Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Insignia: Journal of International Relations

insignia
Website

Published by Universitas Jenderal Soedirman

ISSN : 20891962 EISSN : 25979868 DOI : -

Core Subject : Humanities, Art,

Arts Humanities

Insignia Journal of International Relations is published biannually (April & November) by Laboratorium of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Jenderal Soedirman University. This journal contains articles or publications from all issues of International Relations such as: International Politics, Foreign Policy, Security Studies, International Political Economy, Transnational Studies, Area Studies & Non-traditional Issues.

Arjuna Subject : -

Articles 206 Documents

4 5 6 7 8

Analisis Peran Rusia sebagai Mediator dalam Penyelesaian Konflik Nagorno Karabakh Periode 2008-2016 Dewantara, Andhika; Yamin, Muhammad
Insignia: Journal of International Relations Vol 6 No 1 (2019): April 2019
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

The Nagorno Karabakh conflict is a conflict over territorial disputes that is synonymous with inter-Azerbaijan strife that adheres to the principle of integrating its territory in Nagorno Karabakh and Armenia which support the Nagorno Karabakh region and ethnic Armenians who are in it for independence from Azerbaijan. The dynamics of the Nagorno Karabakh conflict between Azerbaijan and Armenia continue to unfold, and there has never been a sustainable peace agreement between the two parties in dispute since the peace agreement Bishkek (Bishkek Protocol) 1994. Along with the dynamics of the battle, Russia has a very active role in the mediation and peace-building process between the two parties in conflict. Russia's position as mediator is carried out within the official framework of the OSCE Minsk Group and in the personal initiation of the state in the medium of the trilateral meeting. This research will describe the dynamics of the Nagorno Karabakh conflict in the period 2008-2016 along with efforts to resolve disputes under the Russian role. Keywords : Nagorno Karabakh Conflict, Russia, Mediation, and Contigency Model

NGO dalam Diplomasi Ekonomi: Implementasi Program Sustainable Development Goals (SDG’s) Poin Pengentasan Ketimpangan Sosial di Indonesia Ismail, Achmad
Insignia: Journal of International Relations Vol 6 No 1 (2019): April 2019
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

Abstrak Perubahan konstelasi global memberikan dampak nyata dari segi aktor diplomasi ekonomi. Jikalau dahulu hanya negara dan MNC yang saling berinteraksi, kini dunia internasional memasukan NGO dan IGO kedalam interaksi diplomasi ekonomi saat ini dengan perannya masing-masing. INFID sebagai NGO berperan penting terhadap aktor diplomasi ekonomi lainnya. Lebih lanjut, dalam diplomasi ekonomi transnasional memiliki spesialisasi dengan memasukan isu transnasional, aktor NGO dan IGO di dalamnya. Artikel ini lebih spesifik menelaah implementasi SDGs di Indonesia –isu pengentasan ketimpangan sosial sebagai isu transnasional menunjukkan tren meningkat di dunia, khususnya di Indonesia. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus maupun studi pustaka. Di lain sisi, artikel ini pula berargumen bahwa INFID memiliki peran penting dalam diplomasi ekonomi transnasional Indonesia dengan cara memberikan peran aktif dengan berbagai cara dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah Indonesia maupun pada pertemuan PBB terkait implementasi SDGs poin pengentasan ketimpangan sosial. Pada kesimpulannya, isu pengentasan ketimpangan sosial menjadi isu transnasional yang semakin penting. Merespon isu tersebut, INFID sebagai NGO memiliki peran penting terhadap pengambilan kebijakan pemerintah Indonesia sebagai bagian diplomasi ekonomi transnasionalnya.  Kata kunci: NGO, pengurangan ketimpangan sosial, SDGs, diplomasi ekonomi transnasional   Abstract Changes in the global constellation have a real impact in terms of economic diplomacy actors. If in the past only the state and MNC interacted with each other, now the international world has included NGOs and IGOs into the interaction of current economic diplomacy with their respective roles. INFID as an NGO plays an important role in other economic diplomacy actors. Furthermore, in transnational economic diplomacy has a specialization by including transnational issues, NGO and IGO actors in it.  This article is more specific examine the implementation of SDGs in Indonesia - the issue of alleviating social inequality as a transnational issue shows an increasing trend in the world, especially in Indonesia. This article uses qualitative research methods with case study approach and literature studies. On the other hand, this article also argued that INFID has an important role in the Indonesia's transnational economic diplomacy by playing an active role in various ways in the Indonesian government's policy-making process as well as at UN meetings related to the implementation of the SDGs to reduce social inequality. In conclusion, the issue of alleviating social inequality has become an increasingly important transnational issue. Responding to the issue, INFID as an NGO has important role in the Indonesian government's policy making as part of its transnational economic diplomacy. Keywords: NGOs, social inequality alleviation, SDGs, transnational economic diplomacy

Perbandingan Penegakan Demokrasi di Indonesia Pasca-Rezim Suharto dan Filipina Pasca-Rezim Marcos Hadi, Kisno
Insignia: Journal of International Relations Vol 6 No 1 (2019): April 2019
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

Abstrak Tulisan ini mendeskripsikan dan menganalisis perjalanan memperoleh demokrasi di dua negara yang pernah sama-sama mengalami rezim anti demokrasi yaitu Indonesia di bawah Suharto dan Filipina di bawah Marcos. Dua negara ini sama-sama mengalami rezim militeristik, namun setelah demokrasi berhasil diraih dan ditegakkan tetap saja terjadi kecenderungan-kecenderungan tindakan aktor politik hendak mengembalikan ke keadaan anti demokrasi seperti praktik pemerintahan yang tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi yaitu korupsi, politik oligarki, lemahnya penegakan hukum di berbagai bidang, hingga separatisme. Ada 3 hal penting yang disampaikan dalam tulisan ini, yaitu pertama, keadaan rezim militeristik yang menguasai kedua negara; kedua, latar belakang kejatuhan rezim militeristik dan diperolehnya sistem demokrasi dalam pengelolaan negara; dan ketiga, tantangan penegakan dan pelaksanaan demokrasi bagi kedua negara dalam politik masa kini. Tulisan ini merupakan hasil studi pustaka dengan metode deskriptif explanatory dan teknik analisis data kualitatif interpretatif. Temuan studi ini ialah Pertama, praktik demokrasi menunjukkan banyak hal baik seperti implementasi good governance dan pembangunan ekonomi melalui infrastruktur dan pajak, namun disertai munculnya masalah baru seperti menguatnya oligarki di pusat dan daerah di bidang politik dan ekonomi hingga membesarnya praktik korupsi pejabat negara. Kedua, ada perbedaan sikap politik kedua negara dalam rekonsiliasi dengan rezim masa lalu, Filipina dapat melupakan trauma politik masa lalu yakni aktor politik masa kini yang merupakan warisan rezim politik masa lalu bisa bekerjasama dan berkonsentrasi membangun bangsa dan negara ke depan tanpa saling fitnah dan kecurigaan. Sedangkan di Indonesia, terjadi sikap politik berbeda, di mana saling curiga dan fitnah yang sering dikaitkan dengan warisan politik masa lalu; Ketiga, kedua negara terus bekerja keras mencari model demokrasi yang cocok; dan Keempat, kedua negara mempunyai tugas besar dalam menegakkan demokrasi dengan bekerja keras menciptakan kesejahteraan bagi warga negara, penegakan hukum termasuk pemberantasan korupsi, pemberantasan narkoba, kerjasama luar negeri dan membina hubungan politik pusat dan daerah. Kata kunci: Demokrasi, Militeristik, Negara, Perbandingan Politik, Politik Kontemporer   Abstract This article describes and analyzes the journey of enforcement of democracy between Indonesia and Philipines which is occur after the end of regimes that tore both countries, i.e. by regime of Suharto in Indonesia and Marcos in Phillipines. But, the facts these countries still struggling to resolve tendencies that weaken democratization such as corruptions, oligarkhi of politics, weakness of law enforcement, separatism etc. For those reasons, author underlines three important things in this article to analyze problems, i.e., firstly, situation of regimes that control both countries; secondly, background of situation that overthrown the regimes and thirdly, the challenges of enforcement and implementation of democration for both countries in political situation today. This article is a library research that using descriptive explanatory method with qualitative interpretative data analitys. Finally, author find four results of the research, i.e. firstly, in practical of democracy, both countries display a good progress as a implementation of good governance and economic development e.g. in infrastructure and tax policy. But this situation raising new problems such as oligarchy strengthened in politics and economics sector both in national level and local regions level that result increase numbers of corruption of the rulers of government. Secondly, on political will between Indonesia and Philipines concerning of the reconciliation with the regime: Philipines decided to still involving actors of last regime to develop the country; but Indonesia still in trauma with the regime, suspicious, hatred are dominated as a result of political tension. Thirdly, both contries are still on going process to find the appropriate of democracy model. And fourthly, Indonesia and Philipines are strive to create prosperity and welfare for their people on law enforcement including eradication of corruption, fighting drugs abuse, build cooperation with foreign country and harmonizing of political relation between national and regional level. Keywords: Comparative Politics, Contemporary Politic, Democracy, Militeristic, State

