Articles
10 Documents
Search results for
, issue
" Vol 1, No 6 (2013)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENGUNGSI (REFUGEE) DALAM HUKUM INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[FITRIANI, FITRIANI]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 1, No 6 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Legal Opinion ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pada hakikatnya negara/pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi setiap warga negaranya. Namun demikian, pada kenyataannya sering kali terjadi negara tidak mampu melaksanakan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap warganegaranya sebagaimana mestinya atau bahkan pemerintah atau negara yang bersangkutan justru melakukan penindasan terhadap warga negaranya. Kejahatan yang terjadi kepada seseorang yang mengalami penindasan atas hak-hak dasarnya sehingga terpaksa harus pergi meninggalkan tempat tinggal, keluarga dan negaranya serta mencari keselamatan di Negara lain dalam hukum internasional biasanya disebut pengungsi internasional (refugee). Kasus demikian mengalami perkembangan tidak hanya disebabkan karena jumlah tetapi juga alasan perpindahan semakin beraneka dan rumit serta lingkup wilayahnya yang semakin meluas. Pengungsi adalah sekelompok manusia yang sangat rentan terhadap perlakuan yang tidak manusiawi baik di negara asalnya maupun di negara dimana mereka mengungsi. Mereka adalah orang-orang yang sangat miskin dan tidak memiliki dokumen perjalanan, contohnya : saat ini ada 1,5 juta orang Rohingya yang terusir dan tinggal terlunta-lunta diluar Arakan/ Myanmar. Kebanyakan mereka mengungsi di Bangladesh, Pakistan, Saudi Arabia, Malaysia, Thailand, Indonesia, dan lain-lain. Hukum positif suatu negara akan menentukan siapa dan dalam keadaan bagaimana seseorang dapat menjadi warga negaranya. Negara memiliki hak-hak terhadap warga negaranya maupun warga negara asing (WNA), namun pada aspek lain negara pun memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan atas keamanan dan keselamatan bagi setiap warga negaranya maupun WNA. Bagaimana ketika suatu negara sudah tidak mampu lagi melindungi warga negaranya atau WNA? Maka tanggung jawab perlindungan itu beralih menjadi beban dan tanggung jawab dari masyarakat internasional. Kata Kunci : Tanggung jawab negara, Refugee.]]>
<![CDATA[PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DALAM TINDAK PIDANA DI BIDANG FARMASI DI KOTA PALU ]]>
<![CDATA[SYAH, IRWAN]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 1, No 6 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Legal Opinion ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tulisan serta penelitian ini,akan menunjukkan bahwa penyidikan suatu tindak pidana bukan hanya dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara, tetapi dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam tindak pidana tertentudalam hal ini tindak pidana bidang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Penelitian ini sendiri menggunakan metode pendekatan Yuridis Imperis secara induktif serta tehnik pengumpulan data secara studi kepustakaan,dan studi lapangan. Pada dasarnya penyelesaian tulisan ini bertujuan untuk menguraikan pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ada di Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palu. Berdasarkan wawancara dan penelusuran data administrasi pada institusi tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan penyidikan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai POM di Palu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku .Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertama Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawasan Obat dan Makanan Palu telah melaksanakan pemeriksaan dan penyidikan Tindak Pidana Bidang Farmasi dalam wilayah hukum kewenangannya di wilayah Sulawesi Tengah baik di kota Palu maupun daerah kabupaten kabupaten lainnya, kedua dalam melaksanakan tindakannya Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawasan Obat dan Makanan Palu tidak semuanya berlanjut dalam penuntutan serta pengadilan tetapi ada tindakan administari berupa tegurandan kebijakan untuk melakukan pemusnahan barang bukti dalam tindak pidana Farmasi yang tujuan agar tidak lagi beredar ke masyarakat hal itu semua disebabkan oleh keterbatasan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawasan Obat dan Makanan Palu dalam jumlah pemeriksa dibanding luas wilayah hukumnya sehingga mengakibatkan tidak optimalnya pelaksanaan pemeriksaan dan penyidikan yang dilakukan. Kata Kunci : Penyidik Pegawai Negeri Sipil , Badan Pengawasan Obat dan makanan, Tindak Pidana Bidang Farmasi]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus: Istri Korban Penelantaran Rumah Tangga Di Wilayah Kota Palu) ]]>
