cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Shita Dewi
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jkki.fk@ugm.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia
Published by Universitas Gadjah Mada
ISSN : 2089 2624     EISSN : 2620 4703     DOI : -
Core Subject : Health,
Public Health
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 13, No 3 (2024): September" : 7 Documents clear
Perspektif Masyarakat Terhadap Kebijakan Kenaikan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Roza, Shelvy Haria; Sari, Ayulia Fardila; Syafrawati, Syafrawati
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 13, No 3 (2024): September
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.86607

Abstract

Adanya perubahan kebijakan pemerintah mengenai kenaikan iuran jaminan kesehatan nasional dalam beberapa kali mengakibatkan terjadinya perspektif positif dan negatif dari masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui perspektif masyarakat terhadap kenaikan iuran JKN bagi peserta mandiri. Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan rancangan cross sectional. Lokasi penelitian di fasilitas kesehatan tingkat pertama di Kota Padang, yaitu Puskesmas, Klinik, Praktek Bidan, Populasi adalah peserta mandiri JKN di Kota Padang dengan jumlah sampel 100 orang yang dipilih secara simple random sampling. Data diperoleh dengan wawancara menggunakan kuesioner.Variabel independen meliputi penghasilan, kelas JKN, dan pengetahuan sedangkan variabel dependen adalah perspektif kenaikan iuran. Analisis data secara univariat, dan bivariat dengan uji Chi-Square. Hasil penelitian adalah sebagian besar responden menyatakan  perspektif negatif dengan kenaikan besaran iuran JKN, dimana perspektif negatif terbesar pada responden kelompok dewasa dan berpendidikan tinggi. serta responden yang berada pada kelas III. Adanya kebijakan iuran JKN ini menimbulkan perspektif negatif dari masyarakat pada JKN. Ada hubungan yang bermakna antara penghasilan, pekerjaan terhadap perspektif kenaikan iuran JKN. Perlunya kajian ulang dalam mengidentifikasi pendapatan keluarga terhadap kelas pembayaran JKN.
Determinan Kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Pekerja Sektor Informal di Sumatera Barat: Analisis Data Susenas Tahun 2022 Roza, Shelvy Haria; Syahirah, Nada Tri Hazka; Syafrawati, Syafrawati
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 13, No 3 (2024): September
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.88240

Abstract

Cakupan kepemilikan JKN di Indonesia belum sesuai target tahun 2021 (87%). Kepemilikan JKN di Provinsi Sumatera Barat lebih rendah dari cakupan nasional (83,9%). Tantangan perluasan kepemilikan JKN adalah mencakup pekerja sektor informal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan kepemilikan JKN pekerja sektor informal di Sumatera Barat. Penelitian kuantitatif cross-sectional dengan analisis data sekunder Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2022 ini memiliki sampel pekerja informal usia 15-64 tahun yang tercakup dalam Susenas 2022. Data dianalisis dengan aplikasi STATA Ver.14 secara univariat, bivariat menggunakan chi-square, dan multivariat menggunakan regresi logistik. Lebih dari separuh pekerja informal di Sumatera Barat memiliki JKN (71,26), lebih banyak pada kelompok usia pra pensiun (27,61%), berjenis kelamin laki-laki (58,7%), pendidikan rendah (94,12%), tinggal di perdesaan (66,67%), lapangan usaha non pertanian (51,9%), pengeluaran 40 persen terbawah (59,82%), menggunakan internet (53,81%), tidak ada keluhan kesehatan (62,97%). Analisis bivariat kepemilikan JKN berhubungan signifikan dengan usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, daerah tempat tinggal, lapangan usaha, penggunaan internet, dan keluhan kesehatan. Faktor yang paling dominan berhubungan adalah daerah tempat tinggal (OR = 1,941). Faktor daerah tempat tinggal berhubungan paling dominan dengan kepemilikan JKN. Daerah tempat tinggal yang sulit diintervensi maka perlu adanya pendekatan kultural seperti melibatkan tokoh masyarakat atau pemimpin adat untuk ikut serta dalam program JKN.
Motivasi Kerja Dokter Spesialis pada Kelengkapan Rekam Medis di Rumah Sakit Medan, Indonesia Michaela, Sarah Mauren; Qomarania, Witri Zuama; Hosizah, Hosizah; Nurmalasari, Mieke
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 13, No 3 (2024): September
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.93679

