cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Politic and Government Studies
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Arts Humanities
Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
Arjuna Subject : -
Articles 1,709 Documents
 164   165   166   167   168 
IMPLEMENTASI APLIKASI E-SPPT PBB-P2 TAHUN 2023 DI KECAMATAN GAMPENGREJO KABUPATEN KEDIR Dyah Arsyana, Pravda Izvestia; Herawati, Nunik Retno
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peningkatan efisiensi dalam pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dipengaruhi oleh kinerja pemerintah dalam memungut pajak dan masyarakat dalam membayar pajak dengan tertib. Pemerintah Kabupaten Kediri bekerja sama dengan Bapenda Kabupaten Kediri mengimplementasikan aplikasi E-SPPT PBB-P2 untuk memfasilitasi pembayaran pajak bumi dan bangunan secara digital. Penelitian ini menganalisis implementasi aplikasi tersebut menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen berdasarkan teori implementasi kebijakan Grindle. Hasil penelitian menunjukkan bahwa E-SPPT PBB-P2 telah meningkatkan efisiensi pembayaran PBB dan memberikan manfaat, seperti kemudahan akses bagi masyarakat. Namun, beberapa aspek seperti adaptasi teknologi masyarakat dan jumlah petugas pajak yang terbatas masih menjadi tantangan. Selain itu, koordinasi antara Bapenda dan perangkat kecamatan memerlukan peningkatan untuk mendukung implementasi kebijakan yang lebih efektif. Dari enam indikator dalam isi kebijakan, empat indikator telah berjalan dengan baik. Dari tiga indikator dalam lingkungan implementasi, satu indikator berjalan dengan baik. Untuk meningkatkan keberhasilan implementasi, pemerintah perlu memperluas sosialisasi aplikasi, memberikan pelatihan teknologi bagi masyarakat dan petugas pajak, serta meningkatkan dukungan teknis dan infrastruktur. Dengan langkah ini, diharapkan seluruh pengguna aplikasi dapat memanfaatkan layanan digital secara maksimal dan efisiensi pengelolaan PBB terus meningkat.
TANTANGAN DAN HAMBATAN COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN KEBUMEN (STUDI KAWASAN GEOPARK KEBUMEN) Riyanto, Diva Nadilla Arya Ramadhan; Alfirdaus, Laila Kholid; setiyono, budi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji tantangan dan hambatan dalam penerapan collaborative governance pada pengembangan kawasan wisata Geopark Kebumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, penelitian ini mengeksplorasi kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam proses pengembangan Geopark Kebumen untuk mencapai status UNESCO Global Geopark. Konsep Pentahelix ABCGM yang mencakup peran akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media, bertujuan untuk memahami sinergi antarstakeholder dalam pengelolaan pariwisata berbasis konservasi, edukasi, dan pengembangan ekonomi berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi berbagai pihak berperan penting dalam menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya, perbedaan tujuan, serta regulasi yang kaku, yang mempengaruhi proses akselerasi pengembangan Geopark Kebumen. Kendala-kendala dalam collaborative governance di Geopark Kebumen mencakup masalah komunikasi, kepercayaan, dan koordinasi antar-stakeholder. Pendekatan yang digunakan menunjukkan pentingnya penguatan kapasistas sumber daya manusia, inetgrasi strategi, dan peran kepemimpinan fasilitatif. Selain itu, penelitian ini memberikan rekomendasi agar pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lokal dapat terus memaksimalkan potensi kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Kebumen
ANALISIS IMPLEMENTASI KEY PERFORMANCE INDICATOR OLEH INSPEKTORAT KABUPATEN KENDAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DAN MENGURANGI KORUPSI KEPALA DESA Kusuma, Wahyu Rio Shendy; Yuwono, Teguh -
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Key Performance Indicator (KPI) oleh Inspektorat Kabupaten Kendal sebagai strategi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta mengurangi potensi korupsi di tingkat kepala desa. KPI digunakan sebagai alat pengukuran kinerja yang berfokus pada transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, melibatkan wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen terkait pelaksanaan KPI oleh Inspektorat Kendal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan KPI telah berkontribusi pada peningkatan pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan pemerintahan desa, terutama dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan. Inspektorat mampu mendeteksi penyimpangan lebih dini melalui indikatorindikator yang jelas, sehingga mendorong kepala desa untuk lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Namun, terdapat kendala dalam implementasi KPI, seperti kurangnya pemahaman kepala desa dan perangkatnya terhadap konsep KPI, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di Inspektorat, serta resistensi terhadap perubahan yang dianggap membebani secara administratif. Selain itu, tantangan teknis seperti kurangnya dukungan teknologi dalam pengumpulan dan analisis data kinerja menjadi hambatan lain yang harus diatasi. Meski begitu, penerapan KPI secara keseluruhan menunjukkan potensi besar dalam membentuk budaya tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan responsif. Peningkatan kualitas pengawasan Inspektorat Kendal melalui KPI juga memberikan efek pencegahan terhadap praktik korupsi yang kerap terjadi di desa. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan teknologi pendukung, serta pelatihan berkelanjutan bagi kepala desa dan perangkatnya untuk mengoptimalkan penerapan KPI. Dengan langkah ini, diharapkan tata kelola pemerintahan desa semakin baik, masyarakat merasakan dampak positifnya, dan risiko korupsi dapat diminimalkan secara signifikan
