cover
Contact Name
Shita Dewi
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jkki.fk@ugm.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia
ISSN : 2089 2624     EISSN : 2620 4703     DOI : -
Core Subject : Health,
Arjuna Subject : -
Articles 436 Documents
Strategi Kebijakan Keuangan Negara Berdasarkan Proporsi Kebutuhan Dalam Upaya Pengentasan Pandemi Covid-19 di Indonesia Erwin - Purwaningsih
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 11, No 4 (2022)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.76721

Abstract

Keuangan adalah salah satu aspek penting selain aspek kesehatan yang harus menjadi fokus perhatian saat pandemi terjadi, termasuk saat pandemi Covid-19 melanda dunia termasuk Indonesia. Kebijakan yang diambil pemerintah di bidang keuangan negara merupakan hal yang sangat krusial dalam mengawal APBN sampai akhir tahun anggaran. Regulasi dan kebijakan pendapatan, penatausahaan keuangan dan maksimalisasi penggunan barang milik level pusat dan daerah harus dioptimalisasikan demi stabilitas ekonomi nasional. Tujuan: Mengidentifikasi strategi kebijakan keuangan negara berdasarkan proporsi kebutuhan dalam upaya menangani pandemi yang masih berlangsung dan meminimalisir dampak ikutan yang akan terjadi. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif  analitik dengan desain non eksperimental (Cross Sectional). Menggunakan analisa pustaka atau library research yang berasal dari beberapa sumber seperti laporan Kemenkeu, Kemnaker, BPS, dan beberapa artikel terkait penelitian. Hasil: Kebijakan fiskal untuk penerimaan negara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 (PMK 23 Tahun 2020) tentang instentif pajak untuk wajib pajak terdampak wabah Virus Covid-19; Kebijakan fiskal untuk pengeluaran negara dibagi menjadi 3 langkah yaitu 1. Penerbitan Surat Utang (SUN) 2. Melakukan Refocusing APBN 2020 , dan 3. Konsekuensi Hukum Terhadap Penyelewengan Dana Penanggulanan Covid-19; Strategi kebijakan fiskal terhadap output perekonomian Indonesia dengan pemotongan pajak sebagai stimulus perekonomian; Strategi fiskal pada inflasi yaitu dengan stimulus 1, 2 dan 3; Kebijakan pemerintah daerah berfokus pada realokasi anggaran dan refocusing program; Anggaran kesehatan dan kebijakan bidang kesehatan menjadi fokus penganggaran; Analisis proporsi kebutuhan dibagi menjadi beberapa aspek yaitu kesehatan; perlindungan sosial; sektoral, K/L & Pemda; Insetif Usaha; UMKM; dan pembiayaan korporasi. Kesimpulan: Pandemi Covid-19 memberikan pelajaran untuk memperkuat ketahanan sistem keuangan. Peran penting sektor keuangan dalam mempertahankan momentum pemulihan ekonomi nasional membutuhkan tatanan regulasi dan praktek yang serasi. Berbagai level pemerintahan maupun swasta diharuskan memiliki visi dan misi yang sama sehingga stabilitas ekonomi dan pengentasan dampak pandemi dapat dilakukan secara efektif dan efisien. 
Strategi Pengembangan SP2TP Elektronik Di Puskesmas Parongpong Kabupaten Bandung Barat nadira lutfi
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 11, No 4 (2022)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.76990

