cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Legal Opinion
Published by Universitas Tadulako
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue " Vol 4, No 1 (2016)" : 10 Documents clear
HAK MASYARAKAT DAN BADAN PUBLIK ATAS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK SADDU, CAHYANI
Legal Opinion Vol 4, No 1 (2016)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak untuk mendapatkan informasi dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil, karna setiap orang berhak atas kebebasan untuk mencari. memperoleh, menyimpan, menerima dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Badan publik berhak menolak memberikan informasi yang di kecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa instrumen hukum yang tersedia bagi masyarakat untuk memperoleh hak atas infomasi dan apa hak dan kewajiban negara dalam pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengkaji beberapa aturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa instrumen hukum yang tersedia bagi masyarakat dalam memperoleh hak atas informasi publi, bahwa pemerintah telah mengeluarkan beberapa regulasi Hal tersebut terlihat dari adanya UDHR (Universal Declaration Of Human Rights ), ICCPR ( Internationan Covenant On Civil And Political Rights ), DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia )Hak dan kewajiban negara dalam pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik yaitu setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut dan menyediakan dan memberikan informasi publik baik diminta maupun tidak diminta. Kata Kunci : Hak Masyarakat dan Badan Publik
PENGATURAN PERAN NEGARA DALAM SISTEM JAMINAN SOSIAL HUBUNGANYA DENGAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KABUPATEN PARIGI MOUTONG MARINA, MARINA
Legal Opinion Vol 4, No 1 (2016)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Judul dari skripsi ini adalah”Pengaturan Peran Negara Dalam Sistem Jaminan Sosial Hubungannya Dengan Program Keluarga Harapan Di Kab.Parigi Moutong”.Sedangkan yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah pengaturan peran Negara dalam sistem jaminan sosial hubungannya dengan program keluarga harapan.tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan peran Negara dalam sistem jaminan sosial hubungannya dengan program keluarga harapan di. Kab Parigi Moutong. Lokasi penelitian ini bertempat di Kabupaten Parigi Moutong di dinas sosial Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yang bersifat normatif .pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengkajian undang-undang dasar dan undang-undang yang berkenaan dengan sistem jaminan sosial. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan peran Negara dalam sistem jaminan sosial hubunganya dengan program keluarga harapan di Kabupaten Parigi Moutong dari peraturan yang lebih tinggi sampai peraturan yang lebih rendah sudah terlaksana tetapi belum maksimal sistem jaminan sosial hubunganya dengan program keluarga harapan. Program keluarga harapan di Parigi Moutong yang terlaksana antara lain: di bidang pendidikan, tidak semuanya masyarakat dapat bantuan bebas biaya pendidikan bagi anak usia sekolah SD hingga SMP (khususnya bagi anak usia sekolah yang memiliki kemampuan dan kemauan belajar tetapi memiliki kemampuan ekonomi rendah agar memiliki daya saing).Di bidang kesehatan , Mengoptimalkan pemberian pelayanan kesehatan khususnya bagi masyarakat ekonomi lemah melalui pelayanan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin sepertri jamkesmas (jaminan kesehatan masyarakat). Kata Kunci : pengaturan peran Negara, sistem jaminan sosial, program keluarga harapan, Kabupaten Parigi Moutong.
PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP PENGUSAHA DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN ONLINE (E-COMMERCE) MAKALALAG, LEONARD
Legal Opinion Vol 4, No 1 (2016)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Karya ilmiah ini berjudul “Pengenaan Pajak Penghasilan Pengusaha Dalam Transaksi Perdagangan Online (E-commerce)”. Dewasa ini transaksi perdagangan tidak hanya dilakukan secara konvensional, dimana penjual dan pembeli saling bertatap langsung disuatu tempat usaha untuk melakukan transaksi perdagangan, melainkan telah berlalih ketransaksi dunia maya (syber space) dimana transaksi perdagangan yang dilakukan memalui jejaring sosial, komputer, handphone, dll yang menggunakan koneksi internet tanpa harus penjual dan pembeli bertatap langsung. Transaksi seperti ini kita kenal dengan transaksi perdagangan online (e-commerce). Dalam hal pengenaan pajak, transaksi perdagangan online dapat dikenakan pajak penghasilan karena jika berdasar syarat Subjektif (Pengusaha) dan syarat Objektif (Penghasilan) dalam pengenaan pajak penghasilan, pengusaha dalam perdagangan online (e-commerce) telah memenuhi syarat untuk dikenakan pajak penghasilan. Tetapi jika undang-undang pajak penghasilan yang ada digunakan dalam pengenaan pajak untuk transaksi perdagangan online (e-commerce), maka pengenaan pajak akan tidak maksimal. Karena pada dasarnya transaksi perdagangan online sangat berbeda dengan transaksi perdagangan konvensional. Sehingga perlu adanya aturan yang baru untuk dijadikan sebagai dasar hukum terhadap pengenaan pajak penghasilan dalam transaksi perdagangan online (e-commerce). Kata Kunci : Pajak Penghasilan, E-Commece
PERANAN SAKSI YANG MENGUNTUNGKAN TERDAKWA DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA (STUDI PN PALU NOMOR 10/PID.SUS-TIPIKOR/2013/PN.PL) MOIDADI, JOHAR
Legal Opinion Vol 4, No 1 (2016)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berjudul Peranan Saksi Yang Menguntungkan Terdakwa Dalam Proses Persidangan Perkara Pidana, dengan identifikasi masalah Bagaimanakah peranan saksi yang menguntungkan terdakwa di depan sidang dalam proses pemeriksaan perkara pidana dan Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menilai keterangan saksi menguntungkan terdakwa dalam perkara nomor: 10/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL). Tujuan penelitian ini mengetahui peranan saksi yang menguntungkan terdakwa dalam persidangan dan dasar pertimbangan hakim menilai keterangan saksi menguntungkan terdakwa. Penelitian ini sendiri menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu analisis yang akan menguraikan isi pembahasan ke dalam bentuk penjabaran dengan memberikan makna sesuai dengan yang terdapat di dalam perundang-undangan. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang berdasarkan dari data dan pembahasan di dalam objek penelitian ini. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan yang pertama peranan saksi yang menguntungkan terdakwa di dalam proses persidangan sangat membantu hakim dalam menjatuhkan hukuman. Namun, dalam perkara tindak pidana korupsi ternyata membantu hakim menemukan kebenaran materiel dimana terdakwa dinyatakan bebas. Serta yang kedua berdasarkan pertimbangan hakim yang memberi penilaian bahwa walaupun terjadi penyimpangan atas penggunaan dana tersebut sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara tidak dapat dipertanggungjaabkan kepada terdakwa, oleh karenanya Majelis berpendapat unsur kedua dakwaan Primair ini tidak terpenuhi. Kata Kunci: Peranan Saksi, Pertimbangan Hakim Tipikor.
PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KEPAILITAN HARTONO, DEDY TRI
Legal Opinion Vol 4, No 1 (2016)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berjudul Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-undang Kepailitan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah bentuk perlindungan hukum kreditor dalam hal kepailitan dan juga hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh kreditor dalam hal kepailitan. Penelitian ini merupakan peneletian hukum yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan pendekatan ataupun penelitian kepustakaan dan juga dari dokumen-dokumen dan juga bahan-bahan dari berbagai data skunder,yakni dengan mengkaji peraturan-peraturan dari bahan hukum yang diperoleh juga dari hasil penelitian para ahli hukum, buku-buku, makalah, jurnal, bahan-bahan hukum dari internet, dan karya ilmiah antara lain skripsi, tesis, disertasi dan lain-lain, yang berkaitan dengan masalah perlindungan hukum bagi kreditor dalam hal kepailitan dan juga untuk menganalisis permasalahan-permasalahan ataupun hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kreditor dalam hal kepailitan. Hasil penelitian normatif dalam penulisan ini bahwa, di dalam perlindungan bagi kreditor berdasarkan undang-undang kepailitan yakni Kreditor dalam hal mengajukan permohonan pailit bagi debitor harus berdasarkan persetujuan bersama dengan kreditor lainnya. Pembatalan atas tindakan-tindakan hukum yang dilakukan debitor pailit yang dapat merugikan kreditor yaitu dengan cara Actio Paulina. Hambatan hambatan yang dihadapi oleh kreditor dalam hal kepailitan yakni, belum adanya dana untuk pemberesan harta pailit, tidak kooperatifnya debitor dalam hal kepailitan, Adanya debitor yang menjual atau aset sebelum adanya pernyataan pailit. Kata Kunci : Perlindungan, Kreditor, Kepailitan
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PENGUNGKAP FAKTA (WHISTLE BLOWER) DALAM PERKARA PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN ISMAIL, ISMAIL
Legal Opinion Vol 4, No 1 (2016)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pengungkap Fakta (Whistle Blower) Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban” dengan identifikasi masalah Bagaimanakah Kedudukan Perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana. Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui perlindungan saksi pengungkapfakta dalam proses peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan methode penelitian Normatif Keberadaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah memberikan angin segar terhadap adanya perlindungan hukum kepada Saksi Pengungkap Fakta (Whistle Blower). Dalam mengungkap peristiwa dan kejadian yang dia saksikan. Perlindungan yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban adalah adanya jaminan Kepastian Hukum hakatas perlindungan diri pribadi dan keluarga serta harta benda Whistle Blower sehingga dalam pengungkapan fakta di depan pengadilan seorang Whistle Blower bebas dari ancaman, ketakutan, intimidasi dan provokasi yang berpengaruh terhadap proses pengungkapan fakta dalam pengadilan.   Kata Kunci : Kepastian Hukum, Whistle Blower, dan Perlindungan Hukum
TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERJANJIAN KREDIT BANK SIMANJUNTAK, DIANA
Legal Opinion Vol 4, No 1 (2016)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berjudul Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Kredit Bank. Tujuan penelitian ini yang pertama ; untuk mengetahui dan memahami klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit bank yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ; kedua Untuk dapat mengetahui sejauh mana upaya hukum perlindungan konsumen terkait dengan klausula eksonerasi perjanjian kredit bank. Hasil penelitian: pertama; Ketentuan manakah dalam klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit bank yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu Perjanjian kredit bank merupakan perjanjian sepihak oleh bank, nasabah tinggal menandatangani dokumen/ formulir yang sudah dibuat dan dirancang formatnya oleh bank. Yang mana didalam perjanjian kredit bank tersebut terdapat klausula-klausula yang memberatkan konsumen. Serta terdapat klausula eksonerasi yang mana didalamnya pihak bank membebaskan kewajibannya atau menghapus sama sekali kewajibannya. Dan klausula- klausula baku perjanjian kredit bank yang bertentangan dengan Undang- Undang Perlindungan Konsumen khususnya pada pasal 18 yang memuat larangan terhadap larangan klausula baku atau klausula eksonerasi tersebut. Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran klausula baku sebagaimana diatur dalam undang- undang perlindungan konsumen juga sampai sekarang belum dilaksanakan. Kedua: Upaya Hukum bagaimanakah yang dapat dilakukan untuk melindungi konsumen terkait dengan klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit bank tersebut, Upaya Hukum Perlindungan Konsumen Terkait dengan Klausula Eksonerasi Perjanjian Kredit Bank selain dapat dilakukan melalui penerapan pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga dapat dilakukan sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia. Yang mana Bank indonesia meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan nasabah dalam berhubungan dengan bank. Bank Indonesia telah menetapkan upaya perlindungan nasabah sebagai salah satu pilar dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) . Agar kepercayaan dari masyarakat itu harus tetap terjaga. Serta Keberadaan independen ini akan memberikan manfaat baik bagi nasabah maupun bank khususnya dalam perjanjian kredit bank di indonesia. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Perjanjian Kredit Bank, Eksonerasi
TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 69/PUU-X/2012 MENGENAI PENGUJIAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA JUMARDI, JUMARDI
