cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Public Policy and Management Review
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Arts Humanities
Jurnal Ilmu Administrasi Publik diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Arjuna Subject : -
Articles 1,722 Documents
 165   166   167   168   169 
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI JAKARTA TIMUR Nabil Ma Arif, Muhammad; Subowo, Ari; Kismartini, Kismartini
Journal of Public Policy and Management Review Vol 13, No 4: Oktober, AP Rembang 2024
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v13i4.47457

Abstract

Permasalahan dalam pengelolaan sampah merupakan salah satu fenomena yang tidak dapat terpisahkan di negara berkembang sebagai akibat dari kepadatan penduduk yang selalu meningkat diiringi dengan kebutuhan manusia yang semakin kompleks sehingga menyebabkan timbunan sampah yang terus meningkat, sehingga diperlukan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan untuk mengelola permasalahan tersebut. Penelitian ini berfokus pada proses kolaborasi dalam pengelolaan sampah pada bank sampah Jalak Green Collection. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan sampah pada bank sampah Jalak Green Collection, serta mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan sampah pada bank sampah Jalak Green Collection. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Ansell dan Gash yang terdiri dari kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif (dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) collaborative governance dalam pengelolaan sampah pada bank sampah Jalak Green Collection telah menerapkan kelima dimensi proses kolaborasi dengan cukup baik. Namun, pada indikator komitmen terhadap proses terdapatnya kendala mengenai keterbatasan sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah serta nilai harga sampah yang tidak stabil menjadi salah satu faktor rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi proses kolaborasi dalam pengelolaan sampah pada bank sampah Jalak Green Collection antara lain kondisi awal, desain kelembagaan, dan kepemimpinan fasilitatif sudah berjalan cukup baik
PROSES COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KECAMATAN BAYAT KABUPATEN KLATEN Putri Cahyaningrum, Alfina; Hanani, Retna; Kismartini, Kismartini
Journal of Public Policy and Management Review Vol 13, No 3: Juli, Administrasi Pubik Rembang 2024
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v13i3.45122

Abstract

Kebakaran hutan yang disebabkan oleh masyarakat sekitar maupun perusahaan besar swasta secara ilegal dengan tujuan untuk membuka lahan merupakan salah satu penyumbang terbesar dari tingginya laju deforestasi. Tingginya laju deforestasi tersebut dapat mengancam keberadaan dan kelestarian hutan. Hutan di Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten merupakan salah satu hutan yang memiliki angka kebakaran hutan dan lahan yang tinggi dan termasuk dalam hutan yang dimiliki oleh negara. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan kolaborasi yang dibangun dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Bayat serta mengetahui faktor pendorong dan penghambat yang memengaruhi kolaborasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan enam informan sebagai subjek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang berjalan cukup baik adalah aspek dialog tatap muka, trust , komitmen terhadap proses, pemahaman bersama dan hasil sementara. Namun, masih terdapat beberapa faktor penghambat yaitu partisipasi masyarakat yang masih rendah, kurangnya sumber daya manusia dan masalah pembuatan laporan. Faktor pendorong dalam kolaborasi ini adalah sumber daya keuangan, ketergantungan para aktor, sejarah kerjasama, kejelasan aturan dasar, transparansi dalam kolaborasi
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN KUALITAS PRODUK PEMBAYARAN E-MONEY TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA BATIK SOLO TRANS Asngari, Rahma Nur Wahidahtun; Priyadi, Budi Puspo; Dwimawanti, Ida Hayu
Journal of Public Policy and Management Review Vol 13, No 2: April 2024
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v13i2.43147