Abstract

Berdasarkan aturan dari pemerintah yang terdapat dalam Permenkes Nomor 31 Tahun 2019 bahwa sistem informasi puskesmas dapat diselenggarakan secara elektronik agar data yang diperoleh dapat disimpan dengan aman. Sistem informasi puskesmas secara elektronik harus memiliki aplikasi, jaringan internet dan jaringan lokal (LAN), hal ini juga dapat mendukung adanya kegiatan promkes (Promosi Kesehatan) melalui media elektronik serta pelaporan online kepada Menteri Kesehatan. Tujuan penelitian ini yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan belum terealisasikannya RTL (Rencana Tindak Lanjut) secara nyata sehingga target tidak terpenuhi dan tidak ada tindakan evaluasi terhadap kegiatan UKM Puskesmas Parongpong dengan analisa diagram fishbone (diagram tulang ikan), menentukan prioritas penyelesaian masalah yang menyebabkan belum terealisasikannya RTL secara nyata sehingga target tidak terpenuhi dan tidak ada tindakan evaluasi terhadap kegiatan UKM di Puskesmas Parongpong dengan analisa USG (urgency, seriousness, growth) dan mengidentifikasi strategi pengembangan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) berbasis elektronik di Puskesmas Parongpong dengan analisa SWOT (strength, weakness, opportunity, threats). Kegiatan ini dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu melakukan analisa masalah dengan fishbone, USG, dan Analisa SWOT kemudian dilakukan penyuluhan kepada seluruh bidang yang terlibat dalam kegiatan UKM di Puskesmas Parongpong. Hasil yang diperoleh dari perhitungan skor menggunakan Analisa SWOT adalah membuat regulasi tatacara dan standar prosedur operasional (SOP) alur penggunaan SIMPUS untuk SP2TP dalam upaya mengoptimalkan manajemen informasi kesehatan di Puskesmas Parongpong dan evaluasi dari strategi yang telah dibuat adalah dengan melakukan koordinasi antara manajemen dengan pelaksana dalam upaya mengoptimalkan penggunaan SPK untuk SP2TP berbasis elektronik.
Pembiayaan Program UKM Esensial di Dinas Kesehatan Kota Ternate Muhammad Agus Mikrajab; Eka Denis Machfutra
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 11, No 4 (2022)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.77205

Abstract

Latar belakang: Program UKM Esensial merupakan bagian dari upaya kesehatan yang wajib diselenggarakan setiap pelayanan kesehatan primer di FKTP. Secara regulasi, pengelolaan Pembiayaan Program UKM Esensial berada di Dinas Kesehatan. Tujuan: Mengelaborasi pembiayaan program UKM Esensial di Dinas Kesehatan Kota Ternate. Metode: Rancangan studi potong lintang. Studi ini merupakan analisis data sekunder Rifaskes 2019. Unit analisis dari studi ini adalah Pembiayaan Program UKM Esensial. Hasil: Realisasi pembiayaan program UKM Esensial tahun 2017, tertinggi pada Program Pengembangan Lingkungan Sehat yaitu Rp 314.321.432 (99,64%) dengan SiLPA 0,36% dan terendah pada Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak yaitu Rp 1.245.373.680 (83,06%) dengan SiLPA 16,94%. Realisasi pembiayaan program UKM Esensial tahun 2018, tertinggi pada ketiga Program dengan realisasi 100% dan SiLPA 0% pada masing-masing Program yaitu Program Pengembangan Lingkungan Sehat yaitu Rp 137.600.000 disusul Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yaitu Rp 115.000.000 dan Program Perbaikan Gizi Masyarakat yaitu Rp 92.427.000. Terendah pada Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak yaitu Rp 1.791.007.600 (92,26%) dengan SiLPA 7,74%. Terdapat belanja pegawai, barang dan jasa namun tidak terdapat belanja modal pada Program UKM Esensial dua tahun terakhir. Secara rata-rata, hanya Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak yang mengalami kenaikan pembiayaan 44% dalam dua tahun terakhir. Kesimpulan: Realisasi pembiayaan dan SiLPA pada Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak dari 83,06% tahun 2017 naik menjadi 92,26% tahun 2018 sedangkan SiLPA dari 16,94% tahun 2017 turun menjadi 7,74% tahun 2018. Saran: Melaksanakan evaluasi, pengawasan, advokasi, dan koordinasi kepada berbagai pihak terkait pelaksanaan program UKM esensial serta sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan program UKM esensial dengan berfokus pada program prioritas nasional yaitu KIA, PTM/PM, dan Gizi.
Determinan Pemanfaatan Pelayanan Antenatal Care pada Masa Pandemi COVID-19 Ramadhanisa Dwi Primastuti; Septo Pawelas Arso; Rani Tiyas Budiyanti
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 11, No 4 (2022)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.77309

