cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Legal Opinion
Published by Universitas Tadulako
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue " Vol 4, No 4 (2016)" : 9 Documents clear
AKTA NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA MISSARIYANI, MISSARIYANI
Legal Opinion Vol 4, No 4 (2016)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenal semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu akta otentik. Ketentuan dari pasal 1868 KUHPerdata dinyatakan “suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”. Sekalipun notaris berwenang membuat akta, namun tidak berarti tidak ada pembatasan, dengan kata lain bahwa notaris dilarang membuat akta untuk dinnya sendin, istri, keluarga sedarah atau keluarga semenda, dalam garis lurus tanpa pembatasan derajat dan dalam garis samping sampai derajat ketiga, baik secara pribadi maupun dengan kuasa. Dikemukakan sebelurnnya fungsi utama dan akta notaris yang statusnya merupakan akta otentik adalah sebagal alat bukti tertulis, baik yang dibuat oleh notails maupun yang dibuat dihadapan notaris. Dalam melakukan profesinya sebagai notaris berbagai macam akta yang dapat dibuat oleh notaris, tergantung kebutuhan para pihak yang menghadap, namun sebagal suatu jenis alat bukti, khususnya alat bukti tertulis, masih perlu dlkaji sejauhmana akta notaris tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti, sebab dalam praktek kadang terjadi seorang notaris digugat karena Ia telah membuat akta yang dipandang isinya tidak sesuai. Demikian halnya kenyataan hukum dalam berbagai putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan mahkamah agung senng terjadi suatu akta notaris dibatalkan khususnya akta yang disebut akta para pihak (akta yang dibuat dihadapan notaris). Sebagaimana halnya dengan akta otentik lainnya bahwa akta notaris tersebut tidak mempunyal kekuatan pembuktian materil. Pada akta yang demikian ini tidak mengikat para pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam pembuatan akta tersebut, misalnya dalam hal jual beli tanah, sehingga dengan demikian, setiap saat pihak ketiga yang dimaksud dapat menggugat keabsahan akta notaris tersebut. Kata Kunci : Kekuatan, Pembuktian, Akta Notaris
KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR DI PARIGI MOUTONG NGAWIARDI, NGAWIARDI
Legal Opinion Vol 4, No 4 (2016)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Kejahatan pencabulan merupakan bagian dari kejahatan terhadap kesusilaan. Dimana perbuatan cabul tersebut tidak saja terjadi pada orang dewasa tetapi juga terjadi pada anak dibawah umur. Baik secara langsung ataupun tidak langsung anak-anak yang menjadi korban kejahatan pencabulan mengalami berbagai gangguan terhadap dirinya baik itu fisik maupun non-fisik yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Dalam penulisan skripsi ini (penulis membahas permasalahan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencabulan terhadap anak dibawah umur dan upaya pencegahan serta penanggulangannya. Pelaku kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam melakukan suatu kejahatannya dilakukan dengan berbagai macam cara untuk pemenuhan atau pencapaian hasrat seksualnya, tidak hanya anak-anak yang menjadi korban akan tetapi anak terkadang dapat menjadi seorang pelaku pencabulan. Penulis menarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang dapat meningkatkan dan mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yaitu faktor lingkungan, faktor kebudayaan, faktor ekonomi, faktor media, dan factor psikologi atau kejiwaan pelaku. Kata Kunci : Pencabulan, Kejahatan, Anak.
IMPLEMENTASI KEWENANGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SULAWESI TENGAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN LAMAKARATE, MOH. ANDIKA DERMAWAN
Legal Opinion Vol 4, No 4 (2016)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Proses demokratisasi di Indonesia menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Karena frekuensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Sebesar-besarnya bagi kepentingan publik artinya adalah media penyiaran harus menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang sehat. Informasi terdiri dari bermacam-macam bentuk, mulai dari berita, hiburan, ilmu pengetahuan, dll. Dasar dari fungsi pelayanan informasi yang sehat adalah seperti yang tertuang dalam Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yaitu Diversity of Content (prinsip keberagaman isi) dan Diversity of Ownership (prinsip keberagaman kepemilikan). Wewenang dan lingkup tugas komisi penyiaran  Indonesia Daerah Sulawesi Tengah meliputi pengaturan penyiaran yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran publik, penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran komunitas. Kata Kunci: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah,Kewenangan,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002.
KAJIAN KRIMINOLOGIS MENGENAI PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK Alit Ardiyasa, Gusti Ngurah
Legal Opinion Vol 4, No 4 (2016)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di kota palu, (2) serta upaya yang dilakukan pihak kepolisian untuk menanggulangi terjadinya pelanggaran alalu lintas yang dilakukan oleh anak tersebut.Penelitian ini dilaksanakan di Polres Kota Palu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Penelitian juga dilakukan berdasarkan teori-teori hukum yang ada, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun pendapat para sarjana dan ahli. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak masih sering terjadi faktor-faktor yang menyebabkan tingginya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak yaitu faktor keluarga, faktor pendidikan dan sekolah dan faktor pergaulan atau lingkungan.sementara upaya yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menanggulangi jumlah pelanggaran lalu lintas yang di lakukan oleh anak antara lain upaya Upaya Pre-emtif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana, preventif yaitu melakukan sosialisasi penyuluhan tertib berlalu lintas dan upaya represif yaitu untuk menindak langsung anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan berguna untuk memberi efek jerah terhadap anak sekolah yang melakukan pelanggaran. kata kunci : kajian, kriminologi, pelanggaran lalu lintas, anak.
TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA PALU Reza, Muhamad
Legal Opinion Vol 4, No 4 (2016)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Masalah penyalahgunaan narkotika merupakan masalah nasional dan masalah internasional yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai penyalahgunaan setiap hari terdapat berita mengenai penyalahgunaan narkotika, lebih memprihatinkan lagi bahwa narkotika bahkan telah mengancam masa depan anak. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional yang perlu untuk dilindungi. Skripsi ini berjudul Tinjauan Viktimologis Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Palu penulis mencoba mengemukakan permasalahan faktor apa yang menyebabkan dalam penyalahgunaan narkotika oleh anak serta bagaimana perlindungan bagi anak tersebut sebagai korban. Metode penelitian dalam karya ilmia ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian ini menganalisa bahan hukum yang ada serta hasil wawancara yang telah peneliti lakukan. Data yang diperoleh dalam karya ilmia ini adalah berupa data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh jawaban dari permasalahan dalam skripsi ini. Secara keseluruhan faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika Faktor kepribadian Faktor Keluarga Faktor Lingkungan Faktor Pendidikan Faktor Masyarakat dan Komunitas Sosial Faktor Populasi Yang Rentan Anak yang menjadi korban dilakukan melalui preventif, rehabilitasi . Pertanggung jawaban pidana anak yang terlibat dalam kejahatan narkotika tidak diatur secara jelas dalam undang-undang narkotika, namun hakim dalam menjatuhkan pertanggung jawaban terhadap anak tersebut menggunakan ketentuan perlindungan anak yang ada dengan terlebih dahulu memperhatikan laporan kemasyarakatan anak tersebut. Kata Kunci : Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BANK PENGGUNA ATM LEONARDO, MARGARETHA
Legal Opinion Vol 4, No 4 (2016)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Dalam memajukan usaha perbankan peranan nasabah selaku konsumen produk dan jasa bank sangat besar. Dengan semakin banyaknya nasabah yang percaya kepada bank maka semakin banyak dana yang dihimpun dari masyarakat. Oleh karenanya lembaga perbankan memiliki kontribusi yang cukup dominan dalam menjaga keberlangsungan roda perekonomian. Meningkatnya perkembangan teknologi bank berusaha fasilitas yang baik dan memadai dalam melayani nasabah, salah satunya dengan penggunaan ATM. Penggunaan ATM selain memberikan kemudahan bagi nasabah, juga dapat menimbulkan masalah bagi pemakainya. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembuktian dalam penggunaan ATM secara umum serta tanggung jawab bank dalam memberikan perlindungan hukum menurut hukum perbankan dan perlindungan konsumen sebagai nasabah pengguna ATM. Metode penelitian ini dilakukan dengan penelitian Hukum Empiris. Tujuan penelitiani dimaksudkan untuk mengetahui tanggung jawab bank dalam memberikan perlindungan hukum nasabah setiap menggunakan ATM sebagai sarana transaksi perbankan. Menggunakan metode wawancara dengan Bank BRI Cabang Palu yang terletak di Jln. Moh. Hatta No. 12 Palu Sulawesi Tengah. Hasil penelitian yang ditemukan bahwa tidak adanya Undang-undang yang mengatur secara khusus tentang penggunaan ATM. Bank akan bertanggung jawab atas kerugian yang dialami nasabah ketika menggunakan ATM apabila, kerugian itu diakibatkan oleh kesalahan bank atau mesin ATM. Perlindungan hukum untuk nasabah tidak ada terdapat dalam undang-undang perbankan selain itu, klausula yang terdapat dalam perjanjian belum sepenuhnya melindungi hak dari nasabah, selebihnya ketika terjadi permasalahan hukum yang berbentuk penipuan atau pencurian bank menyerahkan sepenuhnya kepihak yang berwajib atau kepolisian, akan tetapi masih dapat membantu guna mempermudah proses penyidikan.
TANGGUNG JAWAB LESSOR DALAM PERJANJIAN LEASING DENGAN SISTEM OPERATING LEASE SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF PEMBIAYAAN SUATU PERUSAHAAN (Studi PT.Summit Oto Finance Palu) MUZNAH, MUZNAH
Legal Opinion Vol 4, No 4 (2016)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK   Kegiatan utama perusahaan sewa guna usaha ( leasing ) adalah bergerak di bidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang diinginkan oleh lessee. Pembiayaan di sini maksudnya jika lessee membutuhkan barang-barang modal seperti peralatan kantor atau mobil dengan cara disewa atau dibeli secara kredit dapat diperoleh di perusahaan leasing. Pihak leasing dapat membiayai keinginan lessee sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas permasalahan tentang bagaimana tanggung jawab lessor dalam perjanjian leasing serta hambatan-hambatannya. Tanggung jawab dari lessor, pada prinsipnya menyerahkan barang yang akan disewa guna usahakan oleh lesse sesuai dengan permintaan dan perjanjian antara lessor dan lesse. Berdasarkan pembahasan tersebut maka penulis menarik kesimpulan bahwa pemabagian dan pengaturan mengenai tanggung jawab para pihak dalamperjanjian leasing pada umumnya dipengaruhi dan ditentukan oleh jenis pembiayaan yang terdapat dalam perjanjian leasing itu sendiri, namun secara khusus pembagian dan pengaturan tersebut pada dasarnya harus didasarkan pada kesepakatan para pihak dalam perjanjian. sedangkan untuk pelaksanaannya harus dilakukan berdasarkan undang-undang. Serta hambatan dalam perjanjian leasing yang pada umumnya disebabkan oleh wanprestasi atau ingkar janji dari pihak lessee. Kata Kunci : Tanggung Jawab , Perjanjian Leasing, Lessor.
TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA TERHADAP OBJEK SEWA BELI PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN (Studi Pada PT Federal International Finance Cabang Palu) Alif, Ahmad
Legal Opinion Vol 4, No 4 (2016)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai penggelapan terhadap objek jaminan fidusia yang termasuk tindak pidana di PT Federal International Finance Cabang Palu. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini Bagaimanakah cara melakukan kejahatan terhadap benda-benda yang menjadi objek sewa beli di lembaga pembiayaan PT Federal International Finance dan bentuk pertanggungjawaban pidana debitur yang menggelapkan benda-benda obyek sewa beli di Lembaga PT Federal International Finance. Meode penelitian  yaitu normatif-empiris. Hasil penelitian ini diketahui bahwa, Kejahatan terhadap benda yang menjadi objek sewa beli di lembaga pembiayaan PT Federal International Finance dengan cara melakukan kejahatan terhadap benda yang menjadi objek sewa beli, dengan cara mengalihkan barang kredit pada pihak lain tanpa persetujuan, dengan cara menjual, menggadaikan atau menyewakan, dengan cara melakukan kredit atas nama, membawa lari barang kredit ke luar daerah, mengambil sebagian atau mengurangi barang yang di kredit semuanya tanpa sepengetahuan dan persetujuan PT Federal International Finance. dan Pertanggungjawaban pidana terhadap adanya penggelapan obyek yang masih dalam kekuasaan dan milik orang lain maupun lembaga terjadi pergesaran dari hukum perdata menjadi tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang pelakunya dapat dipertanggungjawabkan mengenai perbuatan penggelapan dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. Disaranakan lembaga pembiayaan harus lebih selektif dalam memberikan kredit kepada para calon debitur yang ingin mengajukan kredit, sebab kredit yang akan dijalankani tidaklah dalam waktu singkat, sehingga mencegah terjadinya tindak pidana penggelapan. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penggelapan Barang Objek Sewa Beli
HUBUNGAN HUKUM ANTARA PASIEN DAN TENAGA MEDIS SERTA RUMAH SAKIT SAID, NADYA
Legal Opinion Vol 4, No 4 (2016)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

(Abstrak) Hubungan Hukum antara Pasien dan Tenaga medis serta Rumah sakit memiiki 2 (dua) Rumusan Masalah yaitu, Bagaimanakah hubungan hukum antara Pasien dengan Tenaga Medis dalam memberikan pelayan kesehatan ? dan Seberapa besar tanggung jawab hukum pelayanan publik rumah sakit ? Adapun Tujuan Penelitian yaitu, Untuk mengetahui dan mempelajari hubungan hukum antara Pasien dengan Tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan dan Untuk mengetahui dan mempelajari batas tanggung jawab hukum pelayanan publik rumah sakit. Kegunaan Penulisan, Secara Teoritis yaitu, tulisannnya ini, diharapkan dapat menambah bahan bacaan di Perpustakaan, khususnya yang berkaitan dengan materi Hukum Kesehatan, Hukum Perjanjian atau Kontrak atau hukum perlindungan konsumen Kesehatan; Secara Praktis yaitu, tulisan ini, di harapkan dapat menjadi bahan acuan para praktisi hukum, Masyarakat, lembaga atau Organisasi yang konsent dengan kesehatan masyarakat (Pelayanan Kesehatan) misalnya Tenaga Medis (Dokter, Suter dan Pihak Rumah Sakit), agar mengetahui hak dan Kewajibannya dalam rangka memberikan bantuan kesehatan kepada masyarakat. Medode Pnelitian yaitu, Penulis melakukan pendekatan-pendekatan Penelitian Hukum Normatif yaitu, mengkaji berbagai norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penulis tentang Hubungan Hukum antara Pasien, Rumah Sakit dan penerapan informed consent.   Kata Kunci : Pasien, Tenaga Medis dan Rumah Sakit.

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 3 (2019) Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 6 (2018) Vol 6, No 5 (2018) Vol 6, No 4 (2018) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 6 (2017) Vol 5, No 5 (2017) Vol 5, No 4 (2017) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue