cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ramadhita
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
dejure@uin-malang.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
DE JURE
Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
de Jure adalah jurnal yang mengkaji permasalahan syariah dan hukum baik hasil penelitian atau artikel telaah. Terbit dua kali dalam setahun pada bulan Mei dan November. de Jure diterbitkan oleh unit Penelitian, Penerbitan dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penyunting menerima naskah yang belum pernah diterbitkan dalam media lain.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 12, No 1 (2020)" : 7 Documents clear
Transformasi Nilai-nilai Hukum Islam dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif Saifullah Saifullah; Abdul Azis; Mustafa Lutfi
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 12, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (474.247 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v12i1.8579

Abstract

Abstract:Research examines the rationale and transformation of the value of Islamic law in the Constitutional Court jurisprudence decision No. 06/PUU-II/2004; 27/PUU-VII/2009 and 138/PUU-VII/2009 in the perspective of Integrative Legal Theory (THI). Normative legal research is used with a legislative and conceptual approach and sources of primary and secondary legal materials. The results of the study are the rationale for decision No: 06/PUU-II/2004 according to QS 2: 185, 286, 4: 58, 135; 5: 6,8,42; 16: 9; 22: 7. No: 27/PUU-VII/2009 according to QS. 2: 185; 5: 6; 22: 78, and No: 138 / PUU-VII / 2009, according to QS 2: 173; 4: 13,58; 5: 3, 8, 42; 6: 119.Transforming the value of Islamic law No. 06/PUU-II/2004, values of justice, human rights, facilities, and humanism. No. 27/PUU-VII/2009, the value of effectiveness, not burdensome, realizing benefits, and No. 138/PUU-VII/2009 the value of creating law, a legal substance, benefit, realizing benefit and justice. Three judicial decisions of the Constitutional Court reviewed from the THI indicator have implemented a system of norms, behavior, and values.Keywords: integrative law; Constitutional Court; jurisprudence.Abstrak: Riset menelaah landasan pemikiran dan transformasi nilai hukum Islam pada yurisprudensi putusan mahkamah konstitusi No.06/PUU-II/2004; 27/PUU-VII/2009 dan 138/PUU-VII/2009 dalam perspektif Teori Hukum Integratif (THI). Penelitian hukum normatif digunakan dengan pendekatan perundangan dan konseptual serta sumber bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian adalah landasan pemikiran putusan No: 06/PUU-II/2004, sesuai QS. 2 :185, 286 ; 4 : 58, 135  ;  5 : 6,8,42 ; 16 :  9 ; 22 : 7. No: 27/PUU-VII/2009, sesuai QS. 2:185 ;  5: 6 ; 22 :78, dan No: 138/PUU-VII/2009, sesuai QS. 2:173 ; 4 : 13,58; 5 : 3, 8, 42 ; 6 : 119.Transformasi nilai hukum Islam No. 06/PUU-II/2004, nilai keadilan, HAM, kemudahan dan humanisme. No. 27/PUU-VII/2009, nilai efektifitas, tidak memberatkan, merealisasikan manfaat, dan No. 138/PUU-VII/2009 nilai terciptanya hukum, substansi hukum, kemaslahatan, merealisasikan kemanfaatan dan keadilan. Tiga putusan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dikaji dari indikator THI telah mengimplemntasikan sistem norma, perilaku dan nilai.  Kata Kunci: hukum integratif; Mahkamah Konstitusi; yurisprudensi.
Hak Ijbar Wali Tinjauan Maqashid Syari’ah dan Antropologi Hukum Islam Muttaqin, Muhammad Ngizzul; Fadhilah, Nur
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 12, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (609.758 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v12i1.7923