PENANGANAN DAN TINDAK LANJUT LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT “SAPA MBAK ITA” DI KOTA SEMARANG TAHUN 2024 Winaldha Puteri, Shakila Griselda; Herawati, Nunik Retno; Manar, Dzunuwanus Ghulam
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Layanan pengaduan digital sebagai inovasi bertujuan mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat dan transparan. Sapa Mbak Ita adalah layanan dari Pemerintah Kota Semarang dan Diskominfo yang memungkinkan masyarakat lebih mudah menyampaikan aspirasi dan pengaduan terkait layanan publik. Dengan sistem yang modern dan mudah diakses, diharapkan setiap masukan dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat, menjadikan pelayanan publik di Kota Semarang lebih responsif dan partisipatif. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis penanganan dan tindak lanjut aduan masyarakat dalam Sapa Mbak Ita, menggunakan teori Kristianten, yaitu aksesibilitas dan ketersediaan dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses, dan kerangka regulasi yang menjamin transparansi. Diteliti dengan metode kualitatif deskriptif, dengan cara pengambilan data melalui wawancara, selain itu juga data sekunder digunakan sebagai pendukung yang berasal dari jurnal, buku, dan artikel internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sapa Mbak Ita berdasarkan teori Kristianten melalui ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses, dan regulasi yang menjamin transparansi. Segi Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen melalui lima kanal utama, yaitu WhatsApp, SMS, Twitter/X, website, dan aplikasi mobile. Dari segi keterbukaan proses, sistem ini dirancang agar memberikan notifikasi pada setiap tahapan yang dilalui. Setiap notifikasi dilengkapi dengan deskripsi lengkap serta bukti pendukung yang relevan, sehingga memungkinkan pemantauan setiap tahapnya. Dari segi Transparansi yang menjamin regulasi, salah satu bentuk implementasinya adalah pelaporan hasil koordinasi kepada para pemangku kepentingan terkait, guna memastikan semua proses berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Terdapat kekurangan dari segi kejelasan dan kelengkapan informasi dimana pusat informasi masih tertera dalam dua kanal yakni Instagram dan Website dan tidak adanya panduan dalam bentuk tertulis secara langsung
DINAMIKA INKLUSIVTAS: PEMENUHAN HAK POLITIK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PADA PEMILU 2024 (STUDI PADA RUMAH TAHANAN KELAS IIB KABUPATEN TEMANGGUNG) Nuriya, Wanda Achlis; -, Wijayanto -; Sardini, Nur Hidayat -
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Memilih merupakan hak konstitusional warga negara yang sudah memenuhi syarat tanpa terkecuali. Pada Pemilu 2024, angka partisipasi politik di Kabupaten Temanggung paling tinggi di Jawa Tengah yaitu 89,57%. Capaian tersebut didorong dengan adanya kebijakan pembentukan TPS Khusus, Rutan Kelas IIB merupakan instansi satu-satunya yang menerima tawaran pembentukan TPS Khusus oleh KPU Kabupaten Temanggung. Penelitian ini menganalisis implementasi pelayanan Pemilihan Umum yang inklusif oleh KPU Kabupaten Temanggung terhadap kelompok rentan yaitu Warga Binaan Pemasyarakatan di Rutan Kelas IIB Kabupaten Temanggung serta faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya angka partisipasi politik. Metode yang digunakan melalui pendekatan kualitatif dengan mewawancarai informan kunci yaitu Warga Binaan Pemasyarakatan dan informan pendukung yaitu pihak internal Rutan Kelas IIB Kabupaten Temanggung dan Komisioner KPU Kabupaten Temanggung. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan temuan penelitian sebagai berikut. Pertama, Rutan merupakan satu-satunya instansi yang menerima tawaran pembentukan TPS Khusus oleh KPU Kabupaten Temanggung, yang diberi nama TPS Khusus 901. Kedua, dalam menetapkan daftar pemilih, pihak internal dan KPU Kabupaten Temanggung bekerjasama dengan Dindukcapil Kabupaten Temanggung untuk pengecekan identitas dan melengkapi identitas yang masih kurang. Jumlah daftar pemilih yang dimutakhirkan adalah 167 orang. Ketiga, TPS disajikan dengan sefleksibel mungkin, mengadopsi hari valentine, TPS Khusus 901 diberi nama “Hari Kasih Suara”. Kebutuhan logistik untuk TPS juga sangat terpenuhi tanpa kekurangan apapun. Keempat, sosialisasi pendidikan pemilih yang diadakan oleh KPU Kabupaten Temanggung belum dilaksanakan secara menyeluruh. Warga Binaan Pemasyarakatan yang dilibatkan hanya yang laki-laki saja sedangkan yang perempuan tidak. Sosialisasi tidak berpengaruh pada tinggi rendahnya partisipasi, tetapi pada pemahaman Pemilu dan pilihan rasional pemilih. Dari penelitian yang sudah dilaksanakan, Pemilu di Rutan Kelas IIB Kabupaten Temanggung sudah cukup inklusif dengan angka partisipasi yang cukup tinggi
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) KECAMATAN SEI SEMAYANG KABUPATEN DELI SERDANG Sipayung, Gerhard Sara Hamonangan; Astuti, puji -
