Articles
436 Documents
<![CDATA[Dampak Harga Rokok, Displai Toko, Covid-19, dan Tarif Cukai konsumsi Rokok ]]>
<![CDATA[Agiwahyuanto, Faik]]>;
<![CDATA[Widianawati, Evina]]>;
<![CDATA[Wulan, Widya Ratna]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 11, No 2 (2022): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Center for Health Policy and Management ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/jkki.74511
<![CDATA[Indonesia menjadi negara ketiga dengan jumlah perokok terbanyak di dunia setelah China dan India. Jumlah perokok di Indonesia cenderung meningkat dari jumlah penduduk Indonesia. Faktor-faktor yang berdampak pada konsumsi rokok antara lain harga rokok, displai toko, pandemi Covid-19, dan tarif cukai. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak harga rokok, displai toko, covid-19, dan tarif cukai terhadap konsumsi rokok. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan sejak 16 Oktober hingga 13 November 2020. Instrumen penelitian menggunakan lembar wawancara mendalam dan langsung dengan peserta. Wawancara ditranskripsi kata demi kata dan dianalisis menggunakan adaptasi Haase dari fenomenologis Colaizzi. Analisis data penelitian menggunakan analisis konten dengan perangkat lunak Atlas.ti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga rokok, displai toko, covid-19, dan tarif cukai tidak berdampak pada konsumsi rokok.]]>
<![CDATA[Analisis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Covid-19 kepada BPJS Kesehatan oleh Rumah Sakit ]]>
<![CDATA[Sugiarto, Sugiarto]]>;
<![CDATA[Ilyas, Yaslis]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 11, No 2 (2022): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Center for Health Policy and Management ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/jkki.74576
<![CDATA[Latar belakangPenyakit COVID-19 merupakan bencana non-alam yang merupakan penyakit menular atau penyakit infeksi emerging. Diperlukan percepatan penanganan COVID-19 dalam bentuk pemberian pelayanan kesehatan di rumah sakit. Sehingga rumah sakit perlu meningkatkan kapasitas pelayanan klinik dan menyiapkan fasilitas yang sesuai standar serta membutuhkan logistik yang cukup untuk operasional. Operasional pelayanan COVID-19 memerlukan biaya sebagai keberlangsungan supply chain di rumah sakit. Data BPJS Kesehatan Januari - Oktober 2021, pengajuan klaim COVID-19 yang diajukan oleh rumah sakit sebanyak 1.345.970 kasus dengan total biaya sebesar Rp. 72,3 triliun. Terdapat 1.180.858 kasus COVID-19 yang telah terverifikasi dengan total biaya sebesar Rp. 64,1 triliun. Dari pengajuan klaim COVID-19 yang terverifikasi terdapat 933.708 kasus yang sesuai atau 79,07 % kasus dengan biaya sebesar Rp. 50,5 triliun. Klaim dispute sebanyak 170.335 kasus atau 14,42 % kasus dengan biaya sebesar Rp.9,9 triliun. Dan sebanyak 4.567 kasus atau 6,12 % kasus mengalami kadaluarsa atau yang tidak sesuai ketentuan dengan nilai biaya sebesar Rp. 193 milyar (BPJS). Maka perlu adanya pengkajian mengenai klaim pelayanan COVID-19 untuk dapat menerapkan klaim penggantian biaya pelayanan pasien COVID-19 ke BPJS sesuai ketentuan dan mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengajuan klaim BPJS oleh rumah sakit.MetodeKajian ini bersifat deskriptif analitik dengan menggunakan data sekunder yang berdasarkan dari penelusuran literatur, bahan bacaan dan jurnal ilmiah.HasilKlaim penggantian biaya pelayanan pasien COVID-19 telah diatur Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/5673/2021 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Mekanisme pengajuan klaim penggantian biaya pelayanan pasien COVID-19 dilakukan oleh rumah sakit secara kolektif ditujukan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan cq. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan dan ditembuskan ke Dinas Kesehatan daerah kabupaten/kota dan BPJS Kesehatan. Besaran tarif pelayanan kesehatan yang digunakan mengikuti ketentuan tarif per hari/cost per day untuk rawat inap dan menggunakan tarif INA-CBG untuk rawat jalan kelas A regional 1. Pembayaran jaminan pasien COVID-19 yang lengkap secara administrasi pengajuan akan diberikan uang muka maksimal 50% dari setiap jumlah klaim yang diajukan oleh rumah sakit. Perhitungan tarif jaminan pasien COVID-19 di rawat inap adalah tarif INA CBG ditambah jumlah Length of Stay (LOS) pasien dikalikan cost per day dikurangi komponen APD dan obat-obatan hibah/sumbangan/bantuan pemerintah.KesimpulanKlaim yang diajukan perlu dilakukan verifikasi oleh BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan. Verifikasi dilakukan secara administrasi untuk menguji kebenaran, validasi dan akurasi terhadap klaim yang diajukan fasilitas kesehatan. Administrasi ini tidak seharusnya menjadi kendala dalam memberikan pelayanan kesehatan saat pandemi ini. Diutamakan dalam ketahanan jaminan kesehatan nasional selain keuangan adalah masalah mutu, yaitu mampu menurunkan angka kematian. Namun secara administrasi sistem verifikasi klaim masih memiliki kendala dalam proses pencairan klaim penggantian pelayanan COVID-19 saat ini.]]>
<![CDATA[Review Kebijakan Pemerintah Indonesia terkait Pandemi Air Borne Disease selama 10 Dekade Terakhir ]]>
<![CDATA[Purwaningsih, Erwin]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 11, No 2 (2022): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Center for Health Policy and Management ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/jkki.74909
<![CDATA[Airborne disease merupakan penyakit yang ditularkan melalui udara, yang artinya seseorang dapat terkena penyakit tersebut hanya dengan bernapas. Dalam sejarahnya dunia dapat dikatakan rutin mengalami masalah kesehatan dengan media penyebaran udara ini, terhitung dalam 100 tahun terakhir setidaknya dunia mengalami beberapa kali pandemi, sebut saja Flu burung, SARS, Spanish Flu, Flu Babi dan Covid-19. Tujuan: Mengidentifikasi kebijakan pemerintah Indonesia dalam upaya penyembuhan, menekan penularan, dan upaya penyelesaian pandemi yang terjadi. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan desain non eksperimental (Cross Sectional). Sesuai dengan tujuan penelitian, subjek penelitian menggunakan data sekunder berupa data peta sebaran kasus Flu Burung pada laporan Kemenkes RI, kemudian laporan SARS, Spanish Flu dan Flu Babi pada laporan WHO dan CDC, serta peta sebaran Covid-19 pada laporan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan komite penanganan Covid-19. Hasil: Jumlah kasus flu burung dengan angka tertinggi terjadi pada tahun 2006 dengan 55 kasus terkonfirmasi, (Kebijakan RI; SK Dirjen Peternakan No. 17/Kpts/PD.640/F/02.04). Pandemi SARS yang terjadi tahun 2002-2003 Indonesia memiliki 2 kasus SARS (Kebijakan RI: KEPMENKES Nomor 424/MENKES/SK/2003). Kasus Spanish Flu di Indoensia selama November 1918 terjadi pengingkatan angka kematian hingga 416.000 jiwa di Hindia Belanda (Pedoman kebijakan RI: buku dalam bahasa Jawa Honocoroko). Saat pandemi Flu Babi terjadi kasusnya hampir tidak ditemukan, tetapi Departemen Kesehatan menetapkan enam langkah untuk kesiapsiagaan. Pandemi Covid-19 sejak tahun 2020-Pertengahan Mei 2022 Indonesia tercatat memiliki 6,05 juta kasus dengan 157.000 kematian, (Kebijakan RI: penerapan skema jaring pengaman sosial). Kesimpulan: Berbagai standar dan pedoman yang telah disusun oleh pemerintah membutuhkan kerjasama berbagai pihak dari seluruh kalangan masyarakat yang berguna untuk penyelesaian kejadian pandemi agar lebih efektif dan efisien baik dari segi waktu, tenaga dan biaya. ]]>
<![CDATA[Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Filantropi di Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI ]]>
<![CDATA[Nurutama, Bima Achmad]]>;
<![CDATA[Trisnantoro, Laksono]]>;
<![CDATA[Visnu, Jodi]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 11, No 3 (2022): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Center for Health Policy and Management ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/jkki.71116
<![CDATA[Latar belakang: Pandemi COVID-19 mulai menjangkit seluruh dunia sejak tahun 2019 yang disebabkan oleh SARS CoV-2 dan ditetapkan sebagai Bencana Nasional Non-Alam. Salah satu upaya pemerintah untuk mencegah dan menurunkan angka transmisi COVID-19 yaitu dengan pembatasan aktivitas sosial. Kebijakan pemerintah dalam pembatasan sosial telah memberi dampak signifikan terhadap penurunan kunjungan rumah sakit sejak bulan Maret 2020. Berbagai upaya dilakukan oleh rumah sakit untuk bertahan di kondisi pandemi COVID-19, salah satunya dengan filantropi. RSIY PDHI mulai mengembangkan kegiatan filantropi sejak awal berdiri. Berbagai kegiatan filantropi yang saat ini dikembangkan terbagi dalam 5 kategori yaitu pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, ekonomi, dan sosial. Pengelolaan dana filantropi RSIY PDHI berasal dari zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) yang masuk ke RSIY PDHI Peduli. RSIY PDHI Peduli merupakan lembaga dibawah Yayasan RSIY PDHITujuan: Mengidentifikasi dampak pandemi COVID-19 terhadap aktivitas filantropi di RSIY PDHI dan mengeksplorasi potensi filantropi di RSIY PDHI.Metode : Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Responden dipilih dengan cara purposive sampling. Dari masing-masing kategori responden akan dipilih sampel sebanyak 2-3 orang sampai tujuan penelitian tercapai. Analisis data penelitian dilakukan secara tematik.Hasil dan Pembahasan: Kunjungan rawat jalan dan rawat inap di beberapa RS area Sleman timur mengalami penurunan di bulan April 2020. Kondisi keuangan RSIY PDHI mengalami penurunan selama pandemi berlangsung. Dalam kegiatan filantropi RSIY PDHI terjadi penurunan jumlah infaq atau sedekah, namun jumlah zakat meningkat sejak awal terjadi pandemi. Donasi non tunai meningkat signifikan sebesar Rp 198.316.094. Total pengeluaran selama pandemi naik sebesar 160% dibandingkan periode sebelumnya. Berdasarkan analisa lingkungan bisnis internal dan eksternal untuk menggali potensi filantropi di RSIY PDHI, strategi jangka panjang dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun kedepan RSIY PDHI Peduli akan menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional dan membuat Pelayanan atau Fasilitas Pelayanan dari Wakaf atau Zakat. Sementara dalam jangka pendek 5 (lima) tahun kedepan adalah untuk merealisasikan pembuatan poliklinik gratis bagi masyarakat tidak mampu, dan memperluas kerja sama dengan mitra RSIY PDHI dalam kegiatan filantropi.Kesimpulan: Saat pandemi terjadi kenaikan pengeluaran rumah sakit dibandingkan kondisi sebelum pandemi namun terdapat peningkatan pemasukan dalam aktifitas filantropi, terutama dari donasi non tunai. Dengan dilaksanakannya kegiatan filantropi ini meningkatkan reputasi yang baik bagi RS Islam Yogyakarta PDHI.]]>
<![CDATA[Peran Pendanaan Filantropi islam dalam penanganan COVID-19 di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
<![CDATA[Baharu, Ira Waty]]>;
<![CDATA[Trisnantoro, Laksono]]>;
<![CDATA[Visnu, Jodi]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 11, No 3 (2022): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Center for Health Policy and Management ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/jkki.72910
<![CDATA[Latar belakang: WHO mengumumkan Corona Virus Disease sebagai Pandemi Global pada tanggal 11 maret 2020. Indonesia merupakan salah satu negara yang terdampak penyebaran Virus COVID-19. Pembiayaan menjadi masalah bagi rumah sakit, Diperlukan sumber pembiayaan alternatif, salah satunya adalah Filantropi yang bersumber dari keagamaanMetode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tehnik pengambilan sampel secara purposive sampling dengan tehnik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi.Hasil: Rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta telah lama melaksanakan kegiatan filantropi jauh sebelum pandemi ini terjadi dan masih berlangsung hingga saat ini, sebagai rumah sakit rujukan COVID-19 diawal persiapannya mengalami berbagai macam kendala-kendala, rumah sakit melakukan langkah-langkah strategis.kegiatan filantropi rumah sakit dilakukan oleh KL Lazismu dengan berbagai macam metode mengumpulkan dana untuk bantuan penanganan COVID-19. Lazismu mengelola dana Zakat Infaq dan Sedekah yang berasal dari karyawan dan public. Biaya rumah sakitpun meningkat dari tahun ke tahun . Filantropi islam yang dijalankan rumah sakit berbagai macam kendala baik itu kendala sarana prasarana, Alat Kesehatan, Kebijakan, SDM dan pembiayaan. Filantropi islam yang dilaksanakan KL Lazismu dalam sistem pembiayaan Kesehatan memiliki peran sebagai Revenue, pooling dan purchasing . Filantropi islam dalam JKN dapat menjadi pengisi gap antara pemerintah dan masyarakat dalam pelayanan KesehatanKesimpulan: Filantropi islam merupakan potensi besar bagi sistem pembiayaan Kesehatan Indonesia, memiliki peran sebagai Revenue, pooling dan purchasing yang memiliki katahanan dimasa pandemi, sebagai pelengkap bagi JKN.]]>
<![CDATA[Determinan Klaim Pending Asuransi Kesehatan di Third Party Administrator (TPA) PT X Tahun 2021 ]]>
<![CDATA[Kultsum, Raisha]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 11, No 3 (2022): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Center for Health Policy and Management ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/jkki.75778
<![CDATA[Berdasarkan data klaim asuransi tipe cashless tahun 2021 di Third Party Administrator Halodoc (TPA) terdapat 1.580 dokumen klaim yang pending dari total pengajuan klaim 16.020. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis faktor yang berhubungan dengan terjadinya klaim pending di TPA Halodoc serta upaya penyelesaiannya. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang didukung dengan data kualitatif dengan desain penelitian retrospektif. Sampel pada penelitian ini diambil menggunakan simple random sampling dengan rumus slovin dan diperoleh sebanyak 280 dokumen klaim. Instrumen yang digunakan yaitu telaah dokumen yang dianalisis dengan univariat dan bivariat. Hasil penelitian menggunakan uji fisher exact menunjukkan bahwa variabel kelengkapan dokumen klaim, kelengkapan pengisian resume medis, dan keterlambatan pengiriman dokumen klaim berhubungan dengan terjadinya klaim pending di TPA Halodoc dengan p-value < 0,05. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu terdapat hubungan seluruh variabel bebas kelengkapan dokumen klaim, kelengkapan pengisian resume medis, dan keterambatan pengiriman dokumen klaim dengan variabel terikat yaitu klaim pending di TPA Halodoc tahun 2021. Sehingga fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Halodoc perlu melakukan evaluasi rutin terhadap ketidaklengkapan dokumen klaim, mengadakan sosialisasi SOP tentang pengisian lembar resume medis, memperkuat fungsi tenaga verifikator di fasilitas kesehatan untuk melakukan verifikasi awal sebelum dokumen klaim dikirimkan ke TPA Halodoc. Selain itu Halodoc perlu melakukan sosialisasi kepada fasilitas kesehatan jika terdapat kebijakan baru terkait pengajuan dan penagihan klaim di TPA Halodoc]]>
<![CDATA[Analisis Program Telekolekting di BPJS Kesehatan KC Muara Bungo Tahun 2022 ]]>
<![CDATA[Sari, Permata]]>;
<![CDATA[Lazuardi, Lutfan]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 11, No 3 (2022): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Center for Health Policy and Management ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/jkki.76225
<![CDATA[Latar Belakang: Kolektibilitas iuran peserta segmen PBPU dan BP di BPJS Kesehatan KC Muara Bungo adalah 67,44% yang merupakan kolektibilitas terendah dibanding segmen lain. Telekolekting merupakan salah satu program yang bertujuan untuk memberikan informasi tagihan iuran kepada peserta PBPU menunggak via telepon. Dengan telekolekting diharapkan peningkatan kolektibilitas iuran peserta PBPU. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pelaksanaan program telekolekting sebagai upaya peningkatan kolektibilitas iuran peserta PBPU di BPJS Kesehatan KC Muara Bungo. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan purposive sampling dengan subjek penelitian berjumlah 12 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil: Prosedur telekolekting dimulai dari tahap persiapan, aktivitas telekolekting, monitoring dan evaluasi. Monitoring masih belum optimal dilaksanakan. Kendala pelaksanaan telekolekting terdiri dari kendala SDM, kendala sarana prasarana, kendala aplikasi, kendala data dan kendala peserta. Beberapa PTT telekolekting belum mendapatkan pelatihan dasar telekolekting, penempatan ruangan yang masih belum sesuai memerlukan perhatian dari KC Muara Bungo. Kolektibilitas Iuran KC Muara Bungo mengalami peningkatan setelah dilaksanakan telekolekting oleh PTT telekolekting. Kesimpulan: Terdapat peningkatan kolektibilitas iuran sejak dilakukan telekolekting oleh PTT telekolekting BPJS Kesehatan KC Muara Bungo namun perlu dilakukan monitoring secara konsisten dan peningkatan kompetensi PTT telekolekting agar program telekolekting lebih optimal. ABSTRACT Background: The collectibility of contributions for PBPU and BP segment participants in BPJS Kesehatan KC Muara Bungo is 67.44%, which is the lowest collectibility compared to other segments. Telecollective is one of the programs that aims to provide information on contribution bills to PBPU participants in arrears via telephone. With telecollective, it is expected to increase the collectibility of pbpu participants' dues. Objective: This study aims to explore the implementation of the telecollecting program as an effort to increase the collectibility of PBPU participants' contributions at BPJS Kesehatan KC Muara Bungo. Methods: This study is a qualitative descriptive study. Researchers used purposive sampling with 12 study subjects. Data collection was carried out by in-depth interviews and document reviews. Results: Prosedur telecollecting starts from the preparation stage, telecollecting activities, monitoring and evaluation. Monitoring is still not optimally implemented. The obstacles to the implementation of telecollecting consist of HR constraints, infrastructure constraints, application constraints, data constraints and participant constraints. Some telecollecing PTTs have not received basic telecollecting training, the placement of rooms that are still not suitable requires attention from KC Muara Bungo. The collectibility of Muara Bungo KC dues has increased after being carried out telecollecting by PTT telecollecting. Conclusion: There has been an increase in the collectibility of contributions since telecollecting was carried out by PTT telecollecting BPJS Kesehatan KC Muara Bungo but it is necessary to monitor consistently and improve the competence of telecollecting PTT so that the telecollectic program is more optimal. ]]>
<![CDATA[Mengenal Primary Care Network: Metode Gotong Royong Akselerator Penguatan Layanan Kesehatan Primer ]]>
<![CDATA[April Imam Prabowo]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 11, No 3 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Center for Health Policy and Management ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/jkki.76236
<![CDATA[Layanan kesehatan primer yang kuat merupakan fondasi pembangunan ketahanan sistem kesehatan nasional dalam menyehatkan seluruh masyarakat dan membangun kemajuan bangsa. Setiap penyediaan layanan primer di komunitas perlu merepresentasikan visi layanan kesehatan primer yang kuat. Untuk mewujudkan hal tersebut, terdapat sebuah metode penyediaan layanan primer terkini yang disebut Jejaring Layanan Primer (Primary Care Network/PCN). PCN merupakan pengelompokan beberapa praktik dokter umum/dokter keluarga dengan tenaga kesehatan dan tenaga pendukung kesehatan di layanan primer ke dalam sebuah jaringan terpimpin dengan pengorganisasian formal di tingkatan lokal yang menjaga tingkat otonomi tiap pihak dalam taraf optimal, tersebar luas di berbagai lokasi geografis sebagai komponen resmi dalam sistem kesehatan nasional dengan pembiayaan utama dari negara. PCN saat ini belum teraplikasikan di Indonesia. Tinjauan pustaka naratif ini bertujuan untuk memperkenalkan PCN kepada pembaca Indonesia. Tinjauan pustaka naratif ini menggunakan sumber artikel jurnal dengan peninjauan sejawat yang terindeks di pusat data PubMed. Penelusuran daftar pustaka dari artikel jurnal tersebut dan pustaka abu-abu yang relevan dicari melalui pencarian Google. PCN membawa beragam layanan yang lebih lengkap, lebih efektif, dan lebih efisien untuk menjadi lebih dekat ke masyarakat. Hal tersebut membutuhkan kepemimpinan yang kuat mengelola keberagaman (profesi/sektor yang terlibat, kesenjangan dan ketidakadilan kesehatan di lapangan), waktu pembangunan yang tidak singkat, jaminan ketercapaain manfaat pembiayaan dan pendapatan, komitmen dokter melakukan interaksi berkala dengan pasien, serta metode pemantauan dan evaluasi yang peka. Penerapan PCN di Indonesia akan menjadi pembaharuan lanjutan dalam transformasi sistem kesehatan nasional. Tindak lanjut dari kalangan cendekiawan, pelaksana, dan penentu kebijakan untuk mengolah manfaat dan risiko prospek penerapan PCN di Indonesia sangat dibutuhkan. Keberhasilan menerapkan PCN dalam konteks Indonesia menjanjikan penguatan layanan kesehatan primer, dan menyokong percepatan peningkatan pencapaian target kesehatan lokal, nasional, dan global.]]>
<![CDATA[Rapid Assessment: Resiliensi Sistem Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular terhadap Pandemi COVID-19 di Puskesmas Kabupaten Sleman ]]>
<![CDATA[Ramadhani, Andi Febryan]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 11, No 3 (2022): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Center for Health Policy and Management ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/jkki.76385
<![CDATA[Pandemi Covid-19 telah berdampak terhadap terganggunya sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, termasuk pelayanan penyakit tidak menular. Studi ini mengeksplorasi dampak pandemi Covid-19 terhadap pelayanan kesehatan penyakit tidak menular dan respon sistem di Puskesmas dalam menghadapinya. Studi ini merupakan studi kualitatif dengan desain kajian cepat. Informan dalam penelitian ini berjumlah 12 orang terdiri dari 4 orang dari Dinas Kesehatan, 4 orang Kepala Puskesmas dan 4 orang pengelola program penyakit tidak menular. Hasil penelitian menunjukkan pandemi Covid-19 menyebabkan pelaksanaan Posbindu/Posyandu Lansia, kunjungan rumah dihentikan sementara dan jumlah kunjungan pasien menurun. Faktor penyebab terganggunya pelayanan PTM antara lain kebijakan PPKM, ketakutan masyarakat dan kader, refocussing anggaran, penambahan beban kerja pada SDMK PTM dan minimnya inovasi. Respon yang muncul antara lain mengurangi jam kerja dan pelayanan, memisahkan alur pelayanan pasien, bekerjasama dengan promkes untuk mengajak masyarakat kembali kontrol, merangkaikan kegiatan screening PTM sekaligus dengan screening Covid-19,vaksinasi dan penimbangan balita serta memaksimalkan pendataan pasien melalui program kerjasama tersebut, mengikuti workshop manajemen PTM dan mengaktifkan kembali Posbindu institusi saat kasus sudah melandai. Beberapa Puskesmas menerapkan telekonsultasi dan mengajak pasien kontrol kembali melalui grup Whatsapp.]]>
<![CDATA[Monitoring Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Bantul Periode Januari 2022-Mei 2022 Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 ]]>
<![CDATA[Sulistiawati, Dewi Murni]]>;
<![CDATA[Trisnantoro, Laksono]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 11, No 3 (2022): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Center for Health Policy and Management ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/jkki.76527
<![CDATA[Latar Belakang : Pemerintah DI Yogyakarta telah melakukan program vaksinasi COVID-19 untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 yang pada tanggal 7 Oktober 2021 dengan target 2.879.699 orang untuk dosis 1 dan 2, dimana capaian dosis tahap pertama sebesar 54,8%, dan 23,69% untuk capaian kedua. Kabupaten Bantul menjadi prioritas untuk penerimaan vaksin COVID-19 di DIY, dengan target cakupan 767.047 dosis, dan capaian 68% untuk dosis pertama, dan 38% untuk dosis kedua. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan untuk analisis cakupan vaksin di Kabupaten Bantul dengan berpedoman Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021.Metode: Penelitian ini dilakukan di Dinas kesehatan Kabupaten Bantul secara kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian Participatory action research, dengan pendekatan Riset Implementasi melalui wawancara mendalam. Data dianalisis dengan content analysis melalui transcript, coding, reduce coding, kategorisasi dan penentuan tema. Data hasil analisis diintegrasikan dalam bentuk kajian narasi untuk dilakukan interpretasi permasalahan sehingga dapat disusun rekomendasi.Hasil Penelitian: Didapatkan hasil monitoring penelitian pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021, yang terkait dengan faktor pendukung dan faktor penghambat, untuk rekomendasi dari penelitian didapatkan hasil perlunya kebijakan yang konsisten dan strategi dalam mensosialisasikan kepada masyarakatdan kualitas kelayakan masa berlaku vaksin COVID-19 perlu diperhatikan sesuai dengan jadwal pemberian.Kesimpulan: Hasil monitoring yang menunjukkan bahwa terdapat permasalahan yang mempengaruhi pemberian vaksin COVID-19 di Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2022 dalam hal beban kerja yang dirasakan, kurangnya kesadaran masyarakat, kesulitas memproyeksi, kurangnya sarana dan prasarana dan kebijakan yang tidak konsisten.]]>