Abstract

Pandemi COVID-19 membatasi akses di seluruh sektor termasuk pelayanan antenatal care menyebabkan pelaksanaannya menjadi terhambat. Pemerintah menghimbau agar pelayanan kesehatan tetap terlaksana dengan semestinya terutama pelayanan antenatal care yang penting untuk dilakukan pada ibu hamil. Namun setelah dilakukan penyesuaian, frekuensi kunjungan ibu hamil masih rendah. Ibu hamil yang enggan melakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan karena takut tertular COVID-19 serta kurang mendapatkan dukungan dari keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan utilisasi pelayanan antenatal care ibu hamil pada masa pandemi COVID-19 di Puskesmas Campurejo Kota Kediri. Utilisasi pelayanan antenatal care berdasarkan terpenuhinya jumlah kunjungan minimal pemeriksaan antenatal serta melakukan pemanfaatan kembali setelah vacuum pada masa pandemi COVID-19. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari – Juli 2022 dengan metode kuantitatif serta menggunakan pendekatan cross sectional. Besar sampel 75 ibu hamil, metode pengambilan sampel dengan teknik accidental sampling. Pengumpulan data dengan kuesioner dan wawancara, serta dianalisis secara univariat dan bivariat dengan uji chi-square. Hasil penelitian menunjukkan faktor yang berhubungan dengan utilisasi pelayanan antenatal care yaitu pengetahuan (p-value=0.000), penilaian individu (p-value=0.001), nilai keyakinan (p-value=0.001), dukungan keluarga (p-value=0.001), persepsi manfaat (p-value=0.001), persepsi hambatan (p-value=0.000), dan isyarat untuk bertindak (p-value=0.000). Sedangkan faktor yang tidak berhubungan dengan utilisasi pelayanan antenatal care yaitu pemberi pelayanan kesehatan (p-value=0.105). Perlu dilakukannya kerja sama antara pihak puskesmas dan kader ibu hamil untuk melakukan desiminasi informasi terkait pemeriksaan antenatal care, pendampingan kepada ibu hamil dan anggota keluarganya, perlengkapan USG, pengadaan sarana media KIE terkait pemeriksaan antenatal care, serta kerja sama dengan bidan wilayah dan kader dalam monitoring perkembangan kehamilan ibu melalui whatsapp. 
STUDI KASUS PEMBIAYAAN PELAKSANAAN PROGRAM TUBERKULOSIS SAAT PANDEMI COVID-19 DI KOTA MEDAN Syafriana Sitorus
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 11, No 4 (2022)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.77591

Abstract

Tuberkulosis (TB) masih menjadi penyakit global dengan tingkat morbiditas dan mortalitas dan yang tinggi (1,2 juta meninggal  tahun 2019). Selain itu, dunia justru dihadapkan dengan permasalahan kesehatan baru yaitu coronavirus disease 2019 (COVID-19) yang mempengaruhi semua sektor kesehatan termasuk di Indonesia. Kota Medan memiliki kasus COVID-19 yang tinggi (90.717 kasus dengan 2.166 meninggal dunia). Peningkatan kasus COVID-19 memberikan dampak terhadap cakupan penemuan kasus dan keberhasilan pengobatan TB (35,2% dari target 65% tahun 2020). Adanya refocusing anggaran pengendalian TB menghambat realisasi pengadaan dan kegiatan yang telah direncanakan. Pelayanan TB di fasilitas kesehatan juga terganggu. Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis pembiayaan pelaksanaan program Tuberkulosis saat adanya pandemi COVID-19 di Kota Medan.Penelitian menggunakan studi kasus dengan single case design (embedded) di Dinas Kesehatan Kota Medan dan BPJS Kesehatan Kota Medan. Subjek penelitian berjumlah 8 orang yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data lainnya lainnya dengan enam sumber bukti, yaitu dokumenentasi arsip, wawancara terfokus dan open- ended, observasi langsung, dan perangkat fisik. Data tersebut dianalisa menggunakan teknik pattern matching dan analisa deret waktu.Pembiayaan program TB saat pandemi COVID-19 tahun 2020 dan 2021 bersumber dari APBN, Global Fund Kemenkes, APBD Provinsi dan Kota, dan sektor swasta (USAID-TBPS, YKI, STPI – Penabuluh, dan sektor swasta lainnya). Pembiayaan tersebut mengalami refocusing anggaran di tahun 2021 yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak bisa berjalan optimal, namun tahun 2021 adanya peningkatan sumber pembiayaan program TB. Sedangkan pembiayaan klaim INA CBG’s di rumah sakit untuk program TB juga mengalami penurunan tahun 2020 dan 2021. Sementara Pelaksaanan program TB saat adanya pandemi COVID-19 di Kota Medan mengalami beberapa kendala baik dari penjaringan TB, diagnosis TB dan pengobatan TB. Keterlibatan lintas sektor dalam setiap tahapan tersebut sejak tahun 2021 membuat pelaksanaan menjadi lebih optimal dalam upaya menguatkan sistem kesehatan baik di faskes primer maupun rujukan. Selain itu, pencapaian indikator angka penemuan kasus mengalami penurunan secara drastis dari sebelum adanya COVID-19. Angka Notifikasi Kasus yaitu 213 per 100.000 penduduk (2020) dan 206 per 100.000 penduduk (2021). Sementara Success Rate TB tidak terlalu terdampak telah mencapai 90%.
Penggunaan Theoretical Framework of Acceptability untuk Menilai Program Pencegahan Kehamilan Remaja: Dalam Konteks Penaggulangan Stunting di DI Yogyakarta. Using the Theoretical Framework of Acceptability for assessment of the preventing teen pregnancy program: In the context of stunting reduction in Yogyakarta Tri Siswati; Eni Maryuni; Lutfi Rahmawati; Rahmad Satya Nugroho; Muhammad Primiaji Rialihanto; Yustiana Olfah
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 11, No 4 (2022)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.78303