Abstract

Abstract:As an act determined by religion, marriage is a very sacred act, both in terms of religion and from the agreement between the husband and the wife. The sacredness in marriage certainly cannot be tainted by various aspects. Provisions regarding ijbar rights for the guardians need to be reviewed in terms of their relevance to maintain the holiness of marriage. In its way, the execution of ijbar rights has implications for the wife’s unwillingness. Whereas, the purpose of the application of Islamic law is to create justice and peace for humanity. Even from the community, the rules regarding the ijbar rights held by the guardians met pros and municipality. As literature-based research through extensive library studies, this paper attempts to reconcile the legal issues of ijbar rights from the viewpoint of the legal objectives (maqashid shari'a) and the conditions of culture and the culture of society (the anthropology of Islamic law). The findings in this study are: In the perspective of maqashid shari'ah, the practice of ijbar wali's right does not bring the basic principles of maqashid shari'ah. Namely the principle in creating happiness of calm, and peace in marriage, whereas in the anthropological perspective of Islamic law. The practice of rights ijbar guardian cannot be justified in the social sphere of society, confinement and restraints on women in the practice of ijbar rights are not in accordance with the current socio-cultural of society. So that the practice of ijbar rights cannot be accepted by the community.Keywords: Ijbar rights; maqashid shari’ah; anthropology of Islamic law.Abstrak:Sebagai perbuatan yang ditetapkan oleh agama, perkawinan merupakan perbuatan yang sangat sakral, baik dari segi agama, maupun dari sudut pandang perjanjian antara suami dan istri. Sakralitas dalam perkawinan tentu tidak bisa dinodai oleh berbagai aspek. Ketentuan tentang hak ijbar bagi wali, perlu dikaji kembali relevansinya guna menjaga sakralitas dalam perkawinan. Pelaksanaan hak ijbar berimplikasi pada ketidak relaan sang istri. Padahal, tujuan dari pemberlakuan hukum Islam adalah untuk menciptakan keadilan dan ketentraman bagi umat manusia. Dalam sudut pandang masyarakat pun, ketentuan mengenai hak ijbar yang dimiliki oleh wali menemui pro dan kontra. Sebagai penelitian berbasis litteratur melalui studi pustaka yang ekstentif, tulisan ini berupaya menyelaraskan kembali problematika hukum hak ijbar ditinjau dari sudut pandang tujuan hukum (maqashid syari’ah) dan kondisi kultur dan budaya masyarakat (antropologi hukum Islam). Temuan dalam penelitian ini adalah: dalam perspektif maqashid syari’ah, praktik hak ijbar wali tidak mendatangkan prinsip-prinsip dasar maqashid syari’ah, yaitu prinsip dalam menciptakan kebahagiaan, ketenangan, dan ketentraman dalam perkawinan, sedangkan dalam perspektif antropologi hukum Islam, praktik hak ijbar wali tidak bisa dibenarkan dalam ranah sosial masyarakat, keterkungkungan dan pengekangan terhadap perempuan dalam praktik hak ijbar tidak sesuai dengan sosio kultural masyarakat saat ini, sehingga praktik hak ijbar ini tidak bisa diterima oleh masyarakat.Kata Kunci: hak ijbar; maqashid syari’ah; antropologi hukum Islam.
Teori Batas Kewarisan Muhammad Syahrur dan Relevansinya dengan Keadilan Sosial Asmara, Musda; Kurniawan, Rahadian; Agustian, Linda
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 12, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (540.202 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v12i1.7580

Abstract

The provision of inheritance between men and women with the current ratio of 2: 1 is considered not to provide an equal share and has not yet reflected the value of justice. This paper intends to study the views of Muhammad Syahrur related to the 2: 1 concept in faraidh science. This research is a qualitative study by presenting data descriptively. The results of this study indicate that the concept of the limit theory offered by Muhammad Syahrur is a proportional division between sons and daughters, where sons get 2 portions as the maximum limit, not more but maybe less. While the daughters get one portion as the minimum limit and therefore, it is still possible to get more but cannot be less. In certain conditions, daughters and sons can get an equal share of the inheritance. The theory offered by Muhammad Syahrur is relevant to the values of social justice, especially if women provide for family expenses. In this condition, women's rights are increased by not exceeding the corridors or limitations of God's law.Ketentuan bagian waris antara laki-laki dan perempuan dengan perbandingan 2:1 untuk masa sekarang dianggap belum memberikan bagian yang setara dan belum mencerminkan nilai keadilan. Tulisan ini bermaksud mengkaji pandangan satu tokoh terkait konsep 2:1 dalam ilmu faraidh, yaitu Muhammad Syahrur. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menyajikan data secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep teori batas yang ditawarkan Muhammad Syahrur  adalah pembagian yang proporsional antara laki-laki dan perempuan, yaitu bahwa  anak laki-laki mendapat bagian dua sebagai batas maksimal, tidak boleh lebih namun boleh kurang. Sementara anak perempuan mendapat bagian satu adalah batas minimal dan karena itu masih mungkin mendapatkan lebih dari satu namun tidak boleh kurang. Teori ini didasarkan pada metode teknik analisis, analisa matematis, teori himpunan, konsep variabel pengikut dan variabel pengubah sehingga 2:1 tidak selamanya relevan dengan kondisi masing-masing ahli waris. Pada kondisi tertentu perempuan dan laki-laki bisa mendapat bagian harta warisan sebanding atau sama banyak. Teori batas yang ditawarkan oleh Muhammad Syahrur relevan dengan nilai-nilai keadilan sosial, jika perempuan menjadi tulang punggung keluarga. Pada kondisi tersebut hak perempuan bertambah dengan tidak melebihi koridor atau batasan-batasan hukum Allah.Kata Kunci: waris; keadilan sosial; teori batas.
Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Akselerasi Sertifikasi Tanah Wakaf di Kota Malang Sudirman, Sudirman; Ramadhita, Ramadhita
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 12, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (636.516 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v12i1.9087

