Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Insignia: Journal of International Relations

insignia
Website

Published by Universitas Jenderal Soedirman

ISSN : 20891962 EISSN : 25979868 DOI : -

Core Subject : Humanities, Art,

Arts Humanities

Insignia Journal of International Relations is published biannually (April & November) by Laboratorium of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Jenderal Soedirman University. This journal contains articles or publications from all issues of International Relations such as: International Politics, Foreign Policy, Security Studies, International Political Economy, Transnational Studies, Area Studies & Non-traditional Issues.

Arjuna Subject : -

Articles 206 Documents

7 8 9 10 11

Perbandingan Penegakan Demokrasi di Indonesia Pasca-Rezim Suharto dan Filipina Pasca-Rezim Marcos Kisno Hadi
Insignia: Journal of International Relations Vol 6 No 1 (2019): April 2019
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

Abstrak Tulisan ini mendeskripsikan dan menganalisis perjalanan memperoleh demokrasi di dua negara yang pernah sama-sama mengalami rezim anti demokrasi yaitu Indonesia di bawah Suharto dan Filipina di bawah Marcos. Dua negara ini sama-sama mengalami rezim militeristik, namun setelah demokrasi berhasil diraih dan ditegakkan tetap saja terjadi kecenderungan-kecenderungan tindakan aktor politik hendak mengembalikan ke keadaan anti demokrasi seperti praktik pemerintahan yang tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi yaitu korupsi, politik oligarki, lemahnya penegakan hukum di berbagai bidang, hingga separatisme. Ada 3 hal penting yang disampaikan dalam tulisan ini, yaitu pertama, keadaan rezim militeristik yang menguasai kedua negara; kedua, latar belakang kejatuhan rezim militeristik dan diperolehnya sistem demokrasi dalam pengelolaan negara; dan ketiga, tantangan penegakan dan pelaksanaan demokrasi bagi kedua negara dalam politik masa kini. Tulisan ini merupakan hasil studi pustaka dengan metode deskriptif explanatory dan teknik analisis data kualitatif interpretatif. Temuan studi ini ialah Pertama, praktik demokrasi menunjukkan banyak hal baik seperti implementasi good governance dan pembangunan ekonomi melalui infrastruktur dan pajak, namun disertai munculnya masalah baru seperti menguatnya oligarki di pusat dan daerah di bidang politik dan ekonomi hingga membesarnya praktik korupsi pejabat negara. Kedua, ada perbedaan sikap politik kedua negara dalam rekonsiliasi dengan rezim masa lalu, Filipina dapat melupakan trauma politik masa lalu yakni aktor politik masa kini yang merupakan warisan rezim politik masa lalu bisa bekerjasama dan berkonsentrasi membangun bangsa dan negara ke depan tanpa saling fitnah dan kecurigaan. Sedangkan di Indonesia, terjadi sikap politik berbeda, di mana saling curiga dan fitnah yang sering dikaitkan dengan warisan politik masa lalu; Ketiga, kedua negara terus bekerja keras mencari model demokrasi yang cocok; dan Keempat, kedua negara mempunyai tugas besar dalam menegakkan demokrasi dengan bekerja keras menciptakan kesejahteraan bagi warga negara, penegakan hukum termasuk pemberantasan korupsi, pemberantasan narkoba, kerjasama luar negeri dan membina hubungan politik pusat dan daerah. Kata kunci: Demokrasi, Militeristik, Negara, Perbandingan Politik, Politik Kontemporer Abstract This article describes and analyzes the journey of enforcement of democracy between Indonesia and Philipines which is occur after the end of regimes that tore both countries, i.e. by regime of Suharto in Indonesia and Marcos in Phillipines. But, the facts these countries still struggling to resolve tendencies that weaken democratization such as corruptions, oligarkhi of politics, weakness of law enforcement, separatism etc. For those reasons, author underlines three important things in this article to analyze problems, i.e., firstly, situation of regimes that control both countries; secondly, background of situation that overthrown the regimes and thirdly, the challenges of enforcement and implementation of democration for both countries in political situation today. This article is a library research that using descriptive explanatory method with qualitative interpretative data analitys. Finally, author find four results of the research, i.e. firstly, in practical of democracy, both countries display a good progress as a implementation of good governance and economic development e.g. in infrastructure and tax policy. But this situation raising new problems such as oligarchy strengthened in politics and economics sector both in national level and local regions level that result increase numbers of corruption of the rulers of government. Secondly, on political will between Indonesia and Philipines concerning of the reconciliation with the regime: Philipines decided to still involving actors of last regime to develop the country; but Indonesia still in trauma with the regime, suspicious, hatred are dominated as a result of political tension. Thirdly, both contries are still on going process to find the appropriate of democracy model. And fourthly, Indonesia and Philipines are strive to create prosperity and welfare for their people on law enforcement including eradication of corruption, fighting drugs abuse, build cooperation with foreign country and harmonizing of political relation between national and regional level. Keywords: Comparative Politics, Contemporary Politic, Democracy, Militeristic, State

Sovereignty and Responsibility in Global Refugee Protection and Humanitarian Intervention in the 21st Century Nurul Azizah Zayzda
Insignia: Journal of International Relations Vol 2 No 02 (2015): November 2015
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

AbstractThis paper is concerned on the interlinking politics in refugee protection and humanitarian intervention as well as the trends of developments in refugee protection that has been undermined especially in a number of developed countries. In international protections, sovereignty always appear as a major debate since protections involve interference by external forces (in humanitarian intervention) or arrivals of external populations (in refugee protection). The sense of responsibility, referring to the political willingness to provide protection or assistance have been influenced by the understanding on sovereignty. The aim of this paper is to explain how the concepts have been contested through practices of refugee protection and responsibility to protect. In order to demonstrate the issue of sovereignty and responsibility at hand, this paper departs from the discussion of the two concepts as found in the historical accounts of the protection regimes which are refugee protection and the humanitarian intervention. The following part discusses the recent development of the two regimes of international protection. Within each part, the notion of sovereignty and responsibility are assessed from the practices of the two regimes. From the discussion, it can be understood that the ways these concepts were produced and contested reflect the presence of a bigger framework namely politics of human rights which tend to be dominated by the interests of big political power. Keywords: sovereignty, responsibility, human rights, refugee protection, humanitarian intervention, responsibility to protect. AbstrakTulisan ini ingin mendalami keterkaitan politik HAM dalam perkembangan perlindungan pengungsi lintas batas dan intervensi kemanusiaan serta dampaknya berupa kecenderungan membatasi laju pengungsi di sejumlah negara maju. Dalam perlindungan internasional, kedaulatan selalu muncul sebagai debat utama karena perlindungan masyarakat terdampak melibatkan keterlibatan kekuatan/militer eksternal (dalam intervensi kemanusiaan) atau kedatangan populasi eksternal (dalam perlindungan pengungsi). Rasa tanggung jawab, merujuk kepada kemauan politis untuk memberikan perlindungan atau bantuan, dipengaruhi oleh bagaimana kedaulatan ini dipahami. Tujuan tulisan ini adalah menjelaskan bagaimana kedaulatan dan tanggung jawab dikontestasi melalui praktek perlindungan pengungsi lintas batas dan intervensi kemanusiaan. Untuk menunjukkan isu kedaulatan dan tanggung jawab, tulisan ini berangkat dari pembahasan mengenai kedua konsep yang terdapat dalam sejarah dari rezim perlindungan pengungsi lintas batas dan intervensi kemanusiaan. Bagian berikutnya membahas perkembangan dari dua rezim internasional perlindungan bagi masyarakat terdampak. Di bagian ini, gagasan kedaulatan dan tanggung jawab harus dipelajari dari praktek-praktek dua rezim perlindungan internasional tersebut. Dari diskusi yang ada, dapat dipahami bahwa konsep yang diproduksi dan dikontestasi merupakan bagian dari kerangka yang lebih besar yaitu politik HAM yang cenderung masih didominasi oleh kepentingan kelompok negara dengan kekuatan politik yang besar. Kata-Kata Kunci: kedaulatan, tanggung jawab, politik HAM, perlindungan pengungsi lintas batas, intervensi kemanusiaan.