Abstract

Pregnancies that occur at a younger age should be avoided because they are the root cause of childhood growth retardation. This study aims to assess the innovation of early pregnancy prevention programs (namely Emping Jamil or in Bahasa, Pendampingan Remaja untuk Ibu Hamil)) using the Theoretical Framework of Acceptability (TFA). This research is a mixed-method with quantitative data for assessing program indicator achievements, early pregnancy incidence, and stunting prevalence. Meanwhile, qualitative research was carried out with a rapid assessment procedure (RAP) design. The research was conducted in Terong Village, Dlingo II Health Center, Bantul Regency, Yogyakarta in July-August 2022. Quantitative data is analyzed by trend, and qualitative data is analyzed by theme. As a result, the Dlingo II Health Center implemented a program for preventing early pregnancy Emping Jamil since 2016. During 2016–2021, all program indicators increased, while the rate of early pregnancy and stunting prevalence decreased. The results of the TFA analysis stated that the Emping Jamil program is very linear with the government's efforts to overcome stunting through early pregnancy prevention (ethics), increasing knowledge, understanding, and public perception of the health of pregnant women and toddlers (perception of effectiveness), and all components of society understand how to have a positive attitude towards interventions (positive affective attitudes), play an active role and support the program (koherence), and increasing of pregnant women well-being, adolescent understanding of pregnancy, delaying the age of marriage, and reducing the prevalence of stunting (effectiveness of the intervention). The program is supported by financing derived from waste banks, community funds, and Puskesmas and is carried out by trained adolescent assistance personnel (burden). In conclusion, the Emping Jamil program can be accepted by all communities so that it succeeds in eliminating early pregnancy, improving the welfare of pregnant women, and reducing the stunting prevalence.
Analisis Kesiapsiagaan Manajemen Kegawatdaruratan dan Bencana Berdasarkan Hospital Safety Index (HSI) PAHO/WHO di RS DKT Dr. Soetarto Yogyakarta Krisnawati Gulo
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 11, No 4 (2022)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.78884

