cover
Contact Name
Ayusia Sabhita Kusuma
Contact Email
ayusia.kusuma@unsoed.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
insignia.hi@unsoed.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Insignia: Journal of International Relations
ISSN : 20891962     EISSN : 25979868     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Insignia Journal of International Relations is published biannually (April & November) by Laboratorium of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Jenderal Soedirman University. This journal contains articles or publications from all issues of International Relations such as: International Politics, Foreign Policy, Security Studies, International Political Economy, Transnational Studies, Area Studies & Non-traditional Issues.
Arjuna Subject : -
Articles 206 Documents
Poros Maritim Indonesia Sebagai Upaya Membangun Kembali Kejayaan Nusantara Muhammad Yamin
Insignia: Journal of International Relations Vol 2 No 02 (2015): November 2015
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (800.804 KB) | DOI: 10.20884/1.ins.2015.2.02.458

Abstract

AbstractThe shift of Indonesian government regime in 2014 had led to a seachange in development approach. Joko Widodo prioritises iridentism based on maritime sector. Maritime is essentially one of potentials that had not been optimalised by the previous government. As a country with around half of its territory consists of ocean, realising the dream of welfare state for Indonesia is a challenge and opprtunity of the maritime axis. Indonesia is a country with the second longest coastal line in the world, and need to be used as potency for the welfare of Indonesian citizens. Pursuing strong economy and stability in security is the key for the nation‘s welfare. Presenting this hope through maritime axis is a real work of this government and may be a constructive and productive discourse for the future Indonesia. Keywords: Economy, security, welfare, maritime. AbstrakPergantian rezim pemerintahan di Indonesia pada tahun 2014 dari Susilo Bambang Yudhoyono ke Joko Widodo membawa angin perubahan pada pendekatan pembangunan. Joko Widodo mengedepankan iridentisme kejayaan masa lalu Indonesia yang berbasis pada sektor maritim. Kemaritiman sejatinya merupakan salah satu potensi yang belum atau bahkan tidak terlalu diberdayakan pada masa pemerintahan yang lalu. Sebagai wilayah yang sebagian besar wilayahnya adalah laut, mewujudkan cita-cita negara kesejahteraan bagi Indonesia merupakan sebuah tantangan dan potensi yang coba diwujudkan melalui konseptual poros maritim. Indonesia yang tercatat memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia harus dimanfaatkan sebagai potensi bagi kesejahteraan rakyat Indonesia seluas-luasnya. Kemaritiman yang kembali dipromosikan pada saat ini sebenarnya memiliki konsekuensi terhadap pembangunan, ekonomi dan keamanan bagi Indonesia. Menciptakan bangsa dengan ekonomi yang kuat dan stabilitas keamanan yang baik merupakan kunci dari terwujudnya kesejahteraan bangsa dan negara. Menghadirkan kembali harapan kejayaan bangsa melalui kemaritiman merupakan impian dan kerja nyata dari pemerintahan baru ini yang sekiranya dapat menjadi wacana yang konstruktif dan produktif bagi kemajuan Indonesia di masa yang akan datang. Kata-Kata Kunci : Ekonomi, Keamanan, Kesejahteraan, Maritim
Counter Hegemony Cina Terhadap Dominasi Peradaban Barat yang Nampak dalam Film “The Great Wall” Clara Tirta Wijaya; Indra Kusumawardhana
Insignia: Journal of International Relations Vol 5 No 1 (2018): April 2018
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (959.649 KB) | DOI: 10.20884/1.ins.2018.5.1.1281

Abstract

Menguatnya negara besar Cina, baik pada dimensi politik ataupun ekonomi, memunculkan fenomena semakin banyaknya film yang bernuansa peradaban Cina di dalam pasar film dunia. Film “The Great Wall” adalah salah satunya, dimana kerja sama antara Barat dan Cina menjadi keunikan dari film tersebut. Penelitian ini akan menelaah film “The Great Wall” menggunakan pendekatan counter hegemony Gramsci yang dipadukan dengan analisis wacana untuk mengklaim bahwasanya film tersebut merupakan salah satu wujud dari counter hegemony yang nampak di era kebangkitan negara besar Cina terhadap peradaban Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menekankan pada analisis wacana untuk menangkap upaya counter hegemony Cina melalui media film, dalam rangka menantang interpretasi dari berbagai film yang mengedepankan superioritas peradaban Barat dibandingkan peradaban Timur yakni Cina. Hasil analisis wacana dari penelitian ini menunjukkan bahwa film “The Great Wall” dapat memenuhi tiga momen yang dinyatakan oleh Gramsci yaitu sosial, politik, dan militer sebagai struktur dasar yang menopang hegemoni. Hal ini tentunya dapat memunculkan persepsi di benak masyarakat dimana pesan – pesan yang disampaikan di dalam film “The Great Wall” ini mengangkat pemahaman ideologis serta pemaknaan eksistensi peradaban Cina yang lebih maju dan bijaksana, kontras dengan peradaban barat yang selama ini dianggap lebih superior dan dominan di dalam arus sejarah.
Pengaruh Perubahan Pola Koalisi Antar Parpol Terhadap Proses Pembuatan Kebijakan Sektor Perberasan (Studi Kasus: Era Pemerintahan Gus Dur dan Megawati, serta Era Pemerintahan Pertama SBY) Sunardi Purwaatmoko
Insignia: Journal of International Relations Vol 2 No 01 (2015): April 2015
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (952.345 KB) | DOI: 10.20884/1.ins.2015.2.01.452

