Garuda - Garba Rujukan Digital

DETERMINAN KINERJA PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK DI RUMAH SAKIT PEMERINTAH INDONESIA (ANALISIS DATA RIFASKES 2011) Demsa Simbolon Djazuli Chalidyanto Ernawati
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 2, No 4 (2013)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Background: The hospital has quite an important role inreducing IMR and MMR because hospitals as providers ofplenary personal health services including maternal and childhealth (MCH). However, until now the IMR and MMR Indonesiais still high compared to other ASEAN countries. The maincauses of maternal mortality are obstetric complications ordisease as a complication that arises during pregnancy, childbirthand postpartum. This factor was experienced by approximately20% of all pregnant women, while complication cases thatwere treated well are less than 10%.Objective: The research aims to identify the effect of hospitalcharacteristics, management of MCH services, humanresources for MCH, MCH services, and MCH equipment on theperformance of MCH services in government hospitals inIndonesia.Methods:Research is using secondary data of Health FacilitiesResearch 2011 (RIFASKES) with a cross sectional study.Population and sample is the entire Indonesian governmenthospitals (685 hospitals). The research variables wereidentified from the available variables in the questionnaireRIFASKES. Performance measurement of the compositevariable proportion of maternal deaths due to hemorhage d”1%, d” 10% pre-eclampsia, sepsis d” 0.2%, d” 20% secariasection, the proportion of stillborn d” 4%, and the proportion ofLBW handling 100% based SPM hospital. Multivariate logisticregression was used to obtain a model determinants ofperformance MCH services.Results: The majority (66.3%) government hospitals inIndonesian has less than optimal performance. As thedeterminant is unaccredited status (OR = 2.99: 1.43 to 6.28),the hospital is not a vehicle of education (OR = 1.78; 1.11 to2.85), team PONEK is incomplete (OR = 1.89; 1.27 to 2.82),there is no PONEK-trained doctor in the ER (OR = 1.89; 1.27 to2.82), there is no team ready to perform the operation or taskthough on call (OR = 2.16; 1.32 to 3.53). The most dominantfactor is the unaccredited status.Conclusions: Suboptimal performances of MCH at Indonesiangovernment hospitals are influenced by the low hospital servicecharacteristics and incomplete of human resources. TheMinistry of Health needs to support improvement in all types ofservices to complete an accredited hospitals (16 types ofservices), not just 5 or 12 services. They also need to makethe government hospital as a vehicle of education, increasethe quantity and quality of human resources are trained inPONEK-skill, ensure availability of PONEK-trained doctor inemergency, provide the team that are ready to perform theoperation or task though on call, and increase organizationalcommitment to overall performance improvement.Keywords: Performance, Maternal and Child Health Services,Government Hospital

Benarkah Rumahsakit Pemerintah Menggunakan Manajemen Keluhan Pasien untuk Melindungi Pembayar Pajak? Studi Reformasi Birokrasi di Rumahsakit Bantul DIY Siti Suryati; Mubasysyir Hasanbasri; Retna Siwi Padmawati
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 1, No 2 (2012)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Rumah sakit pada umumnya bergerak kearah sistem manajemen berdasarkan konsep usaha yang mengarah pada mekanisme pasar dan prinsip efisiensi. Kepedulian terhadap para pelanggan ditunjukkan dengan adanya mekanisme untuk mengenali apa yang dipersyaratkan oleh pelanggan dan ditujukkan dalam perilaku pemberi layanan yang mencerminkan tata nilai yang berlaku dalam organisasi. Indikator pelayanan (BOR) di RSUD Panembahan Senopati Bantul 89,28%, hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan tempat tidur sudah melebihi standar yang ada. Kondisi demikian ini apabila tidak disertai dengan pelayanan yang bermutu baik dari sisi sarana dan prasarana termasuk pengelolaan manajemennya, bukan tidak mungkin akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi penanganan keluhan pelanggan dan bagaimana keluhan pelanggan dikelola dalam rangka pelaksanaan sistem manajemen mutu di RSUD Panembahan Senopati BantulPenelitian studi kasus dengan subyek penelitian pelanggan rawat jalan dan rawat inap dipilih secara purposive sampling dan wawancara terhadap manajemen meliputi direktur, kepala bagian pengembangan, humas, serta melakukan observasi. Analisa data dilakukan secara deskriptif dan kualitatif.Pemerintah Kabupaten dan direksi telah mengimplementasikan Total Quality Management, walaupun belum dilaksanakan secara optimal. Prosedur tetap dan tim khusus yang menangani keluhan belum semuanya ada. Berbagai macam fasilitas untuk menyampaikan keluhan telah tersedia antara lain melalui kotak saran, SMS center, telephone, web, email, dialog melalui radio maupun televisi, dan media cetak. Pelanggan eksternal lebih menyukai penyampaian langsung apabila ada keluhan, namun kenyataannya pelanggan eksternal lebih banyak menyampaikan keluhan melalui SMS center. Cara penanganan keluhan yang sudah ditetapkan oleh direktur belum dilaksanakan secara totalitas terutama dalam hal tindak lanjut.Agar pengelolaan keluhan pelanggan dapat dilaksanakan secara optimal maka perlu ada tim khusus atau unit yang menangani keluhan dilengkapi dengan prosedur tetap dan pelaksanaan prosedur tetap tersebut di semua lini.