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Sei Semayang, Kabupaten Deli Serdang, menggunakan metode SERVQUAL. Lima dimensi utama SERVQUAL, yaitu Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Empathy, digunakan untuk menganalisis kesenjangan antara harapan dan persepsi pengguna layanan. Data dikumpulkan melalui kombinasi wawancara, observasi, dokumentasi, dan kuesioner, dengan subjek penelitian meliputi kepala tata usaha, petugas pelayanan, dan pasien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi Tangibles, Assurance, dan Empathy mendapat penilaian baik, sementara dimensi Reliability dan Responsiveness masih memerlukan perbaikan. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk peningkatan pelayanan di Puskesmas Sei Semayang
“KINERJA PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI DI KABUPATEN BEKASI” Helvia, Uliyah -; Astuti, Puji -; Martini, rina -
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah stunting merupakan isu prioritas nasional yang juga menjadi perhatian di Kabupaten Bekasi, mengingat dampaknya terhadap kualitas sumber daya manusia dan pembangunan berkelanjutan. Kabupaten Bekasi memiliki angka kasus 17,8% di Tahun 2022 dan mengalami kenaikan di Tahun 2023, menjadi 23,2%. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab fluktuasi dan faktorfaktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Bekasi pada periode 2020–2023. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan kerangka teori kinerja Bernardin dan Russell serta teori implementasi program Charles O. Jones. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap berbagai pihak yang terlibat, termasuk Dinas Kesehatan, BAPPEDA, DPPKB, DPPPA Kabupaten Bekasi, kader posyandu, dan masyarakat penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini mengalami fluktuasi, ditandai dengan penurunan prevalensi stunting pada 2020–2022, tetapi mengalami kenaikan kembali pada 2023. Faktor-faktor utama yang menyebabkan fluktuasi meliputi keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi lintas sektor, rendahnya kesadaran masyarakat, serta kendala teknis dalam pelaksanaan program. Selain itu, ditemukan bahwa beberapa langkah intervensi spesifik, seperti pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil Kekurangan Energi Kronik (KEK), dan anak gizi kurang, belum mencapai target yang ditetapkan. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini meliputi penguatan koordinasi antar organisasi perangkat daerah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, edukasi masyarakat secara intensif, dan optimalisasi sistem monitoring berbasis data. Dengan perbaikan tersebut, diharapkan angka stunting di Kabupaten Bekasi dapat kembali menurun secara konsisten dan mendukung pencapaian target nasional
“OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2019-2023 DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BATAM” Khairunnisa, Dafana -; Setiyono, budi -; Erowati, dewi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang penerimaan pajak daerah di Kota Batam pada tahun 2019- 2023. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan utama bagi pembangunan Kota Batam. Batam sebagai kawasan Zona Perdagangan Bebas (free trade zone) dan Kawasan Ekonomi Khusus tentunya memberikan berbagai insentif pajak dan bea masuk yang berbeda dari daerah lain di Indonesia. Tentunya ini sangat mendukung dan berimplikasi positif pada perkembangan perekonomian Nasional. Berdasarkan informasi dan data yang diperoleh, dalam 5 (lima) tahun terakhir ini penerimaan pajak daerah di Kota Batam terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Dalam hal ini, peneliti menganalisis terkait dengan bagaimana pemerintah khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah di Kota Batam dengan berbagai upaya dan inovasi sebagai terobosan dalam meningkatkan penerimaan dari pajak daerah. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam hal ini, peneliti mewawancarai pegawai Bapenda sejumlah 7 orang dan wajib pajak berjumlah 5 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah dalam 5 (lima) tahun belakangan ini tergolong sudah hampir mencapai target atau sudah mendekati titik optimal dari suatu target yang ditetapkan. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam terbukti telah berhasil dalam mendorong perekonomian daerahnya terutama dari penerimaan pajak daerah
ANALISIS KEMITRAAN NGO DAN PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI KOTA SEMARANG Valentino, Romeo Aditya; Yuwono, Teguh -; Astuti, puji -
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekerasan seksual pada anak menjadi sebuah urgensi yang perlu untuk diperhatikan di kalangan masyarakat. Peran dari berbagai pemangku kepentingan diperlukan dalam menjamin keamanan dan kesejahteraan anak dari perlindungan tindak kekerasan seksual. Kemitraan semu yang terbentuk antara DP3A dan LRC KJ HAM disebabkan oleh adanya kesamaan dalam melindungi hak asasi manusia. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberjalanan dan hasil dari kerja sama yang terjalin antara DP3A dan LRC KJ HAM dalam tindak pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada anak di Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan triangulasi sumber data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam upaya pencegahan belum terjadi penurunan pada tindak kekerasan seksual, namun dengan adanya sosialisasi sebagai pencegahan, masyarakat dan korban menjadi lebih terbuka untuk melapor. Selain itu tindak penanganan bisa dikatakan cukup berhasil dengan terpenuhinya segala fasilitas serta kebutuhan dan hak yang didapatkan oleh para korban.
