cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Politic and Government Studies
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Arts Humanities
Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
Arjuna Subject : -
Articles 1,709 Documents
 163   164   165   166   167 
UPAYA TVRI DALAM MENJAGA NETRALITAS PADA MASA KAMPANYE PEMILIHAN PRESIDEN 2024 (Studi Kasus: Program Acara Pilihan Rakyat) Aisyi, Shabrina Rahadatul; Adnan, Muhammad -; -, Wijayanto -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji posisi TVRI sebagai media politik dalam Pemilihan Presiden 2024, dengan fokus pada konten program siaran, narasi terhadap calon presiden dan wakil presiden, serta faktor-faktor yang mempengaruhi posisi TVRI. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara bersama 4 tim redaksi dan 3 jurnalis serta analisis konten selama 28 November 2023 – 27 Desember 2023, 9 – 15 Januari 2024, 22 - 28 Januari 2024, dan 5 – 10 Februari 2024 pada program siaran Pilihan Rakyat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan didapatkan temuan sebagai berikut, pertama dari jumlah pemberitaan paling banyak ditemukan pada pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang kemudian diikuti oleh Ganjar Pranowo dan Mahfud MD serta Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kedua dari sisi durasi paling banyak ditemukan pada pasangan Anies-Imin yang disusul oleh Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud. Ketiga dari sisi tone negatif paling banyak pada pasangan Anies-Imin sebanyak 5 berita dan tone positif paling banyak pada Ganjar-Mahfud sebanyak 102 berita. Keempat dari sisi narasi yang dibangun pada Anies-Imin adalah Intelektual, pasangan Prabowo-Gibran serta Ganjar-Mahfud adalah Merakyat. Kelima, faktor-faktor yang memengaruhi posisi TVRI yaitu dinamika politik di Indonesia, pengaruh tim redaksi dalam mengelola berita, serta kepemilikan dan perekonomian media
Implementasi Salinmas Sebagai Upaya Penanganan Sampah Organik (Studi Kasus: Kelurahan Grendeng, Kabupaten Banyumas) Utami, Selvi Nur -; -, Wijayanto -; -, Supratiwi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Terciptanya inovasi aplikasi Salinmas (Sampah Online Banyumas) dilatar belakangi oleh permasalahan darurat sampah pada tahun 2018 yang disebabkan oleh minimnya lahan TPA di wilayah perkotaan Purwokerto. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan penanganan sampah di Kelurahan Grendeng melalui teknologi informasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori implementasi kebijakan publik oleh George C. Edwards III (1980) dengan empat indikator yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif untuk mengetahui proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui inovasi aplikasi Salinmas dengan teori yang bersifat relevan. Lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas. Jenis dan sumber data yang digunakan ialah sumber data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawacara dan observasi, dan sumber data sekunder yang diperoleh melalui buku, jurnal ilmiah, dan artikel. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis digital melalui aplikasi Salinmas di Kelurahan Grendeng tidak berjalan dengan baik dan mengalami kegagalan pada tahun 2020. Kegagalan Salinmas di Kelurahan Grendeng juga berkaitan dengan SDM fasilitator Dinas Lingkungan Hidup yang kurang konsisten dalam melakukan sosialisasi dan pendampingan. Selain itu jumlah SDM yang menjadi fasilitator program Salinmas sangat terbatas yakni sekitar 14 orang untuk seluruh kelurahan di Kecamatan Purwokerto. Saran yang dapat diberikan kepada pemerintah adalah diharapkan pemerintah mampu merespon secara cepat terkait kendala yang dialami. Kemudian KSM diharapkan terus konsisten dalam penjemputan sampah. Serta masyarkat juga diharapkan dapat konsisten dalam pemilahan sampah, agar Salinmas dapat diimplementasikan kembali di Kelurahan Grendeng
ANALISIS IMPLEMENTASI PENYALURAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT) DALAM BENTUK BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI KOTA MAGELANG TAHUN 2022-2023 Novandra, Dhifan Rizqi; Setiyono, budi -; Herawati, Nunik Retno