Pelajaran dari Pendidikan Kedokteran di Perancis Shita Dewi
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 3, No 2 (2014)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Pendidikan kedokteran di Perancis cukup berat. Walaupun tidak ada pembatasan jumlah calon ma- hasiswa yang bisa diterima di fakultas kedokteran, namun kenyataannya terjadi proses eliminasi alami. Rata-rata, setiap tahun ada 550.000 mahasiswa kedokteran di tahun pertama, namun dari antara mereka hanya sekitar 7.500 mahasiswa yang bisa melanjutkan ke tahun kedua. Jumlah mereka yang bisa melanjutkan ke tahun ketiga akan kembali ber- kurang, dan seterusnya. Pada tahun keenam, mere- ka akan menjalani ujian ranking nasional (Examen Classant National/ECN). ECN dilaksanakan serentak di tujuh pusat ujian yang tersebar di seluruh negeri, berlangsung selama empat hari berturut-turut, dan terdiri dari dua macam test, yaitu test dalam bentuk case setting, dan test critical clinical reading. Test dalam bentuk case setting akan menguji mahasiswa mulai dari diagnostic awal, hypotheses, clinical dan diagnostic testing, prognosis dan monitoring pasien selama treatment. Test dalam bentuk critical clini- cal reading mengharuskan mereka membuat abstrak dari artikel klinis yang ditugaskan, dan mereka diha- ruskan mengkritisi metodologi yang digunakan serta hasilnya. Examen Classant National (ECN) akan menghasilkan ranking nasional untuk mahasiswa yang dianggap layak untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Berdasarkan ranking mereka inilah mere- ka diperbolehkan atau tidak memilih spesialisasi yang mereka inginkan. Jadi, persaingan untuk masuk ke spesialisasi yang diinginkan sangat ditentukan oleh hasil ECN. Spesialisasi yag menjadi favorit adalah ophthalmology, nephrology, radiology dan cardiology. Rata-rata, hanya 1 dari 3 mahasiswa yang bisa meneruskan ke spesialisasi yang benar- benar mereka inginkan. Mengapa demikian?Karena setiap tahun, Kementrian Kesehatan mengeluarkan daftar jumlah dan jenis spesialisasi yang dibutuhkan. Jenis spesialisasi yang tersedia adalah: General Medicine, Medical Specialties (16 specialties), Surgical Specialties (5 specialties), Anesthesiology, Pediatrics, Obstetrics and Gyne- cology, Medical Gynecology, Psychiatry, Medical Biology, Occupational Medicine, Public Health. Ke- mudian untuk masing-masing spesialisasi terdapat pula daftar di daerah mana spesialisasi tersebut dibu- tuhkan. Daerah yang dimaksud adalah daerah yang menjadi catchment area dari rumah sakit pendidikan. Jadi, kombinasi antara hasil ECN dan daftar yang dikeluarkan Kementrian Kesehatan menentukan distribusi dan jumlah residen yang tersedia untuk tiap spesialisasi di masing-masing daerah.Di Negara Perancis terdapat 28 rumah sakit pendidikan (Centre Hospitalier Universitaire/CHU), dan tahun lalu (2013-2014) ada 7.820 residen baru yang ditempatkan diseluruh rumah sakit pendidikan ini. Penugasan mereka adalah selama tiga tahun, biasanya didaerah peripheral. Misalnya, apabila pe- nugasan mereka di CHU Rennes (Rennes adalah semacam ibukota Propinsi) berarti mereka akan ditempatkan di Vannes, Lorient, Vitré atau Saint- Malo (semacam kota Kabupaten atau lebih kecil lagi). Selama menjadi residen, mereka melayani pasien, membuat diagnosis, menulis resep, melakukan tin- dakan operasi dan sebagainya, di bawah pengawas- an dokter senior. Mereka adalah mesin penggerak di rumah sakit pendidikan.Apabila suatu jenis spesialisasi dibutuhkan dibe- berapa daerah sekaligus, residen diperbolehkan me- milih akan ditempatkan dimana, sejauh kuotanya belum terpenuhi. Sebuah survey cepat1 dilakukan untuk melihat