IMPLEMENTASI PROGRAM “JO KAWIN BOCAH” SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA ANAK DI PROVINSI JAWA TENGAH Yuniar, Mutiara Nuraini; Astuti, puji -; -, Supratiwi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Child marriage is a social problem that must be the focus of the Central Java Provincial Government. One of the efforts made in Central Java Province is to create and implement the “Jo Kawin Bocah” Program to reduce the number of child marriages. The purpose of this study is to determine how the implementation along with the supporting and inhibiting factors of the “Jo Kawin Bocah” Program in Central Java Province. The theory used is the theory of public policy implementation by Van Meter and Van Horn. This study uses a qualitative research method. Information and data were obtained using in-depth interview techniques and literature studies. The results of the study indicate that the implementation of the “Jo Kawin Bocah” Program in Central Java has been quite successful, as evidenced by the decrease in the number of child marriages. Supporting factors for implementing “Jo Kawin Bocah” are strong regulations, a common perspective to reduce the number of child marriages, the potential for the community to be involved in Jo Kawin Bocah, and services provided by Puspaga and the Central Java Children's Forum. Meanwhile, factors inhibiting implementation are cultural factors, technological developments, and free association

Page 166 of 171 | Total Record : 1709

 164   165   166   167   168 

Filter by Year

2012 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025 Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024 Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024 Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024 Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024 Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023 Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023 Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023 Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023 Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022 Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022 Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022 Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022 Vol 10, No 1 (2021): Periode Wisuda Januari 2021 Vol 10, No 4: Periode Wisuda Oktober 2021 Vol 10, No 3: Periode Wisuda Agustus 2021 Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021 Vol 9, No 03 (2020): Periode Wisuda Agustus 2020 Vol 9, No 02 (2020): Periode Wisuda April 2020 Vol 9, No 01 (2020): Periode Wisuda Januari 2020 Periode Wisuda Oktober 2020 Vol 8, No 04 (2019): Periode Wisuda Oktober 2019 Vol 8, No 03 (2019): Periode Wisuda Agustus 2019 Vol 8, No 02 (2019): Periode Wisuda April 2019 Vol 8, No 01 (2019): Periode Wisuda Januari 2019 Vol 7, No 04 (2018): Periode Wisuda Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): Periode Wisuda Agustus 2018 Vol 7, No 2 (2018): Periode Wisuda April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Periode Wisuda Januari 2018 Vol 6, No 04 (2017): Periode Wisuda Oktober 2017 Vol 6, No 03 (2017): Periode Wisuda Agustus 2017 Vol 6, No 01 (2017): Periode Wisuda Januari 2017 Vol 6, No 2 (2017): Periode Wisuda April 2017 Vol 5, No 03 (2016): Volume 5,Number 3, Tahun 2016 Vol 5, No 04 (2016): Periode Wisuda Oktober 2016 Vol 5, No 02 (2016): Periode Wisuda April 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5 Vol 4, No 3 (2015): VOLUME 4, NOMOR 3, TAHUN 2015 Vol 5, No 4 (2015): Periode Wisuda Oktober 2015 Vol 4, No 1 (2015): Wisuda Periode Januari 2015 VOLUME 4, NOMOR 2, TAHUN 2015 VOLUME 3, NOMOR 4, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 3, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 2, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 1, TAHUN 2014 Wisuda Periode April 2014 VOLUME 2, NOMOR 4,TAHUN 2013 Volume 2 Nomor 3 Tahun 2013 Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013 Vol 1, No 1 (2012): Journal of Politic and Government Studies More Issue