Donald Trump, America First, dan Deglobalisasi: Bagaimana Kelanjutannya? Putri, Helsi Eka; Rivai, Aspin Nur Arifin
Insignia: Journal of International Relations Vol 6 No 1 (2019): April 2019
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

Abstrak Terpilihnya Donald Trump di satu sisi menjadi primadona bagi basis politik ultra kanan atau kadang disebut the looser of globalization, di sisi lain sebagai ancaman bagi pendukung globalisasi khususnya mereka (baik negara, kelompok pebisnis, dan masyarakat transnasional) yang khawatir atas menguatnya fenomena deglobalisasi. Fenomena Trump dan deglobalisasi menjadi perhatian artikel ini, dengan mengajukan pertanyaan kunci yaitu: mengapa di tengah globalisasi yang berlangsung, kebijakan luar negeri Trump justru menempuh pendekatan ekonomi politik proteksionis? Tulisan ini pada dasarnya menguji kembali relasi antar negara dan globalisasi dengan temuan bahwa keterpilihan Trump merupakan perluasan tren deglobalisasi yang sebelumnya berlangsung pasca Krisis Finansial Global 2008. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pola deduktif deskriptif. Data akan berbentuk data sekunder dan data primer.  Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan Trump yang cenderung tertutup dalam kerjasama ekonomi-politik merupakan strategi rebalancing terhadap lawan utamanya yaitu China. Tulisan ini kemudian memprediksikan bahwa kebijakan ekonomi Trump dapat berkonstribusi pada AS sebagai negara superior yang semakin defisit. China lantas menjadi penyeimbang poros globalisasi (multilateral approach) disaat AS memilih proteksionis. Kata kunci: America First, Deglobalisasi, Globalisasi , Krisis Finansial Global (KFG)   Abstract The election of Donald Trump on the one hand is a prima donna for the ultra right political base or sometimes called the looser of globalization, on the other hand as a threat to supporters of globalization especially those who are concerned about the strengthening of the deglobalisation phenomenon (countries, business groups and transnational communities). Trump's phenomenon and deglobalisation are of concern to this article, by asking key questions, namely: why in the midst of the ongoing globalization, Trump's foreign policy has taken the approach of a protectionist political economy? This paper basically reexamines relations between countries and globalization with the finding that Trump's electability is an expansion of the previous globalization trend after the 2008 Global Financial Crisis. This paper uses qualitative methods with descriptive-deductive pattern. Data will be presented as secondary and primer. The results of this research show that Trump's policy which tends leaning to isolationism from political-economic cooperation is a rebalancing strategy towards its main opponents namely China. This paper then predicts that Trump's economic policies can contribute to the US as a superior country that is increasingly deficit. China then became the axis of balancing globalization (multilateral approach) when the US chose protectionism. Keywords: America First, Deglobalisation, Globalization, Global Financial Crisis (GFC)

