cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ramadhita
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
dejure@uin-malang.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
DE JURE
Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
de Jure adalah jurnal yang mengkaji permasalahan syariah dan hukum baik hasil penelitian atau artikel telaah. Terbit dua kali dalam setahun pada bulan Mei dan November. de Jure diterbitkan oleh unit Penelitian, Penerbitan dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penyunting menerima naskah yang belum pernah diterbitkan dalam media lain.
Arjuna Subject : -
Articles 310 Documents
 7   8   9   10   11 
TINGKAT PEMAHAMAN MAHASISWA TENTANG PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KARYA TULIS (Studi Terhadap Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) Hidayah, Khoirul
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 5, No 1: Juni 2013
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (443.553 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v5i1.3001

Abstract

The research background is the fenomena of infringement (copyright) in the Univercity. This research will analizes about The knowledge of UIN Maulana Malik Ibrahim student about the protection of copyright. The purpose of this research is to describe the influence of student knowledge about copyright with infringement (copyright). The research method is empirical research (sociological yurisprudence) with kwalitatif analyzes. The result of the research is the law attitude of students don’t show the positive of law attitude in protection the copyrights. Although the students respect with the creation of mine (literary), but they have not the law attitude to obey the law of copyright. Fenomena  adanya  pelanggaran  hak  cipta  di  lingkungan  kampus  telah  melatarbelakangi penulis  untuk  mengadakan  penelitian  tentang  tingkat  pemahaman  mahasiswa  UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengenai perlindungan hak cipta. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman hukum mahasiswa tentang hak cipta dengan tingkat pelanggaran hukum hak cipta atas karya tulis. Jenis penelitian yang digunakan adalah  penelitian  empiris  dengan  pendekatan  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  tingkat  pemahaman  mahasiswa  masih  kurang.  Sikap  hukum mahasiswa belum menunjukkan sikap positif terhadap perlindungan hak cipta atas karya tulis.  Meskipun  mahasiswa  mempunyai  kehendak  menghargai  hasil  karya  orang  lain, namun belum nampak sikap menerima undang-undang dalam perilaku sehari hari
WASIAT: SOLUSI ALTERNATIF DARI PEMBAGIAN WARISAN YANG TIDAK ADIL? Mahmudi, Zaenul
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 5, No 2: Desember 2013
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (452.91 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v5i2.3002

Abstract

This article aims at conducting washiyyah institution as an alternative for distribution of inheritance as the verses of inheritance in Qur’an using the word washiyyah. It means that  washiyyah  has  important  position  in  the  distribution  of  inheritance  beside  wârits institution. It is important for Muslim to use washiyyah institution replacing wârits one in the distribution of inheritance when he sees that the shares the Islamic law of inheritance system issues defy aginst principle of justice, the ultimate principle of Islamic teachings. Washiyyah institution consisting of specific justice for specific family is to be preferred than wârits institution consisting general one for general Muslim ummah. Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  lembaga  washiyyah  sebagai  alternatif  pembagian kewarisan sebagaimana terminologi washiyyah dalam ayat-ayat Qur’an. Ini berarti bahwa washiyyah mempunyai posisi penting dalam pembagian warisan disamping lembaga wârits itu  sendiri.   Adalah  penting  untuk  seorang  Muslim  menggunakan  lembaga  washiyyah menggantikan  wârits  dalam  pembagian  kewarisan  ketika  dia  melihat  bahwa  persoalan system  pembagian  wârits  hukum  Islam  bertentangan  dengan  prinsip  keadilan,  sebagai prinsip  pokok  dalam  ajaran  Islam.  Lembaga  washiyyah  memuat  keadilan  khusus  bagi keluarga tertentu yang perlu diprioritaskan dari pada lembaga wârits yang berlaku secara umum bagi umat muslim.
TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP ANAK TERLANTAR DALAM OPERASIONALISASI PEMERINTAH DI BIDANG PERLINDUNGAN HAK ANAK Sukadi, Imam
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 5, No 2: Desember 2013
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (382.796 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v5i2.3003

Abstract

The lack of realization in state’s responsibility above waif in government operationalization due  to  the  absence  of  good  governance  institutionalization  in  government  system, absence of government strong will in waif care. Moreover, few constraints that happen in Indonesia’s child rights protection especially waif rights, such as : the implementation of law enforcement itself, related to the law enforcer capacity, facilities and its supporting infrastructure,  the  ineffectiveness  of  full  government  program  due  to  the  low  level  of Indonesian economic capacity, lack of society knowledge especially parents above child’s rights,  lack  of  understanding  and  related  institution  and  society  above  provisions  on the International Convention on the Rights of the Child, lack of establish in inter social coordination  and  government  yet  between  social  organization  and  inter  sectored  and international cooperation. Kurangnya  terealisasinya  tanggung  jawab  negara  terhadap  anak  terlantar  dalam operasionalisasi pemerintah antara lain disebabkan karena belum melembaganya konsep good governance dalam sistem pemerintahan, tidak ada keinginan yang kuat dari pemerintah untuk memelihara anak terlantar. Disamping itu juga ada kendala yang sering terjadi dalam perlindungan Hak-hak Anak Indonesia khususnya terhadap anak terlantar, diantaranya adalah: Pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri, hal ini menyangkut kemampuan aparat penegak  hukumnya,  sarana  dan  prasarana  penunjangnya,  Program  pemerintah  belum seluruhnya  dapat  diwujudkan  secara  efektif  mengingat  tingkat  kemampuan  ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia masih rendah, Kurangnya pengetahuan masyarakat terutama  orang  tua  tentang  Hak  Anak,  Kurangnya  pemahaman  dan  instansi  terkait dan masyarakat tentang ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Hak Anak Internasional, Koordinasi antarorganisasi sosial dan pernerintah maupun antar organisasi sosial relatif kurang dan Kerja sama lintas sektoral dan internasional kurang terjalin dengan baik
PENYELESAIAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM KONTEKS SOSIAL MASYARAKAT (Penghindaran Labeling Terhadap Anak) Ratomi, Achmad
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 5, No 2: Desember 2013
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (417.732 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v5i2.3004

Abstract

The  fact  that  there  are  some  data  that  indicate  the  involvement  of  children  in  criminal acts. Criminal acts of children in society have forced the child “in conflict with the law”. The settlement of child problem conflicting with the law in the context of society can be done with out of court by the principles of togetherness and openness. This method is much more beneficial for children’s development, both physically and psychologically when compared to the punishment. Formal law enforcement should be avoided as far as possible to children who commit a crimes as long as there is no guarantee for their benefit. Because of this article, the author tries to find a solution how it should be to resolve the issue of children in conflict with the law.. Kenyataan  bahwa  ada  beberapa  data  yang  menunjukkan  keterlibatan  anak-anak  yang dalam  tindak  pidana  kriminal.  Tindak  pidana  anak  di  masyarakat  telah  memaksa  diri anak “berkonflik dengan hukum”. Penyelesaian persoalan anak yang berkonflik dengan hukum  dalam  konteks  sosial  masyarakat  dapat  dilakukan  dengan  upaya  damai   di  luar pengadilan  dengan  prinsip  kebersamaan  dan  keterbukaan.  Penyelesaian  cara  ini  jauh lebih menguntungkan bagi perkembangan anak baik secara fisik maupun secara psikologis jika dibandingkan dengan pemidanaan. Penegak hukum secara formal hendaknya sejauh mungkin  dihindari  terhadap  anak  yang  melakukan  tindak  kriminal  selama  tidak  ada jaminan kemaslahatan bagi mereka. Karena itu melalui artikel ini penulis mencoba untuk mencarikan solusi bagaimana seharusnya menyelesaikan persoalan anak yang berkonflik dengan hukum
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Yayasan Madinatunajjah Kota Cirebon) Sugianto, Sugianto
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 5, No 2: Desember 2013
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (321.861 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v5i2.3005

Abstract

Number of street children in Indonesia has increased rapidly in recent years. An increasing number  of  street  children  is  a  growing  social  phenomenon  that  needs  serious  attention from various parties. Islam as a universal religion, it wants the children can live and grow properly. The goals of this papers is to elaboration the implementation of legal protection of street children in Foundation Madinatunnajjah Cirebon. The method used in this study are a normative juridical approach to determine the extent of law protect street children, and sociological juridical approach to see the protection effort not only in law but also in its implementation. Jumlah anak jalanan di Indonesia mengalami peningkatan pesat dalam beberapa tahun belakangan. Peningkatan jumlah anak jalanan yang pesat merupakan fenomena sosial yang perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Islam sebagai agama yang universal, sangatlah  menghendaki  agar  anak-anak  itu  dapat  hidup  dan  tumbuh  berkembang secara baik. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk menentukan bagaimana bentuk perlindungan  hukum  terhadap  anak  jalanan  di  Yayasan Madinatunnajjah  Cirebon. Metode  yang  digunakan  dalam  studi  ini  adalah  normative  yudisial  untuk  mengetahui sejauh mana hukum memberikan perlindungan kepada anak jalanan, dan sosiologi yuridis untuk melihat perlindungan bukan hanya dari aspek hukum tetapi juga aspek sosialnya.
تنجيم القرآن الكريم و تدريج في التشريع : دراسة تحليلية و قعية حول التدريج في التشريع بين القرآن الكريم Hamdan, Ali
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 5, No 2: Desember 2013
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (355.16 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v5i2.3006

Abstract

Al-Qur’ân  al-Karîm  di  turunkan  bertahap,  mulai  dari  satu  hingga  sepuluh  ayat, berfungsi sebagai jawaban terhadap permasalahan yang muncul ke permukaan, sekaligus memenuhi  keinginan  ummat.  Ketika  turun  ayat,  sahabat  segera  menghafal,  memahami sekaligus mengamalkan. Tujuan al-Qur’ân di turunkan bertahap adalah menetapkan hati sekaligus mengawal missi Nabi SAW dan juga sahabatnya, sekaligus mempelajari hukum,mengenal sistem serta bersikap dengan akhlaq al-Qur’ân. Selain itu, tujuan yang paling urgen adalah bertahap dalam penerapan hukum. pengertian at-Tadarruj “melalui suatu tempat  setahap  demi  setahap”,  yang  kemudian  lebih  familiar  dipakai  dalam  kaitannya dengan hukum-hukum Allah SWT, berupa perintah dan larangan serta halal dan haram. Hal itu terangkum dalam beberapa hal, seperti kaitannya dengan Iman yang di haramkan bercengkerama  dengan  orang  yang  belum  beriman,  berkenaan  dengan  ibadah  seperti Shalat dan Puasa, mu’amalat seperti pengharaman riba, jinayat seperti qhishas dan juga hukuman bagi pelaku zina, larangan seperti mengkonsumsi khamar, perintahNya seperti Jihad. at-Tadarruj telah berdampak terhadap kehidupan ummat dari berbagai sisi, seperti edukasi, psikologi dan juga sosial. Hal itu terangkum dalam rahmat Allah terhadap ummat ini yang mengayomi kondisional dan adat istiadat saat itu sehingga mereka tidak lari dari Islam, akan tetapi mencintainya sehingga termasuk dalam keluarga besar Islam.نزل القرآن الكريم آية آية مفرقا حتى عشر آيات على الأكثر إجابة على الوقائع والقضايا والطلب التي تقع على المسلمين. وإذا نزلت الآيات فسارع الصحابة على حفظها وفهم معانيها والعمل على حكمها. والقصد من إنزاله منجما تثبيت فؤاد النبي ( ص ) وأصحابه، كما كان التعليم من أحكامه والتنظم بأحواله والتخلق بأخلاقه، وأبرزه هو التدرج في التشريع. والتدرج هو المواضع التي يمر عليها السيل شيئا فشيئا. ثم عرف مصطلاح التدرج على التشريع من أوامره ونواهيه والحلال والحرام التي تطبق الله تعالى على الأمة تدريجيا. وأجمالا، منها: تتعلق في شؤون الإيمان مثل تحريم موالاة المسلمين للكافرين، وفي شؤون العبادات مثل الصلاة والصوم، المعاملات مثل تحريم الربا، الجنايات مثل القصاص في القتلى وعقوبة الزنا، وفي نواهيه مثل تحريم الخمر، وبأوامره مثل الجهاد. تنجيم القرآن الكريم وتدريج تشريعه قد تؤثر على قلوب الأمة على صعيد التربوية، وناحية الاجتماعية، وناحية النفسية، وخلاصة هذا الأثار ما هي إلا بيان رحمة الله بهذه الأمة، حيث أن الله سبحانه وتعالى يراعي أحوال الناس وعاداتهم ويتدرج معهم رحمة بهم حتى لا ينفروا من الإسلام، بل يحببهم به حتى يكونوا من أهله.
REVITALISASI MANAJEMEN WAKAF SEBAGAI PENGGERAK EKONOMI MASYARAKAT Munir, Zainal Arifin
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 5, No 2: Desember 2013
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (488.312 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v5i2.3007

Abstract

Mobilize sectors of the society economy with waqf instrument is very rasional. According data compiled by the Ministry of Religious Affairs, the number of waqf land in Indonesia reached 2,686,536,656, 68 square meters or 268,653.67 acres 366 595 locations spread across an area Indonesia. With a large area, it will contribute to socio-economic empowerment if it is managed with proper and professional management. This is the most urgent matter to be addressed in the management of waqf is nadzir professionalism, because they are the key to successful management of endowments to be more focused, productive and strategic. As one of the sharia instruments, the management of waqf should be rightfully optimized for development the welfare of society. Menggerakkan  sektor  ekonomi  masyarakat  dengan  instrument  wakaf  adalah  sangat rasional.Menurut data  yang  dihimpun  Departemen  Agama  RI,  jumlah tanah  wakaf  di Indonesia mencapai 2.686.536.656, 68 meter persegi atau 268.653,67 hektar yang tersebar di 366.595 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan lahan seluas itu, tentunya akan sangat berkonstribusi dalam pemberdayaan social ekonomi jika dikelola dengan manajemen yang tepat dan profesional. Inilah hal yang paling urgen untuk dibenahi dalam pengelolaan wakaf adalah profesionalisme nadzir, karena mereka merupakan kunci keberhasilan pengelolaan wakaf  agar  lebih  focus,  produktif  dan  strategic.  Sebagai  salah  satu  instrument syariah, manajemen  wakaf  sudah  seharusnya dioptimalkan  pengelolaannya  untuk  peningkatan kesejahteraan masyarakat.
التحليل عن مفهوم الوسطية في الفقه الإسلامي Midoun, Mohamed
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 5, No 2: Desember 2013
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (461.294 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v5i2.3008

Abstract

Konsep wasathiyah merupakan bagian dari konsep Islam yang membedakan dengan agama-agama lainnya baik dari aspek aqidah maupun syariah, umat muslim maupun peradabannya. Keberadaan konsep wasathiyah dalam fiqh  Islam dapat dilihat dari berbagai pendapat ulama salaf. Banyak keutamaan yang terkandung dalam konsep wasathiyah seperti: kebaikan, keadilan, kemudahan untuk menghilangkan kesulitan,  hikmah, istiqamah, dan moderasi. Begitupula sebaliknya, konsep wasathiyah menolak segala macam penyimpangan seperti sikap ghulû, tafrīti, ifrâti dan lain-lain dalam setiap perbuatan, terutama dari aspek ibadah. Karenanya pembahasan tema ini masih relevan, termasuk pada abad kontemporer ini. أصبحت الوسطية جزء من المفهوم الإسلامي الذي يميزه عن غيره من الأديان  سواء فيما يتعلق العقيدة والشريعة و المسلمين وحضارتهم . وجود  مفهوم الوسطية في الفقه الأسلامي يمكن أن ينظر إليه من  مختلفة الآراء عمد  علماء السلف. العديد من ملامح مفهوم الوسطية أي:    الخيرية,    العدل,      اليسر ورفع الحرج,    الحكمة,   الاستقامة,     البينية.  وخلاف ذلك مفهوم الوسطية رفض كل أنواع الخاطئة  أي  الغلو و التفريط والإفراط وغيرها في كل أعمالنا وخصوصا من وجهة العبادة. و بذلك تفسير هذا الموضوع تزال مهمة  بما في  القرن المعاصر.
REFLEKSI EPISTIMOLOGI DALAM METODOLOGI PENELITIAN (Suatu Kontemplasi atas Pekerjaan Penelitian) Saifullah Saifullah
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 5, No 2: Desember 2013
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (316.632 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v5i2.3009

Abstract

Research methodology is the application of epistemology in philosophical which is realized by logico hypotetico verificative-deducto hypothetico verificative. The results of the evaluation of the quality of the research methodology that gave rise buildings recently become a standard formula valid and tested public. In this context it is necessary scrutiny of the functioning and the importance of pre usability, and value the benefits of the research process so that the quality of research produced a positive impact on building science researchers. The role of the researcher holds a central position of being able to adjust the ground circumstances. Benefit value for the benefit of life as the goal of research in theory and practical should be explicitly and implicitly always accompanies every step of research. A consequence of the value of the benefits of scientific research which is undertaken is delivering research results to the user community. The use of research methodologies in the study strongly influenced the extent of the ability of researchers and scientists at the clump science community are able to map the identity of the building a distinctive methodology of scientific disciplines that is useful for subsequent research. Metodologi Penelitian merupakan penerapan epistimologi secara filsafati yang diwujudkan dengan logico  hypotetico  verificative-deducto  hypothetico  verificative.  Hasil  evaluasi terhadap  kualitas  bangunan  metodologi  penelitian  yang  memunculkan  formula  baru menjadi standar yang valid dan teruji publik. Dalam konteks ini maka perlu pencermatan tentang fungsi dan kegunaan akan pentingnya pra, proses dan nilai manfaat riset agar kualitas riset yang dihasilkan berdampak positif pada bangunan keilmuan peneliti. Peran peneliti  memegang  posisi  sentral  karena  mampu  menyesuaikan  situasi  dan  kondisi lapangan. Nilai kemanfaatan bagi kemaslahatan hidup sebagai tujuan riset secara teoritis dan praktis sebaiknya secara eksplisit dan implisit selalu menyertai setiap langkah riset. Konsekuensi ilmiah dalam nilai manfaat riset yang dilakukan adalah menyampaikan hasilhasil riset ke masyarakat pengguna. Penggunaan metodologi penelitian dalam riset sangat dipengaruhi sejauhmana kemampuan peneliti dan komunitas ilmuan pada rumpun ilmu mampu memetakan jati diri bangunan metodologi disiplin keilmuan yang khas sehingga bermanfaat bagi peneliti berikutnya.
URGENSI FATWA DALAM PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM Syuhadak, Faridatus
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 5, No 2: Desember 2013
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (475.458 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v5i2.3010

Abstract

The discussion of this writing is about the role of fatwa in the development of Islamic law. Fatwa is the product of mujtahids’thought to answer particular problems which emerge among societies. Fatwa is closely related to pro and contra differences, it is due to several factors, namely: different reference or quotation of hadits because of condition and place, the difference of understanding the text, methodology, socio-cultural levels, socio-historical and social stratification of the society where mujtahids live and the subjectivity of imams. Owever, the difference becomes a contribution within the development of Islamic law itself.due to the dispute, new ideas or thoughts emerge in Islamic law, as a result, Islamic law can be dynamic law and it can be applied for long. Pembahasan  dalam  tulisan  ini  adalah  tentang  peranan  fatwa  dalam  perkembangan Hukum Islam. Fatwa merupakan produk dari pemikiran para Mujtahid untuk menjawab berbagai persoalan yang muncul ditengah-tengah masyarakat. Fatwa tidak dapat terlepas dari  perbedaan  pro  dan  konta.  Hal  ini  disebabkan  karena  beberapa  faktor  ;   perbedaan rujukan atau kutipan nash/hadis karena kondisi dan tempat, perbedaan memahami nash, perbedaan pengetahuan yang mereka miliki (metodologi), perbedaan tingkat sosio cultural, sosio  historis  dan  stratifikasi  masyarakat  tempat  mereka  berdomisili,  subyektivitas  para imam.  Namun  demikian  pro  dan  kontra  yang  terjadi  menjadi  sebuah  kontribusi  dalam perkembangan pemikiran hokum Islam itu sendiri, hal ini dikarenakan dengan terjadinya pro  dan  kontra,  dapat  menimbulkan  pemikiran-pemikiran  baru  dalam  hokum  Islam, sehingga hokum Islam dapat menjadi hukum yang dinamis dan berlaku sepanjang masa.

Page 9 of 31 | Total Record : 310

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2009 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17, No 2 (2025): in Press Vol 17, No 1 (2025) Vol 16, No 2 (2024) Vol 16, No 1 (2024) Vol 15, No 2 (2023) Vol 15, No 1 (2023) Vol 14, No 2 (2022) Vol 14, No 1 (2022) Vol 13, No 2 (2021) Vol 13, No 1 (2021) Vol 12, No 2 (2020) Vol 12, No 1 (2020) Vol 11, No 2 (2019) Vol 11, No 1 (2019) Vol 10, No 2 (2018) Vol 10, No 1 (2018) Vol 9, No 2: Desember 2017 Vol 9, No 1: Juni 2017 Vol 8, No 2: Desember 2016 Vol 8, No 1: Juni 2016 Vol 7, No 2: Desember 2015 Vol 7, No 1: Juni 2015 Vol 6, No 2: Desember 2014 Vol 6, No 1: Juni 2014 Vol 5, No 2: Desember 2013 Vol 5, No 1: Juni 2013 Vol 4, No 2: Desember 2012 Vol 4, No 1: Juni 2012 de JURE (Vol. 1, No. 2 Vol 3, No 2: Desember 2011 Vol 3, No 1: Juni 2011 de Jure (Vol. 2, No. 1 Vol 2, No 2: Desember 2010 Vol 2, No 1: Juni 2010 Vol 1, No 2: Desember 2009 Vol 1, No 1: Juni 2009 More Issue