cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ramadhita
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
dejure@uin-malang.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
DE JURE
Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
de Jure adalah jurnal yang mengkaji permasalahan syariah dan hukum baik hasil penelitian atau artikel telaah. Terbit dua kali dalam setahun pada bulan Mei dan November. de Jure diterbitkan oleh unit Penelitian, Penerbitan dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penyunting menerima naskah yang belum pernah diterbitkan dalam media lain.
Arjuna Subject : -
Articles 310 Documents
 6   7   8   9   10 
IMPLEMENTASI NILAI TOTAL QUALITY MANAGEMENT DALAM PENGELOLAAN WAKAF DI DOMPET DHUAFA DAN PONDOK PESANTREN TEBUIRENG Sudirman, Sudirman
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 4, No 2: Desember 2012
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (514.572 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v4i2.2986

Abstract

This study raises the issue of the implementation of Total Quality Management’s values for waqf management. The research aims to investigate the efforts of Dompet Dhuafa and Pondok Pesantren Tebuireng in terms of focus on customers, continuous improvement, and total involvement.The study is a kind of economic research in Islamic law. The data are collected through interview, observation, and documentation. Waqf management carried out  by  Dompet  Dhuafa  and  Pondok  Pesantren  Tebuireng  are  described  and  analyzed comparatively using Total Quality Management theory as a tool for analysis. The findings of this study are as follows. 1) In the area of focus on customers, Dompet Dhuafa and PP Tebuireng provide sufficient services for customers. 2) In the point of process improvement, Dompet Dhuafa and PP Tebuireng make several efforts to improve their performance. 3) In total involvement, Dompet Dhuafa and PP Tebuireng engage the elements of organizations, including leaders, workers, and partners. Penelitian  ini  mengangkat  masalah  pelaksanaan  nilai-nilai Total  Quality  Management untuk  manajemen  wakaf.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  upaya  Dompet Dhuafa dan Pondok Pesantren Tebuireng dalam hal fokus pada pelanggan, perbaikan terusmenerus, dan keterlibatan total.Penelitian ini merupakan jenis penelitian ekonomi dalam hukum Islam. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Waqf manajemen dilakukan oleh Dompet Dhuafa dan Pondok Pesantren Tebuireng diuraikan dan dianalisis relatif menggunakan teori Total Quality Management sebagai alat untuk analisis. Temuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 1) Dalam bidang fokus pada pelanggan, Dompet Dhuafa dan PP Tebuireng menyediakan layanan yang memadai bagi pelanggan. 2) Dalam hal perbaikan proses, Dompet Dhuafa dan PP Tebuireng membuat beberapa upaya untuk meningkatkan kinerja mereka. 3) Dalam keterlibatan total, Dompet Dhuafa dan PP Tebuireng melibatkan unsur organisasi, termasuk pemimpin, pekerja, dan mitra.
IMPLEMENTASI PROGRAM PRONA BAGI MASYARAKAT EKONOMI LEMAH Herry, Musleh
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 4, No 2: Desember 2012
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (370.416 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v4i2.2987

Abstract

The importance of land certificate as legal protection for land owners invites the attention of policy makers in this country. The policy which is issued by the government is to issue mass certifying program on land based on the Decree of Ministry of internal affair Number 189 year 1981 0n Agrarian National Operation Project (PRONA) implementing by National Defence  Board  as  its  duty.  Basically,  the  program  is  implemented  annually  through some steps and processes, preparation, coordination/determination of Land Rights, right registration, certificate issuance and delivery of certificates. Obstacles which are faced by the District Land Office or City in implementing the program are in particular aspects such as society as the member of the program, the staff and financial aspect of the program itself. Pentingnya  sertifikat  hak  atas  tanah  sebagai  perlindungan  hukum  bagi  pemilik  tanah mengundang perhatian para pemilik kebijakan di negeri ini. Kebijakan yang di keluarkan pemerintah  salah  satunya  dengan  mengeluarkan  program  pensertipikatan  tanah  secara massal berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek  Operasi  Nasional  Agraria  (PRONA)  yang  pelaksananya  Badan  Pertanahan Nasional sebagaimana tugasnya. Pada dasarnya pelaksanaan Program Prona dilakukan secara  rutin  tiap  tahun  melalui  tahapan  atau  proses,  persiapan,  koordinasi/penetapan peserta PRONA, penyuluhan, pengukuran, pengumpulan data, pengumuman, penetapan Hak  Atas  Tanah,  pembukuan  hak,  penerbitan  sertipikat,  dan  penyerahan  sertifikat. Kendala-Kendala  yang  dihadapi  oleh  Kantor  Pertanahan  kabupaten  atau  Kota  dalam mengimplementasikan  program   PRONA  adalah  terjadi  dibeberapa  aspek  yaitu:  aspek masyarakat  peserta  PRONA,
PEMBERDAYAAN UMKM DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH MELALUI PRINSIP BAGI HASIL Bhakti, Rizki Tri Anugrah; Bakri, Mochammad; Hamidah, Siti
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 5, No 1: Juni 2013
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (446.157 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v5i1.2990

Abstract

This article describes the micro, small and medium enterprises (SMEs), which has high ability  to  absorb  labor  market,  as  many  as  97.3%  from  the  total  labor  force  working. However,  the  role  of  micro,  small  and  medium  enterprises  (SMEs)  in  the  reality  have difficulties in some factors, one of the factor is capital issues. This is where Syariah financial institution  with  the  profit  sharing  principal  to  be  expected  become  ideal  solution,  this because on the financing use the profit sharing principal. Observing phenomenon as above it is necessary to have assessment on few point area, first, implementation of financing on Syariah financial institution in the Malang City perceived become ideal solutions. Second, the factors which become the barrier on implementation of financing on Syariah financial institution in Malang City. Third; the right solution to overcome the barrier factors on the implementation at Shariah financial institution in Malang City concerning exact profit sharing principal. Artikel ini membahas tentang kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam menyerap tenaga kerja di Indonesia yang cukup besar, yaitu sebanyak 97,3% dari total angkatan kerja yang bekerja. Namun peran tersebut dalam kenyataannya terkendala oleh beberapa hal, diantaranya permasalahan modal. Disinilah peran Lembaga Keuangan Syari’ah dengan pembiayaan berprinsip bagi hasil sangat diharapkan. Mengamati fenomena yang demikian maka perlu dikaji mengenai beberapa hal; pertama, pelaksanaan pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syari’ah di kota Malang yang dirasa ideal bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Kedua, faktor-faktor penghambat pelaksanaan pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syari’ah di Kota Malang berkenaan dengan prinsip bagi hasil, dan ketiga,  solusi  untuk  mengatasi  faktor-faktor  penghambat  pelaksanaan  pembiayaan  pada Lembaga Keuangan Syari’ah di Kota Malang berkenaan dengan prinsip bagi hasil yang ideal tersebut.
هدف بناء الا قتصاديات القومية في الدول الاسلامية على وفق منهجالاقتصادي الاسلام شيخون, محمد
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 5, No 1: Juni 2013
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (363.411 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v5i1.2992

Abstract

Kekuatan  politik  dan  ekonomi  internasional  telah  memaksa  negara-negara  muslim termasuk  indonesia  untuk  menerapkan  konsep  ekonomi  liberal,  yang  menguntungkan korporasi, individu dan juga kekuatan-kekuatan global internasional. Ditengah pergolakanpergolakan politik dan ekonomi global, Islam telah menawarkan konsep-konsep ekonomi yang berpihak kepada rakyat yang telah diterapkan jauh sebelum abad modern ini. Islam telah mengatur peran negara dalam mengintervensi pasar, dan juga mengatur tata kelola perdagangan internasional. Tanah dan air serta sumber daya alam dan mineral juga tidak luput dalam aturan  dan konsep  yang ditawarkan oleh Islam dalam bentuk  kepemilikan negara, publik dan juga individu. Konsep-konsep Islam diatas telah diterapkan pada masa nabi dan khulafa al-rasydin dengan sumber primer yang valid dari al-Qur’an, Sunnah dan Fatwa Sahabat. Selayaknya, perekonomian nasional di Negara-negara muslim dibangun dengan konsep ekonomi islam yang memiliki keberpihakan yang tinggi untuk kemaslahatan Negara dan rakyat, tanpa intervensi dari kekuatan-kekuatan politik dan ekonomi global internasional.
MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DI YAYASAN ASH SHAHWAH (YASA) MALANG Toriquddin, Moh.; Rauf, Abd.
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 5, No 1: Juni 2013
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (332.584 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v5i1.2993