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Implementasi penyaluran BLT bagi buruh pabrik rokok yang bersumber dari DBHCHT menjadi salah satu program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Magelang pada tahun 2022- 2023 melalui alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Program pelaksanaan tersebut didasari atas implementasi kebijakan dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 16 Tahun 2022 dan Nomor 05 Tahun 2023. Implementasi dimaksudkan sebagai program bantuan langsung tunai bagi buruh pabrik rokok sebagai bentuk penghargaan dan penanggulangan sosial yang kemudian diteliti menggunakan adopsi teori Implementasi George C. Edward III (1980) yang menggunakan pendekatan komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian implementasi kebijakan ini bertujuan untuk membuka informasi dan meneliti permasalahan implementasi kebijakan yang berkaitan dengan penyaluran BLT DBHCHT oleh Dinas Sosial Kota Magelang kepada 20 buruh pabrik rokok pada tahun 2022 dan 19 buruh pabrik rokok pada tahun 2023 di Kota Magelang. Melalui metode kualitatif, dalam penelitian ini menunjukkan adanya keberjalanan pelaksana kebijakan yang melalui peran besar Dinas Sosial dengan OPD yang berada di Kota Magelang. Perlu adanya perbaikan dalam bentuk publikasi komunikasi yang jauh lebih baik, agar implementasi tersebut dapat diketahui secara luas oleh masyarakat Kota Magelang
ANALISIS PELAYANAN ONLINE SIRANCAK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG (Studi Tentang Keandalan, Ketanggapan, dan Jaminan Layanan) Diani, Resty Okta; Erowati, Dewi -; Manar, Dzunuwanus Ghulam
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelayanan online SIRANCAK (Sistem Informasi Terpadu Pencatatan Administrasi Kependudukan) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang dalam menyediakan layanan kepada masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan fokus pada keandalan (Reliability), ketanggapan (responsiveness), dan jaminan (Assurance) layanan yang diberikan oleh sistem tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pengguna SIRANCAK dan petugas pelayanan, observasi langsung terhadap penggunaan sistem, serta analisis dokumentasi terkait layanan yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan online SIRANCAK dinilai cukup baik dan telah memberikan kemudahan bagi masyarakat kota Padang dalam melakukan proses administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Pelayanan online SIRANCAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang memiliki keandalan yang baik dalam menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada masyarakat. Namun, terdapat beberapa kendala terkait ketanggapan sistem dalam menanggapi permintaan pengguna, serta masih ditemukan beberapa kekurangan terkait pelaksanaan mekanisme jaminan layanan. Oleh karena itu, disarankan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap pelayanan online SIRANCAK agar dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Kota Padang
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PEMERATAAN PENDIDIKAN PADA JENJANG SMA NEGERI DI KOTA PANGKALPINANG Rheza, Dhani Amar; -, Kushandajani -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan sistem zonasi pada jenjang SMA Negeri merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan. Studi ini mencoba untuk menganalisis implementasi kebijakan sistem zonasi dalam hal pemerataan pendidikan pada jenjang SMA Negeri di Kota Pangkalpinang. Selain itu, studi ini juga menjajaki persoalan kebijakan zonasi pendidikan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan antar sekolah dan memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas. Data dikumpulkan berdasarkan wawancara mendalam bersama pelaksana kebijakan hingga masyarakat, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi di Kota Pangkalpinang telah berjalan dengan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa tantangan gejolak di masyarakat terkait pembagian wilayah zonasi dan beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan pihak terkait untuk melakukan optimalisasi sumber daya, memperbaiki sistem komunikasi dan koordinasi, serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar implementasi kebijakan sistem zonasi dapat berjalan lebih efektif dalam mencapai tujuan pemerataan pendidikan pada jenjang SMA Negeri di Kota Pangkalpinang
Efektivitas Layanan E-Catalogue Oleh Direktorat Pasar Digital Pengadaan Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (LKPP) Widhi, Altarazhi Bramantio