Abstract

A city needs transportation to help people in the city move from one place to another easily. Currently, there are many big cities in Indonesia, one of which is Surakarta City, which provides public transportation provided by the Surakarta City Governemnet called Batik Solo Trans (BST) consisting of various corridors with different road routes. At this time, Batik Solo Trans (BST) has provided convenience and comfort for the people of Surakarta City related to the innovative performance of its payment method, which is using an electronic card or emoney payment. This new payment method makes the payment transaction process faster because people only need to tap their electronic cards to the tap tool or scan the barcode available on the bus. However, there are indications that people feel dissatisfied with the emoney payments that are implemented because there are still various obstacles. The purpose of this research is to analyze the effect of service quality and product quality on customer satisfaction with the implementation of the e-money payment sysem in Batik Solo Trans (BST). Researchers will analyze through the theory of customer satisfaction, service quality, and porudct quality. The research method used in this research is a type of quantitavie research with data collection techniques through questionnaires. In determining research subjects, researchers will use convenience sampling techniques. The result of the research produced by researchers, namely the quality of e-money payment services partially has a significant influence on customer satisfaction with a value of 4.322. The quality of e-money payment product partially has a significant with a value of 4.315. Service quality and product quality of e-money payments together have a signicant influence on customer satisfaction with a value of 67.038.
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH MELALUI PROGRAM “TUKA TUKU” OLEH DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN PUBALINGGA Nur Fadhila, Aisyah; Maesaroh, Maesaroh; Puspo Priyadi, Budi
Journal of Public Policy and Management Review Vol 13, No 3: Juli 2024
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v13i3.45296

Abstract

The percentage of Purbalingga's Gross Regional Domestic Product (GRDP) by business field shows that the processing industry sector is the largest contributor with a contribution of 27.24%. Seeing the large role of MSMEs in the economy of Purbalingga Regency, this sector has great potential for further empowerment and development. One of the efforts made by the Purbalingga Regency Government through the Small and Medium Enterprises Cooperative Office is to establish a program or platform for MSMEs to improve the promotion and marketing of their products, known as “Tuka Tuku”. This program is regulated in Purbalingga Regent Regulation Number 71 of 2019 concerning “Tuka Tuku” Purbalingga Products. This study aims to analyze the form of MSME empowerment through the “Tuka Tuku” program implemented by the Office of Cooperatives, Small and Medium Enterprises in Purbalingga Regency. The research method used is qualitative with interviews, where informants are selected using purposive sampling. The results showed that this program focuses on training and coaching services, socio-economic empowerment of the community by providing knowledge about product packaging, licensing, and marketing strategies. In addition, the Tuka Tuku program also strengthens institutions by encouraging the formation of Joint Business Groups (KUB) and collaboration with non-governmental institutions so as to create an ecosystem that supports MSMEs. However, there are several challenges in empowering MSMEs in Purbalingga Regency. Internal constraints include difficulties in managing raw material supply, lengthy processes in obtaining packaging materials, as well as production and delivery logistics issues. External challenges include unpredictable market dynamics, as well as varying levels of success in marketing MSME products through this program.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN DEMAM BERDARAH DENGUE DI KECAMATAN BEKASI UTARA Arta Nurulhuda, Arisa; Widowati, Nina; Maesaroh, Maesaroh
Journal of Public Policy and Management Review Vol 13, No 3: Juli 2024
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v13i3.45519

Abstract

One measure of a country's success can be seen from the country's ability to create policies and then implement them to overcome the problems faced by society, especially in the health sector. This proves that the government needs to make innovative policies and implement these policies to reduce the number of dengue hemorrhagic fever (DHF) cases. In its implementation, there are still problems that show that the government is not yet optimal in implementing dengue fever prevention and control policies in North Bekasi District. The aim of this research is to analyze the implementation of dengue hemorrhagic fever prevention and control policies based on Bekasi Mayor's Instruction Number: 440/94/Dinkes 2019 in North Bekasi District and identify supporting and inhibiting factors for the implementation of dengue hemorrhagic fever prevention and control policies in Bekasi District North. This research uses descriptive research methods with a qualitative approach. The technique for determining informants in this research is purposive sampling with data collection methods through observation, interviews, documentation and triangulation. This research looks at the 5 accuracy of Riant Nugroho's policy implementation, namely policy accuracy, implementation accuracy, target accuracy, environmental accuracy, and process accuracy. The research results show that there is still an increase in the number of dengue fever cases, a lack of widespread socialization, a lack of public awareness regarding the importance of dengue fever, the involvement of political elites resulting in a lack of supervision in the implementation of fogging, and a lack of resources. It is recommended that the government be more consistent in implementing policies to prevent and control dengue hemorrhagic fever by optimizing the movement to eradicate mosquito nests in the community so that the policy can be implemented well.
ANALISIS KELEMBAGAAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN JOMBANG Yunus, Dedi; Rahman, Amni Zarkasyi; Hanani, Retna
Journal of Public Policy and Management Review Vol 13, No 2: April 2024
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v13i2.43567