<![CDATA[JULIANTY, JULIANTY]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 1, No 6 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Legal Opinion ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[skripsi ini membahas upaya perlindungan hukum terhadap isteri korban penelantaran rumah tangga. Penelitian ini bertujuan memperoleh pemahaman tentang perlindungan hukum terhadap isteri yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Peranan petugas penegak hukum dalam melindungi hak-hak perempuan telah dimulai sejak ditemukannya kasus kekerasan ke petugas kepolisian hingga saat pemeriksaan di pengadilan. Diawali dari lembaga Kepolisian yang menerima pengaduan dari korban, setelah proses melapor, polisi membuat berkas perkara yang kemudian akan dilimpahkan kekejaksaan. Kemudian kejaksaan akan membuat dakwaan dan tuntutan yang akhirnya akan diputus oleh hakim di Pengadilan. Kejaksaan memiliki peran yang sangat penting dalam proses penegakan hukum pidana, karena dapat tidaknya perkara pidana masuk ke pengadilan adalah tergantung sepenuhnya oleh Kejaksaan (Penuntut Umum). Peranan seorang hakim dalam melindungi hak-hak perempuan adalah memberikan keadilan kepada korban maupun terdakwa dalam hal kasus tersebut telah diperiksa oleh pengadilan. Dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap isteri yang menjadi korban penelantaran masih ditemukan beberapa kendala. Kendala tersebut diantaranya disebabkan oleh faktor hukumnya sendiri, faktor petugas penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Â Kata Kunci : Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Korban, Perlindungan Hukum]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HAK INDIVIDU DALAM MEMPEROLEH SUAKA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN HAK ASASI MANUSIA ]]>
<![CDATA[JULIYANTI, JULIYANTI]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 1, No 6 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Legal Opinion ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Suaka adalah suatu perlindungan yang di berikan kepada individu sebagai subjek hukum internasional yang memenuhi kriteria-kriteria menurut instrumen hukum internasional. Perlindungan terhadap hak-hak individu telah mendapat pengakuan dan jaminan dalam Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia hal tersebut diatur dalam Konvensi Tentang Status Pengungsi 1951 dan Protokolnya, Deklarasi PBB Tentang Suaka Teritorial 1967, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan lain-lain. Pada praktek negara-negara pemberian suaka berbeda satu dengan lainnya seperti Pemberian suaka terhadap Etnis Hutu dengan alasan Genosida atau pemusnahan etnis yang dilakukan oleh Etnis Tutsi, Pemberian suaka Etnis Rohingya dengan alasan diskriminasi agama dan pelanggaran HAM di Negara Asalnya serta pemberian suaka terhadap Keluarga Khadafi dengan alasan kemanusiaan karena keluarga Khadafi tidak terlibat dalam aktivitas politik Khadafi. Penolakan suaka dari praktek negara-negara suaka pun berbeda-beda seperti dalam kasus penolakan suaka Edward Snowden oleh Pemerintah Australia karena alasan ketentuan hukum Italia, dan penolakan suaka yang dilakukan oleh Pemerintah Australia terhadap nelayan Nusa Tenggara Timur, asal Indonesia dengan alasan tujuan nelayan tersebut hanya imigran ekonom yang mencari penghidupan yang layak di Australia. Kata Kunci : Perlindungan Hak Individu, Suaka, Hukum Internasional, Hak Asasi Manusia]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERSELISIHAN TERUS MENERUS SEBAGAI PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Palu No. 334/Pdt.G/2013/PA.PAL) ]]>
<![CDATA[LAGUNI, MUHAMAD RAMTO]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 1, No 6 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Legal Opinion ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penulisan skripsi ini berjudul âTinjauan Yuridis Terhadap Perselisihan Terus Menerus Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Palu No.334/Pdt.G/2013/PA.PALâ.Manusia sebagai mahluk sosial dan mahluk ekonomi pada dasarnya selalu menghadapi masalah ekonomi. Inti masalah ekonomi yang di hadapi manusia adalah kenyataan bahwa kebutuhan manusia jumlanya tidak terbatas, sedangkan alat pemulus kebutuhan manusia jumlanya terbatas, undang-undang No.1tahun 1947 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tanpa adanya kesatuan tujuan di dalam keluarga, dan tanpa adanya kesadaran bahwa tujuan itu harus di capai bersama-sama, maka dapat di bayangkan bahwa keluarga itu akan muda mengalami hambatan-hambatan jauh pengadilan agama palu pada tahun 2012-2014 telah menerima, memeriksa dan memutuskan beberapa perkara perceraian karena kurang terpenuhinya nafkah. Perkara-perkara tersebut tentunya menarik dikaji karena perceraian terjadi bukan di sebapkan suami tidak memberi nafkah, melainkan nafkah yang di berikan oleh suami di angap masih kurang. Adapun pertimbangan- pertimbangan hakim dalam memutus atau menyelesaikan perkara tersebut dipertimbangkan dari kurang terpenuhinya nafkah, yaitu tidak adanya ketentraman, keharmonisan dan kebahagiaan dalam membangun rumah tangga, sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehinga tujuan pernikahan membentuk keluarga (rumah tangga ) yang kekal berdasarkan ketuhanan maha esa tidak tercapai. Adapun dasar hukum yang di gunakan hakim dalam menyelesaikan gugatan perceraian tersebut adalah pasal 1 dan pasal 39 ayat (2) undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 22 ayat (2) peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat di terima apabila tidak cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Setelah terbukti secara jelas bahwa tidak adanya ketentraman, keharmonisan dan kebahagiaan dalam membangun rumah tangga, sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Penyebab Perceraian, Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Palu.]]>
<![CDATA[PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN ANAK DI KABUPATEN PARIGI MOUTONG (Suatu Analisis Kriminologis) ]]>
<![CDATA[MUHLIS, MUHLIS]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 1, No 6 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Legal Opinion ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tulisan ini berkenaan dengan studi salah satu kajian kriminologis terhadap penyalahgunaan narkotika di kalangan anak di desa toribulu kabupaten parig mouton. Pokok permasalahan adalah faktor-faktor penyebab dan upacaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dikalangan anak. Penyalahgunaan narkotika dikalangan anak ini seperti gunung es, apa yang terekam dan terdata hanya bagian puncaknya saja. Sedangkan bawahnya tidak di ketahui berapa banyak anak yang menjadi pecandu atau calon pecandu narkotika. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan karya tulis ini adalah metode penelitiaan hukum empiris, yang mengumpulkan data berupa keterangan dari penyalahguna narkotika melaluai wawancara yang dilakukan berkaitan dengan topik diteliti. Kata Kunci : Kajian kriminologi, Narkotika, Anak]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS HAMBATAN PELAKSANAAN PUTUSAN KEPAILITAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 ]]>
<![CDATA[NOVALDI, NOVALDI]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 1, No 6 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Legal Opinion ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penulisan ini membahas dan menganalisis faktor-faktor penyebab tidak Sempurnanya pelaksanaan eksekusi jaminan oleh kurator, serta berbagai upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Metode yang di gunakan dalam penulisan ini adalah metode yang bersifat yuridis normatif yaitu menelusuri berabai peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan putusan kepalitan dan penundaan pembayaran sejak pengadilan niaga dibentuk hingga saat ini tidak banyak penyelesaian keputusan Pengadilan Pernyataan Pailit secara tuntas yaitu, sampai diumumkannya daftar pembagian harta (obyek) benda yang akan di eksekusi tersebut. Kendala yang dijumpai kebanyakan dari debitur yang tidak Koperatif dan kurator kurang aktif serta kurang memahami ketentuan yang terkait dengan berbagai macam peraturan perundan-undangan yang dapat memperkuat alasan dalam eksekusi harta perusahaan yang dinyatakan Pailit atau penundaan pembayaran. Adanya perbedaan penafsiran tentang ketentuan undang-undang antara Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung atau antar Hakim Agung yang menambah panjang jangka waktu penyelesaian putusan pailit apalagi jika menghadapi masalah yang belum ada ketentuan yang mengatur penyelesaian Sengketa Kepailitan seperti insolvensi lintas batas. Kata Kunci : hambatan pelaksanaan putusan kepailitan]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA TERHADAP PENANGKAPAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Kasus Di Polresta Palu) ]]>
<![CDATA[PUTRA DJAMAN, PRASETYO DARMANSYAH]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 1, No 6 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Legal Opinion ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah aturan yang melegalkan tindakan-tindakan aparat penegak hukum terhadap penangkapan , oleh karena itu, KUHAP dapat dijadikan panduan untuk melaksanakan setiap tindakan aparat penegak hukum yang sebenarnya adalah merampas kemerdekaan manusia. Tindakan yang merupakan perampasan kemerdekaan tersebut diantaranya penangkapan dan penahanan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Penangkapan dalam pasal 1 butir 20 KUHAP dinyatakan sebagai suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta cara yang diatur oleh undang-undang. Hakekatnya, setiap pengekangan seseorang adalah perampasan kemerdekaan, oleh karena itu pengekangan dalam penangkapan tersebut adalah perampasan Hak Asasi Manusia. Namun, tindakan pengekangan tersebut telah dilegalkan dengan syarat dan tatacara sebagaimana diatur dan tunduk pada peraturan yang melegalkan tindakan tersebut. Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan ini mengkaji konsep normatif atau empiris mengenai prosedur penangkapan tersangka oleh penyidik polri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Â Kata Kunci : Perlindungan Hak Tersangka Tindak Pidana Pencurian]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS DALAM MENJAGA KERAHASIAAN AKTA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 49/PUU-X/2012 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 ]]>
<![CDATA[DWIYANA, RAHMI]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 1, No 6 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Legal Opinion ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya. Sebagai seorang kepercayaan, Notaris memiliki hak untuk merahasiakan semua yang diberitahukan kepadanya selaku Notaris, sekalipun ada sebagian yang tidak dicantumkan dalam akta. Tindak lanjut dari akta yang dibuat oleh notaris tersebut mempunyai dampak secara hukum, artinya setiap pembuatan akta notaris dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa diantara para pihak. Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 pengambilan fotokopy Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris untuk kepentingan proses peradilan yang dilakukan penyidik, penuntut hukum atau hakim harus melalui persetujuan Majelis Pengawas Daerah. Namun, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, ketika adanya sengketa antara para pihak terkait akta yang dibuat oleh notaris maka penyidik, penuntut umum atau hakim dalam mengambil fotokopy Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris tidak perlu dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Notaris, Akta, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/201]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM TERHADAP SISTEM PENDAFTARAN TANAH SECARA SPORADIK DI KABUPATEN MOROWALI ]]>
<![CDATA[SULISTIATI, ROSA]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 1, No 6 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Legal Opinion ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tulisan ini berjudul tinjauan hukum terhadap sistem pendaftaran tanah secara sporadik di Kabupaten Morowali, dengan identifikasi masalah proses/ pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Di Kabupaten Morowali dan Hambatan Yang Dihadapi Masyarakat Dalam melakukan Pendaftaran Tanah Secara Sporadik di Kabupaten Morowali. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pelaksanaan Sistem Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Di Kabupaten Morowali yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Morowali dan Hambatan-hambatan yang timbul dan upaya-upaya untuk mengatasi masalah yang timbul dalam Sistem Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Di Kabupaten Morowali. Lokasi penelitian ini bertempat di kantor pertanahan di Kabupaten Morowali dengan metode penelitian hukum empirik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses pendaftaran tanah secara sporadik dapat dilaksanakan dengan mengajukan permohonan langsung kepada kantor pertanahan pada loket pendaftaran dengan membayar biaya administrasi serta menyerahkan (melampirkan) persyaratan antara lain surat ketarangan penguasaan tanah/surat Penyerahan , surat pernyataan ahli waris, foto kopy KTP, foto kopy kartu kluarga, foto kopy SPPT dan PBB dua tahun berjalan, materai Rp. 6.000,- serta surat permohonan format dari kantor pertanahan. Hambatan yang dihadapi kantor pertanahan Kabupaten Morowali dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dapat sebagai hambatan internal dan eksternal. Hambatan itu terdiri dari tidak adanya surat-surat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pendaftarannya, dan kurangnya akses atau pengetahuan masyarakat akan prosesdural pelaksanaan pendaftaran tersebut. Kata Kunci : Pendaftaran Tanah Secara Sporadik.]]>