preferensi residen dalam memilih CHU yang diinginkan, kemudian dibandingkan dengan survey cepat lain2 yang meneliti seberapa ‘menarik’ sebuah kota/daerah, biasanya diukur dari tingkat per- tumbuhan ekonomi, kenyamanan hidup, dan seba- gainya. Ternyata hasilnya cukup menarik. Tidak se- mua daerah yang terlihat ‘preferable’ menjadi pilihan utama para residen. Bahkan kota-kota besar seperti Paris dan Marseille, bukan merupakan daerah tujuan utama. Paris, misalnya, hanya berada di urutan ke- 8, ‘dikalahkan’ oleh Grenoble (kota dengan 155.000 penduduk).Jawaban para residen mengindikasikan bahwa pilihan mereka merupakan kombinasi dari faktor kua- litas hidup secara umum, level remunerasi, persepsi terhadap kualitas spesialisasi tertentu di CHU terse- but, dan sebagainya, namun tidak selalu berbanding lurus dengan ‘seberapa menarik’ suatu kota/daerah. Kualitas hidup yang mereka maksud ternyata men- cakup hal-hal yang sifatnya sangat subyektif (misal- nya: daerah tersebut diminati karena dekat dengan pantai, atau merupakan daerah wisata pegunungan, atau karena kota tersebut kaya akan sejarah dan budaya, dan sebagainya), namun juga memiliki visi (misalnya: karena di kota tersebut terdapat pusat penelitian kanker terbesar di Eropa), dan kadang- kadang menyangkut faktor ‘lingkungan kerja yang manusiawi’ (misalnya: karena kepala departemen spesialisasi di CHU tersebut terkenal memperlaku- kan intern dengan baik). Faktor yang terakhir ini di- picu oleh kenyataan yang residen sadari akan hadapi selama menjalani tiga tahun masa penugasannya di CHU tersebut. Rata-rata jam kerja di Perancis adalah 48 jam/minggu, namun residen menyadari bahwa dalam kenyataannya ‘jam kerja’ mereka rata- rata adalah 60 jam/minggu (tepatnya: sekitar 66 jam/ minggu untuk spesialisasi obsgyn dan 69 jam/ming- gu untuk spesialisasi bedah), dan dapat berlangsung 20 hari berturut-turut tanpa akhir pekan. Level remu- nerasi juga penting, namun bukan yang utama, kare- na di Perancis level remunerasi untuk dokter dan spesialisasinya sudah memiliki range yang jelas dan standar. Lebih menariknya pula, secara umum, me- reka ini juga tetap tinggal di daerah/kota tersebut setelah mereka menyelesaikan pendidikannya. Menurut mereka factor potensi berkembangnya suatu daerah dan suatu CHU lebih penting dari fac- tor lainnya.Dari uraian singkat ini, pembaca dapat menarik beberapa point pelajaran yang bisa diambil dari sistem pendidikan kedokteran di Perancis. Salah satu yang paling mencolok adalah bagaimana sektor pendidikan dan sektor kesehatan bekerjasama dalam memenuhi kebutuhan akan tenaga kesehatan. Jadi, kelengkapan dan ketersediaan tenaga kesehatan bukan tergantung semata-mata pada seberapa besar kemampuan rumah sakit ‘menarik minat’ tenaga ke- sehatan untuk bekerja di sana. Sisi penyedia (sektor pendidikan) tidak sekedar bertanggung jawab me- nyediakan sejumlah tenaga kesehatan, namun lebih jauh lagi sistemnya memastikan bahwa tersedia jumlah yang cukup untuk setiap jenis spesialisasi yang dibutuhkan oleh sisi pengguna (sektor kese- hatan). Namun, sistem ini juga hanya bisa berjalan apabila sisi pengguna (dalam hal ini, Kementrian Kesehatan) dapat secara rutin tahunan mengetahui peta kebutuhan spesialis disetiap daerah. Disisi lain, sektor ekonomi daerah juga berkembang sesuai po- tensinya untuk dapat menarik masyarakat berinves- tasi dan tinggal di daerah tersebut. Seberapa jauh pelajaran tersebut dapat diterapkan pula di Indone- sia? Tepatnya, perubahan dan kebijakan apa yang harus kita buat apabila kita menginginkan system serupa di Negara kita agar bisa mengatasi maldistribusi tenaga kesehatan?