Abstract

AbstrakAnalisis dalam studi ini menemukan bahwa oligarki politik baru yang terdiri atas partai politikreformis yang didukung oleh kepala pemerintahan local, organisasi petani dan NGO memilikikapasitas untuk mengurangi pengaruh dominan dari oligarki rezim Orde Baru yang lama dalamproses pembuatan kebijakan pada sektor beras. Pemerintahan Gus Dur mampu mengatus tariffimpor dan pemerintahan setelahnya dibawah Megawati tidak hanya berhasil mengakhiri hubunganIndonesia dengan IMF, tapi juga melarang impor beras. Bagaimanapun, kebijakan merekadihambat tidak hanya oleh kelemahan koalisi partai reformis dan kekuatan dominan dari elitoligarki dari rezim Orde Baru yang telah lalu. Dibawah kepemimpinan Yudhoyono yang pertama,larangan impor beras dihapuskan dan sebagai hasilnya partai politik reformis mengalihkandukungan politik mereka pada oligarki Orde Baru yang lama. Kata-kata kunci: kebijakan beras, koalisi partai reformis dan oligarki politik. AbstractThis study analizes that the new political oligarchy consisting of reformist political partiessupported by heads of local government, peasant organizations, and NGOs had the capacity toreduce the dominant influence of the old New Order regime oligarchy in the policy makingprocess of the rice sector. The Gus Dur government was able to stipulate import tariff, and thefollowing governtment under Megawati was, not only, successful in terminating the cooperationbetween Indonesia and IMF, but also, prohibited rice import. However, their policyperformance is hindered by both the weakness of reformist party coalition and the dominantpower of oligarchic elites of the past New Order regime. Under the First Yudhoyonogovernment, rice import ban was lifted as a result of reformist political parties diverted theirpolitical support to the old New Order oligarchy. Keywords: rice policy, reformist party coalition, and political oligarchy.
Negara Maritim Indonesia, Migrasi Tidak Teratur, dan Hak Pengungsi Lintas Batas Nurul Azizah Zayzda; Sri Wijayanti
Insignia: Journal of International Relations Vol 3 No 02 (2016): November 2016
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (551.669 KB) | DOI: 10.20884/1.ins.2016.3.02.472