Abstract

This research is motivated by the enthusiasm of the Malang City Government to promote the certification of waqf land whose legal status is uncertain. Data shows that certified wakaf land is only 45.6% while certified wakaf land is still 54.4%. The main purpose of this study is to describe the factors that cause uncertified waqf land in Malang City, to illustrate the real efforts of the Malang City Government to increase public legal awareness, and to analyze the Malang City community's views on endowment land certification. using legal awareness theory. The results showed that the factors behind uncertified waqf land were the low level of legal awareness of the people of Malang City, high costs, and long complicated procedures for obtaining certificates. Therefore, the government has introduced a number of policies to resolve the problem, such as legal education and free registration of waqf land. Finally, the analysis of legal awareness theory shows that the people of Malang City have an intermediate range of legal awareness due to the cognitive level of legal regulation, the content of cognitive level regulation, legal attitude, and legal behavior Penelitian ini dilatarbelakangi oleh antusiasme Pemerintah Kota Malang untuk mempromosikan sertifikasi tanah wakaf yang status hukumnya masih belum pasti. Tujuan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan tanah wakaf tidak bersertifikat di Kota Malang, untuk menggambarkan upaya nyata pemerintah Kota Malang untuk meningkatkan kesadaran hukum publik, dan untuk menganalisis pandangan masyarakat Kota Malang tentang sertifikasi tanah wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor di balik tanah wakaf tidak bersertifikat adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat Kota Malang, biaya tinggi, dan prosedur rumit panjang untuk mendapatkan sertifikat. Oleh karena itu, pemerintah telah memperkenalkan beberapa kebijakan untuk menyelesaikan masalah, seperti pendidikan hukum dan pendaftaran gratis untuk tanah wakaf. Akhirnya, analisis teori kesadaran hukum menunjukkan bahwa masyarakat Kota Malang memiliki rentang kesadaran hukum menengah karena tingkat kognitif regulasi hukum, isi regulasi level kognitif, sikap hukum, dan perilaku hukum.Kata Kunci: waqf tanah; sertifikat; kesadaran hukum
Mustawâ Al-Fahmi Al-Thulâbi Al-Muslimin Fî Jâmi’ât Madînah Malang Haula Al-Tasâmuh Al-Dînî Fî Majâl Mu’âmalat Al-Amah Susamto, Burhanuddin
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 12, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2086.686 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v12i1.8663

