down dan permasalahan kurangnya komunikasi antara Tim Koordinasi Pengelola Beasiswa Pancakarsa (TKPBP) dengan para pendaftar beasiswa. Sampai saat ini beasiswa pancakarsa masih terus berjalan dan membiayai pendidikan perguruan tinggi bagi para pemuda Kabupaten Bogor dan masih terus memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada dalam kebijakan ini. Sudah seharusnya pihak TKPBP mendapatkan pendidikan dan latihan untuk mengatasi web yang sering down dan terus membangun komunikasi yang baik antara TKPBP dengan para pendaftar dan penerima Beasiswa Pancakarsa.
EVALUASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERBASIS APLIKASI E-OPEN DI KOTA BEKASI TAHUN 2023 Rusdy, Muhammad Rifqi Nikmatullah; -, supratiwi -; Marlina, Neny -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terbitnya Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang menyebabkan aplikasi e-Open sebagai sarana pelayanan kependudukan digital di Kota Bekasi tidak lagi menjadi prioritas, hal tersebut kemudian mengindikasikan bahwasanya aplikasi e-Open tidak lagi mendapat perhatian khusus untuk dikembangkan agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data meliputi wawancara, studi lapangan, dan studi kepustakaan. Penelitian menggunakan teori evaluasi kebijakan milik William Dunn untuk mengukur kebijakan dari kriteria evaluasi yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, dan responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan terkait pelayanan kependudukan berbasis aplikasi e-Open belum berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dari kebijakan yang hanya mampu memenuhi satu dari enam kriteria evaluasi, yakni hanya kriteria ketepatan. Dalam hal ini kekurangan yang terdapat pada indikator efektivitas menjadi faktor utama kegagalan kebijakan. Terbukti bahwasanya pergeseran peran sentral e-Open pada Perda Kota Bekasi No.10 Tahun 2021 dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kota Bekasi membuat orientasi stakeholder Disdukcapil Kota Bekasi juga menyimpang dari niat awal dibentuknya kebijakan pelayanan kependudukan secara online. Akibatnya hal tersebut berpengaruh terhadap buruknya output pelayanan yang dihasilkan. Rekomendasi yang diberikan antara lain seperti mengkaji ulang kebijakan untuk memberikan posisi yang ideal bagi aplikasi e-Open, mengadakan pelatihan yang berkelanjutan, efisiensi pemakaian anggaran, serta membuka pintu untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga
MODAL SOSIAL DALAM KEPEMIMPINAN WALIKOTA SURAKARTA GIBRAN RAKABUMING RAKA: STUDI POLITIK DINASTI Ahmalia, Aida Fitris; -, Fitriyah -; Sardini, Nur Hidayat -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dinasti politik telah mewarnai demokrasi di Indonesia. Dalam Pilkada 2020 lalu, Kota Surakarta muncul tokoh baru yang tampil dalam Pemilihan Walikota Surakarta yakni Gibran Rakabuming Raka yang merupakan Putra Sulung dari Presiden RI Joko Widodo. Proses pencalonan hingga kepemimpinan Gibran sebagai Walikota Surakarta 2020 tidak terlepas dari modal sosial yang dimilikinya melalui relasi kekeluargaannya dengan Jokowi. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha melihat peran modal sosial yang dimiliki Gibran terhadap kepemimpinannya sebagai Walikota Surakarta dan meneliti sumber modal sosial Gibran. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Data diperoleh dari wawancara dan dokumetasi. Hasil dari penelitian ini adalah modal sosial Gibran berasal dari dinasti politik Jokowi sehingga mampu menaikkan elektabilitasnya sebagai tokoh publik. Bentuk dinasti politik yang Jokowi bangun adalah octopus dynasty. Dinasti politik Joko Widodo ini berpengaruh terhadap kepemimpinan Gibran sebagai Walikota Surakarta selama dua tahun kepemimpinan. Jaringan kekeluargaan Jokowi diindikasikan adanya praktik politik gentong babi oleh Jokowi terhadap Kota Surakarta yang mampu meningkatkan elektabilitas Gibran sebagai Walikota Surakarta. Praktik politik distribusi berupa politik gentong babi ini digunakan untuk membingkai citra Gibran sebelum namanya dinaikkan menjadi Calon Wakil Presiden RI pada Pemilu 2024
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KOTA SEMARANG (STUDI KASUS KECAMATAN SEMARANG UTARA TAHUN 2023) Dau, Ilham Maulid; -, supratiwi -; -, Yuwanto -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tingginya prevalensi stunting pada balita di Indonesia menjadi ancaman serius bagi kualitas sumber daya manusia di masa depan. Pemerintah Kota Semarang merespons masalah ini dengan menerapkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan tersebut di Kota Semarang. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan teori implementasi kebijakan dari George Edward III, yang mencakup empat faktor: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Kota Semarang telah berjalan cukup baik, terutama dalam aspek perencanaan, mekanisme, partisipasi, dan monitoring, yang diiringi dengan koordinasi efektif antarimplementator. Namun, terdapat kendala pada perbaikan infrastruktur, terutama di Kecamatan Semarang Utara yang masih memiliki kawasan permukiman kumuh terbesar dan minim fasilitas kesehatan. Rekomendasi untuk mengatasi kendala ini mencakup peningkatan jumlah fasilitas kesehatan serta perbaikan kondisi permukiman kumuh di wilayah tersebut.
Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pati Tahun 2023 (Studi Penelitian Unit layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Febrianto, Muhammad Aziz; Herawati, Nunik Retno; -, Fitriyah -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di unit pelayanan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pati pada Tahun 2023 dengan studi penelitian pada Unit Layanan Dinas Kependudukan dan dan Pencatatan Sipil. Untuk menganalisnya, penelitian ini menggunakan metode pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dengan memakai instrumen pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 mengenai pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat. Variabel dalam pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat meliputi: persyaratan pelayanan, sistem, mekanisme, dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, kesesuaian produk spesifikasi dan jenis layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan, serta sarana dan prasarana. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukakan melalui kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan di unit layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pati telah tergolong dalam kategori mutu pelayanan Sangat Baik dengan nilai indeks kepuasan masyarakat mencapai 89,97.