Abstract

Kelengkapan pengisian rekam medis yang rendah akan mempengaruhi informasi perawatan pasien, pembayaran pelayanan kesehatan yang diberikan dan tidak bisa dijadikan bukti untuk perlindungan hukum apabila dibutuhkan. Rendahnya persentase rekam medis yang lengkap merupakan indikator rendahnya kinerja dokter dalam pengisian rekam medis di rumah sakit. Hal ini diduga sebagai akibat rendahnya motivasi dokter dalam melaksanakan pekerjaannya, baik motivasi instrinsik maupun motivasi ekstrinsik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan motivasi kerja dengan kelengkapan rekam medis rawat inap di Rumah Sakit X. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain penelitian cross-sectional. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan lembar checklist. Teknik analisis data menggunakan analisis univariat dan bivariat dengan menggunakan uji korelasi Spearman. Responden dalam penelitian in adalah dokter spesialis sebanyak 35 orang dengan 140 rekam medis yang di teliti. Masing-masing dokter mengisi 4 rekam medis. Berdasarkan hasil uji korelasi pada variable motivasi kerja dan variabel kelengkapan rekam medis didapatkan nilai p-value 0,539>0,05. Berdasarkan hasil penelitian, variabel motivasi kerja tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan kelengkapan rekam medis rawat inap. Namun, pihak rumah sakit perlu mengevaluasi  kelengkapan  pengisian rekam medis sehingga dapat sesuai dengan standar pelayan minimal
Analisis Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimum Bidang Kesehatan Indikator Pelayanan Kesehatan Penderita HIV di Puskesmas Banjaran Kota Tahun 2023 Nuraeni, Ine; Rinaldi, Aris
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 13, No 3 (2024): September
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.95747

Abstract

ABSTRAKDalam rangka menanggulangi Human Immunodeficiency Virus, pemerintah menetapkan beberapa peraturan perundang-undangan. Salah satunya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal. SPM Bidang Kesehatan diatur dalam Permenkes Nomor 4 Tahun 2019. SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 12 indikator. Salah satu indikatornya adalah pelayanan kesehatan pada penderita Human Immunodeficiency Virus sesuai standar. Penilaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat dapat dilihat melalui capaian SPM. Capaian SPM Penderita HIV di Puskesmas Banjaran Kota pada tahun 2023 yaitu sebesar 75,30 % masih belum mencapai target nasional sebesar 100%. Target yang masih belum tercapai ini menjadi indikator masih perlu ditingkatkan kembali pelayanan yang diberikan kepada masyarakat melalui analisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan SPM pelayanan penderita HIV di Puskesmas Banjaran Kota. Diperlukan Analisa berkaitan faktor penghambat dan pendukung implementasi. Penelitian ini dilakukan dengan metode Qualitative content analysis. Menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi lapangan dan pengambilan data sekunder. Hasil penelitian terdapat variasi capaian SPM. Faktor penghambat pencapaian SPM bidang kesehatan indikator pelayanan kesehatan pada penderita HIV di Puskesmas Banjaran Kota yaitu kurangnya ketersediaan anggaran, sarana prasarana dan sumber daya manusia, karakteristik masyarakat serta kurangnya pemahaman dan pengetahuan baik dari pihak penyelenggara maupun pengguna. Faktor pendukung pencapaian SPM bidang kesehatan indikator pelayanan kesehatan pada penderita HIV di Puskesmas Banjaran Kota yaitu dukungan kepemimpinan dan strategi kebijakan yang dipilih.  Kata kunci: Implementasi kebijakan SPM; Human Immunodeficiency Virus; Dukungan dan hambatan 
Evaluasi Kerjasama Lintas Sektor dalam Meningkatkan Capaian Imunisasi Dasar Lengkap di Kabupaten Sumba Tengah Fitriah, Yunita; Mahendradhata, Yodi; Putri, Likke Prawidya
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 13, No 3 (2024): September
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.96378