ASEAN Contemporary Security: Maritime Diplomacy in Handling of Maritime Security Threats in Malaka Strait Fathun, Laode Muhamad
Insignia: Journal of International Relations Vol 6 No 1 (2019): April 2019
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

Abstract This paper will explain the consequences of Indonesia's geopolitical location, namely in the Malacca Strait as an international trade route. The Malacca Strait is a crossing route for foreign ships to distribute goods to various regions. However, the strategic channel not only attracts sympathy from international entrepreneurs but also attracts these criminals and hijackers to obtain economic results from this activity. The Malacca Strait strategically makes pirates and pirates criminalize passing ships. On the other hand, the consequences of state legal matters are maintaining security and safety, and the comfort of crossings in the Malacca Strait. With a number of problems, both defense, governance and management infrastructure that cannot be seen in a fixed manner. In addition, its position borders on three countries, namely Indonesia, Malaysia and Singapore. With a qualitative descriptive analysis method, this paper explains the need for bilateral, trilateral and regional multi-level diplomacy approaches to solve problems. And the purpose of this article is that piracy occurred in the Straits of Malacca because of its strategic geopolitical structure and weak Indonesian defense. So, collaboration is needed, coordination through diplomacy and military projections as an effort to safeguard the sea area, sea control and military defense articulation. Thus, the authors hope that this article can add knowledge to the study of international relations, especially in marine studies. Keywords: Geopolitics, Maritime State, Malacca Strait, Piracy, Multilevel Diplomacy   Abstrak Paper ini akan menjelaskan konsekuensi dari lokasi geopolitik Indonesia, yaitu di Selat Malaka sebagai rute perdagangan internasional. Selat Malaka adalah rute penyeberangan bagi kapal-kapal asing untuk mendistribusikan barang ke berbagai daerah. Namun, saluran strategis tidak hanya menarik simpati dari pengusaha internasional tetapi juga menarik para pelaku kejahatan dan pembajak ini untuk mendapatkan hasil ekonomi dari kegiatan ini. Selat Malaka yang strategis membuat perompak dan pembajak mengkriminalkan kapal yang lewat. Sisi lain, konsekuensi dari urusan hukum negara adalah menjaga keamanan dan keselamatan, dan kenyamanan penyeberangan di Selat Malaka. Dengan sejumlah masalah baik pertahanan, tata kelola, infrastruktur manajemen yang tidak bisa dilihat secara secara terpisa. Selain itu  posisinya berbatasan dengan tiga negara yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura. Dengan metode analisis deskriptif kualitatif, makalah ini menjelaskan perlunya pendekatan diplomasi multi-level bilateral, trilateral dan regional untuk menyelesaikan masalah. Dan tujuan dari artikel ini bahwa pembajakan terjadi di Selat Malaka karena struktur geopolitik yang strategis dan pertahanan Indonesia yang lemah. Jadi, diperlukan kolaborasi, koordinasi melalui diplomasi dan proyeksi militer sebagai upaya untuk menjaga wilayah laut, kontrol laut dan artikulasi pertahanan militer. Dengan demikian, penulis berharap bahwa artikel ini dapat menambah pengetahuan untuk studi hubungan internasional khususnya dalam studi kelautan. Kata kunci: Diplomasi Multilevel, Geopolitik, Negara Maritim, Pembajakan, Selat Malaka

Pengaruh Implementasi United Nations Convention Against Corruption Terhadap Pemberantasan Korupsi di Australia Tahun 2013-2017 Aliffitria, Bhilla; Bintarsari, Nuriyeni Kartika
Insignia: Journal of International Relations Vol 6 No 2 (2019): November 2019
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

Abstrak Penelitian ini akan mengkaji pengaruh implementasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) terhadap pemberantasan korupsi di Australia periode 2013-2017, mengingat Australia merupakan salah satu negara yang memiliki perhatian terhadap isu korupsi dan telah meratifikasi UNCAC pada tahun 2005. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pengaruh implementasi UNCAC terhadap pemberantasan korupsi di Australia periode 2013-2017. Teknik pengumpulan data dengan metode kepustakaan dan memanfaatkan data sekunder dari berbagai sumber yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, laporan, situs resmi pemerintah dan media online lainnya. Keseluruhan data akan dianalisis menggunakan teori efektivitas rezim yang terdiri dari indikator output, income, dan impact serta indikitor nilai-niai good governance. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan korupsi di Australia selama tahun 2013-2017 bersifat fluktuatif, beberapa pengimplementasian pasal-pasal UNCAC dan penerapan nilai-nilai good governance dalam upaya pemberantasan korupsi di Australia periode 2013-2017 masih menemui hambatan dan beberapa kritik. Pengimplementasian UNCAC di Australia hanya berpengaruh pada peningkatan jumlah agensi anti-korupsi baik di tingkat negara bagian maupun federal, namun hal tersebut tidak berbanding lurus dengan semakin berkurangnya kasus korupsi yang terjadi di Australia dan meningkatnya skor serta peringkat Indeks Persepsi Korupsi Australia selama tahun 2013-2017. Kata kunci: Australia, efektivitas rezim, korupsi, UNCAC.   Abstract This research aims to analyze the influence of the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) implementation on eradicating corruption in Australia from 2013 to 2017. Australia is one of the countries that has prioritized on the corruption issue and has ratified the UNCAC in 2005. The purpose of this study is to know how the UNCAC implementation affectedthe corruption eradication efforts in Australia from 2013 to 2017. Data collection techniques with the literature method and utilizing secondary data from various sources obtained from books, scientific journals, reports, official government sites and other online media. Overall data will be analyzed using the regime effectiveness theory that consist of output, income, and impact indicators and also the values of good governance indicators. The results of this study indicate that the development of corruption in Australia during 2013-2017 was fluctuating, some implementations of UNCAC articles and the application of good governance values in efforts to eradicate corruption in Australia in the 2013-2017 period still faced obstacles and some criticism. The implementation of UNCAC in Australia only affected in increasing the number of anti-corruption agencies at the state and federal level, but it was not directly proportional to to the reduction of corruption cases and the increase of Australia Corruption Perception Index score and ranking during 2013-2017. Keywords: Australia, corruption, regime effectiveness, UNCAC

Analysis of Samyang Instant Noodleâ€™s Market in Indonesia Using The Impact of Uncertainty Avoidance by Hofstede's Cultural Dimensions Prakoso, Septyanto Galan; Satria, Randhi; Kinanti, Nesya Cesari; Puspitasari, Retnaningtyas
Insignia: Journal of International Relations Vol 6 No 2 (2019): November 2019
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

Abstract Indonesia as the second-largest country in consuming instant noodles in the world surely enacts it to become a lucrative market for instant noodle manufacturers, including Samyang Foods from South Korea. The emerging popularity of the Korean Wave or Hallyu Wave has further encouraged the penetration of Samyang Foods products into the palate of Indonesia people. However, the issue of the halal logo on Samyang instant noodles began to arise in 2016 and this affected the sale of Samyang Foods products in Indonesia, bearing in mind 85% of Indonesians are Muslim. The issue of a halal label on Samyang instant noodle is indeed a worthy event to be researched and discussed. This article will talk about the impact of uncertainty avoidance in the acceptance of Samyang instant noodles by Indonesian people and the potential market of Indonesian instant noodle for Samyang Foods. The subject that the author examines is through journals article, books, official sites, and internet articles. A qualitative descriptive method is used by the author to analyze the case. The result of this study is expected to provide an overview of the uncertainty avoidance?s contribution to the acceptance of Samyang instant noodles by Indonesian people. Indonesian instant noodle market will be elaborated with the consideration of uncertainty avoidance aspects, such as trust and loyalty. In conclusion, this article shows that uncertainty avoidance has a significant impact on Samyang instant noodle consumption in Indonesia and serves the analysis of the huge potential for the market expansion of Samyang Foods. Keywords: halal label, Indonesia, Samyang instant noodle, Samyang Foods.   Abstrak Indonesia sebagai negara kedua terbesar dalam konsumsi mi instan di dunia, menjadikannya sebagai pasar yang menggiurkan bagi produsen mi instan, tak terkecuali Samyang Foods dari Korea Selatan. Meningkatnya popularitas budaya Korea Selatan atau yang dikenal sebagai gelombang Hallyu, semakin mendorong penetrasi masuknya produk Samyang Foods ke dalam selera masyarakat Indonesia. Namun isu logo halal pada produk mi instan Samyang mulai mencuat di masyarakat pada tahun 2016 dan hal tersebut berpengaruh pada penjualan produk Samyang Foods di Indonesia, mengingat 85% penduduk Indonesia menganut agama Islam. Permasalahan mengenai label halal pada mie instan Samyang adalah salah satu topik yang layak untuk diteliti dan didiskusika lebih lanjut. Artikel ini akan membahas mengenai dampak dari uncertainty avoidance terhadap konsumsi mie instan Samyang oleh masyarakat Indonesia dan potensi yang dimiliki pasar mie instan Indonesia bagi Samyang Foods. Topik dalam artikel ini diteliti berdasarkan data dan informasi dari berbagai artikel jurnal, buku, laman resmi, dan artikel internet. Sedangkan dalam analisis penelitian, penulis menggunakan deskriptif-kualitatif untuk menganalisis permasalahan yang diangkat. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kontribusi konsep uncertainty avoidance terhadap keputusan konsumsi mie instan Samyang masyarakat Indonesia. Potensi pasar mie instan di Indonesia tersebut disajikan dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang terkandung dalam konsep uncertainty avoidance, seperti kepercayaan dan loyalitas. Dengan demikian, artikel ini menyimpulkan bahwa uncertainty avoidance memiliki dampak yang signifikan terhadap keputusan konsumsi mie instan Samyang oleh masyarakat Indonesia dan adanya potensi besar atas pasar mie instan di Indonesia bagi Samyang Foods. Kata kunci: label halal, Indonesia, mie instan Samyang, Samyang Foods

Budaya Kuliner sebagai Soft Power: Studi Perbandingan Thailand dan Korea Selatan Ramadhan, Fazri; Rezasyah, Teuku; Dermawan, Windy
Insignia: Journal of International Relations Vol 6 No 2 (2019): November 2019
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

Abstrak Kemunculan aktor non-negara dan banyaknya isu non-tradisional telah menyebabkan dibutuhkannya pendekatan baru dalam bidang diplomasi. Salah satu bidang tersebut adalah gastrodiplomasi yaitu jenis diplomasi publik yang menggunakan budaya kuliner sebagai daya tarik dan media diplomasi. Budaya kuliner dianggap mengandung citra negara dan mampu merepresentasikan negara dengan cara yang lebih halus dan mampu diterima oleh masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut tulisan ini berfokus pada bagaimana budaya kuliner mampu mengenkapsulasi identias sebuah negara dan menjawab mengapa budaya kuliner dapat diterima dengan baik oleh masyarakat bahkan mampu mengubah citra. Penulis akan memberikan contoh penerapan gastrodiplomasi oleh Republik Korea dan Thailand sebagai contoh dan perspektif.Thailand dipilih karena negara pertama yang menerapkan gastrodiplomasi secara resmi sedangkan Republik Korea dipilih karena negara terbaru yang melakukan gastrodiplomasi. Pemaparan mengenai praktek gastrodiplomasi kedua negara tersebut dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana identitas suatu negara ada dalam sebuah kuliner dan bagaimana gastrodiplomasi yang dilakukan mampu mempengaruhi opini publik. Riset ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik studi pustaka. Temuan dari riset ini yaitu bahwa dalam unsur-unsur yang terdapat dalam budaya kuliner adalah nilai-nilai dan budaya suatu bangsa. Praktek gastrodiplomasi yang dilakukan kedua negara mampu diterima oleh masyarakat karena wujudnya yang cenderung tidak intimidatif yang pada akhirnya mampu merubah atau mempengaruhi opini publik. Kata kunci: budaya kuliner, gastrodiplomasi, identitas negara, non-tradisional, soft power   Abstract The emergence of non-state actors and the many non-traditional issues have led to the need for new approaches in the field of diplomacy. One such field is gastrodiplomacy, which uses culinary culture as main attraction. Culinary culture is considered to contain the image of the state and is able to represent the state  in a more refined and acceptable way. Based on this explanation, this study will focus on how culinary culture is able to encapsulate the image of a state and answer why culinary culture can be well received by society even able to change perception and opinion. The author will give an example the application of gastrodiplomacy by the Republic of Korea and Thailand as examples and perspectives. Thailand was chosen because it was the first country to practice gastrodiplomacy officially while the Republic of Korea was chosen because it is the latest country to practice gastrodiplomacy. Explanation on the practice of gastrodiplomacy by the two countries can provide an overview of how a country's identity exists in a culinary and how gastrodiplomacy can influence public opinion. This research uses qualitative methods with literature study techniques. The findings of this research are that the elements contained in culinary culture are the values ??and culture of a nation. The practice of gastrodiplomacy by the two countries was able to be accepted by the community because of its tendency to be non-intimidating, which in turn was able to change or influence public opinion. Keywords: culinary culture, gastrodiplomacy, non-traditional, soft power, state identity

Diplomasi Lingkungan Hidup Indonesia-Norwegia Melalui REDD+ Agreement Ningsih, Pramesti Cahyani Hedhi
Insignia: Journal of International Relations Vol 6 No 2 (2019): November 2019
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat dunia, isu lingkungan hidup menjadi salah satu isu yang penting untuk dibicarakan di tingkat internasional. Deforestasi dan degradasi lahan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, merupakan salah satu isu penting dalam lingkungan. Indonesia merupakan negara yang memiliki hutan tropis yang sangat luas menunjukkan komitmennya untuk menekan emisi yang dihasilkan. Komitmen Indonesia dilihat strategis oleh Norwegia sebagai negara yang peduli akan lingkungan hidup sehingga disepakati kerja sama internasional antara melalui REDD+ agreement. REDD+ memiliki tujuan untuk mengurangi emisi yang dihasilkan oleh deforestasi dan degradasi hutan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan melihat bagaimana diplomasi lingkungan hidup Indonesia-Norwegia, yang dikaji menggunakan 6 kunci elemen diplomasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama REDD+ Indonesia-Norwegia berjalan dengan baik, atas dasar kepentingan nasional kedua negara dan dilihat bahwa REDD+ mengalami keterlambatan dalam mencapai target yang seharusnya dipenuhi pada tahun 2016, hal ini dikarenakan oleh Indonesia belum mampu memenuhi syarat yang diberikan Norwegia untuk mendirikan institutional set up. Namun, Indonesia dan Norwegia tetap melanjutkan kerja sama untuk mencapai target yang telah disepakati.

Alasan Pembentukan Kerja Sama ASEAN-Australia dalam Menghadapi Isu Terorisme Fredayani, Ervina; Adibrata, Jordan Aria; Khairi, Naufal Fikhri
Insignia: Journal of International Relations Vol 6 No 2 (2019): November 2019
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

Abstrak Saat ini isu terorisme di Kawasan Asia Tenggara menjadi hal yang cukup penting untuk diperbincangkan, kawasan ini menjadi wilayah yang berpotensi besar akan hadirnya tindak kekerasan terorisme. Kehadiran kelompok islam radikal di Asia Tenggara menjadi faktor utama maraknya ancaman teror yang belakangan ini dirasa cukup meresahkan dan menimbulkan ketakutan terhadap masyarakat sekitar. Adanya hal ini kemudian membuat negara ? negara di Kawasan Asia Tenggara bersepakat untuk mengantisipasi penyebaran aksi terorisme dengan menjalin kerja sama dengan Australia. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan kerja sama keamanan yang dilakukan oleh ASEAN dengan Australia dalam menghadapi ancaman terorisme, khususnya di Kawasan Asia Tenggara. Penggunaan Konsep Kerja Sama Keamanan Internasional dan Konsep Motivasi Kerja Sama Internasional sebagai alat dalam menjelaskan fenomena yang dikaji. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data, telaah pustaka, buku, artikel, jurnal, dan dokumen ? dokumen lainnya untuk dapat menganalisa permasalahan tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa alasan kerja sama keamanan yang dijalin oleh ASEAN dan Australia, meliputi menjaga keamanan nasional dan perdamaian kawasan dari adanya aksi-aksi teror yang melibatkan organisasi-organisasi terorisme. Walaupun masih belum mencapai hasil yang diinginkan, kerja sama yang dijalin oleh ASEAN dan Australia ini diharapkan dapat semakin meningkatkan keamanan regional dari kedua belah pihak. Kata Kunci: ASEAN, Australia, Kerja Sama Terorisme   Abstract At this time the problem of terrorism in the Southeast Asian Region is quite important to discuss, this region is a region with great potential for the presence of acts of terrorism. The presence of radical Islamic groups in Southeast Asia has become a major factor in the emergence of terror threats, which lately is considered quite disturbing and frightening to surrounding communities. This existence then made the countries in the Southeast Asia Region agree to anticipate the spread of terrorist acts by establishing cooperation with Australia. This study aims to determine the reasons for security cooperation undertaken by ASEAN and Australia in dealing with the threat of terrorism, particularly in the Southeast Asian Region. The use of the Concept of International Security Cooperation and the Concept of Motivation for International Cooperation as tools in explaining the phenomenon under study. In this study the authors used qualitative research methods with data collection techniques, literature reviews, books, articles, journals, and other documents to be able to analyze the problem. The results of this study reveal several reasons for the security cooperation established by ASEAN and Australia, including national security and regional peace from acts of terror involving terrorist organizations. Although it has not yet achieved the desired results, the cooperation carried out by ASEAN and Australia is expected to increase regional security from both parties. Keyword: ASEAN, Australia, Terrorism Cooperatio

Page 6 of 21 | Total Record : 206

4 5 6 7 8

Filter by Year

2014 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 12 No 2 (2025): November 2025 Vol 12 No 1 (2025): April 2025 Vol 11 No 2 (2024): November 2024 Vol 11 No 1 (2024): April 2024 Vol 10 No 2 (2023): November 2023 Vol 10 No 1 (2023): April 2023 Vol 9 No 2 (2022): November 2022 Vol 9 No 1 (2022): April 2022 Vol 8 No 2 (2021): November 2021 Vol 8 No 1 (2021): April 2021 2021: Edisi Khusus "Navigating Global Society in the Disruptive Era" Vol 7 No 2 (2020): November 2020 Vol 7 No 1 (2020): April 2020 Vol 6 No 2 (2019): November 2019 Vol 6 No 1 (2019): April 2019 Vol 6 No 1 (2019): April 2019 Vol 5 No 2 (2018): November 2018 Vol 5 No 2 (2018): November 2018 Vol 5 No 1 (2018): April 2018 Vol 5 No 1 (2018): April 2018 Vol 4 No 02 (2017): November 2017 Vol 4 No 02 (2017): November 2017 Vol 4 No 01 (2017): April 2017 Vol 4 No 01 (2017): April 2017 Vol 3 No 02 (2016): November 2016 Vol 3 No 02 (2016): November 2016 Vol 3 No 01 (2016): April 2016 Vol 3 No 01 (2016): April 2016 Vol 2 No 02 (2015): November 2015 Vol 2 No 02 (2015): November 2015 Vol 2 No 01 (2015): April 2015 Vol 2 No 01 (2015): April 2015 Vol 1 No 01 (2014): November 2014 Vol 1 No 01 (2014): November 2014 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Ayusia Sabhita Kusuma

Contact Email
ayusia.kusuma@unsoed.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
insignia.hi@unsoed.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. banyumas,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Ayusia Sabhita Kusuma

Contact Email ayusia.kusuma@unsoed.ac.id

Phone -

Journal Mail Official insignia.hi@unsoed.ac.id

Editorial Address -

Location Kab. banyumas, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Ayusia Sabhita Kusuma

Contact Email
ayusia.kusuma@unsoed.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
insignia.hi@unsoed.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. banyumas,

Jawa tengah

INDONESIA