Page 163 of 171 | Total Record : 1709

 161   162   163   164   165 

Filter by Year

2012 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025 Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024 Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024 Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024 Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024 Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023 Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023 Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023 Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023 Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022 Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022 Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022 Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022 Vol 10, No 1 (2021): Periode Wisuda Januari 2021 Vol 10, No 4: Periode Wisuda Oktober 2021 Vol 10, No 3: Periode Wisuda Agustus 2021 Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021 Vol 9, No 03 (2020): Periode Wisuda Agustus 2020 Vol 9, No 02 (2020): Periode Wisuda April 2020 Vol 9, No 01 (2020): Periode Wisuda Januari 2020 Periode Wisuda Oktober 2020 Vol 8, No 04 (2019): Periode Wisuda Oktober 2019 Vol 8, No 03 (2019): Periode Wisuda Agustus 2019 Vol 8, No 02 (2019): Periode Wisuda April 2019 Vol 8, No 01 (2019): Periode Wisuda Januari 2019 Vol 7, No 04 (2018): Periode Wisuda Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): Periode Wisuda Agustus 2018 Vol 7, No 2 (2018): Periode Wisuda April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Periode Wisuda Januari 2018 Vol 6, No 04 (2017): Periode Wisuda Oktober 2017 Vol 6, No 03 (2017): Periode Wisuda Agustus 2017 Vol 6, No 01 (2017): Periode Wisuda Januari 2017 Vol 6, No 2 (2017): Periode Wisuda April 2017 Vol 5, No 03 (2016): Volume 5,Number 3, Tahun 2016 Vol 5, No 04 (2016): Periode Wisuda Oktober 2016 Vol 5, No 02 (2016): Periode Wisuda April 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5 Vol 4, No 3 (2015): VOLUME 4, NOMOR 3, TAHUN 2015 Vol 5, No 4 (2015): Periode Wisuda Oktober 2015 Vol 4, No 1 (2015): Wisuda Periode Januari 2015 VOLUME 4, NOMOR 2, TAHUN 2015 VOLUME 3, NOMOR 4, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 3, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 2, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 1, TAHUN 2014 Wisuda Periode April 2014 VOLUME 2, NOMOR 4,TAHUN 2013 Volume 2 Nomor 3 Tahun 2013 Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013 Vol 1, No 1 (2012): Journal of Politic and Government Studies More Issue