Legal Opinion Vol 4, No 1 (2016)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berjudul”Tinjauan Terhadap Putusan Mahkmah Konstitusi No 69/PUU-X/2012 Mengenai Pengujian Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Implikasinya terhadap Penegakan Hukum Di Indonesi” dengan Identifikasi Masalah Apakah putusan Mahkamah Konstitusi yang mencabut huruf k pada Pasal 197 Ayat (2) UU No 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dipandang bertentangan dengan perlindungan hukum dan keadilan sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui apakah putusan mahkamah konstitusi yang mencabut Pasal 197 ayat (2) Huruf “k” bertentangan dengan perlindungan hukum dan keadilan sebagaimana yang di atur dalam UUD 194. Penelitian ini menggunakan methode Normatif-Empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa pencabutan Pasal 197 ayat (2) huruf k telah menghilangkan kewajiban bagi hakim untuk menyebutkan Pasal 197 ayat (1)huruf k di semua tingkat peradilan Pidana, hal ini akan berimplikasi pada terjadinya potensi diskriminasi, hilangnya kepastian hukum dan keadilan,karena tanpa penegasan Pasal 197 ayat (2) akan timbul keragu-raguan sehingga Pasal 197 ayat (1) ini menjadi semakin multitafsir.Hal ini tidak sesuai dan bertentangan dengan perlindungan hukum dan keadilan sebagaimna diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) dan 28G ayat (1) UUD 1945. Kata Kunci : Kepastian Hukum, Diskriminatif, Multi tafsir
TINJAUAN YURIDIS TENTANG MEKANISME GO PRIVATE PURNOMO, CONDRO HADI
Legal Opinion Vol 4, No 1 (2016)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini berjudul tinjauan yuridis tentang mekanisme go private. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaturan go private bagi perseroan terbatas terbuka. Sumber penelitian yang digunakan adalah pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dengan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk melakukan suatu tindakan go private diawali dari persetujuan RUPS independen, kemudian setelah memperoleh persetujuan RUPS independen maka go private wajib dilakukan melalui penawaran tender, setelah itu pasca penawaran tender apabila masih terdapat pemegang saham yang tidak setuju dengan proses go private perusahaan maka diisyaratkan dalam pasal 55 ayat 1 UUPT perusahaan wajib mengusahakan untuk membeli saham yang dimilki pemegang saham tersebut. Kata Kunci : go private, pemegang saham independen, penawaran tender
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) SUAMI TERHADAP ISTRI DAN ANAK BIDJA, LILAH
Legal Opinion Vol 4, No 1 (2016)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalaham dalam penelitian ini bagaimana penerapan hokum pidana terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga Rumah tangga dalam perkara dengan putusan No.572/PID.B/2008/PN.PL[1]. Tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian studi kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan(Field Research) dengan tipe penelitian deskriptif,yaitu penganalisaan data yang diperoleh dari studi lapangan dan kepustakaan dengan cara menjelaskan dan menggambarkan kenyataan objek. Hasil penelitian yang dilakukan ini adalah diketahuinya unsur-unsur tindak pidana yang diberlakukan dalam kasus putusan No. 572/PID. B/2008/PN. PL.Ini yang dilakukan berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi-saksi,keterangan terdakwa,dan adanya barang bukti, yakni terdakwa didakwakan dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan primair Pasal 44ayat(1)UU No.23 Tahun 2004, dan dakwaan subsidair Pasal 351 ayat (1) KUHP, di mana dalam perkara ini majelis hakim memutuskan terdakwa terbukti melanggar dakwaan Primair yakni Pasal 44 ayat(1)UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,majelis hakim mendapatkan keyakinannya pada penilaian terhadap proses sidang, yaitu penilaian terhadap alat-alat bukti dan keterangan saksi yang saling berkesesuaian ditambah keterangan terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu menyatakan bahwa unsur perbuatan terdakwa telah mencocoki rumusan tindak pidana kekerasan yang terdapat dalam Pasal 44 ayat(1)UU No.23 Tahun 2004.[2] Kata Kunci : Tindak Pidana; Tindak Kekerasan;Rumah Tangga [1]Soeroso Hadiati, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam perspektif Yuridis-Viktimologi, Surabaya, 2010, hlm. 18 [2]Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Tahun 2011, hlm. 35

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 3 (2019) Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 6 (2018) Vol 6, No 5 (2018) Vol 6, No 4 (2018) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 6 (2017) Vol 5, No 5 (2017) Vol 5, No 4 (2017) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue