Articles
10 Documents
Search results for
, issue
" Vol 6, No 1 (2018)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM PROSEDUR MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PALU ]]>
<![CDATA[KAMARIYAH, ANIK]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 6, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan yang paling banyak terjadi dimasyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan makin meningkatnya jumlah gugatan perceraian yang terdaftar di Pengadilan Agama Palu. Dalam proses penyelesaian perkara termasuk yang berkaitan dengan gugatan perkara perceraian oleh lembaga peradilan tertinggi di negara ini telah mengeluarkan suatu peraturan mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Peraturan tersebut mengharuskan kepada setiap perkara yang diproses di Pengadilan termasuk pengadilan Agama Palu, harus didahului dengan proses mediasi untuk menyelesaikan perkaranya secara damai. Namun dalam kenyataan dalam perjalan waktu, pelaksanaan mediasi terhadap perkara-perkara yang ditangani oleh pengadilan termasuk pengadilan Agama Palu perkara yang selesai secara damai dapat dihitung dengan jari. Sehingga perlu dicari pokok permasalahannya apa sebenaranya yang terjadi. Dalam penelitian ini diberi judul : tinjauan Hukum prosedur Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palu; dengan tujuan penelitian untuk mengetahui masing-masing Prosedur mediasi perkara perceraian pada Pengadilan Agama Palu dan Hambatan yang dihadapi mediator dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadian Agama Palu. Mediator dalam menjalankan tugasnya melaksanakan mediasi terhadap perkara-perkara perceraian di pengadilan agama Palu selama ini adalah dalam prosesnya dapat dibagi dalam dua tahapan proses yakni adalah sebagai berikut:Pertama tahapan pramediasi dan tahapan pelaksanaan media. Dalam tahapan pra mediasi merupakan tahapan dimana hakim ketua pemeriksa perkara membuka sidang pada hari pertama dan disampaikan kepada para pihak mengenai keharusan mediasi. kepada para pihak diberikan waktu untuk menunjuk mediatoruntuk melaksanakan mediasi. Dalam pelaksanaan mediasi apabila terjadi kesepakatan akan dibuatkan kesepakata bersama yang akan ditanda tangani oleh para pihak dan mediatornya. Sedangkan jika mediasinya gagal akan dilaporkan secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara. Hakim pemeriksa perkara yang mendapatkan laporan kegagalan mediasi akan menentukan hari sidang dan melanjutkan persidangan pemeriksaan pokok perkara.]]>
<![CDATA[ASPEK KONSTITUSIONAL PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 005/PUU-IV/2006 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN ]]>
<![CDATA[SURYANINGSIH, INDAH]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 6, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Latar belakang pemikiran dan dasar pertimbangan hukum MK dalam memutus Perkara Nomor 005/PUU-IV/2006 berkaitan dengan hakim konstitusi yang tidak termasuk dalam objek pengawasan KY adalah tidak konsisten bahkan inkonstitusional dalam arti tidak ada ketentuan konstitusi yang menguatkan pendapat tersebut serta tidak mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum, karena pada hakikatnya pengawasan ditujukan untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Sebagaimana disebutkan Lord Acton, bahwa âpower tends to corrupt and absolute power tends to corrupt absolutely. Artinya, kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang absolut, maka akan korup juga secara absolut.Putusan ideal atas perkara Nomor 005/PUU-IV/2006 menurut penulis adalah pertama, menyatakan sepanjang menyangkut ketentuan yang berkaitan dengan Hakim Konstitusi, para Pemohon (Hakim Agung) tidak memiliki legal standing atau permohonan pemohon terkait hal tersebut tidak dapat diterima, sebab tidak ada kerugiaan konstitusional pemohon (Hakim Agung) jika KY mengawasi hakim konstitusi. Kedua, menyatakan: Pasal 1 angka 5 dan Pasal 20 UUKY dan Pasal 34 ayat (3) UUKK tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945; Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf (e), Pasal 22 ayat (5), Pasal 23 ayat (2), Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (5); Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 25 ayat (4) UUKY bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM TENTANG FUNGSI DAN TUJUAN SITA JAMINAN DALAM PERKARA PERDATA ]]>
<![CDATA[AKBAR, FADLI]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 6, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis beberapa hal. Pertama bagaimanakah tujuan dan fungsi daripada sita jaminan dalam perkara perda. Kedua, Hambatan-hambatan apa yang sering dihadapi oleh Pengadilan  dalam  melaksanakan sita jaminan dalam perkara perdata.            penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu secara yuridis ditelaah peraturan perihal pertimbangan hakim dalam penetapan sita jaminan. Dan penelitian ini menggunakan jenis diskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keadaan subyek dan atau obyek penelitian sebagaimana adanya.           Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan pertama, Bahwa  Conservatoir  Beslag  (sita  jaminan )  adalah  suatu  tindakan persiapan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata. Pelaksanaan Conservatoir Beslag diatur dalam pasal  197 HIR, jo 227 HIR dan pasal 261 jo pasal 206 RBG. Pelaksanaan Conservatoir Beslag diawali dengan adanya penetapan Conservatoir Beslag dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan surat perintah kepada panitera atau juru sita Pengadilan Negeri untuk melakukan penyitaan terhadap obyek sengketa. Panitera maupun juru sita dibantu oleh dua orang saksi yang telah dewasa pasal 197 (6). Tahap terakhir dalam pelaksanaan sita jaminan adalah pembuatan berita acara sita jaminan sesuai dengan ketentuan pasal pasal 197 (5) HIR, tanpa adanya berita acara sita jaminan, penyitaan tersebut dianggap tidak sah. Kedua, Hambatan dalam pelaksanaan Conservatoir Beslag serta pemecahan masalahnya antara lain sebagai berikut : Pertama, belum tentu surat - surat yang tercantum pada barang  atas nama tergugat. Kedua, barang  atau  obyek  sengketa  menjadi agunan  dalam  hak tanggungan. Ketiga, barang atau obyek sengketa merupakan  harta warisan yang belum terbagi.]]>
<![CDATA[PROSES PENYELESAIAN PERKARA ANAK BERDASARKAN MEKANISME DIVERSI (STUDI PADA PERKARA ANAK DI KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH) ]]>
<![CDATA[SETIAWAN, MUHAMMAD AKBAR]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 6, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan karya ilmiah ini adalah : (1) Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian perkara anak berdasarkan mekanisme Diversi di Kepolisian Sulawesi Tengah, dan (2) Untuk mengetahui hambatan yang terjadi selama proses penyelesaian perkara anak melalui mekanisme diversi di Kepolisian Sulawesi Tengah. Rumusan masalah bagaimanakah proses penyelesaian perkara anak berdasarkan mekanisme diversi di Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dan bagaimanakah hambatan proses penyelesaian perkara anak melalui mekanisme diversi di Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah. Dari hasil analisis tersebut akan diperoleh kesimpulan yang diharapkan dapat menjawab permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. Berdasarkan data-data yang dikumpulkan dalam karya ilmiah ini, maka dapat disimpulkan, bahwa sebagian besar tindak pidana terhadap anak ini telah mampu diselesaikan dengan proses diversi walaupun ada hambatan seperti tindak pidana yang dilakukan ancaman hukuman diatas 7 (tujuh) tahun dan merupakan perbuatan berulang, kurangnya pemahaman tentang pengertian diversi serta pihak yang menjadi korban tidak terima tetapi dengan diberikan solusi terhadap hambatan yaitu dengan diberikan pengertian oleh yang menengahi permasalahan tersebut seperti Rt, Rw pada tingkatan masyarakat dan PPA, BAPAS pada tingkat Penyidikan.]]>
<![CDATA[PERANAN KETERANGAN SAKSI ADECHARGE SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN PN PALUNo: 06/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PL) ]]>
<![CDATA[S. LAMPORO, MUH. SYAHRIL]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 6, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tulisan ini terdapat dua bentuk masalah yaitu bagaimanakah peranan Saksi a de charge terhadap Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dan apakah kendala saksi a de charge dalam memberikan kesaksian didepan persidangan perkara tindak pidana korupsi.Menjawab masalah tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu bahan hukum yang digunakan adalah ptusan Pengadilan Negeri Palu mengenai peranan saksi a de charge dalam tindak pidana korupsi.Kesimpulan yang ditemukan setelah membahas skripsi ini bahwa peranan saksi a de charge terhadap putusan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana korupsi merupakan hal yang sangat penting dan menetukan dalam membantu majelis hakim dalam memutus perkara dan ternyata dalam perkara tindak pidana korupsi ini keterangan saksi a de charge turut memberi manfaat dalam pembelaan terdakwa sehingga hakim turut terbantu dalam memberikan pertimbangan yang pada akhirnya oleh majelis hakim menyatakan perkaranya tidak terbuti bersalah sehingga terdakwa dibebaskan. Sedangkan kendala saksi a de charge dalam memberikan kesaksian didepan persidangan perkara tindak pidana korupsi adalah disebabkan terdakwa sendiri tidak mengetahui mekanisme dalam mengajuan saksi yang dapat memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya di persidangan. Demikian juga saksi sering mandapat kendala dari aparat penegak hukum dalam hal ini adalah hakim, yakni karena dalam praktek hakim mempunyai penilaian untuk tidak menerima semua saksi a de charge yang diajukan oleh terdakwa mengingat hakim dapat melakukan pembatasan dalam pengajuan saksi karena adanya asas pradilan sederhana, cepat dan beaya ringan terutama ada kekuatiran saksi yang diajukan terdakwa hanya untuk mengulur-ulur waktu.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN BPSK (BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI PROSES MEDIASI DIKOTA PALU ]]>
<![CDATA[PRATAMA, RINALDI ANUGRAH]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 6, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui (1) bagaimana kedudukan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) dalam rangka menyelesaikan sengketa antara pihak konsumen dan pelaku usaha melalui proses mediasi di Kota Palu. (2) kekuatatan hukum putusan mediasi di BPSK. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian dengan metode yuridis empiris merupakan penelitian dengan meneliti data primer di lapangan terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data sekunder. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pendekatan empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPSK ini mempunyai kedudukan sebagai salah satu lembaga yang menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang dengan cara mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Kedudukan lembaga BPSK ini setara dengan pengadilan negri bagi lembaga tingkat yang pertama yang menangani penyelesaian sengketa konsumen. Keanggotaan dari BPSK terdiri dari 3 unsur yaitu unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha. Dalam proses penyelesaiannya BPSK menggunakan 3 cara yaitu mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Pada proses mediasi, BPSK berfungsi sebagai mediator yang bersifat aktif dalam mendamaikan dan memberi saran kepada pihak dalam penyelesaian sengketa konsumen. kekuatan Putusan Mediasi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bersifat final dan mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Final berarti tidak ada lagi upaya hukum lainnya, mengikat karena perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.]]>
<![CDATA[KAJIAN HUKUM TERHADAP PERCERAIAN DENGAN ALASAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kabupaten Sigi ]]>
<![CDATA[GAFUR, ABD]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 6, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui beberapa hal. Pertama Apa yang menjadi pemicu sehingga terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. kedua, Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Tulisan ini menggunakan metode penelitian Hukum Empiris yaitu suatu pendekatan yang menggunakan sumber-sumber data dari Pengadilan dengan staf yang berwenang di Pengadilan Agama Donggala, guna untuk mengetahui Agama Donggala. Perkawinan juga di jelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 âikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahgia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esaâ. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 âsetiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikis, dan/atau penelentaraan rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Data wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Donggala yang diperoleh, menunjukan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan yang ada di Wilayah Hukum Kabupaten Sigi setiap tahunnya terus meningkat dari tahun 2008 sebanyak 60% hingga tahun 2017 semakin meningkat presentasenya dari kasus perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga tersebut yang ada di wilayah Hukum Kabupaten Sigi.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN ]]>
<![CDATA[ANTASARI, HARTINI]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 6, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Kedudukan harta terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan. (2) Akibat hukum terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan. Perkawinan yang tidak dicatatkan banyak menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan rumah tangganya. Akibat hukum bagi perkawinan yang tidak memiliki akta nikah, secara yuridis suami/istri dan anak yang dilahirkannya tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya. Anak-anak hanya diakui oleh negara sebagai anak luar kawin yang hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Istri dan anak yang ditelantarkan oleh suami tidak dapat melakukan tuntutan hukum baik pemenuhan hak ekonomi maupun harta bersama.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEREDARAN PRODUK MAKANAN MIE INSTAN KADALUARSA DI KOTA PALU ]]>
<![CDATA[HERUM, MUH]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 6, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pasal 4 huruf A Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Republik indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa. Pada kenyataannya hak-hak konsumen itupun kerap diabaikan oleh pelaku usaha dalam memproduksi barang dan atau jasa yang tidak memperhatikan hak konsumen tersebut, masih menjadi hal yang harus diperhatikan, konsumen seringkali dirugikan dengan pelanggaran-pelanggaran oleh produsen atau penjual dengan menjual produk makanan mie instan yang kadaluarsa. perlindungan terhadap konsumen harus menjadi perhatian yang serius oleh pemerintah khususnya pada produk-produk yang beredar dilingkungan masyarakat, sehingga para konsumen dan masyarakat pada umumnya tidak menjadi korban dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran produk makanan mie instan kadaluarsa beserta bentuk tugas dan fungsi BPOM dalam mengawasi peredaran produk makanan mie instan kadaluarsa. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan undang-undang perlindungan konsumen belum terlaksana secara baik karena pengusaha sebagai penyedia barang dan jasa kurang memperhatikan kewajibannya dan hak-hak konsumen.]]>
<![CDATA[KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBUKTIAN UNSUR MENYERANG KEHORMATAN DALAM PASAL 310 AYAT (1) KUHP (Studi kasus putusan No. 152/Pid.B/2015/PN Pal) ]]>
<![CDATA[SANJAYA, MELKI]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 6, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana menyerang kehormatan dan (2) untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana menyerang kehormatan dalam putusan No. 152/Pid.B/2015/PN Pal. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang. Jenis dan sumber data adalah yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.           Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pencemaran nama baik adalah telah sesuai berdasarkan Pasal 310 ayat (1) KUHP, dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik adalah didasarakan pada alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yakni berdasarkan proses pemeriksaan keterangan saksi,keterangan terdakwa dan barang bukti sehingga terdakwa di vonis bersalah oleh hakim dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000.- (dua ribu rupiah).]]>