Abstract

Latar Belakang : Kejadian bencana (event) hampir dapat menimbulkan krisis kesehatan termasuk menyebabkan tidak berfungsinya pelayanan kesehatan. Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (2015-2030) melanjutkan paradigma Hyogo Framework for Action (2005-2015) dari Penanggulangan Bencana ke Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Kunci untuk setiap keberhasilan menguasai krisis adalah dipersiapkan dengan baik. Kesiapsiagaan atau preparedness adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Kesiapsiagaan rumah sakit tertuang dalam Hospital Disaster Plan (HDP). Mengukur tingkat keselamatan rumah sakit dalam situasi bencana penting untuk mengurangi risiko di bidang kesehatan. Tujuan rumah sakit aman adalah RS tidak terlalu rentan tetapi lebih aman dan lebih siap menghadapi keadaan darurat dan bencana.   Salah satu instrumen penilaian dalam dokumen (HDP) adalah Hospital Safety Index (HSI) assessment dan bisa dilakukan secara mandiri (self assessment).  Penilaian dalam HSI termasuk modul 4 atau Manajemen Kegawatdaruratan dan Bencana yang menilai koordinasi aktivitas manajemen kegawatdaruratan dan bencana; perencanaan penanggulangan bencana rumah sakit; manajemen informasi dan komunikasi; sumber daya manusia; logistik dan keuangan; layanan pasien dan layanan penunjang; serta evakuasi, dekontaminasi dan sistem keamanan. Salah satu institusi yang selalu dilibatkan dalam upaya pelayanan kesehatan pada kejadian krisis kesehatan adalah TNI dan RS DKT Dr. Soetarto Yogyakarta termasuk rumah sakit umum yang dinaungi oleh TNI AD dan sudah terakreditasi SNARS Edisi 1 Utama  pada tahun 2019, sudah memiliki Struktur Kewaspadaan Bencana namun belum memiliki kebijakan penanggulangan bencana yang tertuang dalam dokumen Hospital Disaster Plan (HDP) sehingga kesiapan RS menghadapi bencana belum memadai.Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi level kesiapsiagaan, kapasitas, kendala dan hambatan dalam manajemen kegawatdaruratan dan bencana pada RS DKT Dr. Soetarto Kota Yogyakarta Provinsi DIY sesuai dengan Hospital Safety Index (HSI) serta solusi yang mungkin bisa diterapkan.Metode : Penelitian ini merupakan penelitian kombinasi (mixed-methods research) dengan sequential explanatory design. Pengumpulan data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Data primer menggunakan self-assessment Hospital Safety Index (HSI) checklist yang dilakukan rumah sakit dan penilaian HSI oleh evaluator melalui pedoman wawancara kelompok terfokus (focus group discussion), observasi, dan inspeksi. Data sekunder menggunakan dokumen  pendukung penanggulangan bencana rumah sakit. Analisis data menggunakan Framework-Analysis.Hasil : Dr. Soetarto Yogyakarta setelah dinilai oleh RS dan peneliti adalah B dengan penilaian oleh RS memiliki  indeks keamanan 0,43 dan indeks kerentanan 0,57, dan penilaian oleh peneliti memiliki indeks keamanan 0,65 dan indeks kerentanan 0,35.Kesimpulan : Fasilitas kesehatan dinilai dapat bertahan pada situasi bencana, tetapi peralatan dan pelayanan penting lainnya berada dalam risiko. Ini juga berarti bahwa tindakan perbaikan diperlukan dalam jangka pendek. Status kesiapsiagaan cukup memadai tetapi masih berpotensi gagalnya fungsi rumah sakit dalam merespon bencana. Kata Kunci : Kesiapsiagaan, indeks keamanan rumah sakit, HSI PAHO/WHO, manajemen kegawatdaruratan dan bencana
Perbedaan Utilitas Pasien DM di FKTP Sebelum Dan Sesudah Penerapan Kebijakan Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) Di Kota Cimahi (Analisis Data Sampel BPJS 2015-2020) Elita Ivanna Gultom
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 12, No 1 (2023)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.79763

Abstract

Diabetes Melitus Tipe 2 merupakan jenis penyakit diabetes mellitus (DM) yang paling banyak terjadi, terhitung lebih dari 90% kasus dan merupakan diagnosis terbanyak di FKTP Tahun 2019-2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan utilitas KBK melalui karakteristik peserta, kepatuhan dan rujukan di FKTP Kota Cimahi.Desain penelitian yang digunakan analisis kuantitatif komparatif dengan menggunakan data sekunder  yang memenuhi syarat variabel dan menerima pelayanan di FKTP Kota Cimahi Tahun 2018 – 2020. Berdasarkan data sampel BPJS, Proporsi Peserta DM yang ada di Kota Cimahi sebanyak 14,08 % dari  dan peserta DM Tipe 2 sebanyak 468 (77,74 %) peserta.Hasil penelitian pada kasus peserta JKN DM rerata usia (p value : 0,008), Jenis kelamin (p value:0,138), Kepatuhan (p value : 0,201) Distribusi rujukan (p value : 0,256) mencerminkan adanya perbedaan pada rerata usia sebelum dan sesudah penerapan kebijakan KBK dan tidak adanya perbedaan pada jenis kelamin, kepatuhan dan rujukan sebelum dan sesudah KBK di FKTP Kota Cimahi pada kasus peserta DM. Pada peserta JKN DM tipe 2 didapatkan rerata usia hasil (p value : 0,025), Jenis kelamin ( p value : 0,141 ), Kepatuhan (p value : 0,201), rujukan (p value : 0,746) dapat disimpulkan adanya perbedaan pada rerata usia sebelum dan sesudah kebijakan KBK dan tidak ada perbedaan jenis kelamin, kepatuhan dan rujukan pada peserta DM Tipe 2 di FKTP Kota Cimahi sebelum dan sesudah penerapan kebijakan KBK. Kebijakan KBK yang perlu dievaluasi ulang dalam  pelayanan di FKTP yang mendorong efektifitas kualitas pelayanan sehingga peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) baik DM maupun DM Tipe 2 mendapatkan pelayanan yang terbaik.
Implementasi KMK 722 Tahun 2020 tentang Standar Profesi Penata Anestesi Fikri Mourly Wahyudi
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 12, No 1 (2023)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.79992

Abstract

Penata anestesi adalah salah satu dari dua jenis tenaga kesehatan yang berwenang melakukan asuhan kepenataan anestesi di Indonesia. Sejak tidak lagi menjadi bagian dari profesi keperawatan, penata anestesi mempunyai peraturan perundangan dan kebijakan kesehatan yang mengatur kompetensi dan kegiatan profesionalnya. Standar profesi sebagai salah satu pedoman dalam melakukan pekerjaan dan menjadi rujukan penyusunan kurikulum pendidikan calon penata anestesi belum pernah dilakukan analisis ketercapaiannya, termasuk pada kompetensi keterampilan klinis. Penelitian ini bertujuan memotret tingkat ketercapaian dan pemenuhan keterampilan klinis penata anestesi di pelayanan. Jawa Barat dipilih sebagai tempat penelitian karena mempunyai jumlah penata anestesi terbanyak di Indonesia, yaitu 641 orang. Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner yang pernyataannya mengacu pada Standar Profesi Penata Anestesi yang diatur dalam KMK 722 Tahun 2020. Sampel dipilih secara acak dengan metode simple random sampling dan diperoleh 112 responden. Data yang terkumpul dianalisis dengan mencari nilai minimal, maksimal, dan mean. Hasil penelitian menunjukan bahwa seluruh kompetensi dalam keterampilan klinis penata anestesi pernah dilakukan dengan derajat yang beragam. Adapun kegiatan yang paling jarang dilakukan adalah tindakan yang menyangkut metodologi asuhan dan penatalaksanaan resusitasi pada situasi emergensi dan bencana. Sehingga diperlukan pelatihan dan pendidikan yang lebih mendalam mengenai metodologi asuhan dan penatalaksanaan gawat darurat. Sementara kegiatan yang bersifat limpah wewenang dari dokter anestesi sering dan hampir selalu dilakukan penata anestesi. Hal ini menunjukan tingkat kepercayaan profesional diantara keduanya. Guna mempertahankan dan meningkatkan hubungan tersebut, diperlukan pelatihan dan pendidikan lebih jauh mengenai Interprofessional Education.
Implementasi Konsep Negara Kesejahteraan dalam BPJS Kesehatan pada Rumah Sakit Militer (Studi : Rumah Sakit Angkatan Udara dr.Esnawan Antariksa) Haifa Pasca Nadira Suar
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 12, No 1 (2023)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.80048

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi konsep negara kesejahteraan dalam perlindungan sosial berupa BPJS Kesehatan pada pelayanan kesehatan. Perlindungan sosial penting untuk menentukan kebijakan yang memadai degan tujuan memastikan semua masyarakat dapat mengakses layanan kesehtan secara efektif (ILO,2020). Pada penelitian ini penulis berfokuskan pada analisis perlindungan sosial melalui BPJS Kesehatan pada Rumah Sakit Angkatan Udara dr.Esnawan Antariksa selaku institusi militer menggunakan konsep negara kesejahteraan. Penelitian ini menggunakan pendekatan review literature yang didukung dengan observasi lapangan selama satu bulan dengan mengamati secara langsung proses dan fenomena yang terjadi pada pemberian pelayanan kesehatan pada rumah sakit Angkatan Udara dr.Esnawan Antariksa. Penulis beragumen bahwa pemberian pelayanan kesehatan dalam institusi militer belum bersifat ekuitas dan universal dikarenakan adanya aspek hierarki yang melekat sehingga pasien tidak mendapatkan hak yang sama dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Hasil dari penelitian ini adalah konsep negara kesejahteraan yang dianut oleh negara tidak berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan negara sebagai organisasi tertinggi belum dapat memberikan intervensi yang kuat terhadap pelayanan kesehatan yang dianungi oleh institusi militer.