Abstract

Kenyataan bahwa ada dua persoalan utama dalam toleransi beragama yaitu pertama masih rendahnya sikap toleran terhadap agama lain; dan  kedua adanya sikap toleransi secara berlebihan sehingga keluar dari batasan-batasan  syariat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa muslim di kota Malang  terkait  prinsip-prinsip toleransi beragama (al-tasâmuh  al-dīnī)  bidang kemasyarakatan atau muamalah secara umum.  Untuk mencapai tujuan tersebut, kami menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kuantitatif.  Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa   tingkat pemahaman mahasiswa muslim kota Malang secara komprehensif masih belum mencapai tataran ideal yaitu cukup faham (73,05%) sehingga perlu  adanya perbaikan melalui pendalaman fiqh toleransi.  Predikat cukup faham dipengaruhi oleh dua unsur yang saling bertolak belakang yakni kelebihan dan kelemahan dari pemahaman mereka. Karenanya, upaya pembinaan  pemahamaan  selain berkaitan dengan upaya penyadaran  bertoleransi, juga perlu difokuskan pada hal-hal yang dianggap lemah yakni terkait dengan sikap toleransi yang berlebihan yang keluar dari batasan-batasan syariah. Katakunci: pemahaman, mahasiswa, muslim, toleransi, muamalah ملخصحقيقة أن هناك مشكلتين رئيسيتين في التسامح الديني، وهما: أولاً سلوك التسامح الذي لا يزال أدنى ضد الأديان الأخرى؛ وثانيا، وجود التسامح المفرط بحيث يخرج من حدود الشريعة. كان الغرض من هذه الدراسة هو لتحديد مستوى الفهم الطلاب المسلمين في الجامعات مدينة مالانج متعلقة  مبادئ التسامح الديني في شئون اجتماعية أو المعاملة الأمة. لتحقيق هذا الأهداف، نستخدم النوع من  بحث  الحكم التجريبي مع نهج كميا. من متبجة هذا البحث، نعلم أن مستوى الفهم طلاب المسلمين في مالانج مجموعا لم يصل إلى مستوى المثالي يعنى فقط كافي (73.05٪), لذلك يحتاج إلى تحسينه من خلال تعميق فقه التسامح.  المسند كاف فهم تتأثر عنصرين متعارضين هما عنصر القوة والضعف من هذا الفهم. فإن تعزيز التفاهم  ليس فقط متعلة جهود الوعي التسامح، لكن ايضا يجب أن يركز على الأشياء التي تعتبر ضعيفة تعنى  سلوك التسامح المفرط الذى  خارج حدود الشريعة.الكلمات الرئيسية:  الفهم, الطلاب, المسلمين,  التسامح,  المعاملة 
The Effect of Cancellation of Regional Regulations on Retribution Toward Regional Financial Regency In West Java Huda, Uu Nurul
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 12, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (685.687 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v12i1.8796

Abstract

Abstract: Law no. 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation Regulations has established provincial and regencies / city regional regulations in the hierarchy of laws and regulations as well as regional legal products. In order to explore regional financial resources, regencies / cities can issue regional regulations regarding regional user fees. However, the presence of local regulations on retribution in several regencies / cities often results in problems in the community because the presence of these regulations will add burden to the community concerned and / or conflict with higher policies or regulations. On this basis the government through the Ministry of Home Affairs conducted supervision and many canceled the regional regulation on retribution in various regions including regencies / city areas in West Java. This paper aims to analyze the authority and purpose of the cancellation of regional regulations and their effects on the regencies / city financial area in West Java. This study uses an empirical juridical approach with descriptive analysis in analyzing the research problems. The results of the study showed that the cancellation of the regulation on retribution was intended as a repressive effort by the central government so that the regions were not too far in making the regulation on retribution, the central government had the authority to conduct supervision and guidance by reviewing provincial and regencies / city regional regulations, in addition to judicial review by the Supreme Court. The existence of the cancellation of regional regulation on retribution has an effect on the loss of Regional Original Revenue (PAD) as a source of regional finance. The loss of retribution also affects the level of effectiveness and efficiency of local government administration, especially in aspects that are supported by the retribution budget.Keywords: retribution; regional regulations; law. Abstrak:UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah menetapkan peraturan daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam hierarkhi peraturan perundang-undangan sekaligus sebagai produk hukum daerah. Dalam rangka menggali sumber keuangan daerah, kabupaten/kota dapat menerbitkan peraturan daerah mengenai retribusi daerah. Namun, hadirnya perda retribusi di beberapa kab/kota sering mengakibatkan persoalan di masyarakat karena hadirnya perda tersebut akan menambah beban bagi masyarakat yang berkepentingan dan/atau bertentangan dengan kebijakan atau aturan yang lebih tinggi. Atas dasar itulah pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri melakukan supervisi dan banyak membatalkan perda retribusi di berbagai daerah termasuk daerah kabupaten/kota di Jawa Barat. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan dan tujuan pembatalan perda retribusi dan pengaruhnya terhadap keuangan daerah kabupaten / kota di Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan analisis deskriptif dalam menganalisis permasalahan penelitian tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pembatalan perda retribusi dimaksudkan sebagai upaya represif pemerintah pusat agar daerah tak kebablasan dalam membuat perda retribusi, pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan dengan melakukan review terhadap peraturan daerah provinsi dan kab/kota, di samping judicial review oleh Mahkamah Agung. Adanya pembatalan peraturan daerah retribusi berpengaruh pada hilangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber keuangan daerah. Hilangnya retribusi juga berpengaruh pada tingkat efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih pada aspek yang ditunjang anggarannya oleh retribusi tersebut.Kata Kunci: retribusi; peraturan deaerah; hukum.
A. Djazuli's Thinking Regarding Ḥifẓu al-Ummah: Dismissing the Entangled Bureaucracy to Commemorate the Era of Society 5.0 Ahmad, Sabarudin; Anggraeni, Novita; Pambudi, Andrian Kukuh
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 12, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1017.29 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v12i1.8700