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemanfaatan teknologi berbasis elektronik merupakan sebuah inovasi yang sedang marak terjadi pada sektor pelayanan publik di Indonesia. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai Lembaga yang memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu contoh institusi pemerintah yang menerapkan pelayanan publik berbasis elektronik. E-Catalogue atau yang biasa dikenal dengan Katalog Elektronik adalah hasil dari inovasi yang dikembangkan oleh LKPP dalam sektor pengadaan barang/jasa. Umumnya, aplikasi E-Catalogue ini memuat beberapa informasi yang berisikan daftar merk, harga, jumlah barang/jasa yang tersedia, spesifikasi dan jenis barang/jasa dari berbagai penyedia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efektivitas layanan ECatalogue yang ada di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menggunakan hasil kajian dari Elemen-elemen sukses pengembangan E-Government oleh Harvard JFK School of Government. Adapun, elemen-elemen tersebut terbagi kedalam tiga indikator, yaitu: Dukungan, Kapasitas, dan Nilai Manfaat. Oleh sebab itu, fokus dalam penelitian ini akan membahas tiga elemen tersebut yang berpengaruh dalam pengembangan E-Catalogue sebagai layanan publik berbasis elektronik di LKPP. Metode kualitatif adalah metode yang digunakan pada penelitian ini, disertai dengan wawancara mendalam dan melakukan perbandingan menggunakan beberapa sumber publikasi resmi pemerintah merupakan upaya untuk menghasilkan keabsahan data yang baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa E-Catalogue telah mencapai efektivitas layanan. Khususnya dilihat dari segi Dukungan yang berisikan tingkat antusiasme pemerintah dan pelaku usaha terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, serta proses sosialisasi kepada masyarakat maupun pihak pemerintah itu sendiri. Kemudian, berdasarkan segi Kapasitas memang masih memerlukan peningkatan dilihat dari faktor-faktor finansial, dan infrastruktur dalam layanan E-Catalogue. Selain itu, dilihat melalui sisi Sumber Daya Manusia serta beberapa tahapan administratif yang berkaitan dengan tenaga dan waktu dalam layanan E-Catalogue juga masih perlu ditingkatan. Hal penting lainnya adalah Nilai Manfaat yang dihasilkan dari layanan ini juga perlu untuk diketahui. E-Catalogue menghasilkan beberapa manfaat yang sangat berdampak signifikan bagi masyarakat dan juga pemerintah, seperti: kemudahan dalam mengakses E-Catalogue yang menghasilkan penghematan waktu, keterbukaan informasi pengadaan barang/jasa, berkurangnya penyalahgunaan harga, jangkauan layanan yang sangat luas, dan penggunaan anggaran untuk belanja negara tercatat secara jelas
EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN PENGADUAN ONLINE INTERAKTIF (SIMPONI) DI KABUPATEN KUDUS PADA TAHUN 2021-2022 Zahra, Naily Fairuz; Erowati, dewi -; Marlina, Neny -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

SIMPONI is a digital-based service to convey problems and appreciation to the Kudus Regency Government. This study aims to analyse the effectiveness of SIMPONI implementation and its influencing factors. The theory used is the theory of policy effectiveness of Riant Nugroho (2012) which consists of “five right”, namely the right policy, the right implementation, the right target, the right environment, and the right process. The method used is descriptive qualitative. The results showed that the implementation of SIMPONI was less effective. Of the five aspects of assessment, only two aspect were found to be effective, namely the right target and the right process. While other aspects are not effective. The right aspect of the policy has not been effective because the SIMPONI policy was presented without emergency problems. The right aspect of SIMPONI policy implementation has not been effective, indicated by data on the increase in users in 2021-2022, but in fact there are still many people who do not know SIMPONI. The right aspect of the environment has not been effective because the majority of users stated that SIMPONI still needs improvement. Even though the overall effectiveness of SIMPONI is less, SIMPONI still makes it easier for people to submit complaints to the government. The supporting factors of SIMPONI policy are the availability of human resources, facilities and infrastructure, and budget. Meanwhile, the inhibiting factors are the lack of widespread socialization and the lack of maximum maintenance of the SIMPONI application. To increase the effectiveness of the SIMPONI application, the Office of Communication and Information along with related institutions need to conduct socialization using various communication channels to reach all levels of society. Improvement and development of technical and non-technical applications are also needed so that SIMPONI can be effective, efficient, and relevant to the needs of the community
PERAN ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN KETAHANAN KELUARGA DI DPRD KABUPATEN SEMARANG PERIODE 2019-2024 Firdausia, Berliana Mada; marlina, neny -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang peran anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Semarang periode 2019-2024 dalam pembuatan Kebijakan Ketahanan Keluarga. Keterlibatan perempuan dalam pembuatan kebijakan menjadi hal yang sangat penting karena perempuan memiliki hak dalam menyuarakan kebutuhan dan kepentingan kaum perempuan yang tidak dapat diwakilkan oleh laki-laki sehingga harus perempuan sendiri yang menyampaikannya. Adanya permasalahan keluarga di Kabupaten Semarang membuat anggota legislatif perempuan mengusulkan Perda inisiatif tentang ketahanan keluarga. Penelitian ini menggunakan Teori Peran Politik Perempuan dari Surjono Soekanto (2015) dan Teori Pembuatan Kebijakan dari William Dunn (2003). Adapun metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Semarang dalam pembuatan Kebijakan Ketahanan Keluarga tidak maksimal karena keterlibatan mereka dalam semua proses penyusunan kebijakan masih bersifat prosedural untuk menggugurkan kewajiban formal seperti memenuhi daftar kehadiran atau presensi. Selain itu, tidak maksimalnya peran anggota legislatif perempuan disebabkan oleh beberapa faktor, seperti jumlah anggota legislatif perempuan yang relatif sedikit, kurangnya dukungan fraksi, masih terdapat budaya patriarki dan sifat superior dari anggota legislatif laki-laki, adanya peran ganda, serta kurangnya keberanian yang dimiliki anggota legislatif perempuan
Dampak Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) oleh PT. Tirta Investama terhadap Masyarakat Desa Juwiring, Kabupaten Klaten, Tahun 2022 Farranajla, Fathya Naila; Erowati, Dewi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas merupakan kebijakan yang mengatur program Corporate Social Responsibility (CSR) oleh perusahaan, seperti PT. Tirta Investama, merupakan aspek krusial dalam pemberdayaan masyarakat. Perusahaan tidak hanya merupakan entitas ekonomi semata, tetapi juga bagian integral dari ekosistem sosial dan lingkungan yang lebih luas. Dalam konteks ini, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menunaikan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau CSR sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. Salah satu fokus utama dari CSR adalah pemberdayaan masyarakat, di mana perusahaan terlibat dalam program-program yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan masyarakat setempat. Penelitian ini mengeksplorasi dampak dari Program CSR yang diimplementasikan oleh PT. Tirta Investama terhadap masyarakat Desa Juwiring, Kabupaten Klaten, pada tahun 2022. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program CSR yang dilakukan oleh PT. Tirta Investama memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Juwiring. Pemberdayaan ini tercermin dalam peningkatan kapasitas masyarakat sebagai subjek pembangunan serta penguatan kelembagaan masyarakat. Keberhasilan ini dicapai melalui pemberdayaan yang mencakup bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan. Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program CSR, termasuk pandangan negatif masyarakat terhadap program, kurangnya partisipasi dalam perencanaan program, serta ketidaksesuaian jadwal kegiatan dengan preferensi waktu masyarakat desa. Sebagai rekomendasi, diperlukan peningkatan sosialisasi program untuk memperbaiki persepsi masyarakat, melibatkan aktif masyarakat dalam setiap tahap program, dan menyesuaikan jadwal kegiatan dengan ketersediaan waktu masyarakat. Selain itu, distribusi manfaat dari program pemberdayaan pertanian perlu dilakukan secara merata untuk memastikan seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat dari program CSR
PENDEKATAN WHOLE OF GOVERNMENT DALAM PELAYANAN PUBLIK DI MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BATANG Hibatullah, Mohamad Naufal; -, Fitriyah -; Marlina, Neny -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Batang Regency Government is one of the regions that is able to implement the Public Service Mall policy as a real form of collaborative government. The collaboration process involves various parties such as OPD, both vertical and horizontal. The Batang Regency Government is able to implement the Public Service Mall well as proven by the results of previous research, achievements and achievements that have been achieved. This research is aimed at explaining the implementation of Whole of Government in licensing services, as well as analyzing what are the obstacles and incentives for implementing Whole of Government in the Batang Regency Public Service Mall using Sudrajat's theory, namely the application of the Whole of Government approach with 4 (four) indicators, and challenges general in implementing Whole of Government with 3 (three) indicators. This research uses qualitative research methods with a case study approach. The information and data obtained were obtained through interviews and documentation. Apart from that, to support the research results, this research also uses literature studies through newspapers, scientific journals, and the internet and important documents that support the research. The selection of informants used purposive sampling technique. The data analysis techniques in this research involve organizing data, identifying, presenting data and drawing conclusions. The results of this research show that the implementation of the Whole of Government approach in the Batang Regency Public Service Mall is based on seven indicators that can influence the success of implementing the Whole of Government approach, there are five indicators that have been implemented well and there are two indicators that have not been implemented well. The five indicators that have been implemented well and are also driving factors for the implementation of Whole of Government are strengthening coordination between institutions, social coalitions, human and institutional resource capacity, cultural and organizational values, and leadership. Meanwhile, two factors that have not been implemented properly and are also inhibiting factors in implementing Whole of Government are the absence of a special coordinating institution and task force to assist the coordination process. The implementation of the Whole of Government approach in the Batang Regency Public Service Mall shows that not all indicators of good public service can be met, so it is not yet optimal. In general, DPMPTSP as the coordinator of Public Service Mall organizers has been able to carry out in accordance with the indicators according to Sudrajat's theory. Regarding the shortcomings found, the author recommends a suggestion, namely that in the future the coordinator can form a special coordinating institution and task force as a permanent system in establishing and maintaining coordination with agencies in the Batang Regency Public Service Mall

Page 165 of 171 | Total Record : 1709

 163   164   165   166   167 

Filter by Year

2012 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025 Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024 Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024 Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024 Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024 Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023 Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023 Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023 Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023 Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022 Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022 Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022 Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022 Vol 10, No 1 (2021): Periode Wisuda Januari 2021 Vol 10, No 4: Periode Wisuda Oktober 2021 Vol 10, No 3: Periode Wisuda Agustus 2021 Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021 Vol 9, No 03 (2020): Periode Wisuda Agustus 2020 Vol 9, No 02 (2020): Periode Wisuda April 2020 Vol 9, No 01 (2020): Periode Wisuda Januari 2020 Periode Wisuda Oktober 2020 Vol 8, No 04 (2019): Periode Wisuda Oktober 2019 Vol 8, No 03 (2019): Periode Wisuda Agustus 2019 Vol 8, No 02 (2019): Periode Wisuda April 2019 Vol 8, No 01 (2019): Periode Wisuda Januari 2019 Vol 7, No 04 (2018): Periode Wisuda Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): Periode Wisuda Agustus 2018 Vol 7, No 2 (2018): Periode Wisuda April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Periode Wisuda Januari 2018 Vol 6, No 04 (2017): Periode Wisuda Oktober 2017 Vol 6, No 03 (2017): Periode Wisuda Agustus 2017 Vol 6, No 01 (2017): Periode Wisuda Januari 2017 Vol 6, No 2 (2017): Periode Wisuda April 2017 Vol 5, No 03 (2016): Volume 5,Number 3, Tahun 2016 Vol 5, No 04 (2016): Periode Wisuda Oktober 2016 Vol 5, No 02 (2016): Periode Wisuda April 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5 Vol 4, No 3 (2015): VOLUME 4, NOMOR 3, TAHUN 2015 Vol 5, No 4 (2015): Periode Wisuda Oktober 2015 Vol 4, No 1 (2015): Wisuda Periode Januari 2015 VOLUME 4, NOMOR 2, TAHUN 2015 VOLUME 3, NOMOR 4, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 3, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 2, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 1, TAHUN 2014 Wisuda Periode April 2014 VOLUME 2, NOMOR 4,TAHUN 2013 Volume 2 Nomor 3 Tahun 2013 Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013 Vol 1, No 1 (2012): Journal of Politic and Government Studies More Issue