Abstract

Imunisasi merupakan salah satu investasi kesehatan yang paling cost effective (murah), karena terbukti dapat mencegah dan mengurangi kejadian kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I). Kabupaten Sumba Tengah selama 5 tahun terakhir (Tahun 2018-2022), kondisi cakupan imunisasi dasar lengkap bada bayi di Kabupaten Sumba Tengah masih fluktuatif atau belum stabil. Menurut Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah Pada Tahun 2018 cakupan IDL baru sebesar sebesar 88,7%, Tahun 2019 cakupan IDL sebesar 51,5%, Tahun 2020 cakupan IDL memenuhi target dengan capaian sebesar 96,5% namun pada Tahun 2021 cakupan IDL kembali menurun menjadi 91,1% dan pada Tahun 2022 sebesar 82,9% dari target imunisasi yang ditentukan oleh Kementrian Kesehatan melalui RPJMD Dinas Kesehatan Provinsi yaitu sebesar 95%. Penelitian deskriptif kualitatif ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan observasi, melibatkan petugas kesehatan, lintas sektor, dan pengambil kebijakan, menggunakan purposive sampling. Hasil menunjukkan bahwa kerjasama lintas sektor dalam program imunisasi di Kabupaten Sumba Tengah sudah terjalin, namun kerjasama yang sudah ada belum dilakukan secara optimal. Efektifitas program dapat ditingkatkan melalui peningkatan komunikasi dan koordinasi lintas sektor yang berdampak terhadap keterlibatan dan pemberian dukungan kepada program imunisasi serta penyusunan kebijakan formal yang dapat mendukung kerjasama lintas sektor dalam program imunisasi.  Kesimpulan studi ini Kurangnya komunikasi, koordinasi, keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan imunisasi serta belum tersedianya kebijakan yang mengatur. Peningkatan capaian imunisasi di Kabupaten Sumba Tengah dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip collaboration governance dalam pelaksanaan program imunisasi.
Determinan Kepatuhan Ibu dalam Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap: Studi di Desa Kajhu, Aceh Besar Handayani, Lina; Afriza, Nur; Djannah, Sitti Nur; Pradiva, Kinanti Dwi
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 13, No 3 (2024): September
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.97180

Abstract

Latar Belakang: Pemberian imunisasi dasar lengkap sangat penting dalam meningkatkan derajat kesehatan anak. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan ibu dalam pemberian imunisasi dasar lengkap pada anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor determinan kepatuhan ibu dalam pemberian imunisasi dasar lengkap pada anak di Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Metode: Penelitian ini menggunakan desain cross sectional. Populasi penelitian ini adalah seluruh ibu yang memiliki anak usia >12 bulan sebanyak 185 orang. Sampel penelitian sebanyak 65 orang dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Instrumen penelitian adalah lembar kuesioner, dan  data dianalisis bivariat menggunakan uji Chi-square. Hasil: Uji Chi-square menunjukkan ada hubungan pengetahuan (p-value 0,000), sikap (p-value 0,000), dukungan keluarga (p-value 0,000), dan dukungan petugas kesehatan (p-value 0,001) dengan kepatuhan ibu dalam pemberian imunisasi dasar lengkap pada anak. Kesimpulan: Pengetahuan, sikap, dukungan keluarga dan dukungan petugas kesehatan merupakan faktor determinan kepatuhan ibu dalam pemberian imunisasi dasar lengkap pada anak. Diperlukan upaya khususnya dari pemangku kebijakan untuk meningkatkan informasi kesehatan kepada ibu seperti manfaat dan pentingnya imunisasi dasar lengkap pada anak.
Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting Widyawati, Melyana Nurul; Sumarni, Sri; Wijayanti, Krisdianan; Sutomo, Bambang; Windiarti, Sri Endang; Wibowo, Mufti Agung
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 13, No 3 (2024): September
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.97336