Abstract

AbstrakMakalah ini membahas kebijakan Indonesia sebagai sebuah negara maritim dalam menghadapi persoalan migrasi tidak teratur, khususnya disini yang berdampak pada pencari suaka dan pengungsi lintas batas. Isu migrasi tidak teratur masih merupakan persoalan yang dihadapi oleh negara maritim yang memiliki akses terbuka berupa laut yang menjadi jalur utama perjalanan migran menuju negara tujuan. Sebagai negara yang terletak di jalur pelayaran utama dunia, di tengah tengah benua Australia dan Asia, Indonesia seringkali dihadapkan pada persoalan ini dimana Indonesia menjadi jalur atau negara transit pengungsi dan pencari suaka yang kebanyakan datang dari wilayah Timur Tengah dan Asia Selatan. Menurut data UNHCR, saat ini terdapat sekitar 13 ribu pengungsi dan pencari suaka di Indonesia, dan jumlah ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Indonesia sebagai negara maritim memiliki prinsip bahwa kepulauan dan kelautan Indonesia merupakan satuan pertahanan dan keamanan Indonesia (Zen, 2000, dikutip dari Geomagz, 2016). Namun penting untuk lebih jauh melihat bagaimana prinsip ini memandang hak asasi manusia dalam isu krisis kemanusiaan seperti pengungsi lintas batas dan pencari suaka. Makalah ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana karakter kemaritiman yang diambil Indonesia berpengaruh terhadap cara Indonesia menyikapi pengungsi lintas batas yang melakukan perjalanan dengan penyelundupan manusia. Makalah ini dibatasi lebih lanjut kepada bentuk kerjasama internasional untuk menangani penyelundupalajan manusia yang diinisiasi oleh atau melibatkan Indonesia. Dari sini kemudian ditarik kesimpulan mengenai hambatan pemenuhan hak pengungsi lintas batas dalam sistem internasional yang berdasarkan kedaulatan negara-bangsa.Kata-kata kunci: negara maritim, penyelundupan manusia, hak-hak pengungsi lintas batas, pencari suaka. AbstractThis paper discusses the policy of Indonesia as a maritime country in addressing the issue of irregular migration, especially that impact on asylum seekers and refugees. The issue of irregular migration is still faced by maritime nations that have open access in the form of sea which became the main route of migrant journey to the destination country. As a country located in the world's major shipping lanes, in the middle of the continent of Australia and Asia, Indonesia is often faced with this problem given that Indonesia is a transit country of refugees and asylum seekers mostly from the Middle East and South Asia. According to data from UNHCR, there are currently about 13 thousand refugees and asylum seekers in Indonesia, and this number increased from previous years. Indonesia as a maritime country has a principle that Indonesia is an archipelago while maritime is part of its defense and security unit (Zen, 2000, cited from Geomagz, 2016). However it is important to further see how this principle oversees the issue of human rights in humanitarian crises such as refugees and asylum seekers.This paper aims to explain how the maritime character of Indonesia affects its ways to address refugee travel with people smuggling. This paper is further limited to the forms of international cooperation to tackle human smuggling initiated by or involving Indonesia. The obstacles to meet the refugee rights in the international system that is based on the sovereignty of the nation-state is then concluded.
Home Country Features dalam Mendukung Internasionalisasi Perusahaan (Studi Kasus : Internasionalisasi Foxconn) Arum Tri Utami
Insignia: Journal of International Relations Vol 4 No 02 (2017): November 2017
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (294.214 KB) | DOI: 10.20884/1.ins.2017.4.02.664

Abstract

AbstractDeveloping a company from local level to multinational company generally is not a trait that could easily be achieved in a small developing state. Nevertheless, Foxconn as a company originate from Taiwan--a small developing state-- was able to grow into big multinational company supplying it’s product globally. This paper is written to see how Foxconn developed from being a local company to internationalization process in which allow it to be one of the biggest electronic manufacturing service (EMS) company in the world. The role of home country will be seen as a driving factor--how home country features influence state’s policies dan the character of a company--which have an important role in the proccess of Foxconn internationalization and its journey to become one of the biggest multinational company in it’s sector.Keywords: home country, multinational company, Foxconn, internasionalizationAbstrakBagi perusahaan yang berasal dari negara kecil berkembang, mengembangkan perusahannya dari lokal menjadi suatu perusahaan multinasional merupakan hal yang umumnya sulit untuk dilakukan. Namun, Foxconn sebagai perusahaan yang berasal dari Taiwan, sebuah negara kecil berkembang, mampu tumbuh menjadi perusahaan multinasional besar yang memasok produknya secara global. Tulisan ini mencoba melihat bagaimana Foxconn berkembang dari perusahaan lokal hingga mengalami internasionalisasi dan berhasil menjadi salah satu perusahaan electronic manufacturing service terbesar di dunia dengan melihat peran home country atau negara asal perusahaan sebagai faktor pendorong. Akan dilihat bagaimana home country features berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan negara dan karakter sebuah perusahaan yang berperan penting dalam proses internasionalisasi Foxconn dan prosesnya menjadi salah satu perusahaan multinasional terbesar dalam sektornya.Kata-kata Kunci: home country, multinational company, Foxconn, internasionalisasi
Menata Ulang Kelembagaan Agraria Nasional Pada Pemerintahan Jokowi-JK Iwan Nurdin
Insignia: Journal of International Relations Vol 2 No 01 (2015): April 2015
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (751.938 KB) | DOI: 10.20884/1.ins.2015.2.01.445

Abstract

AbstrakTulisan ini menjelaskan masalah agraria yang terjadi selama pemerintahan Susilo BambangYudhoyono yang terjadi akibat hambatan-hambatan kelembagaan. Hambatan yang bersifatkelembagaan ini merupakan akibat dari kebijakan yang dibuat sejak rezim Orde Baru dimanamasalah agraria dijadikan tanggung jawab beberapa departemen dalam pemerintahan. Dengankurangnya koordinasi antar departemen, terjadi tumpang tindih dalam kebijakan mereka mengenaiagraria dan sumber daya alam. Kebijakan yang tidak terkoordinir ini berlanjut di pemerintahan-pemerintahansetelah reformasi terlihat dari tidak singkronnya peraturan hukum yang mengatursumber agraria atau SDA dimana hukum yang lebih tinggi tidak dijadikan rujukan dan ditaati olehperaturan dibawahnya dan disharmoni peraturan-peraturan hukum yang sifatnya sejajar. Tulisanini kemudian menyediakan rekomendasi-rekomendasi untuk pemerintahan baru di bawahkepemimpinan Joko Widodo untuk mewujudkan agenda reforma agraria. Kata-kata Kunci: Reforma Agraria, Kelembagaan Agraria, Penyelesaian Konflik Agraria . AbstractThis paper analyzes the agrarian problems during the Susilo Bambang Yudhoyono governmentresulted by the institutional obstacles. These institutional obstacles were results of the policiesduring New Order which made agrarian issue the responsibilities of more than one Department.With lack of coordination among the departments, there had been overlapping in their policies onagraria and natural resources. These uncoordinated policies persisted in the regimes after 1998reform, including the unsychronized laws that regulate natural resources and agraria whereas thehigher law is not referred as to by the subordinating laws; and the disharmony of parallel law.Furthermore, this paper provides recommendations for the new government in pursuing theagrarian reform. Keywords: Agrarian reform, agrarian institution, agrarian conflict resolution.
Alasan Pembentukan Kerja Sama ASEAN-Australia dalam Menghadapi Isu Terorisme Ervina Fredayani; Jordan Aria Adibrata; Naufal Fikhri Khairi
Insignia: Journal of International Relations Vol 6 No 2 (2019): November 2019
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (855.761 KB) | DOI: 10.20884/1.ins.2019.6.2.1502

Abstract

Abstrak Saat ini isu terorisme di Kawasan Asia Tenggara menjadi hal yang cukup penting untuk diperbincangkan, kawasan ini menjadi wilayah yang berpotensi besar akan hadirnya tindak kekerasan terorisme. Kehadiran kelompok islam radikal di Asia Tenggara menjadi faktor utama maraknya ancaman teror yang belakangan ini dirasa cukup meresahkan dan menimbulkan ketakutan terhadap masyarakat sekitar. Adanya hal ini kemudian membuat negara – negara di Kawasan Asia Tenggara bersepakat untuk mengantisipasi penyebaran aksi terorisme dengan menjalin kerja sama dengan Australia. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan kerja sama keamanan yang dilakukan oleh ASEAN dengan Australia dalam menghadapi ancaman terorisme, khususnya di Kawasan Asia Tenggara. Penggunaan Konsep Kerja Sama Keamanan Internasional dan Konsep Motivasi Kerja Sama Internasional sebagai alat dalam menjelaskan fenomena yang dikaji. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data, telaah pustaka, buku, artikel, jurnal, dan dokumen – dokumen lainnya untuk dapat menganalisa permasalahan tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa alasan kerja sama keamanan yang dijalin oleh ASEAN dan Australia, meliputi menjaga keamanan nasional dan perdamaian kawasan dari adanya aksi-aksi teror yang melibatkan organisasi-organisasi terorisme. Walaupun masih belum mencapai hasil yang diinginkan, kerja sama yang dijalin oleh ASEAN dan Australia ini diharapkan dapat semakin meningkatkan keamanan regional dari kedua belah pihak. Kata Kunci: ASEAN, Australia, Kerja Sama Terorisme Abstract At this time the problem of terrorism in the Southeast Asian Region is quite important to discuss, this region is a region with great potential for the presence of acts of terrorism. The presence of radical Islamic groups in Southeast Asia has become a major factor in the emergence of terror threats, which lately is considered quite disturbing and frightening to surrounding communities. This existence then made the countries in the Southeast Asia Region agree to anticipate the spread of terrorist acts by establishing cooperation with Australia. This study aims to determine the reasons for security cooperation undertaken by ASEAN and Australia in dealing with the threat of terrorism, particularly in the Southeast Asian Region. The use of the Concept of International Security Cooperation and the Concept of Motivation for International Cooperation as tools in explaining the phenomenon under study. In this study the authors used qualitative research methods with data collection techniques, literature reviews, books, articles, journals, and other documents to be able to analyze the problem. The results of this study reveal several reasons for the security cooperation established by ASEAN and Australia, including national security and regional peace from acts of terror involving terrorist organizations. Although it has not yet achieved the desired results, the cooperation carried out by ASEAN and Australia is expected to increase regional security from both parties. Keyword: ASEAN, Australia, Terrorism Cooperatio
KSCC dan Diplomasi Budaya Korea M Syaprin Zahidi
Insignia: Journal of International Relations Vol 3 No 01 (2016): April 2016
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (783.207 KB) | DOI: 10.20884/1.ins.2016.3.01.467

Abstract

AbstrakEkspansi Budaya Republik Korea yang biasa disebut sebagai Hallyu benar-benar bisa dikatakan menunjukkan hasil yang signifikan di Indonesia. Signifikansi dari ekspansi budaya Republik Korea itu dapat dilihat pada menjamurnya komunitas-komunitas Korea yang dibentuk di beberapa kota di Indonesia seperti Running Man Lovers, Forever Dance center Jakarta (FDC Kpop dance cover), UI Hangugo Dongari dan masih banyak yang lainnya. Dalam Penelitian ini Peneliti Melihat bahwa Republik Korea menggunakan segala sumber dayanya untuk melakukan ekspansi budaya di Indonesia antara lain melalui pameran budaya yang dilakukan oleh Pusat Kebudayaan Korea di Indonesia (KCC), Drama-drama korea yang ditayangkan di Stasiun TV Indonesia dan masih banyak lagi. Di kota Malang sendiri peneli-ti menyimpulkan kesuksesan Diplomasi Budaya Repubik Korea tersebut dapat dilihat dari terbentuknya komunitas korea di kota Malang yaitu Korean Studies and Culture Center (KSCC)Kata-kata Kunci : Diplomasi Budaya, Komunitas Korea, KSCC AbstractCultural expansion of Korean Republic namely Hallyu show the significance result in Indonesia. We can see the sig-nificance result of Cultural expansion form Korean Republic form many korean community which established in In-donesia like Running Man Lovers, Forever Dance Center Jakarta (FDC Kpop dance cover), UI Hangugo Dongari and others. in others word Korean Republic has used all of their capacity to expans their culture in Indonesia through Ko-rean cultural exhibition organized by Korean Cultural Center in Indonesia, Korean Drama which show by tv chanel in Indonesia and many others. In Malang City the successfull of Cultural Diplomacy form Korean Republic marked by the forming of Korean Studies and Culture Center (KSCC).Key Words : Cultural Diplomacy, Korean Community, KSCC
The Influence of China in Environmental Security and Peace in Mongolia Muhammad Fachrie
Insignia: Journal of International Relations Vol 5 No 1 (2018): April 2018
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (926.721 KB) | DOI: 10.20884/1.ins.2018.5.1.597

Abstract

Abstrak Penelitian ini mengeksplanasi bagamana Cina mempengaruhi keamanan lingkungan dan perdamaian di Mongolia. Di Mongolia, Cina melibatkan diri di beberapa sektor seperti ekosistem, energi, populasi, makanan dan ekonomi. Aktivitas-aktivitas ini menyebabkan kerusakan lingkungan seperti penggurunan, kepunahan hewan liar, deforestasi, kerusakan lingkungan yang disebabkan pembangkit listrik tenaga air, kesehatan makanan, dan polusi lingkungan yang disebabkan pertambangan. Peter Hough, seorang ahli keamanan lingkungan, dalam bukunya yang berjudul “Memahami Keamanan Global, Edisi Kedua”, menjelaskan bahw permasalahan-permasalahan lingkungan bisa menjadi sebuah keamanan manusia. Ini berarti bahwa keamanan lingkungan adalah salah satu dari beberapa dimensi-dimensi dari keamanan manusia. Kerusakan lingkungan tidak hanya menjadi permasalahan lingkungan saja, akan tetapi ini juga menjadi permasalahan keamanan. Untuk mengeksplanasi hal tersebut, konsep dimensi keamanan lingkungan dan pendekatan konflik lingkungan digunakan, karena fenomena keamanan ini berfokus pada manusia dan bukan negara. Kata Kunci: Keamanan Tradisional, Mongolia, China, Lingkungan, perdamaian
Investasi Asing di Kalimantan Timur dalam Kerjasama Bilateral: Tinjauan Melalui Perspektif Rational Choice Rahmah Daniah
Insignia: Journal of International Relations Vol 1 No 01 (2014): November 2014
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1425.277 KB) | DOI: 10.20884/1.ins.2014.1.01.427

Abstract

Natural resources (SDA) potential in East Kalimantan (Kal-Tim) has a significant value, such as high income-tax local, until investors attended, specifically South Korea and Rusia. This article elaborates the concept of “Rational Choice”, which is analysis about cost, benefit, risk and how to minimize risk host country in alternative decisions. Therefore, as argued in this article, investors had positive and negative impacts to local development. Keywords : East Kalimantan, Impact, Investor, Rational Choice

Page 8 of 21 | Total Record : 206