Articles
1,709 Documents
<![CDATA[ANALISIS PENUTUPAN LOKALISASI PROSTITUSI LORONG INDAH MARGOREJO KABUPATEN PATI ]]>
<![CDATA[Dewi, Rahma Kusuma]]>;
<![CDATA[Sardini, Nur Hidayat -]]>;
<![CDATA[Martini, rina -]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The existence of the prostitution localization Lorong Indah Margorejo over the past two decades has become a social pathology in the midst of society and is considered to give a negative image to the Pati Regency. The existence of the localization also violates the laws and regulations regarding regional spatial plans because it stands on sustainable agricultural land which should not be used as a place to build buildings. The presence of instructions from the central government to implement Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) during Covid19 pandemic and encouragement from various parties is also an additional trigger for the local government of Pati Regency to carry out the closure of the prostitution localization Lorong Indah Margorejo. This study aims to analyze the dynamics of the localization closure process as well as the decision taken by the local government of Pati Regency after the closure. The type of research used descriptive qualitative method. The data collection techniques used were interviews and documentation. The results showed that the closure of the prostitution localization Lorong Indah Margorejo Pati went through a long dynamic. The closure process involved the Forkopimda of Pati Regency based on the legal basis that had been violated by the residents and the sociological basis in the hope of minimizing one of social pathology. Local government of Pati Regency continued to carry out the closure process until the demolition despite several obstacles during the closure process After the closure, the government did not provide compensation because it considered that the existence of the Lorong Indah itself had violated. The closure actually caused a new problem such as prostitution places that were fragments of Lorong Indah on the side of the road and their existence became more exposed. The local government of Pati Regency has according to procedures, but has not been able to apply the sociological approach with implementation of the sociology of government after the closure]]>
<![CDATA[STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILU TAHUN 2024 ]]>
<![CDATA[Talia, Nita -]]>;
<![CDATA[Erowati, dewi -]]>;
<![CDATA[-, Fitriyah -]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kabupaten Lamongan mengalami kenaikan angka partisipasi pemilih sebesar 3,42% dari Pemilu sebelumnya dan melampaui angka nasional. Kenaikan tersebut menandakan keberhasilan KPU Kabupaten Lamongan dalam menyelenggarakan Pemilu 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi KPU Kabupaten Lamongan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 dan bentuk realisasi strateginya. Penelitian ini menggunakan Teori Strategi dari George. G. Dess dan Alex Miller. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan sumber sekunder yang relevan dengan penelitian. Hasil penelitan ini menunjukkan KPU Kabupaten Lamongan melaksanakan strategi yang berfokus pada optimalisasi sosialisasi dan simulasi mengenai tata cara Pemilu yang dibedakan ke dalam enam segmen pemilih yang telah dipetakan, antara lain: segmen pemilih pemula dan pemilih muda, segmen pemilih perempuan, segmen pemilih difabel, segmen pemilih komunitas dan organisasi masyarakat, segmen pemilih masyarakat agama, dan segmen pemilih masyarakat umum. KPU Kabupaten Lamongan juga mengadopsi strategi turunan dari KPU RI. Pada Pemilu mendatang, perlu dilakukan improvisasi metode sosialisasi untuk menyesuaikan perkembangan digitalisasi dan dinamika kebutuhan pemilih, terutama yang menyasar segmen pemilih pemula dan pemilih muda]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI APLIKASI “SI AGAN” DALAM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA PDAM TIRTA MOEDAL KOTA SEMARANG TAHUN 2022 ]]>
<![CDATA[Die Safhira, Amalia Yasmine]]>;
<![CDATA[Martini, Rina -]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Keluhan masyarakat terhadap kualitas dan kuantitas air yang disalurkan ini menjadikan keberadaaan PDAM Tirta Moedal dianggap belum cukup memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh air bersih secara optimal. Kondisi tersebut menimbulkan banyaknya pengaduan terkait air PDAM yang sering mati, kebocoran pipa, pembongkaran aliran air, dan tagihan air yang menjadikan kenyamanan dari masyarakat menjadi terganggu dalam memperoleh pelayanan sehingga hal tersebut menyebabkan aduan yang diterima oleh PDAM Tirta Moedal pada tahun 2017-2021 mencapai 204 aduan perharinya. Untuk dapat menjawab berbagai tantangan dan persoalan yang terjadi terkait dengan pelayanan air bersih di Kota Semarang, maka pihak PDAM Tirta Moedal mengimplementasikan aplikasi “Si Agan” sebagai sebuah aplikasi berbasis digital yang dapat membantu mengatasi permasalahan terhadap aduan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara lebih mendalam terkait implementasi aplikasi “Si Agan” dalam menyelesaikan aduan masyarakat atau pengguna di PDAM Tirta Moedal Kota Semarang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle dalam Neilson (2011:45-46). Kemudian, metode penelitian yang digunakan berdasarkan pada pendekatan kualitatif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari isi kebijakan implementasi aplikasi “Si Agan” ini menunjukkan bahwa masih terdapat indikator penilaian yang belum terpenuhi dengan baik yakni aplikasi ini belum mampu mempengaruhi kepentingan masyarakat dalam melaporkan masalah aduan. Adanya aplikasi ini juga dirasa belum mampu menghasilkan manfaat bagi PDAM khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pelanggan dan masih terdapat sebagian masalah yang tidak mendapatkan penanganan secara cepat yang menjadikan masyarakat tidak memperoleh kepuasaan dari adanya implementasi aplikasi “Si Agan”. Meskipun, aplikasi ini belum memenuhi variabel isi kebijakan disisi lain justru implementasi aplikasi ini berhasil untuk memenuhi penilaian variabel lingkungan kebijakan dan mampu menyelesaikan aduan sesuai dengan SOP yang berlaku Implementasi aplikasi “Si Agan” belum optimal dalam menangani aduan para pengguna layanan bersih di PDAM Tirta Moedal Kota Semarang yang diakibatkan masih terdapat tiga penilaian indikator dalam variabel isi kebijakan yang belum terpenuhi dengan baik. Akan tetapi, hal ini tidak menutup kemungkinan untuk menjadikan aplikasi ini mampu untuk menyelesaikan aduan sesuai dengan SOP yang berlaku, sehingga perlu adanya peningkatan dan perbaikan secara terus menerus dari PDAM agar kualitas pelayanan meningkat dalam merespon pengaduan]]>
<![CDATA[Implementasi Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kampung Tematik Di Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang ]]>
<![CDATA[Pratama, Dzikri Fajar]]>;
<![CDATA[-, Yuwanto -]]>;
<![CDATA[Astuti, puji -]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Peraturan Walikota Semarang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kampung Tematik merupakan kebijakan Pemerintah Kota Semarang yang mengatur secara teknis pelaksanaan program kampung tematik di Kota Semarang. Implementasi tersebut dilakukan secara wajib di seluruh wilayah kecamatan di Kota Semarang, termasuk yang dilakukan pada Kecamatan Gajahmungkur. Implementasi kebijakan tersebut dilakukan untuk mengatasi permasalahan ekonomi, lingkungan, dan penguatan potensi lokal daerah-daerah melalui program pemberdayaan kampung tematik. Selaras dengan hal tersebut, penelitian ini membahas dan menganalisis implementasi kampung tematik yang berada di Kecamatan Gajahmungkur pada tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif yang menjabarkan permasalahan menggunakan adopsi teori Implementasi Kebijakan oleh George C. Edward III. Temuan data lapangan menunjukkan pelaksanaan kebijakan tersebut hanya berjalan secara optimal di tiga (3) wilayah dari delapan (8) wilayah di Kecamatan Gajahmungkur. Sedangkan lima (5) dari delapan (8) wilayah di Kecamatan Gajahmungkur tidak menjalankan implementasi kampung tematik sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan adanya faktor penghambat berupa kegagalan kejelasan komunikasi dan minimnya ketersediaan sumber daya. Terdapat juga faktor disposisi yang disadari oleh pelaksana kebijakan dan struktur birokrasi yang baik menjadi dukungan dalam implementasi kebijakan ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 22 Tahun 2018 di Kecamatan Gajahmungkur tidak berjalan sebagai mestinya]]>