Analisis Keefektifan Kebijakan Pictorial Health Warning pada Kemasan Rokok dalam Menurunkan Perilaku Merokok Siswa Smk se Kabupaten Jember Christyana Sandra
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 5, No 4 (2016)
Publisher : Center for Health Policy and Management

ABSTRACTBackground: Smoking is a major factor impacting on lung health. In cigarette smoke there are 4000 harmfull chemicals for health. Two of them are the addictive nature of nicotine and tar which are carcinogenic. The number of novice smokers prevalence in teenagers. But smoking at an early age will increase risks to to health. The increased risk is what pushed the Government to enforce Pictorial Health Warning policies on cigarette packs in 2014.Methods: The objectives of this study was to analyze the effectiveness of the policy in lowering the smoking behaviour in students of SMK in Jember District. This was descriptive study with SMK student population, study was carried out in Februari to April 2015. Samples was 63 student using random method.Results: As many as 53,96% from 63 students which are active smokers. All students active smokers that know of any creepy images on cigarette packs but only 70,58% of them know that creepy images is the Government’s policy. As much as 42,86% do not feel scared at the sight of the creepy images, either the first time or after it. 79,41% of active smokers do not feel scared at the sight of creepy images on cigarette packs. Conclution: Pictorial Health Warning policy has not been fully sociallized to the public, only a fraction of the active smokers who feel scared at the sight of the picture has not yet been effectively raises the active smoker’s desire to quit smoking. It is recommended that the Government lists of images that more creepy and vary in order to evoke feelings of fear and disgust so that reduces the interest the student for smoking. Keywords: Pictorial Health Warning, active smokers, SMK students. ABSTRAKLatar Belakang: Rokok merupakan faktor berdampak besar pada kesehatan paru. Dalam asap rokok terdapat 4.000 zat kimia berbahaya untuk kesehatan. Dua diantaranya adalah nikotin yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat karsinogenik. Jumlah prevalensi perokok pemula pada remaja semakin meningkat. Padahal merokok pada usia dini akan meningkatkan risiko terhadap kesehatan. Peningkatan risiko inilah yang mendorong pemerintah menerapkan kebijakan Pictorial Health Warning pada kemasan rokok pada tahun 2014.Metode: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keefektifan kebijakan tersebut dalam menurunkan perilaku merokok pada siswa SMK se Kabupaten Jember. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan populasi seluruh siswa SMK se Kabupaten Jember, penelitian dilaksanakan pada bulan Februari sampai April 2015. Sampel dalam penelitian ini adalah 63 siswa SMK menggunakan metode sampel acak.Hasil: Dari 63 siswa SMK diketahui sebanyak 53,96% merupakan perokok aktif dan semua siswa perokok aktif tersebut mengetahui adanya gambar menyeramkan yang ada di kemasan rokok namun hanya 70,58% diantaranya yang mengetahui bahwa gambar menyeramkan tersebut merupakan kebijakan pemerintah. Sebanyak 42,86% tidak merasa takut saat melihat gambar menyeramkan tersebut, baik pertama kali atau setelahnya. 79,41% perokok aktif tidak merasa takut saat melihat gambar menyeramkan pada kemasan rokok.Kesimpulan: Kebijakan Pictorical Health Warning tersebut belum sepenuhnya tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat dan hanya sebagian kecil dari perokok aktif yang merasa takut saat melihat gambar tersebut namun belum secara efektif menimbulkan keinginan perokok aktif tersebut untuk berhenti merokok. Disarankan pemerintah mencantumkan gambar yang lebih menyeramkan dan bervariasi agar menimbulkan perasaan takut dan jijik sehingga mengurangi minat pelajar untuk merokok. Kata Kunci: Pictorial Health Warning, perokok aktif, siswa SMK

Peran Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana dalam Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan Jamkesmas dan Jampersal Tahun 2011 Arief Syamsul Bahar; Laksono Trisnantoro; Dwi Handono Sulistyo
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 1, No 4 (2012)
Publisher : Center for Health Policy and Management