Abstract

Berdasarkan data Survei Status Gizi Nasional (SSGI) 2022, prevalensi stunting di Indonesia 21,6%. Studi WHO, salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Ada banyak faktor yang mendasari pernikahan dini, dari adat, ekonomi, hingga kehamilan yang tak diinginkan. Fakta lainnya, 43,5% kasus stunting di Indonesia terjadi pada anak berumur di bawah tiga tahun (batita) dengan usia ibu 14-15 tahun, sedangkan 22,4% dengan rentang usia 16-17 tahun. Hal ini meningkatkan risiko perceraian, di Jawa Tengah tercatat pada tahun 2019 sebagai provinsi dengan angka perceraian tertinggi, sebanyak 88,9% dimana pada setiap 10.000 rumah tangga terdapat 89 kasus perceraian. Perceraian menjadi salah satu faktor risiko terjadinya stunting. Dibutuhkan persamaan persepsi terkait aspek kebijakan, kultural religius, kesehatan reproduksi, dan keluarga berencana untuk meminimalisir perkawinan dini dalam upaya pencegahan stunting. Strategi yang diusulkan termasuk penggalangan kemitraan antara Kemenag, Kemenkes dan BKKBN.Tujuan penelitian: mengkaji pola kemitraan Kemenag, Kemenkes dan BKKBN Provinsi Jateng dalam percepatan penurunan prevalensi stunting nasional. Metode penelitian: kualitatif, teknik pengambilan data wwancara dan FGD dari perwakilan Kanwil Kemenag Jawa Tengah, BKKBN Jawa Tengah dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan kemudian penarikan kesimpulan.Hasil penurunan angka stunting yang signifikan selama 3 tahun terakhir yaitu pada tahun 2021-2023, namun dibutuhkan model kemitraan yang efektif antara Kemenag, BKKBN dan Kemenkes sebagai upaya percepatan penurunan prevalensi stunting. Rencana tindak lanjut membuat tim kemitraan tiga lembaga berbasis teknologi untuk merancang rencana strategis, mengimplementasikan dan memantau program percepatan penurunan stunting dengan pendekatan lintas sektor.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 4 (2025): December Vol 14, No 3 (2025): September Vol 14, No 2 (2025): June Vol 14, No 1 (2025): March Vol 13, No 4 (2024): December Vol 13, No 3 (2024): September Vol 13, No 2 (2024): June Vol 13, No 1 (2024): March Vol 12, No 4 (2023): December Vol 12, No 3 (2023) Vol 12, No 2 (2023): June Vol 12, No 1 (2023) Vol 11, No 4 (2022) Vol 11, No 3 (2022) Vol 11, No 3 (2022): September Vol 11, No 2 (2022): June Vol 11, No 1 (2022): March Vol 10, No 4 (2021) Vol 10, No 3 (2021): Special Issues Vol 10, No 3 (2021) Vol 10, No 2 (2021) Vol 10, No 1 (2021) Vol 9, No 4 (2020) Vol 9, No 3 (2020) Vol 9, No 2 (2020) Vol 9, No 1 (2020) Vol 8, No 4 (2019) Vol 8, No 3 (2019) Vol 8, No 2 (2019) Vol 8, No 1 (2019) Vol 7, No 4 (2018) Vol 7, No 3 (2018) Vol 7, No 2 (2018) Vol 7, No 1 (2018) Vol 6, No 4 (2017) Vol 6, No 3 (2017) Vol 6, No 2 (2017) Vol 6, No 1 (2017) Vol 5, No 4 (2016) Vol 5, No 3 (2016) Vol 5, No 2 (2016) Vol 5, No 1 (2016) Vol 4, No 4 (2015) Vol 4, No 4 (2015) Vol 4, No 3 (2015) Vol 4, No 2 (2015) Vol 4, No 1 (2015) Vol 3, No 4 (2014) Vol 3, No 3 (2014) Vol 3, No 2 (2014) Vol 3, No 1 (2014) Vol 2, No 04 (2013) Vol 2, No 03 (2013) Vol 2, No 02 (2013) Vol 2, No 01 (2013) Vol 2, No 4 (2013): December Vol 2, No 4 (2013) Vol 2, No 3 (2013) Vol 2, No 2 (2013) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 01 (2012) Vol 1, No 4 (2012) Vol 1, No 3 (2012) Vol 1, No 2 (2012) Vol 1, No 1 (2012) More Issue