<![CDATA[Kebijakan Revitalisasi Cagar Budaya Kota Lama Semarang dalam Prespektif Tata Kelola Pemerintahan ]]>
<![CDATA[Bahari, Nala -]]>;
<![CDATA[-, Kushandajani -]]>;
<![CDATA[Manar, Dzunuwanus Ghulam]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Cagar budaya ialah salah satu bentuk peningggalan masa lalu untuk masa depan yang perlu dijaga kelestariannya. Kota Lama menjadi salah satu bentuk kawasan Cagar Budaya yang perlu dijaga kelestariannya dengan dibentuknya aturan – aturan pengelolaan kawasan Kota Lama Semarang. Perda No. 2 Tahun 2020 telah menjadi acuan dalam menjalankan revitalisasi Kota Lama Semarang, namun pada lapangan pengelolaan Kota Lama terdapat masalah dalam pelaksanaannya seperti pada peralihan bangunan untuk kegiatan bisnis. Permasalahn tersebut menjadi salah satu tujuan penelitian yakni menganalisa tata kelola dari revitalisasi kompleks cagar budaya Kota Lama Semarang, dengan metode penelitian kualitatif deskriptif serta penggunaan teori tata kelola pemerintah menjadi salah satu acuan dalam pelaksanaan penelitian revitalisasi pada cagar budaya Kota Lama Semarang. Hasil temuan dari adanya kebijakan revitalisasi ini ditemukan tidak optimalnya jalannya revitalisasi Kota Lama. Tidak berjalannya tata kelola dari aspek responsibiltas dan akuntabilitas disebabkan adanya tidak berjalannya kebijakan revitalisasi sebagaimana mestinya, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih bermasalah. Kesimpulan yang dapat diambil dari hambatan ini diperlukan kesadaran penuh serta tanggung jawab dari pemerintah sendiri baik Pemerintah Kota Semarang dan BPK2L dalam menjalankan aturan tersebut. Aturan yang berkaitan dengan tata kelola cagar budaya di Kota Lama perlu ditinjau kembali oleh pemerintah guna tidak terjadi kembali hambatan yang ada saat ini]]>
<![CDATA[PEMBERDAYAAN INDUSTRI MIKRO DAN KECIL (IMK) DI KOTA SEMARANG MELALUI APLIKASI GERAI USAHA MIKRO LOKAL ONLINE ASLI SEMARANG (GULOASEM) TAHUN 2022 ]]>
<![CDATA[Utomo, Fikriansyah Wahyu]]>;
<![CDATA[Astuti, puji -]]>;
<![CDATA[-, Yuwanto -]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Keberadaan Industri Mikro dan Kecil (IMK) berperan penting dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat suatu daerah, tidak terkecuali di Kota Semarang. IMK menjadi penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kota Semarang Tahun 2022 yakni sebesar 28,85 persen, sehingga dapat dikatakan bahwa IMK berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Semarang. Namun dalam keberjalanannya, IMK di Kota Semarang mengalami kesulitan terutama bidang pemasaran. Pemerintah Kota Semarang melalui Dinkopumkm berupaya mengatasi hal tersebut dengan mengembangkan Aplikasi Gerai Usaha Mikro Lokal Online Asli Semarang (GULOASEM) pada tahun 2020 sebagai salah satu instrumen pemberdayaan IMK di bidang pemasaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis (1) bagaimana pengelolaan Aplikasi GULOASEM dalam rangka pemberdayaan IMK di Kota Semarang dan (2) bagaimana hasil pemberdayaan IMK di Kota Semarang melalui Aplikasi GULOASEM. Teori yang digunakan untuk menganalisis adalah teori Tata Kelola TI (Teknologi Informasi) yang baik menurut ITGI (Information Technology Governance Institute) dan teori pemberdayaan ekonomi menurut Sumodiningrat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terstruktur, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Adapun teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aplikasi GULOASEM telah berhasil memberdayakan IMK di Kota Semarang pada tahun 2022. Hal ini dilihat berdasarkan pengelolaan Aplikasi GULOASEM yang telah memenuhi 4 (empat) dari 5 (lima) indikator Tata Kelola TI yang baik dan hasil wawancara dengan beberapa pelaku IMK di Kota Semarang yang mengaku telah merasakan nilai tambah keberdayaan di bidang pengembangan jaringan pemasaran, penguatan kelembagaan, dan penguasaan teknologi berkat Aplikasi GULOASEM. Namun sangat disayangkan per tahun 2023 Aplikasi GULOASEM harus berhenti beroperasi karena berbenturan dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 dan No. 2 tahun 2022 yang secara garis besar memuat ketentuan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah harus melalui Aplikasi E-Katalog milik Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP).]]>
<![CDATA[VESTED INTEREST DALAM PENYELENGGARAAN LOMBA KAMPUNG HEBAT KOTA SEMARANG TAHUN 2019-2020 ]]>
<![CDATA[Ramadhan, Bagas Alif Putra]]>;
<![CDATA[Adnan, Muhammad -]]>;
<![CDATA[-, Wijayanto -]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Lomba Kampung Hebat Kota Semarang tahun 2019-2020 merupakan program kolaborasi Jawa Pos Radar Semarang dengan Pemerintah Kota Semarang untuk meningkatkan sinergi masyarakat pada kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Semarang. Berbagai pihak terlibat dalam program ini, termasuk masyarakat Kota Semarang dan Hendi-Ita sebagai Walikota dan Wakil Walikota Semarang. Namun, muncul kekhawatiran bahwa Lomba Kampung Hebat dapat menjadi celah vested interest bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan tujuan dan dampak penyelenggaraan dari program tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan dugaan vested interest yang muncul dalam penyelenggaraan Lomba Kampung Hebat Kota Semarang tahun 2019-2020. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan evaluasi CIPP (context, input, process, product) dengan perolehan data melalui wawancara dan sumber literasi kepada pihak terkait. Penelitian ini kemudian menemukan dugaan vested interest dalam penyelenggaraan Lomba Kampung Hebat Kota Semarang tahun 2019-2020 dalam berbagai aspek, mulai dari tahap perencanaan lomba hingga dampak penyelenggaraan pasca perlombaan dimana seluruh aspek tersebut saling berkaitan. Dugaan tersebut dapat dilihat dari konsep Bergerak Bersama dari Hendi-Ita yang menjadi tema lomba, ketidakjelasan proses penyediaan dan sumber anggaran, hingga meningkatnya citra positif Hendi-Ita akibat dari kampanye terselubung selama proses penjurian dan roadshow]]>
<![CDATA[Strategi Dinas Pariwisata dalam Mengembangkan Kota Lama Semarang 2021 Pasca Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Putra, Ezra Rizky]]>;
<![CDATA[Erowati, dewi -]]>;
<![CDATA[setiyono, budi -]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kota Lama yang termasuk dalam kategori wisata budaya, menjadi penyumbang utama pendapatan Kota Semarang. Penurunan pendapatan pada tahun 2020 menunjukkan penurunan yang signifikan karena pendapatan dari mengunjungi Kota Lama tidak mencapai lebih dari 10 miliar, berbeda dengan tahun 2019 yang mencapai lebih dari 10 miliar. Sektor pariwisata mengalami penurunan yang sangat berdampak bagi perekonomian masyarakat yang mengandalkan pariwisata dalam hal ini masyarakat sekitar kawasan Kota Lama Semarang. Tujuan dalam penelitian adalah untuk menganalisis strategi Dinas Pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Daerah khususnya obyek wisata Kota Lama tahun 2021 pasca pandemi Covid-19 serta faktor pendukung dan penghambat Dinas Pariwisata dalam melaksanakan strategi tersebut. Penelitian menggunakan Teori Manajemen Strategis oleh David J Hunger dan Thomas L. Wheelen disertai dengan analisis SWOT serta Teori Pariwisata dan Teori Pendapatan Asli Daerah sebagai pendukung kerangka teori penelitian. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian berupa deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik observasi dan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menemukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Kebijakan yang ditetapkan adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran untuk menjaga dan memelihara Kota Lama kepada setiap elemen yang terlibat di kawasan Kota Lama dari unsur masyarakat, pelaku usaha UMKM, hingga para pengunjung. Akan tetapi, masih banyak kebijakan yang dinilai belum efektif untuk menjaga dan memelihara Kota Lama Semarang karena regulasi yang tidak efektif. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan upaya berupa penyediaan Gedung Galeri Kreatif sebagai upaya meningkatkan ekonomi kreatif di tengah masyarakat dan juga mendorong masyarakat untuk melakukan digitalisasi ekonomi terutama di tengah pandemi Covid-19. Akan tetapi, banyak pihak yang merasa digitalisasi ekonomi tidak menjadi solusi yang efektif untuk mempertahankan perekonomian di tengah kondisi pandemi Covid-19 sehingga masih banyak para pelaku usaha yang tetap menjalankan usahanya secara luar jaringan. Evaluasi juga dipantau melalui pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dan juga melalui penyediaan sarana dan prasarana aparatur. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan transparansi anggaran melalui website SiRUP, namun transparansi anggaran tersebut masih banyak tidak diketahui oleh berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan pariwisata Kota Lama Semarang. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang dinilai kurang dapat merangkul pihak-pihak lain dalam merumuskan rencana strategis juga dianggap sebagai salah satu faktor penghambat pelaksanaan rencana strategi pengembangan Kota Lama]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR DALAM PROGRAM BISKITA TRANS PAKUAN TAHUN 2021-2024 ]]>
<![CDATA[Gradianova, Maharahim -]]>;
<![CDATA[-, supratiwi -]]>;
<![CDATA[Herawati, Nunik Retno]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dalam lingkup pemerintahan, kewenangan merupakan dasar yang digunakan untuk mengatur suatu tindakan atau keputusan tertentu. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah adalah menyediakan layanan transportasi umum yang mampu mempermudah mobilitas masyarakat dan berkualitas. Progam Biskita Trans Pakuan Kota Bogor merupakan salah satu bentuk dari kewenangan tersebut. Program ini mejadi kesempatan bagi Pemerintah Kota Bogor untuk melakukan penataan layanan transportasi umum dengan melakukan reduksi angkutan melalui sistem konversi 3:1. Dengan adanya sistem konversi 3:1 menjadi pemicu timbulnya masalah dikalangan penggiat usaha angkutan perkotaan di Kota Bogor yang merasa dirugikan dengan adanya reduksi angkutan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, obervasi dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjkkan bahwa Pemerintah Kota Bogor telah melaksanakan kewenangannya dalam program Biskita Trans Pakuan, khususnya dalam penyelesaian masalah yang melibatkan penggiat usaha angkutan perkotaan di Kota Bogor. Analisis kedua terkait dengan kualitas pelayanan Biskita Trans Pakuan menunjukkan bahwa Biskita Trans Pakuan merupakan layanan transportasi umum yang berkualitas dengan memenuhi lima dari enam faktor kualitas pelayanan publik yaitu transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, dan kesinambungan hak dan kewajiban]]>
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Aplikasi SILAMPAH (Sistem Lapor Sampah) dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Semarang ]]>
<![CDATA[Syahfat, Syahrawati -]]>;
<![CDATA[-, supratiwi -]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[SILAMPAH (Sistem Lapor Sampah) merupakan sebuah program pelayanan lapor sampah yang dibuat oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Berdasarkan data, produksi sampah di Kota Semarang mencapai 1.100-1.200 ton setiap harinya. Aplikasi ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan penanganan sampah di Kota Semarang. Layanan SILAMPAH ini dapat digunakan untuk melaporkan sampah yang belum tertangani dan sampah liar yang ditemui di Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan aplikasi SILAMPAH di Kota Semarang dan hambatan dalam proses implementasi aplikasi tersebut. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan oleh George Edward III yang menjelaskan bahwa implementasi kebijakan terdiri dari empat indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data pada penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak tahun 2019, aplikasi SILAMPAH mengalami kendala sehingga tidak dapat digunakan lagi, untuk mengatasinya layanan SILAMPAH dialihkan ke media sosial Kota Semarang. Oleh karena itu, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui aplikasi dan layanan SILAMPAH. Hal ini juga dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi dan keterbatasan anggaran, belum adanya SOP yang lebih jelas juga mempengaruhi pelayanan SILAMPAH. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah Kota Semarang meningkatkan komitmen dan pengawasan terhadap kebijakan atau program yang telah dibuat dan memberikan dukungan melalui penyediaan anggaran yang memadai, sedangkan DLH Kota Semarang khususnya pengelola SILAMPAH perlu melakukan kembali sosialisasi kepada masyarakat Kota Semarang dan menyusun SOP yang lebih jelas. Masyarakat juga dibutuhkan untuk berpartisipasi secara aktif dalam mendukung program pengelolaan sampah melalui SILAMPAH di Kota Semarang]]>