basis, including the Health Operational Assistance (BOK), Jamkesmas and Jampersal accordance with the Minimum Service Standards (MSS) with the Health Sector focus on achieving the Millennium Development Goals (MDGs) by 2015. Roles, duties and functions of Management Team and Team Provincial/Regency/City in 2009 still have not felt able to run optimally. Researchers wanted to see What is the Role of West Papua Provincial Health Office and District Health Kaimana In Creation and Control Operational Policy Health (BOK), Jamkesmas and Jampersal Year 2011. Method: The research uses a descriptive approach to qualitative methods, with case study research design. Results: Provincial Health Office is not involved in the disbursement of BOK, Jamkesmas and Jampersal. Reporting coverage and constraints at the district level is also not reported to the provincial level so that the provinces to provide guidance and supervision difficulties. Meanwhile, at the district level, delays in disbursement of funds led to delay in implementation of activities financed from the BOK, and Jampersal Jamkesmas. Implementation of activities within a narrow time frame led to the guidance and supervision functions do not function properly. Health districts office conduct meetings just to socialize. Management and planning of the activities carried out entirely by the health center based on existing technical guidelines. The Treasurer also never had any training related to funding mechanisms. Conclusion: West Papua Provincial Health Office and District Health Office in Kaimana not optimal to provide guidance and oversight of policy implementation BOK, Jamkesmas and Jampersal. Alocation mechanism of BOK must be change from Tugas Pembantuan to Dana Alokasi Khusus (DAK) on district level. Latar Belakang: Untuk mempercepat pencapaian sasaransasaran pembangunan kesehatan di Indonesia, Kementerian Kesehatan telah melakukan terobosan melalui berbagai upaya yang dilaksanakan secara berkesinambungan, diantaranya adalah Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Jamkesmas dan Jampersal sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan dengan fokus pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015. Peran, tugas dan fungsi Tim Pengelola dan Tim Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2009 dirasakan masih belum dapat berjalan secara optimal. Peneliti ingin melihat Bagaimana Peran Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana Dalam Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Jamkesmas dan Jampersal Tahun 2011. Metode: Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif metode kualitatif, dengan rancangan penelitian studi kasus. Hasil: Dinas kesehatan Provinsi tidak dilibatkan dalam pencairan dana BOK, Jamkesmas dan Jampersal. Pelaporan cakupan dan kendala di tingkat kabupaten juga tidak dilaporkan ke tingkat provinsi sehingga provinsi kesulitan melakukan pembinaan dan pengawasan. Sementara itu, di tingkat kabupaten, keterlambatan pencairan dana menyebabkan terlambatnya pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari BOK, Jamkesmas dan Jampersal. Pelaksanaan kegiatan dalam rentang waktu yang sempit menyebabkan fungsi pembinaan dan pengawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dinas kesehatan kabupaten hanya melakukan sosialisasi dan pertemuan. Pengelolaan dan perencanaan kegiatan dilakukan sepenuhnya oleh puskesmas berdasarkan Juknis yang ada. Bendahara juga tidak pernah mendapat pelatihan terkait dengan mekanisme pertanggungjawaban dana. Kesimpulan: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana belum optimal dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap implementasi Kebijakan BOK, Jamkesmas dan Jampersal. Mekanisme penyaluran alokasi dana BOK dari Tugas Pembantuan perlu dialihkan melalui alokasi DAK ke tingkat kabupaten.

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN SISTEM RUJUKAN KESEHATAN DAERAH KEPULAUAN DI KABUPATEN LINGGA PROVINSI KEPULAUAN RIAU Ignasius Luti; Mubasysyir Hasanbasri; Lutfan Lazuardi
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 1, No 1 (2012)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Ignasius Luti1, Mubasysyir Hasanbasri2, Lutfan Lazuardi21 Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau2 Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran,Universitas Gadjah Mada, YogyakartaABSRACTBackground: One of the critical issues in the development ofnational health care is the limited accessibility to health services.Such problems also occur in Linga District of KepulauanRiau Province. It is caused by many factors, such as geographicallocation, cost, number of health personnel and conditionof health care facilities, such as health centers and theirnetworks which are not accessible to the public. Several attemptshave been made, for example, by improving the statusof sub-health centers to be health centers, health centers tobe treatment centers, assinging health workers both medicaland paramedical, improving health financing and making budgetpolicies. However, its implementation has not been maximal.In accordance with the above background, it would requirea study on the role of local government policy in improvingthe referral system which is useful to know the problemsin the field, so that in the future a variety of improvement canbe done.Objective: To determine the referral system in the islandsarea of Linga District.Methods: This was a case-study research. The researchsubjects were head of health centers / health center doctors,nurses/midwife assistants, ambulance drivers/sea ambulancedrivers, patient families, community figures, jamkesmas/Jamkesda managers, head of health care section/head ofhealth office, director of local hospital/mobile hospital and emergencyroom nurses. The variables in this study were independentvariable (referral system) and dependent variable (ambulanceservice). The research location was in Linga Districtof Kepualauan Riau Province.Results: The results showed that policy efforts of the LingaGovernment District in improving the referral system had existed.The existing financing policy had encompassed twoaspects both from the demand side (medical expenses) andfrom the supply side (a system that supported health care).The process of referral from primary care to advanced serviceshad been going well although there was still lack as theunavailability and completeness of services. Most of the healthworkers had received training; there were also specialist doctors(in collaboration with the faculty of medicine), but networkingin the referral process was done partially and notintegrated.Conclusion: The health referral system in Linga District hadrun pretty well, but did not fully involve community participationin an integrated service system. The local government in thiscase Linga District Health Office needs to revitalize as well asaccelerate the development of Desa Siaga (alert villages) readinessto increase community participation in the developmentof a referral system.Keywords: policy, referral systems, islands, ambulance service

Peran Stakeholder Kunci dalam Kebijakan Penanggulangan dan Pencegahan HIV/AIDS Studi Kasus di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Mitsel Mitsel; Yodi Mahendradhata; Retna Siwi Padmawati
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 4, No 2 (2015)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Background.: The problem of HIV in Indonesia today has become a major problem not only in health but also has led to problems of social, culture, economic and politic. Cases of HIV in Sorong District in 2007 reached 16 cases, but on 1 July 2014 at increased to 1.029 cases. Data from Sorong KPAD showed a huge increase in the periode of 7 years. Increase in the number of cases should be a considered serious concern by the local goverment in make commitments and allocating budgets particularly in reduction and prevention of HIV in Sorong. Objective: To determine the role of key stakeholders in the policy of reduction and prevention of HIV in District of Sorong, West Papua. Method: This is a qualitative research with case study de- sign. Case study approach is used for the purpose of techni- cal research, in principle is to answer “why there is no spe- cific policy of the local goverment in the response to HIV pre- vention and how the role of the key stakeholders in the reduc- tion and HIV prevention policy in health district of Sorong.This research is carried out in District Sorong, West Papua. The subjects of this study were BAPPEDA, DPRD,Sub-Dinas PP&PL, Health Office of Distrist Sorong and KPAD as the key stakeholders in policy making at the local level. Result : The result showed that the advocacy of the key stakeholders in prevention and reduction of HIV/AIDS by KPAD and Health Department has not gone well, which there are no reports to the key stakeholders as an policy makers, resulting in weak support for the allocation of funds in prevention and reduction of HIV /AIDS in Sorong District, West Papua. Until now there is no local regulation on HIV/AIDS. Conclusion. Advocacy of the key stakeholder in this regard KPAD and Health district of Sorong should be more active as a key policymakers to both the executive (BAPPEDA) and legis- lative (DPRD) so that the response to HIV/AIDS in Distrist Sorong can run optimally. Latar Belakang : Permasalahan HIV/AIDS pada saat ini telah menjadi masalah besar di Indonesia. Peningkatan Kasus HIV/ AIDS di Kabupaten Sorong mencapai 16 kasus tahun 2007 namun meningkat menjadi 1.029 per Juli tahun 2014. Data dari KPAD Kabupaten Sorong ini menunjukkan peningkatan yang sangat besar dalam periode 7 tahun terakhir. Peningkatan jumlah kasus ini merupakan masalah yang seharusnya menjadi perhatian serius oleh Pemda Kabupaten Sorong dalam membuat komitmen dan mengalokasikan anggaran dari APBD secara khusus dalam Kebijkan Penanggulangan dan Pencegahan HIV/ AIDS. Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui peran Stakeholder Kunci dalam kebijakan penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat. Metode Penelitian : Jenis penelitian adalah penelitian kulaitatif dengan rancangan studi kasus. Pendekatan studi kasus digunakan karena tujuan penelitian ini pada prinsipnya adalah untuk menjawab mengapa (why) belum ada kebijakan secara khusus dalam kebijakan Pemerintah Kabupaten Sorong dalam upaya Penanggulangan dan Pencegahan HIV/AIDS dan bagaimana (how) Peran advokasi Stakeholder Kunci dalam Kebijakan Penanggulangan dan Pencegahan HIV/AIDS di Kabupaten Sorong. Penelitian dilakukan di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat, subyek penelitian ini adalah BAPPEDA, DPRD, Subdin P2&PL Dinas Kesehatan, dan KPAD sebagai Stakeholder Kunci dalam membuat kebijakan di tingkat daerah Kabupaten Sorong. Hasil . Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokasi dari stakeholder kunci dalam penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS oleh KPAD dan Dinas Kesahatan belum berjalan dengan baik, belum ada laporan ke stakeholder kunci pembuat kebijakan, membuat lemahnya dukungan alokasi dana dalam upaya pencegahan dan penangulangan HIV/AIDS di Kabupaten Sorong. Sampai saat ini belum ada Perda HIV/AIDS. Kesimpulan dan saran. Advokasi dari stakeholder kunci yaitu KPAD dan Dinas Kesahatan harus lebih giat dilakukan terhadap stakeholder kunci yang membuat kebijakan baik kepada eksekutif (BAPPEDA) maupun legislatif (DPRD) agar upaya penanggulangn dan pencegahan HIV/AIDS di kabuapen Sorong bisa berjalan dengan maksimal,

Evaluasi kebijakan pembangunan puskesmas pembantu di Propinsi Kalimantan Tengah Kus Winarno; Mubasysyir Hasanbasri; Deni Kurniadi Sunjaya
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 2, No 2 (2013)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Background: The objective of health development is improving community health status through increasing public access to health services. One of strategy is by supporting facilities forhealth service by developing auxiliary health center for all remote district at Central Kalimantan Province. Central Kalimantan Province with 1,9 million of population, consisted of 14 district, 1348 villages, 805 auxiliary health center. It means that only 59% village have facilities for health service such as auxiliary health center.Objectives: This research aimed to know how formulation process and implementation of policy of developing auxiliary health center by using provincial funds.Method: It was descriptive case study using mainly method qualitative designed by semi structured in-depth interview and document study. Research subject is stakeholder at levelprovince and chosen district. This research executed in Province Public Health Service of Central Kalimantan and one chosen district.Result: Development of secondary health center in Central Kalimantan Province is the realization of Central Kalimantan Province local decree number 12 and 13 year 2005 fulfilmenton RPJPD and RPJMD. Initially, the budgeting concept was planned by Tugas Pembantuan mechanism, but this mechanism was not agreed. This scheme was a top down program fromprovince government. Problems occurred in the implementation are 1). Bad monitoring, 2). Lack of reporting by developer, 3). Remote location of, 4). Varieties in cost of production, 5). Shortage health care workforce, 6). Equipments unmatched the need of health care provider. Evaluation is executed, but only concerning physical progress problem. In the meantime, there was increased allocation of DAK fund in each district.Conclusion: Development of auxiliary health center in Central Kalimantan Province which funded by province fund, is not required by district. There was no agenda surrounding development of auxiliary health center. The role of stakeholder in compilation of agenda setting for this policy was only a normative role.

Dampak Implementasi Kebijakan Penutupan Tempat Layanan Sosial Transisi untuk Pekerja Seks Komersial dan Penutupan Prostitusi terhadap Program Penanggulangan HIV AIDS di Kabupaten Jember Dewi Rokhmah; Khoiron Khoiron
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 3, No 2 (2014)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Background: The Regency Decree Number. 188.45/39/012/ 2007 on “The Closing of the Transition Social Services Place of the Commercial Sex Worker and Prostitution Closure” in Jember district, has adverse impacts in the implementation of HIV/AIDS transmission prevention especially through sexual transmission. The aim of this research is to analyze the impact of policy implementation of closing the transition social services place for the commercial sex workers and prostitution closure to the HIV/AIDS countermeasures program. Methods: This research is a descriptive analytic research using secondary data from the report of HIV/AIDS program in Jember Regency at 2012. Collected data is analyzed descriptively with table and narration. Result: The impacts of the Regency Decree on closing the transition social service place for the sex worker in Puger, Jember district include: 1) The prostitution closure and the transition social service place closure lead to increased and widespread of illegal sex worker in Jember district, 2) Health coaching and behavior change communication to the sex worker become harder to conduct, and 3) the number of HIV/ AIDS cases each year might be higher. In 2004, the number of HIV/AIDS cases is 1 and it increased annually until in 2012 when the cumulative amount cases of HIV/AIDS in Jember district reach 822. According to the data, the recorded case according to the highest risk factor is sexually transmitted through heterosexual transmission which is 685 cases (83.3 %). This suggests that the transmission occurred from the sex worker to the consumer and also from the consumer to the sex worker. The transmission to the housewives would also be increased, followed by the mother-to-baby transmission. Conclusion: Jember district Government needs to conduct an evaluation review of this closure regulation (the Regency Decree Number 188.45/39/012/2007). Latar Belakang: Kabupaten Keputusan No. 188.45/39/012/ 2007 mengenai Penutupan Tempat Layanan Sosial Transisi untuk Pekerja Seks Komersial dan Penutupan Pelacuran di Kabupaten Jember , memiliki dampak merugikan dalam pelaksanaan pencegahan penularan HIV/AIDS terutama melalui transmisi seksual keberatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan Dampak transisi pelayanan sosial penutupan tempat untuk pekerja seks komersial dan penutupan prostitusi terhadap program penanggulangan HIV/AIDS. Metode: Penelitian ini adalah metode deskriptif analitik menggunakan data sekunder dari laporan program HIV/AIDS di Kabupaten Jember pada 2012. Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif dengan tabel dan narasi. Hasil: Dampak dari Surat Keputusan Bupati pada penutupan transisi tempat pelayanan sosial untuk pekerja seks di Puger , Kabupaten Jember meliputi: 1) Penutupan prostitusi akan memimpin transisi tempat pelayanan sosial untuk pekerja seks ilegal untuk ditingkatkan dan lebih tersebar di kabupaten Jember, 2) pembinaan kesehatan dan perilaku perubahan komunikasi dengan pekerja seks menjadi lebih keras, dan 3) jumlah kasus HIV/AIDS setiap tahun mungkin lebih tinggi. Pada tahun 2004, jumlah kasus HIV/AIDS adalah 1 dan meningkat setiap tahun sampai tahun 2012 ketika kasus jumlah kumulatif HIV/AIDS di Kabupaten Jember mencapai 822. Dengan data kasus menurut faktor risiko tertinggi, sebagian besar ditularkan melalui penularan heteroseksual yang adalah 685 kasus (83,3%). Hal ini menunjukkan bahwa penularan terjadi dari pekerja seks ke konsumen dan juga dari konsumen untuk pekerja seks. Transmisi ke ibu rumah tangga juga akan meningkat, diikuti oleh penularan dari ibu ke bayi. Kesimpulan: Pemerintah Kabupaten Jember perlu melakukan kajian ulang dan evaluasi terkait Surat Keputusan Bupati Nomor. 188.45/39/012/2007 pada Transisi Pelayanan Sosial Tempat Penutupan untuk Pekerja Seks Komersial dan Penutupan Pelacuran di Kabupaten Jember yang telah ditentukan sebelumnya.

Pemanfaatan Pembiayaan dalam Sistem Kesehatan di Indonesia Shita Dewi
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 6, No 3 (2017)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Sistem Kesehatan di Indonesia didukung oleh pembiayaan pemerintah yang cukup besar. Pembiayaanpemerintah bersumber baik dari pemerintah Pusat mau pun pemerintah daerah. Anggaran pemerintahPusat disalurkan melalui berbagai saluran misalnya DAU, DAK, DAK non fisik (dahulu BOK), JaminanKesehatan Nasional, dan sebagainya. Sementara anggaran pemerintah daerah dapat dalam berbagaibentuk untuk mendukung program Pusat mau pun untuk pembiayaan program inovasi daerah sendiri.Dengan begitu banyaknya sumber-sumber pembiayaan sistem kesehatan di Indonesia, tentunya menarikuntuk melihat apakah pemanfaatannya sudah efektif dan apakah pembiayaan yang tersedia telahdapat memberi daya ungkit terhadap layanan kesehatan. Sebagaimana diketahui masyarakat umum,pembiayaan kesehatan melalui JKN misalnya telah menelan biaya yang sangat besar sehingga BPJSKesehatan mengalami deficit selama diimplementasikannya JKN. Tentu saja ada berbagai penjelasanyang diberikan oleh BPKS terkait hal ini khususnya mengenai kurangnya nilai premi yang ditetapkan.Tetapi, tentu saja masalah dalam manajemen keuangan tidak hanya menyangkut sisi pemasukan saja,tetapi juga sisi pengeluaran. Adakah upaya-upaya yang telah dilakukan untuk membenahi manajemenkeuangan sehingga sistem kesehatan di Indonesia dapat tetap menghasilkan layanan yang berkualitasdan adekuat untuk melayani seluruh masyarakat Indonesia? Namun, tentu saja permasalahannya bukanhanya ada pada JKN. Anggaran kesehatan di Indonesia masih sangat under-funded dan pemerintah masihberupaya mencari sumber-sumber untuk menambah anggaran kesehatan. Namun sebelum pemerintahberkomitmen untuk meningkatkan anggaran kesehatan, tentu pemerintah juga berharap ada bukti-buktimengenai pemanfaatan yang efektif dari pembiayaan yang saat ini ada.Artikel dalam terbitan kali ini membahas berbagai contoh analisis pemanfaatan pembiayaan kesehatandi berbagai daerah. Terdapat artikel mengenai bagaimana anggaran pemerintah daerah digunakan untukmelakukan rekrutmen tenaga dokter di salah satu Kabupaten di Indonesia, pemanfaatan dana BOK untukmendukung program KIA, pemanfaatan dana kapitasi di Puskesmas, pemanfaatan dana BLUD untukmembangun sistem remunerasi di Rumah Sakit, pemanfaatan dana DAK non fisik untuk membiayaitenaga kontrak, dan juga bagaimana alokasi pemerintah daerah untuk sektor kesehatan.Kajian-kajian semacam ini tentunya diharapkan dapat muncul dari berbagai wilayah di Indonesia agar dapatmemberi gambaran yang lebih konkrit mengenai tantangan dan konteks dari pemanfaatan pembiayaankesehatan dan hasil-hasilnya. Kami menghimbau lebih banyak lagi peneliti yang dapat melakukan kajiansejenis agar dapat memberi masukan kepada pemerintah dalam hal perencanaan keuangan dan alokasi,serta mekanisme pemanfaatan anggaran kesehatan yang lebih baik lagi di masa depan.Selamat membaca.Shita Dewi

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Shita Dewi

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
jkki.fk@ugm.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Shita Dewi

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official jkki.fk@ugm.ac.id

Editorial Address -

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Shita Dewi

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
jkki.fk@ugm.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA