cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ramadhita
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
dejure@uin-malang.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
DE JURE
Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
de Jure adalah jurnal yang mengkaji permasalahan syariah dan hukum baik hasil penelitian atau artikel telaah. Terbit dua kali dalam setahun pada bulan Mei dan November. de Jure diterbitkan oleh unit Penelitian, Penerbitan dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penyunting menerima naskah yang belum pernah diterbitkan dalam media lain.
Arjuna Subject : -
Articles 311 Documents
 5   6   7   8   9 
ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA WANITA (Menurut Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003) Mambu, Joupy G.Z.
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 2, No 2: Desember 2010
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (373.067 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v2i2.2975

Abstract

The total number of job seekers has been growing in recent years. It is not only men who are seeking for job vacancy, but also women. This situation is getting harder for people to be employed particulalry women workers. This research applied normative-juridical analysis in analyzing secondary and tertiary data. The result shows that regulation Number 13, year 2003 on labor is considered unsufficient in terms of women workers protection. In this regulation, there are only five verses which specially accommodate women workers. Jumlah angka pencari kerja dari tahun ke tahun terus meningkat. Selain pencari kerja pria yang terus bertambah, di sisi lain tenaga kerja wanita juga terus meningkat. Kondisi ini tentu saja akan semakin mempersulit dalam memperoleh pekerjaan, terutama pencari kerja wanita. Penelitian ini menggunakan analisis yuridis normatif yang mengkaji sumber hukum primer dan sekunder. Hasil analisa dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dirasa masih kurang memadai dalam hal perlindungan terhadap tenaga kerja wanita. Dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan hanya ada 5 pasal yang secara khusus mengatur mengenai tenaga kerja wanita
WAKAF UANG DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA Hasan, Sudirman
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 2, No 2: Desember 2010
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (583.825 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v2i2.2976

Abstract

This article discusses money wakaf that can be used as religious investment, education and social services. To socialize this notion, it is necessary to understand comprehensively and integratively the legal status of this kind of wakaf both in fiqh perspective and common law, as well as its implementation especially in Indonesia. In general, wakaf is well known as property of permanent by Muslim with purely spiritual goal. Nevertheless, money wakaf gets serious attention due to its long historical root in Islam. As a matter of fact, Indonesian society’s understanding on this wakaf which is merely the traditional wakaf meaning on land wakaf is the challenge. Artikel  ini  mendiskusikan  tentang  wakaf  uang  yang  dapat  digunakan  sebagai  investasi keagamaan,  pendidikan  dan  pelayanan  sosial.  Dalam  upaya  mensosialiasikan  hal  tersebut, dibutuhkan pemahaman secara menyeluruh dan terintegrasi tentang hukum wakaf uang baik dalam perspektif fiqh maupun hukum positif, beserta implementasinya terutama di Indonesia. Pada umumnya, wakaf selama ini dikenal terkait dengan sumbangan berupa aset tetap (property of permanent) oleh seorang muslim dengan tujuan murni ketaqwaan, namun akhir-akhir ini wakaf uang telah mendapat perhatian serius, karena ternyata juga memiliki akar yang panjang dalam  sejarah  Islam.  Namun  kurangnya  pemahaman  masyarakat  Indonesia  terhadap  wakaf uang karena terpaku kepada pemaknaan wakaf tradional yang terbatas pada tanah merupakan tantangan tersendiri.
EPISTEMOLOGI GERAKAN LIBERALIS, FUNDAMENTALIS, DAN MODERAT ISLAM DI ERA MODERN Huda, Alamul
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 2, No 2: Desember 2010
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (387.11 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v2i2.2977

Abstract

The  episthemology  of  Islamic  fundamentalism  and  liberalism  movement  in  modern  era  has significant  meaning.  These  two  movements  influence  significantly  on  Muslim’s  value  and behavior as well as their religiosity. As it has been known that each movement has its own main principle. On the onehand fundamentalism empahasizes qur’an and sunnah movement with its litaralist movement, muslim thinkers try to reinterprete those islamic sources islamic values with modern thinking as the requirement to face and to solve contemporary problems, on the other.Therefore, it should be acknowledged that muslim restore religious concept and start to reanalyze tafsir and sunnah based on human situation, social law, gender justice. Finally, it is undisputable that each religious movement has its own character. Epistemologi dari gerakan Islam fundamentalis dan Islam liberalis di era modern memiliki arti penting. Dua gerakan ini memberikan pengaruh signifikan terhadap nilai dan perilaku serta paradigma  keberagamaan  umat  Islam.  Sebagaimana  di  ketahui,  bahwa  dari  masing-masing gerakan yang ada memiliki prisip utama, sebagamana dalam Gerakan Islam Fundamentalis menyeru untuk kembali pada al-Qur’an dan Sunnah dengan pendekatan literal tekstual pada tafsir ayat-ayatnya, di sisi yang lain, para pemikir Islam menyeru untuk melakukan pemaknaan ulang  nilai-nilai  keislaman  dengan  menggunakan  pemikiran  modern  sebagai  syarat  untuk menghadapi dan memecahkan persoalan-persoalan kemanusiaan terkini, oleh sebab itu, nampak bahwa masyarakat muslim seharusnya merestorasi konsep keagamaan di semua bidang dan memulai analisis ulang terhadap tafsir dan as-Sunnah berdasar situasi kemanusiaan, hukum
PROGRAM PETA LANGIT DALAM PELAKSANAAN HISAB RUKYAT Wahidi, Ahmad
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 2, No 2: Desember 2010
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (898.27 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v2i2.2978

Abstract

It is time for technological progress and sophistication to participate in the implementation of hisab rukyat in order to produce hisab rukyat which have best quality and accurate. Nowdays the methods of determining the beginning of the month, prayer times, Qiblat direction and eclipse have been using computers as a means of supporting the level of precision which is certainly higher and accurate. A variety of software is available including an attractive visualization which is practical and easy to learn. Morover with the many computer programs, anyone can operate it easily and calculate the position of the moon and sun, Just how to use it for the sake of hisab rukyat especially for determination of Qamariah months preliminary, particularly in the determination of the beginning of Ramadan, Eid al-Fitr and Eid al-Adha. Sudah saatnya kemajuan dan kecanggihan teknologi ikut serta dalam memberikan sumbangsih terhadap pelaksanaan hisab rukyat agar menghasilkan hisab rukyat yang berkualitas dan akurat. Saat ini metode-metode penentuan awal bulan, waktu shalat arah kiblat dan gerhana telah banyak menggunakan komputer sebagai sarana penunjang dengan tingkat presisi yang tentunya jauh lebih tinggi dan akurat. Berbagai perangkat lunak (software) yang praktis juga telah tersedia dengan menyertakan bentuk visualisasi yang menarik sehingga mudah untuk dipelajari. Bahkan dengan banyaknya program komputer, siapa pun yang bisa mengoperasikannya dengan mudah untuk menghitung posisi bulan dan matahari, tinggal bagaimana memanfaatkannya  untuk  kepentingan  hisab  rukyat  terutama  untuk  penentuan  awal  bulan  Qamariah, khususnya dalam penentuan awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha
RELASI ISLAM, NEGARA, DAN PANCASILA DALAM PERSPEKTIF TATA HUKUM INDONESIA Zoelva, Hamdan
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 4, No 2: Desember 2012
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (375.023 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v4i2.2980

Abstract

There aredifferences of opinion in looking at the relationship between religion and state. Some proposed that the state should be based on religion (Islam) and others have argued the opposite, the state should be separated from the religion (secular nationalism). The debate is considered complete after the Jakarta Charter formula was agreed, although it was annulled after the legalization of the Constitution on August 18, 1945. History shows that Muslims sacrifice for this country is invaluable both in terms of physical struggle (body and soul) and ideological (Islamic values). So that, returning authority to the Muslim community to determine the direction of development of the country has become a necessity. Through this article, the author would like to express a new form of moral calling on Muslims to contribute to this country, some of them with sincerity impose Islamic lawinto national law. Terdapat perbedaan pendapat dalam memandang hubungan agama dan negara. Ada yang berpendapat negara  harus  berdasarkan  pada  agama  (Islam)  dan  ada  yang  berpendapat sebaliknya,  bahwa negara  harus  dipisah  dari  agama  (nasionalisme  sekuler).  Perdebatan dianggap selesai setelah disepakati rumusan Piagam Jakarta, meskipun kemudian dianulir setelah  disahkannya  UUD  tanggal  18  Agustus  1945.  Sejarah  ini  menunjukkan  bahwa pengorbanan umat Islam untuk negeri ini tidak ternilai harganya baik ditinjau dari segi perjuangan fisik (jiwa raga) maupun ideologis (nilai-nilai keislaman). Dari pengorbanan tersebut,  mengembalikan  kewenangan  kepada  umat Islam  untuk  menentukan  arah pembangunan negara ini menjadi keniscayaan. Karena itu melalui tema ini, penulis ingin mengungkapkan bentuk baru panggilan moral umat Islam untuk memberikan konstribusi terhadap negeri ini, yaitu diantaranya melalui keikhlasan memberlakukan hukum Islam ke dalam hukum nasional.
ANALISIS MUATAN MATERI BAB XIV KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 100 TENTANG PEMELIHARAAN ANAK DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI R.I. NOMOR 46/PUU-VIII/2010 Zuhriah, Erfaniah; Mayasari, Lutfiana Dwi
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 4, No 2: Desember 2012
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (372.531 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v4i2.2981

Abstract

Constitutional Court’s decision on the rights of children who were born out of wedlock causes various controversies. On the one hand, it is considered as a positive decision for children’s benefit and their future. On the other hand, it is considered also as a negative decision by legalizing unregistered marriage. Using a field research and qualitative approach, this research produces a conclusion that four of respondents from  different  background  of  organizations  agree  with  this  constitutional  court decision if the intended object is the children from Sirri (unregistered) marriage. Furthermore, one respondent agrees if this decision becomes a guideline and no longer a phenomenon. The most important message from informants is a recommendation that Constitutional Court not to issue another ambiguous fatwa and this institution is capable to make a humanist decision and remains in the corridors of the religious demands that have been rooted in the community. Keputusan  mahkamah  konstitusi  tentang  hak  anak  diluar  nikah  menimbulkan  berbagai macam kontroversi. disatu pihak keputusan tersebut dianggap positif untuk kemaslahatan anak  dan  masa  depan  mereka,  dan  di  lain  pihak  keputusan  tersebut  dianggap  negative karena melegalkan pernikahan dibawah tangan. Dalam penelitian yang menggunakan jenis penelitian field research dengan pendekatan kualitatif ini menghasilkan suatu kesimpulan bahwa empat responden dengan latar belakang organisasi yang berbeda menyatakan setuju dengan keputusan MK tersebut jika yang dimaksud adalah anak hasil pernikahan sirri. Dan satu responden menyatakan setuju jika keputusan tersebut menjadi sebuah pedoman bukan lagi fenomenal. Pesan terpenting dari para informan adalah himbauan agar MK tak  lagi  mengeluarkan  suatu  fatwa  yang  ambigu  dan  mampu  menciptakan  keputusan yang  humanis  dan  tetap  dalam  koridor  tuntutan  keagamaan  yang  telah  mengakar  di masyarakat.
KEADILAN PROPORSIONAL DALAM PEMBAGIAN WARIS ANAK ANGKAT Ramadhita, Ramadhita
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 4, No 2: Desember 2012
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (357.99 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v4i2.2982

Abstract

The  existence  of  a  religion  in  the  modern  era,  is  determined  by  its  velocity  to  respond and resolve the problems of life creatively, by means of ijtihad, with a wide range of its methodology.  A  progressive  steps  have  been  carried  out  by  Indonesian’s  scholars  by giving rights to the relics of a foster child by testament wajibah, regulated in article 209 compilation of Islamic law. Though it is never cached prearranged classical fiqh. Thus, even though in its development of article 209 hasn’t been able to reflect justice. Therefore, the part that was accepted by the adopted child may be smaller than the other heirs, regardless of contributions or services that have been given a foster child to adoptive parents Eksistensi suatu agama di era modern, ditentukan bagaimana merespon dan menyelesaikan problem kehidupan secara kreatif dengan cara ijtihad, dengan berbagai macam metodologinya. Langkah  progresif  telah  dilakukan  oleh  ulama  Indonesia  dengan  memberikan  hak  dari harta peninggalan kepada anak angkat melalui wasiat wajibah, yang diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Padahal hal ini tidak pernah diatur sebelumnya di dalam khazanah  fiqh  klasik.  Meskipun  dimikian,  dalam  perkembangannya  Pasal  209 belum mampu mencerminkan keadilan. Sebab, bagian yang diterima oleh anak angkat bisa jadi lebih kecil dari bagian ahli waris lain, tanpa mempertimbangkan kontribusi atau jasa yang telah diberikan anak angkat kepada orang tua angkatnya.
INTERPRETASI HAKIM PENGADILAN AGAMA MALANG TERHADAP PASAL 55 UU NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH Yasin, Mohamad Nur; Subkhi, M. Yusuf
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 4, No 2: Desember 2012
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (350.668 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v4i2.2983

Abstract

This research reveals three causes of authority intersection in section 55 regulation Number 21, year 2008 on sharia banking. First, the transition of Religious Court after regulation Number 33 year 2006 on the changing of regulation Number 7 year 1989 on Religious Court  is  legalized.  Second,  there  is  an  image  that  General  Court  is  more  popular  than Religious Court. Third, there is socio-political influence and particular interests within the process of formulating the regulation. Judges in Religious Court of Malang are divided into two groups in interpreting section 55 regulation Number 21 year 2008 on Sharia Banking. Firstly, those who apply historical interpretation method argue that the section gives option towards dispute resolution forum. Secondly, those who apply grammatical method stated that section 55 is a historic, because the content has been included in section 49 Regulation Number 3 Year 2006 on the changing of Regulation Number 7 year 1989 on Religious Court which has implication towards the authority reduction of Religious Court on sharia banking. Hasil penelitian menunjukkan kan tiga sebab persinggungan kewenangan dalam pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Pertama, adanya masa transisi bagi Peradilan Agama setelah disahkannya UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Kedua, adanya image bahwa Peradilan Umum lebih populer dari Peradilan Agama. Ketiga, adanya pengaruh sosial politik dan berbagai kepentingan dalam proses perumusan UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Hakim Pengadilan Agama Malang terbagi dalam dua kelompok dalam menginterpretasikan pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Pertama,  kelompok  yang  menggunakan  metode  interpretasi  sejarah  berpendapat  bahwa pasal  55  muncul  untuk  memberikan  opsi  terhadap  forum  penyelesai  sengketa.  Kedua, kelompok yang menggunakan metode gramatikal menyatakan, bahwa Pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2008 adalah ahistoris, karena keberadaannya telah ditampung dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berimplikasi pada tereduksinya kewenangan Pengadilan Agama di bidang perbankan syariah.
IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH TERHADAP PENYITAAN JAMINAN FIDUSIA Nasyi’ah, Iffaty; Chusna, Asna Jazillatul
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 4, No 2: Desember 2012
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (459.966 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v4i2.2984

Abstract

This research aims at comparing the foreclosure process of fiduciary collateral between Fiduciary regulation (Law N. 42 of 1999) and the principles of Shariah and the compatibility of the foreclosure process with the the principles of Shariah as well as consumer protection principles. This is a literary research (Bibliography Research), which uses the written data sources such as al-Quran and al-Hadith, relevant legislation. The research reveals that the foreclosure process of fiduciary collateral is based on Fiduciary Law, some procedures are in accordance with Islamic principles except in the case of delay of payment provided by the creditor to the debitor and the consent of the competent institutions in foreclosure cases to be performed . However, Adage „the privity of contract“ under consumer protection laws are not accommodated in the foreclosure process by Fiduciary Law. Creditors still use the standard contract that led to the dominance of the creditor against the debtor. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan proses penyitaan jaminan fidusia antara UU Jaminan Fidusia (UU Nomor 42 tahun 1999) dan prinsip-prinsip Syariah dan kesesuain proses  penyitaan  jaminan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah  dan  prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Bibliography Research), yang menggunakan sumber data tertulis seperti ; al-Qur’an dan al-Hadis dan perundang-undangan terkait.Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pada proses penyitaan jaminan fidusia berdasarkan UU Jaminan Fidusia, beberapa prosedur telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah kecuali dalam hal adanya penundaan pembayaran yang diberikan oleh pihak kreditur kepada debitur serta adanya ijin dari lembaga yang berwenang untuk dilakukan  penyitaan.  Adagium  the   privity  of  contract“  dalam  hukum perlindungan konsumen masih belum diakomodir secara menyeluruh dalam proses penyitaan menurut UU Jaminan Fidusia. Kreditur masih menggunakan perjanjian baku yang mengarah pada adanya  dominasi  pihak  kreditur  terhadap  debitur.  Penggunaan  prinsip-prinsip  syariah dalam proses penyitaan telah mengakomodir prinsip-prinsip penyitaan dalam UU Jaminan Fidusia sekaligus menurut UU Perlindungan Konsumen.
PEMIKIRAN WAHBAH AL-ZUHAILY TENTANG AHKAM AL-USRAH Syuhadak, Faridatus; Badrun, Badrun
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 4, No 2: Desember 2012
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (442.686 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v4i2.2985

Abstract

This research is a normative judicial, with historical-analytic approach. Method of collecting data uses literature study, while the analysis of the data uses content analysis. The results showed that in applying ijtihad, Wahbah al-Zuhaily first review the texts contained in the  Qur’an  by  using  an  approach  related  disciplines  such  as  linguistics  who  heed  the words mujmal, musytarak, ‘amm or Khass, haqiqah or majaz, haqiqah or ‘urf, muthlaq or muqayyad etc, then the Prophet hadith; qauliyah, amaliyah, and taqririyah. After that he used qiyas and maslahah consideration for the realities faced by using the general rules as istihsan, maslahah mursalah, urf, sadd adh-Dzari’ah and others. Wahbah al-Zuhaily begins discussion of family law with a preliminary discussion of marriage; shari’ah law marriage, marriage sermon, proposed marriage proposal of others, and see the woman who had been groom before marriage. Wahbah al-Zuhaily also explained that the marriage law is not always the Sunnah, but can change mandatory, permissible, forbidden even makruh, depending on the context. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normative,  dengan  pendekatan  historis- analitis. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, sedangkan analisis data menggunakan content analysis (analisis isi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan ijtihad, Wahbah Al-Zuhaily terlebih dahulu melakukan kajian terhadap nash-nash yang terdapat dalam al-qur’an dengan menggunakan pendekatan disiplin ilmu yang terkait seperti ilmu bahasa yang memperhatikan kata-kata mujmal, musytarak, ‘amm atau khashsh, haqiqah atau majaz, haqiqah atau ’urf, muthlaq atau muqayyad dll, kemudian hadits Rasul baik yang Qauliyah, amaliyah, maupun taqririyah. Setelah itu menggunakan qiyas  serta  pertimbangan  maslahah  bagi  realitas  yang  dihadapi  dengan  menggunakan kaidah-kaidah  umum  seperti  istihsan  ,  maslahah  mursalah,  urf,  sadd  adz-Dzari’ah  dan lain-lain. Wahbah Al-Zuhaily memulai pembahasan hukum keluarga dengan pembahasan tentang pendahuluan pernikahan; hukum pernikahan secara syari’at, khutbah pernikahan, meminang  pinangan  orang  lain,  dan  melihat  perempuan  yang  telah  dipinang  sebelum dinikahi. Wahbah  Al-Zuhaily  juga  menjelaskan  bahwa  hukum  pernikahan  tidak  selalu sunnah, tapi bisa berubah wajib, mubah, makruh bahkan haram, tergantung konteksnya.

Page 7 of 32 | Total Record : 311

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2009 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17, No 2 (2025): in Press Vol 17, No 1 (2025) Vol 16, No 2 (2024) Vol 16, No 1 (2024) Vol 15, No 2 (2023) Vol 15, No 1 (2023) Vol 14, No 2 (2022) Vol 14, No 1 (2022) Vol 13, No 2 (2021) Vol 13, No 1 (2021) Vol 12, No 2 (2020) Vol 12, No 1 (2020) Vol 11, No 2 (2019) Vol 11, No 1 (2019) Vol 10, No 2 (2018) Vol 10, No 1 (2018) Vol 9, No 2: Desember 2017 Vol 9, No 1: Juni 2017 Vol 8, No 2: Desember 2016 Vol 8, No 1: Juni 2016 Vol 7, No 2: Desember 2015 Vol 7, No 1: Juni 2015 Vol 6, No 2: Desember 2014 Vol 6, No 1: Juni 2014 Vol 5, No 2: Desember 2013 Vol 5, No 1: Juni 2013 Vol 4, No 2: Desember 2012 Vol 4, No 1: Juni 2012 de JURE (Vol. 1, No. 2 Vol 3, No 2: Desember 2011 Vol 3, No 1: Juni 2011 de Jure (Vol. 2, No. 1 Vol 2, No 2: Desember 2010 Vol 2, No 1: Juni 2010 Vol 1, No 2: Desember 2009 Vol 1, No 1: Juni 2009 More Issue