Abstract

Pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang yang masih belum dilakukan secara optimal menjadi latar belakang penelitian ini. Masalah yang muncul mengenai mekanisme pengelolaan sampah, mulai dari pengurangan, penanganan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, penyelenggaraan kelembagaan, dan pelaksanaan pemrosesan akhir yang belum dapat dilakukan secara optimal. Tujuan penelitian ini untuk memahami tinjauan kelembagaan pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan bersumber dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian menjelaskan mengenai beberapa hal. Pertama, kepemimpinan dalam kelembagaan pengelolaan sampah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Konteks visi misi dan tujuan didasarkan pada keselarasan dengan Pemerintah Kabupaten Jombang. Selaku leading sector utama dari Dinas Lingkungan Hidup dan hubungan kerjasama kelembagaan dilakukan dengan berkoordinasi kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sampah, Bank Sampah, Pasukan Kuning, dan OPD terkait. Kedua, strategi berpedoman pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang tahun 2018-2023. Kegiatan pengembangan lembaga/pegawai masih belum dilakukan secara jelas dan periodik. Ketiga, komunikasi pihak komunikator dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Penyampaian pesan kepada internal pegawai DLH dilakukan melalui langsung atau tidak langsung. Media sosial yang dipergunakan mulai dari Instagram, Website, dan Houtline SIAPS. Impact dalam komunikasi yang dilakukan secara implementasi sudah tepat. Keempat, norma formal berpedoman pada regulasi pemerintah, Perda No. 3 Tahun 2019, Perbup Nomor 56 Tahun 2022, Perbup Nomor 52 Tahun 2019, Perda Nomor 13 Tahun 2023. Sedangkan, norma informal mengenai SOP, SPK, himabuan, komitmen, dan kepercayaan. Kelima, sumber daya kelembagaan, pendanaan bersumber dari APBN, APBD, CSR, dan pendanaan lainnya yang sah. Sumber daya aparatur masing-masing lembaga sudah dilakukan dengan baik. Msnajerial kinerja didasarkan pada Surat Perjanjian Kerja yang dilakukan.
PERAN STAKHOLDERS DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI DESA WISATA LEREP KABUPATEN SEMARANG Afrida Andriyani, Lailliya; Yuniningsih, Tri; Djumiarti, Titik
Journal of Public Policy and Management Review Vol 13, No 3: Juli 2024
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v13i3.45716

Abstract

Semarang Regency has become destination for tourists. The emergence of tourist saturation in visiting artificial tourist areas has given birth to a new concept of tourism known as village tourism. One of the tourist villages being developed by Semarang Regency Government is Lerep Tourism Village. However, the development of the Lerep Tourism Village has not yet reached an optimal level of development. Therefore, this research aims to identify stakeholders, analyze the role stakeholders, and analyze supporting&inhibiting factors in tourism development in the Lerep Tourism Village. Researchers used descriptive qualitative research methods. The research results show that the stakeholders involved in tourism development in the Lerep Tourism Village are divided into four categories, namely: key players, subjects, context setters, crowds. The role of stakeholders is divided into five types, namely: policy creator (Lerep Village Government, Dinas Pariwisata, and DISPERMASDES); coordinator (Dinas Pariwisata, DISPERMASDES, and BUMDES); facilitators (Dinas Pariwisata, DISPERMASDES, Lerep Village Government, Pokdarwis Rukun Santoso, PLN, BRI, JawaPos, and KKN UNDIP); implementers (Pokdarwis Rukun Santoso, Pokdarwis Indrokilo, Pokdarwis Soka, and Karang Taruna); and accelerators (Lerep Village Government, Pokdarwis Rukun Santoso, Karang Taruna Lerep Village, Jawa Pos Semarang, and KKN UNDIP). Then, the supporting factors in developing tourism in the Lerep Tourism Village consist of the creativity of the management and the existence of trust. Meanwhile, inhibiting factors consist of misunderstanding and lack of organizational strengthening. Recommendations that can be given are to improve relations between stakeholders and improve communication so that the development of the Lerep Tourism Village can run optimally.
IMPLEMENTASI PROGRAM JAKPRENEUR DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT Kholisoh, Hera; Puspo Priyadi, Budi; Purnaweni, Hartuti
Journal of Public Policy and Management Review Vol 13, No 2: April 2024
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v13i2.43688

Abstract

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Program Jakarta Enterpreneur (Jakpreneur) memberdayaan masyarakat dalam mengembangkan UMKM. Jakpreneur adalah program untuk menciptakan wirausaha yang berkualitas, mandiri, dan mampu berdaya saing sesuai Pergub DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu termasuk Kota Administrasi Jakarta Pusat. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Program Jakpreneur oleh Suku Dinas PPKUKM Kota Administrasi Jakarta Pusat, dan menganalisis faktor penghambat pelaksanaan program Jakpreneur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik purposive sampling. Proses pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan Program Jakpreneur sudah berjalan dengan baik. Penelitian dilakukan berdasarkan kriteria indikator implementasi kebijakan menurut Van Horn dan Van Meter berdasarkan standar, sasaran, dan tujuan kebijakan diperlihatkan dengan ketepatan sasaran bagi binaan Jakpreneur, dan kesesuaian kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sumber daya kebijakan melalui anggaran kebijakan dan dukungan kelembagaan yang sudah berjalan dengan baik melalui pemberian fasilitas pada program Jakpreneur. Namun, proses kegiatan belum optimal karena proses sosialisasi yang tidak maksimal, dan pelaksanaan kegiatan yang belum efektif. Terdapat penghambat pada pelaksanaan Program Jakpreneur, yaitu pelaku usaha yang masih minim kualitasnya dan modal yang terbatas. Pendamping masih kurang pengalaman dan juga jumlah pendamping jauh dari ideal yaitu 1 pendamping harus mendampingi lebih dari 500 UMKM. Rekomendasi dari penelitian ini adalah dilakukannya sosialisasi terutama kepada wirausaha muda untuk menarik minat generasi muda, meningkatkan kualitas UMKM melalui pemberian motivasi oleh pendamping, dan menambah jumlah pendamping dan memperhatikan kualitas.
PENGELOLAAN DESTINASI WISATA PANTAI PULO KODOK KOTA TEGAL Putri Eryani, Desy; Maesaroh, Maesaroh; Widowati, Nina
Journal of Public Policy and Management Review Vol 13, No 3: Juli 2024
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v13i3.46179

Abstract

Pulo Kodok Beach is one of the tourist destinations in Tegal City. Good management will have an impact of the welfare of community around the tourist attraction and can create sustainable tourism. This research is intended to determine the management of Pulo Kodok Beach tourist destinations which is managed by Tourism Awareness Community (Pokdarwis). This research uses a qualitative descriptive research method with data collection through observation, interviews, and documentation. This research enforce a snowball sampling technique. The research results show that the implementation function in managing the Pulo Kodok Beach tourist destination is not yet optimal. This can be seen that the lack of budget is an obstacle for Pokdarwis in managing attractions, accessibility and amenities. The training attended by the management has not able to improve the skills of human resources. Pokdarwis has not been optimal in promoting Pulo Kodok Beach. Recommendations that can be given are that Pokdarwis members can take part in various tourism training, Regarding the lack of budget, Pokdarwis can use a priority scale system in managing tourist destinations or collaborate with investors. Pokdarwis also needs to empower young people around tourist attractions to promote Pulo Kodok Beach by utilizing social media.
MANAJEMEN PENGADUAN MASYARAKAT DI OMBUDSMAN REPULIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH DI KOTA SEMARANG Wahyu Wulandari, Aprilia; Widowati, Nina; Subowo, Ari
Journal of Public Policy and Management Review Vol 13, No 2: April 2024
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v13i2.43800

Abstract

Ombudsman merupakan lembaga eksternal yang mengawasi pelayanan pubik dan menerima pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan publik. Laporan masyarakat kepada Ombudsman dari tahun ke tahun mengalami tidak selalu sama, begitu pula yang dialami oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahuan proses manajemen pengaduan masyarakat serta faktor yang mempengaruhi manajemen pengaduan masyarakat di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teori dalam penelitian ini menggunakan teori dari Tjiptono. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pengaduan belum berjalan dengan baik dari segi sumber daya manusia dan juga sarana penunjang manajemen pengaduan online. Sumber daya manusia dengan jumlah yang tidak sebanding dengan luas wilayah Jawa Tengah. Jumlah pegawai yang minim dengan melonjaknya jumlah laporan pengaduan membuat proses penyelesaian laporan pengaduan sedikit lambat. Sedangkan dari segi sarana pengaduan online, media sosial yang masih gabung dengan pusat sehingga untuk urusan publikasi masih jadi satu dengan Ombudsman Pusat. Hal tersebut membuat masyarakat tidak dapat menerima informasi dengan terfokus pada wilayahnya saja. Pengelolaan sistem website agar pelapor dapat mengakses informasi mengenai laporannya, sehingga tidak harus menunggu informasi dari Ombudsman Perwakilan.

Page 167 of 173 | Total Record : 1722

 165   166   167   168   169 

Filter by Year

2012 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 1, No 1: Januari 2025 Vol 13, No 4: Oktober, AP Rembang 2024 Vol 13, No 4: Oktober 2024 Vol 13, No 3: Juli, Administrasi Pubik Rembang 2024 Vol 13, No 3: Juli 2024 Vol 13, No 2: April 2024 Vol 13, No 1: Januari 2024 Vol 12, No 4: Oktober 2023 Vol 12, No 3: Juli 2023 Vol 12, No 2: April 2023 Vol 12, No 1: Januari 2023 Vol 11, No 4: Oktober 2022 Vol 11, No 3: Juli 2022 Vol 11, No 2: April 2022 Vol 10, No 4: Oktober 2021 Vol 10, No 3: Juli 2021 Vol 10, No 2: April 2021 Vol 10, No 1 (2021): Januari Volume 9 Nomer 4 Tahun 2020 Volume 9 Nomer 3 Tahun 2020 Volume 9 Nomer 2 Tahun 2020 Volume 9 Nomer 1 Tahun 2020 Volume 8 Nomer 4 Tahun 2019 Volume 8, Nomer 3, Tahun 2019 Volume 8, Nomer 2, Tahun 2019 Volume 8, Nomer 1, Tahun 2019 Volume 7, Nomer 4, Tahun 2018 Volume 7, Nomer 3, Tahun 2018 Volume 7, Nomer 2, Tahun 2018 Volume 7, Nomer 1, Tahun 2018 Volume 6, Nomer 4, Tahun 2017 Volume 6, Nomer 3, Tahun 2017 Volume 6, Nomer 2, Tahun 2017 Volume 6, Nomer 1, Tahun 2017 Volume 5, Nomer 4, Tahun 2016 Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Volume 4, Nomor 3, Tahun 2015 Volume 4, Nomor 2, Tahun 2015 Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Volume 3, Nomor 4, Tahun 2014 Volume 3, Nomor 3, Tahun 2014 Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Volume 3, Nomor 1, Tahun 2014 Volume 2, Nomor 4, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013 Volume 1, Nomor 3, Tahun 2012 Volume 1, Nomor 2, Tahun 2012 Volume 1, Nomor 1, tahun 2012 Vol 11, No 1: Januari More Issue