Diplomasi Maritim Indonesia dalam Indian Ocean Rim Association (IORA): Peluang dan Tantangan Dion Maulana Prasetya; Heavy Nala Estriani
Insignia: Journal of International Relations Vol 5 No 2 (2018): November 2018
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

This article analyzed the opportunities and challenges of Indonesia maritime diplomacy in the context of the Indian Ocean Rim Association (IORA). As part of the effort to realize the policy of global maritime fulcrum, Indonesia utilizes maritime diplomacy to look for the close cooperation and agreements with IORA member countries. Up to date, Indonesian foreign policy, specifically in the maritime field is tending to be more dominant to the Pacific Ocean rather than the Indian Ocean. Thus, this paper will explain how Indonesia implements its maritime diplomacy within IORA, and what the opportunities and challenges faced by Indonesia inside the association. Using the method of literature study, this descriptive paper uses the concept of maritime diplomacy and global maritime fulcrum in order to explain the study. This paper argues that IORA’s strategic policy in maritime security and economic policies, links with Indonesia policy in global maritime fulcrum. Thus, Indonesia uses maritime diplomacy to take the advantages and opportunities to enhance maritime connectivity and cooperation with IORA members. Nevertheless, several issues challenge Indonesia like the increasing of great power states maritime influence such as India and China in the Indian Ocean, as well as challenges in integrating IORA member states.

“Selamat Datang Perang Dingin!” Kepentingan Rusia Di Krimea Dan Ukraina Timur Dan Ketegangan Hubungan Dengan Barat Ali Muhammad
Insignia: Journal of International Relations Vol 2 No 02 (2015): November 2015
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

AbstrakPaper ini berupaya memahami memburuknya hubungan antara Rusia dan Barat (Uni Eropa danAmerika Serikat) terkait dengan dengan Ukraina. Yang akan menjadi fokus pembahasan adalahmengapa Rusia melakukan anekasi semenajung Krimea dan melakukan intervensi di Ukraina Timur.Inti argumennya adalah bahwa, pertama, aksi aneksasi Rusia sebenarnya adalah hal yang bisadipahami sebagai puncak reaksi terhadap aksi ekspansi masif pengaruh Barat ke Eropa Timur sejakberakhirnya Perang Dingin. Ukraina hanyalah salah satu sisa-sisa dan benteng akhir mitra Rusia diEropa Timur. Kejatuhan tragis presiden Viktor Janukovych yang pro-Rusia di negara tersebut hanyalahmenjadi faktor pemicu bagi tindakan petualangan Rusia. Kedua, sejauh mana efektivitas respons ataureaksi Barat yang berupa sanksi ekonomi dan diplomatik negara-negara Barat atas Rusia belum bisadipastikan. Bagi Barat, upaya mengendalikan aksi ”illegal” Rusia sangat dilematis mengingat Rusiaadalah negara great power. Serangkian aksi Rusia sangat mengkawatirkan Barat dan telah memicuketegangan serius, yakni, ”Perang Dingin Baru” yang tak terelakkan Kata-kata Kunci: Rusia, Barat, Ukraina, Krimea, Ukraina Timur, Perang Dingin AbstractThis paper attempts to explain the worsening relationship between Russia and the West (EuropeanUnion and the United States) related to Ukraine issue. The focus of the discussion is to elaborate whyRussia carried out an annexation of Crimea peninsula and intervention in the Eastern Ukraine. Themain argument of the paper consists of two points; firstly, annexation by Russia is a peak of reactionsagainst massive expansion of the Western to Eastern Europe since the end of Cold War. Ukraine wasthe last standing partner of Russia in the Eastern Europe. The tragic fall of Victor Janukovych whichwas pro-Russia in the country was only a trigger to Russia’s action. Secondly, the extent of effectivityof response or reaction from the West, for example the economic and diplomatic sanction of Westercountries to Russia is still uncertain. For the West, the attempts to control the “illegal” action of Russiais found to be a dillematic issue considering that Russia is one of the great powers. This worrisomeaction by Russia has led to a sirious tension, namely “a New Cold War”. Keywords: Rusia, West, Ukraine, Crimea, East Ukraine, Cold War

Kinerja Pemerintah DKI Jakarta Dalam Kerjasama Sister City Dengan Seoul di Bidang Perdagangan Atika Dian Anggraini
Insignia: Journal of International Relations Vol 4 No 01 (2017): April 2017
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

AbstractInternational cooperation nowadays is not only designated for goverment to government relations, but also for substateand non-state actors as each has equal opportunities to involve in international relations. The province of Jakartaas one of the sub-state actors implements this opportunity by establishing sister city cooperation with localgovernments of similar interests from around the world. The main focus in this paper is to evaluate the effectiveness ofthe sister city between the province of Jakarta and Seoul, especially in trade sector, including to find the impedimentsin its implementation.Keywords: sister city, trade, cooperation, evaluation.AbstrakKerjasama internasional yang dilakukan saat ini tidak lagi hanya diperuntukan untuk hubungan yang dilakukan olehpemerintah antar negara saja, karena aktor lokal maupun aktor non-negara saat ini juga mempunyai kesempatan yangsama untuk terlibat dalam hubungan internasional. Pemerintah DKI Jakarta sebagai salah satu aktor lapisan di bawahPemerintah Indonesia mengimplementasikan kesempatan tersebut dengan menjalin kerjasama sister city antarpemerintah daerah dari berbagai negara. Titik fokus pembahasan tulisan ini adalah mengevaluasi kinerja PemerintahDKI Jakarta dalam kerjasama sister city dengan Seoul, termasuk melihat faktor-faktor yang menghambatimplementasi kerjasama.Kata Kunci: sister city, perdagangan, kerjasama, evaluasi.

Russia Domination Policy: Implementation of Military Operation in Ukraine (2014 – 2015) Hendra Manurung
Insignia: Journal of International Relations Vol 4 No 02 (2017): November 2017
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

AbstrakFederasi Rusia merupakan aktor global yang menerapkan kebijakan tegas terhadap Ukraina. Guna mencapai tujuan politik nasional Rusia yang dikendalikan dari Moskwa, melalui operasi militer di tahun 2014, didefinisikan bagaimana negara tersebut berperilaku. Melalui kombinasi operasi militer dan non-militer, Rusia secara perlahan memperoleh kekuasaan melalui aneksasi Krimea. Efektivitas metoda ini dipergunakan untuk menentukan strategi perang Rusia saat ini. Dengan demikian menjelaskan bagaimana kebijakan luar negeri dan kebijakan pertahanan Rusia dari tahun 2000 hingga 2013 yang memiliki ketergantungan pada lingkungan strategis Ukraina terhadap Rusia, dan kepentingan nasional Rusia pada Ukraina. Fokus utama penelitian ini adalah pencapaian tujuan politik Rusia dalam operasi militer yang dilaksanakan di Ukraina dan menganalisa komponen keamanan nasional Rusia yang signifikan mempengaruhi interaksi konflik asimetrik.Kata-kata kunci: keamanan nasional, tujuan politik, operasi militer, perilaku negara AbstractRussia Federation as global actor applied its policies towards Ukraine remains assertive. In pursuing state’s political objectives from Moscow, the escalation of military operation in 2014 defined as the way on how the state behaves. By means of the combination of military and non-military measures on the conduct of operation, Russia is now slowly regaining its power through the annexation of Crimea. The effectiveness of this method determines to be Russia’s strategy on contemporary warfare. Thus, it explains how Russian foreign and defense policy from 2000 to 2013 that depend on surrounding strategic environment of Ukraine to Russia, and the national interests of Russia to Ukraine. The main focus of this research is on the achievement of Russia’s political objective in its military operation in Ukraine and analysis on Russia’s national security components that are significantly influence the interaction of this asymmetric conflict.Keywords: national security, political objectives, military operations, state’s behavior

Seladang meski tak Serumpun Hubungan Indonesia-Malaysia dalam Perspektif Geostrategis Dion Maulana Prasetya
Insignia: Journal of International Relations Vol 2 No 01 (2015): April 2015
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

AbstrakIndonesia dan Malaysia sering dianggap sebagai negara serumpun. Pandangan tersebutberpengaruh terhadap hubungan antara dua negara yang banyak dibentuk oleh diskursus-diskursusidentitas. Seringkali dalam proses pengambilan kebijakan, para elit politik dipengaruhi oleh“ikatan kekerabatan” antara kedua negara. Namun sejarah membuktikan bahwa pertimbangangeostrategis sangat memengaruhi hubungan Indonesia-Malaysia di masa lampau. Tulisan ini akanmembahas mengenai hubungan kedua negara di masa lampau jika dipandang dari sudut pandanggeostrategis, serta bagaimana prospek hubungan Indonesia-Malaysia di era Poros Maritim.Argumentasi utama tulisan ini adalah hubungan Indonesia-Malaysia tidak hanya digerakkan olehfaktor-faktor identitas, tetapi juga oleh faktor geostrategis. Jika selama ini hubungan keduanyaseringkali diterjemahkan sebagai hasil dari politisasi kebudayaan, tulisan ini lebih menekankanpada faktor-faktor strategis di mana Selat Malaka menjadi salah satu center of gravity-nya. Tulisanini akan dibagi menjadi empat bagian. Pertama akan membahas hubungan Indonesia-Malaysia dariperspektif identitas. Bagian kedua membahas sejarah hubungan Indonesia-Malaysia dari perspektifhistoris dengan menitik beratkan pada aspek geostrategisnya. Sedangkan bagian ketiga akanmembahas hubungan Indonesia-Malaysia kontemporer dengan penekanan pada visi Indonesiasebagai poros maritim. Bagian keempat adalah kesimpulan. Kata-kata kunci: Serumpun, Identitas, Geostrategi, Poros Maritim AbstractIndonesia and Malaysia are often considered as kins. The perspective has been influencing therelationship between the two which has been shaped by identity discourse. In the decision makingprocess, political elite are often influenced by the ‘kinship bound’ between two countries. History,however, proved that geostrategic considerations determined the relationship of the twosignificantly in the past. This article aims to discuss the Indonesia-Malaysia relationship in the pastfrom geostrategic perspective, and to discuss how are the prospects of the relationship in theMaritime Axis era. This article argues, the relationshi between Indonesia and Malaysia is not onlydetermined by identity factors, but also geostrategic ones. Most scholars think that therelationship of the two are the result of culture politicization, but the author sees that geostrategicfactors, which is Malaka as one of the center of gravity, are very determinant. This article isdevided into four section. The first section will discuss the Indonesia-Malaysia relationship fromthe identity perspective. The second one talks about the history of the two with an emphasis ongeostrategic aspects. The third section discusses contemporary Indonesia-Malaysia relationshipwith an emphasis on Indonesia vision as maritime axis. The last part is the conlusion of the article. Keywords: Serumpun, Identity, Geostrategic, Maritime Axis.

Pengaruh Implementasi United Nations Convention Against Corruption Terhadap Pemberantasan Korupsi di Australia Tahun 2013-2017 Bhilla Aliffitria; Nuriyeni Kartika Bintarsari
Insignia: Journal of International Relations Vol 6 No 2 (2019): November 2019
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

Abstrak Penelitian ini akan mengkaji pengaruh implementasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) terhadap pemberantasan korupsi di Australia periode 2013-2017, mengingat Australia merupakan salah satu negara yang memiliki perhatian terhadap isu korupsi dan telah meratifikasi UNCAC pada tahun 2005. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pengaruh implementasi UNCAC terhadap pemberantasan korupsi di Australia periode 2013-2017. Teknik pengumpulan data dengan metode kepustakaan dan memanfaatkan data sekunder dari berbagai sumber yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, laporan, situs resmi pemerintah dan media online lainnya. Keseluruhan data akan dianalisis menggunakan teori efektivitas rezim yang terdiri dari indikator output, income, dan impact serta indikitor nilai-niai good governance. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan korupsi di Australia selama tahun 2013-2017 bersifat fluktuatif, beberapa pengimplementasian pasal-pasal UNCAC dan penerapan nilai-nilai good governance dalam upaya pemberantasan korupsi di Australia periode 2013-2017 masih menemui hambatan dan beberapa kritik. Pengimplementasian UNCAC di Australia hanya berpengaruh pada peningkatan jumlah agensi anti-korupsi baik di tingkat negara bagian maupun federal, namun hal tersebut tidak berbanding lurus dengan semakin berkurangnya kasus korupsi yang terjadi di Australia dan meningkatnya skor serta peringkat Indeks Persepsi Korupsi Australia selama tahun 2013-2017. Kata kunci: Australia, efektivitas rezim, korupsi, UNCAC. Abstract This research aims to analyze the influence of the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) implementation on eradicating corruption in Australia from 2013 to 2017. Australia is one of the countries that has prioritized on the corruption issue and has ratified the UNCAC in 2005. The purpose of this study is to know how the UNCAC implementation affectedthe corruption eradication efforts in Australia from 2013 to 2017. Data collection techniques with the literature method and utilizing secondary data from various sources obtained from books, scientific journals, reports, official government sites and other online media. Overall data will be analyzed using the regime effectiveness theory that consist of output, income, and impact indicators and also the values of good governance indicators. The results of this study indicate that the development of corruption in Australia during 2013-2017 was fluctuating, some implementations of UNCAC articles and the application of good governance values in efforts to eradicate corruption in Australia in the 2013-2017 period still faced obstacles and some criticism. The implementation of UNCAC in Australia only affected in increasing the number of anti-corruption agencies at the state and federal level, but it was not directly proportional to to the reduction of corruption cases and the increase of Australia Corruption Perception Index score and ranking during 2013-2017. Keywords: Australia, corruption, regime effectiveness, UNCAC

Analisis Efektivitas G20 Dalam Menangani Krisis Finansial Tahun 2008 Arum Tri Utami
Insignia: Journal of International Relations Vol 3 No 02 (2016): November 2016
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

AbstrakKrisis finansial 2008 menjadi sebuah permasalahan yang sulit dan menantang untuk diselesaikan, yang membawa pada pentingnya reformasi artsitektur tata kelola ekonomi global. G20 muncul sebagai sebuah tata kelola ekonomi global yang signfikan. Kedua puluh negara anggota G20 dapat mengambil peran yang signifikan dalam ekonomi glob-al. Berbagai upaya dikeluarkan oleh G20 dalam menyelesaikan krisis finansial 2008. Salah satu upayanya adalah dengan pemberian stimulus fiskal sebesar 2% dari PDB negara anggota G20. Kebijakan lainnya terus didorong oleh G20 untuk membuat aturan dan pengawasan yang efektif serta berbagai kebijakan sektor finansial lainnya. Efektivitas G20 dalam menyelesaikan krisis finansial G20 menjadi penting untuk dianalisa untuk membuat tata kelola ekonomi global yang lebih baik.Kata-Kata Kunci : G20, krisis finansial 2008, efektivitas, KTT G20 AbstractFinancial crisis 2008 posed a serious of deeper and more challenging problem, that led to calls for urgent reform of the architecture of global economic governance. G20 emerged as a significant global economic governance. The twenty members of G20 can take a significant role in economic global. Various efforts were made by G20 through policies resulted from the Summit. Those efforts include providing fiscal stimulus in the amount of 2% from GDP the member of G20. Other policies have been pushed by G20 to make an effective regulatory, supervisory and other financial sec-tor policies. The effectiveness of G20 in handling financial crisis 2008 was important to be analyzed to make a global economic governance will be better.Keywords : G20, financial crisis 2008, effectiveness, G20’s summit.

Penerapan Konsep Cross Border Regions (CBRs) dalam Kerja Sama Ekonomi Sub-regional Indonesia-Malaysia-Singapura Growth Triangle (IMS-GT) Yanyan M Yani; Yusnarida Eka Nizmi
Insignia: Journal of International Relations Vol 5 No 1 (2018): April 2018
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

Tulisan ini menganalisa kemunculan dan dinamika perjalanan kesepakatan Growth Triangle yang diinisiasi oleh pemerintah Singapura yang melibatkan kepulauan Riau di Indonesia dan juga Johor di Malaysia. Penjabaran difokuskan pada dinamika Growth Triangle sebagai sebuah kerjasama sub regional menurut konsep Cross Border Regios (CBRs) dan teori regionalisme baru (New Regionalism Theory). Growth tringle sendiri dalam tulisan ini diidentifikasi sebagai sebuah upaya perintisan kerjasama di wilayah ini, yang pembahasannya terbatas pada kerjasama ekonomi antar negara dengan industrialisasi barunya di wilayah ini. Zona Indonesia Malaysia Sngapura Growth triangle (IMS-GT) ini dipilih karena posisi lintas perbatasan dan karakteristik mereka yang memiliki latar belakang kerjasama sejarah lintas batas yang panjang, memiliki komposisi multi etnis dan secara geografis berdekatan. Elemen-elemen secara umum diidentifikasi sebagai pilar-pilar yang memfasilitasi proses yang menggiring sebuah wilayah menjadi ruang yang dinamis bagi para aktornya untuk secara aktif memainkan peran demi menjamin kepentingan-kepentingan transnasional mereka sendiri. Kata Kunci: Growth Triangle, Kerjasama, Cross Border Regions (CBRs), Teori Regionalisme Baru. This Paper analyse the rising and dynamics of Growth Triangle that was initiated by Singapore government which involved Kepulauan Riau in Indonesia and Johor in Malaysia. The Substantial topic focuses on the dynamics of Growth Triangle as a sub regional cooperation based on Cross Border Regions (CBRs) and New Regionalism Theory (NRT). Growth Triangle in this paper was identified as a volunteer cooperation among participant countries in this region, which its explanation was on economic cooperation among countries within their new industrialization. Indonesia Malaysia Singapore Growth Triangle (IMS-GT) was choosen because of their cross borders and characteristics in having same cross border cooperations background history, same ethnic compositions, and geograpically near by each other. Generally the elements are identified as pillars that fasilitated the process to lead a region became a dynamic space to its actors actively play their role so that their own transnational interests are guaranted. Keywords: Growth Triangle, Cooperation, Cross Border Regions (CBRs), New Regionalism Theory (NRT).

Page 9 of 21 | Total Record : 206

7 8 9 10 11

Filter by Year

2014 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 12 No 2 (2025): November 2025 Vol 12 No 1 (2025): April 2025 Vol 11 No 2 (2024): November 2024 Vol 11 No 1 (2024): April 2024 Vol 10 No 2 (2023): November 2023 Vol 10 No 1 (2023): April 2023 Vol 9 No 2 (2022): November 2022 Vol 9 No 1 (2022): April 2022 Vol 8 No 2 (2021): November 2021 Vol 8 No 1 (2021): April 2021 2021: Edisi Khusus "Navigating Global Society in the Disruptive Era" Vol 7 No 2 (2020): November 2020 Vol 7 No 1 (2020): April 2020 Vol 6 No 2 (2019): November 2019 Vol 6 No 1 (2019): April 2019 Vol 6 No 1 (2019): April 2019 Vol 5 No 2 (2018): November 2018 Vol 5 No 2 (2018): November 2018 Vol 5 No 1 (2018): April 2018 Vol 5 No 1 (2018): April 2018 Vol 4 No 02 (2017): November 2017 Vol 4 No 02 (2017): November 2017 Vol 4 No 01 (2017): April 2017 Vol 4 No 01 (2017): April 2017 Vol 3 No 02 (2016): November 2016 Vol 3 No 02 (2016): November 2016 Vol 3 No 01 (2016): April 2016 Vol 3 No 01 (2016): April 2016 Vol 2 No 02 (2015): November 2015 Vol 2 No 02 (2015): November 2015 Vol 2 No 01 (2015): April 2015 Vol 2 No 01 (2015): April 2015 Vol 1 No 01 (2014): November 2014 Vol 1 No 01 (2014): November 2014 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Ayusia Sabhita Kusuma

Contact Email
ayusia.kusuma@unsoed.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
insignia.hi@unsoed.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. banyumas,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Ayusia Sabhita Kusuma

Contact Email ayusia.kusuma@unsoed.ac.id

Phone -

Journal Mail Official insignia.hi@unsoed.ac.id

Editorial Address -

Location Kab. banyumas, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Ayusia Sabhita Kusuma

Contact Email
ayusia.kusuma@unsoed.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
insignia.hi@unsoed.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. banyumas,

Jawa tengah

INDONESIA