Abstract

Abstract: Nations in the world have been preoccupied with new ideas in the form of the society 5.0 era, while this nation is still trying to release the entangled bureaucracy. The government's efforts in reforming the bureaucracy with its various standards have not been able to produce satisfactory results. Therefore, this study seeks to contribute ideas by examining the thoughts of A. Djazuli about ḥifẓu al-ummah on this issue. This research is normative legal research. The analytical method used is the method of content analysis. The results of this study indicate that maqāṣid syarīʽah has been oriented to individual problems, so that they pay less attention to humans in the community. Ḥifẓu al-ummah as the development of maqāṣid syarīʽah places this bureaucratic problem in the category of maqāṣid al-hajiyat. The complicated bureaucracy does not damage human life but is very difficult. The bureaucratic system in Indonesia must be directed at a modern system with artificial intelligence in welcoming the era of 5.0 society.Keywords: bureaucracy; ḥifẓu al-ummah; era of society 5.0Abstrak:Bangsa-bangsa di dunia telah disibukkan dengan gagasan baru berupa era society 5.0, sedangkan bangsa ini masih berusaha melepaskan jeratan birokrasi yang berbelit. Upaya pemerintah dalam mereformasi birokrasi dengan berbagai standarisasinya belum mampu membuahkan hasil yang memuaskan. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha memberikan kontribusi pemikiran dengan mengkaji pemikiran A. Djazuli tentang hifz al-ummah terhadap permasalahan ini. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Metode analisis yang digunakan ialah metode analisis isi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa maqashid syariah selama ini berorientasi pada persoalan individual, sehingga kurang memperhatikan manusia dalam komunitas. Hifz al-ummah sebagai pengembangan dari maqashid syariah menempatkan persoalan birokrasi ini dalam kategori maqashid al-hajiyat. Birokrasi yang berbelit tidak sampai merusak kehidupan manusia tetapi sangat menyulitkan. Sistem birokrasi di Indonesia harus diarahkan pada sistem modern dengan artificial intellegence dalam menyongsong era society 5.0.Kata Kunci: birokrasi; ḥifẓu al-ummah, era sosial  5.0

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17, No 2 (2025): in Press Vol 17, No 1 (2025) Vol 16, No 2 (2024) Vol 16, No 1 (2024) Vol 15, No 2 (2023) Vol 15, No 1 (2023) Vol 14, No 2 (2022) Vol 14, No 1 (2022) Vol 13, No 2 (2021) Vol 13, No 1 (2021) Vol 12, No 2 (2020) Vol 12, No 1 (2020) Vol 11, No 2 (2019) Vol 11, No 1 (2019) Vol 10, No 2 (2018) Vol 10, No 1 (2018) Vol 9, No 2: Desember 2017 Vol 9, No 1: Juni 2017 Vol 8, No 2: Desember 2016 Vol 8, No 1: Juni 2016 Vol 7, No 2: Desember 2015 Vol 7, No 1: Juni 2015 Vol 6, No 2: Desember 2014 Vol 6, No 1: Juni 2014 Vol 5, No 2: Desember 2013 Vol 5, No 1: Juni 2013 Vol 4, No 2: Desember 2012 Vol 4, No 1: Juni 2012 de JURE (Vol. 1, No. 2 Vol 3, No 2: Desember 2011 Vol 3, No 1: Juni 2011 de Jure (Vol. 2, No. 1 Vol 2, No 2: Desember 2010 Vol 2, No 1: Juni 2010 Vol 1, No 2: Desember 2009 Vol 1, No 1: Juni 2009 More Issue