Abstract

This research aims at describing modern management of zakat. Zakat management means the activity of managing zakat based on management principles, such as planning, organizing, actuating  and  controlling.  The  research  describes  Yayasan   Ash  Shahwah(YASA)  in implementing these management principles. The research is a qualitative study. The data are collected through three stages: interview, observation, and documentation. The data in this study consists of three parts: primary, secondary and tertiary. The collected data are analyzed by using the theory of George R. Terry on Management. The findings show that YASA is a quite professional zakat institution. It has applied the principles of modern management. As a result, it has won the attention of people and has successfully collected more than Rp. 1.7 billion each year. Penelitian  ini  membahas  tentang  manajemen  zakat  modern.  Manajemen  zakat  modern dimaksud adalah pengelolaan zakat dengan menggunakan dasar-dasar teori manajemen seperti  planning,  organizing,  actuating  dan  controlling.Tujuan  dari  penelitian  ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana Yayasan Ash Shahwah melakukan planning, organizing, actuating, dan controlling dalam menjalankan organisasi zakat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Cara pengumpulan data melalui tiga tahap yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data-data dalam penelitian ini terdiri dari tiga bagian yakni, data primer, skunder dan tertier. Data yang terkumpul dianalisis dengan teori George R. Terry tentang Manajemen.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa YASA merupakan lembaga pengelola zakat yang cukup professional. Mereka telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen  modern  sehingga  kepercayaan  masyarakat  begitu  besar  dan  penghimpunan dana ZIS tiap tahun tidak kurang dari Rp. 1.7 milyar.
PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI SYARIAH Huda, Alamul
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 5, No 1: Juni 2013
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (387.257 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v5i1.2995

Abstract

Women movement in contemporary context is a ovement which has value, meaning and its own’s potential. The movement covers several factors in society, and one of them is women’s effort and strenght in improving living standart of the society. Furthermore, actualization of this empowerment is in forms of building and developing women cooperative institution as  a  medium  for  increaing  economics’  welfare  of  socety.  The  succes  of  that  cooperative institution gives proof and important meaning of the influence and the present of women in the middle of society as well as deconsts doubt stigma towards women’s role and their strenght.  Then,  phenomenollogy,  the  existence  of  women  cooperative  institution  is  the actualization  of  role  and  economics  empowerment  of  society  by  women  is  the  proof  of women’s strenght in social realm and society. Gerakan  perempuan  dalam  konteks  kekinian  adalah  gerakan  yang  memiliki  nilai,  arti dan potensi tersendiri. Hal ini meliputi sekian banyak factor di dalam masyarakat, dan salah  satu  diantaranya  adalah  daya  ikhtiyar  dan  upaya  kekuatan  perempuan  dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selanjutnya, aktualisasi pemberdayaan ini adalah dalam bentuk pendirian dan pengembangan koperasi wanita sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kesuksesan yang ditunjukkan oleh koperasi wanita ini memberi  bukti  dan  arti  penting,  makna  pengaruh  dan  kehadiran  perempuan  di  tengah masyarakat, sekaligus mendobrak stigma keraguan akan peran dan kekuatan perempuan. Selanjutnya,  secara  fenomenologis,  eksistensi  koperasi  wanita  adalah  aktualisasi  peran dan pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh perempuan merupakan bukti akan kekuatan perempuan dalam ranah social dan masyarakat.
LEMBAGA FATWA KEAGAMAAN DI INDONESIA (Telaah Atas Lembaga Majlis Tarjih dan Lajnah Bathsul Masail) Nasih, Ahmad Munjin
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 5, No 1: Juni 2013
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (461.722 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v5i1.2997

Abstract

Muhammadiyah  and  NU  are  two  of  the  greatest   Islamic  Organizations  in  Indonesia which have colored the dynamic of nation religious life. Through both organisazion, there are many fatwas issued on which the each follower undertake their religious. If viewed from products, the fatwas were issued by Muhammadiyah and NU often indicate some difference.  This  reality  can  be  understood  because  both  organization  have  the  different mecanism of legal istinbath. The fact that Muhammadiyah by Majlis Tarjih and NU by Bahtsul Masailnya have a difference approach so that fatwas issued by each organization difference as well. This paper will elaborate the dinamic of difference between Majelis Tarjih of Muhammadiyah and Bahtsul Masail of NU. Muhammadiyah dan NU adalah dua ormas Islam terbesar di Indonesia yang selama ini mampu  mewarnai  dinamika  kehidupan  beragama  bangsa  ini.  Melalui  keduanya  telah lahir banyak produk hukum (baca: fatwa) yang dijadikan pegangan oleh masing-masing pengikutnya dalam menjalani kehidupan beragama. Dilihat dari sisi produk, selama ini fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah dan NU seringkali menunjukkan perbedaannya. Hal ini sangat bisa dimaklumi mengingat bahwa dua organisasi ini mempunyai mekanisme yang  berbeda  dalam  melakukan  istinbath  hukum.  Kenyataan  bahwa  Muhammadiyah melalui Majlis Tarjih dan NU melalui Lembaga Bahtsul Masailnya memiliki pendekatan yang berbeda dalam melakukan istinbath hukum, karena itu tidak mengherankan jika fatwa yang dikelurkan juga berbeda. Tulisan ini akan menggambarkan dinamika perbedaan yang terjadi dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail NU.
RELASI SUAMI ISTERI DALAM KONTEKS KELUARGA BURUH MIGRAN Jamilah, Jamilah; Adilla, Rasikh
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 5, No 1: Juni 2013
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (455.746 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v5i1.2998

Abstract

This research aims at analyzing spouse relation construction  among  migrant  worker families in Patok Picis Village, Wajak, Malang with wives as the additional bread winner. This research is descriptive empirical research by applying qualitative method on spouse relationship phenomenon in migrant workers family context. Deep interview technique is used to collect data through interview with migrant workers worker’ husbands. The results of this research reveal three main findings; 1) the relation is mainly determined by the ability of wife and husband to be main and additional breadwinner. 2) the relation which is build is not based on justice and equity principle and it tends to be subordination after the wife ends the contract. 3) Husband states that the relation socially which must be built in the family must put husband’s position higher than wife’s. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konstruksi relasi suami istri yang dibangun oleh keluarga buruh migran di desa Patok Picis kecamatan Wajak Kabupaten Malang dengan kondisi  istri  yang  bekerja  sebagai  pencari  nafkah  tambahan.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  empirik  yang  bersifat  deskriftif  terhadap  fenomena  relasi  suami  istri  dalam konteks keluarga buruh migran. Teknik wawancara secara mendalam digunakan untuk mengumpulkan data melalui wawancara dengan suami buruh migran. Hasil penelitian menyimpulkan antara lain; 1) relasi yang dibangun sangat ditentukan oleh kemampuan suami atau istri dalam mencari nafkah utama dan tambahan.2) relasi yang dibangun tidak berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan akan tetapi cenderung subordinasi ketika istri selesai  menjadi  buruh  migrant.  3)  Suami  berpendapat  bahwa  secara  social,  relasi  yang harus dibentuk dalam keluarga adalah kedudukan suami lebih tinggi dari istri.
MASLAHAH DAN BATASAN-BATASANNYA MENURUT AL-BÛTHÎ (Analisis Kitab Dlawâbith al-Mashlahah fi al-Syarî’ah al-Islâmiyyah) Arfan, Abbas
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 5, No 1: Juni 2013
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (529.764 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v5i1.2999

Abstract

Definition of al - mashlahah according to al - Bûthî is : “ Something useful accoding to al - Shâri ‘ (Allah and His Messenger ) for the benefit of his servants , in keeping religion , life , intellect , lineage and their property , in accordance with the specific sequences contained in the maintenance category . “ Furthermore al - Bûthî asserts that al - mashlahah can be used as a source of law if it meets the five criteria that he called al -mashlahah Dlawâbith.  These  five  criteria  are  ;  (  a)  maslahah  should  be included in the scope of al - maqashid al - Syar’iyyah the five , ( b ) maslahah does not contradict with the Qur’an , ( c ) maslahah does not contradict with al - Sunnah , ( d ) maslahah does not contradict with al - Qiyas and ( e ) maslahah does not contradict with another benefit that is higher / stronger / more important . That’s more or less the gist of the book Dlawâbith mashlahah fi al - Shari’ah al - Islamiyya , beside that in this paper , the authors tried to analyze critic al - Bûthî against al - Thûfî on maslahah concept , in addition also critical analysis of the author to distribution and limitations of maslahah in al - Bûthî’s version. Definisi  al-Mashlahah  menurut  al-Bûthî  adalah:  “Sesuatu  yang  bermanfaat yang dimaksudkan  oleh  al-Syari’  (Allah  dan  Rasul-Nya)  untuk  kepentingan hamba-Nya,  baik  dalam  menjaga  agama,  jiwa,  akal,  keturunan  dan  harta mereka,  sesuai  dengan  urutan  tertentu  yang  terdapat  di  dalam  kategori pemeliharaan tersebut.” Namun al-Bûthî menegaskan bahwa al-Mashlahah dapat dijadikan sebagai sumber hukum jika memenuhi lima kriteria yang ia istilahkan dengan Dlawâbith  al-Mashlahah.  Kelima  kriteria  tersebut  adalah;   maslahah tersebut haruslah: (a) termasuk ke dalam cakupan al-Maqâshid al-Syar’iyyah yang lima, (b) tidak bertentangan dengan al-Qur’an, (c) tidak bertentangan dengan alSunnah, (d) tidak bertentangan dengan al-Qiyas dan (e) tidak bertentangan dengan kemaslahatan  lain  yang  lebih  tinggi/  lebih  kuat/lebih  penting.  Itulah lebih kurang intisari  dari  kitab   Dlawâbith  al-Mashlahah fi  Syarî’ah  al-Islâmiyyah,  namun dalam makalah ini, penulis berusaha menganalisis kritik al-Bûthî terhadap konsep maslahah al-Thûfî, disamping analisis kritis penulis terhadap pembagian maslahah dan batasannya versi al-Bûthî.
PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM LEMBAGA PERASURANSIAN DI INDONESIA Susamto, Burhanuddin
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 5, No 1: Juni 2013
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (521.837 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v5i1.3000

Abstract

The  fact  that  the  insurance  business  institution  has  become  part  of   Indonesian  people life. However, the question whether the practice of insurance is a legitimate according to Shari’a law? To respond to these questions, DSN-MUI has issued some fatwas in order to practice the practice of insurance in accordance with Islamic principles to avoid gharar (uncertainty), gambling (gambling), riba (interest), zulmu (persecution), riswah (bribes), illicit goods, and immoral. Actually those fatwas had an impact so that the government was “forced” to adopt the principles of sharia into some regualasi insurance. This paper will  discuss  the  regulatory  aspects  in  addition  will  also  discuss  how  the  application  of Shari’a principles to the insurance agency. Kenyataan bahwa usaha perasuransian telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di  Indonesia.  Namun  yang  menjadi  pertanyaan,  apakah  praktik  perasuransian  itu  sah hukumnya menurut tinjauan syariat? Untuk merespon pertanyaan tersebut, DSN-MUI telah   mengeluarkan  beberapa  fatwa  agar  praktik  perasuransian  sesuai  dengan  prinsipprinsip  syariah,   sehingga  terhindar  dari   gharar  (ketidakjelasan),  maisir  (judi),  riba (bunga), zulmu (penganiayaan), riswah (suap), barang haram, dan maksiat. Fatwa-fatwa tersebut ternyata telah memberikan pengaruh sehingga pemerintah ”terpaksa” mengadopsi prinsip-prinsip syariah ke dalam beberapa regualasi perasuransian. Tulisan ini selain akan mengkaji  aspek  regulasi  perasuransian,  juga  mengkaji  bagaimana  penerapan  prinsipprinsip syariah ke dalam lembaga tersebut.

Page 8 of 31 | Total Record : 310

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2009 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17, No 2 (2025): in Press Vol 17, No 1 (2025) Vol 16, No 2 (2024) Vol 16, No 1 (2024) Vol 15, No 2 (2023) Vol 15, No 1 (2023) Vol 14, No 2 (2022) Vol 14, No 1 (2022) Vol 13, No 2 (2021) Vol 13, No 1 (2021) Vol 12, No 2 (2020) Vol 12, No 1 (2020) Vol 11, No 2 (2019) Vol 11, No 1 (2019) Vol 10, No 2 (2018) Vol 10, No 1 (2018) Vol 9, No 2: Desember 2017 Vol 9, No 1: Juni 2017 Vol 8, No 2: Desember 2016 Vol 8, No 1: Juni 2016 Vol 7, No 2: Desember 2015 Vol 7, No 1: Juni 2015 Vol 6, No 2: Desember 2014 Vol 6, No 1: Juni 2014 Vol 5, No 2: Desember 2013 Vol 5, No 1: Juni 2013 Vol 4, No 2: Desember 2012 Vol 4, No 1: Juni 2012 de JURE (Vol. 1, No. 2 Vol 3, No 2: Desember 2011 Vol 3, No 1: Juni 2011 de Jure (Vol. 2, No. 1 Vol 2, No 2: Desember 2010 Vol 2, No 1: Juni 2010 Vol 1, No 2: Desember 2009 Vol 1, No 1: Juni 2009 More Issue