Articles
15 Documents
Search results for
, issue
"Vol 16, No 2 (2021): December"
:
15 Documents
clear
<![CDATA[Lex Crypto: Perbandingan Landasan Hukum terhadap Dampak Keberadaan Bitcoin antara Indonesia dengan El Salvador ]]>
<![CDATA[Fauzan, Aditya Rafi]]>;
<![CDATA[Dirkareshza, Rianda]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 16, No 2 (2021): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v16i2.31838
<![CDATA[Sebuah konsep yang hampir sama dengan uang digital dan memiliki sifat desentralisasi dengan sistem distribusi bernama bitcoin menjadi isu terhadap keberadaannya. Eksistensi bitcoin sebagai hasil dari kriptografi pertama yang menggunakan teknologi blockchain berhasil membuat tiap-tiap negara mengambil kebijakan berbeda karena ia disebut sebagai mata uang kripto dalam dunia digital. Sebagian masyarakat Indonesia beranggapan bahwa bitcoin dapat digunakan menjadi alat transaksi, faktanya hal tersebut jelas dilarang. Negara Indonesia tentu tidak ingin apabila mata uang nya tergantikan nilai nya oleh sistem digital yang memiliki nilai berfluktuasi cukup tinggi. Berbeda halnya dengan Republik El Salvador yang malah menyambut baik atas keberadaan bitcoin di negaranya dengan menjadikannya alat pembayaran yang sah. Studi ini bertujuan untuk membandingkan landasan hukum antara negara Indonesia dengan El Salvador terhadap dampak keberadaan bitcoin agar dapat menganalisis alasan Indonesia mengelompokkan bitcoin sebagai komoditi dan bukan sebagai sistem pembayaran elektronik dengan membandingkan terhadap El Salvador yang melegalkan bitcoin sebagai mata uang, juga mengetahui pentingnya dilakukan perkembangan landasan hukum terhadap bitcoin sehingga dapat memberikan dampak positif dalam hal perekonomian. Metode penelitian yang digunakan pada studi ini menggunakan pendekatan komparatif. Hasil atas penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli bitcoin sebagai benda yang tidak berwujud dan memiliki nilai menjadi sebuah alternatif investasi bagi masyarakat Indonesia dan tidak dibenarkan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Perkembangan pengaturan terkait pajak, keamanan dan kemudahan izin berusaha juga menjadi dampak positif yang dapat diambil dari keberadaan aset kripto di Indonesia. El Salvador menggunakan bitcoin sebagai sistem pembayaran digital ditujukan agar membuat sebuah inklusi keuangan pada masyarakatnya, sedangkan Indonesia telah memiliki inklusi keuangannya sendiri dalam rupiah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kehati-hatian dalam penerapan landasan hukum selanjutnya terhadap aset kripto di Indonesia karena dapat menghilangkan dampak positif terhadap perekonomian.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Putusan Gugatan Sederhana Tidak Dijalankan bagi Para Pihak ]]>
<![CDATA[Naefi, Mohammad]]>;
<![CDATA[Latifiani, Dian]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 16, No 2 (2021): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v16i2.31854
<![CDATA[Small Claim Court is the implementation of a case examination carried out in a simple procedure. With a court judgment being handed down in the trial process, it does not mean that the case is declared finished. It is necessary to carry out the implementation of the decision, namely execution if the losing party in the trial does not want to carry out the contents of the decision voluntarily. The problem in this study is what are the legal consequences for each party if the execution of the court jugdment in the default case through Small Claim Court in the Pengadilan Negeri Brebes is not carried out?. This research is an empirical research using a qualitative approach. Required a primary data and secondary data in an empirical legal research. To be able to obtain the necessary data, the author uses several ways, namely by conducting interviews, literature studies, reviewing documents. The results of the research that have been carried out explain that if there is no request for execution and the execution is not carried out, the legal consequences for the defendant as the debtor must still carry out the court jugdment by paying the remaining debt to the Plaintiff. In order to fulfill the debt, the defendant can independently sell the defendant's assets to pay off the remaining debt of the defendant to the plaintiff. While the legal consequences for the Plaintiff as the creditor, the Plaintiff still has the right to the debt to the Defendant as the debtor and the receivable must be paid immediately by the Defendant as the debtor. So the Plaintiff as the creditor continues to carry out parate executions based only on a power of attorney to sell the collateral, the Plaintiff can be declared to have committed an unlawful act.]]>
<![CDATA[Implementasi Prinsip Moral Sistem Hukum Indonesia Guna Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Masa Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Hastono, Broto]]>;
<![CDATA[Benuf, Kornelius]]>;
<![CDATA[Priyono, FX Joko]]>;
<![CDATA[Pujirahayu, Esmi Warassih]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 16, No 2 (2021): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v16i2.30188
<![CDATA[Penelitian ini akan menguraikan mengenai kejahatan korupsi bersifat extraordinary crime, di masa Pandemi Covid-19. Sifatnya yang luar biasa tersebut, menjadikan korupsi tidak bisa diberantas dengan cara yang biasa-biasa saja, namun perlu ditegakkan dengan luar biasa yaitu dengan dilandasi oleh prinsip moral yang terkandung dalam sistem hukum di Indonesia. Menjadi permasalahannya adalah bagaimana kedudukan prinsip moral dalam sistem hukum di Indonesia? dan bagaimana implementasi prinsip moral dalam penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia di masa PandemiCovid-19? Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis filosofis yaitu mengkaji kesesuaian antara aspek filosofis yaitu prinsip moral dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa prinsip moral merupakan landasan dalam menjalankan sistem hukum di Indonesia. Pada praktiknya di dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di masa PandemiCovid-19, kedudukan prinsip moral yaitu sebagai landasan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.]]>
<![CDATA[Kajian Model Penalaran Hukum yang Dilakukan Hakim Atas Denda Ta’zir Pada Akad Pembiayaan Murabahah ]]>
<![CDATA[Kristianti, Dewi Sukma]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 16, No 2 (2021): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v16i2.31815
<![CDATA[Hakim bertindak sebagai pengambil keputusan (legal decision maker) untuk kasus konkret di lembaga yudikatif, maka tugas hakim tidak mungkin dilepaskan dari kegiatan penalaran hukum. Putusan hakim merupakan hasil dari suatu kegiatan penalaran hukum yang paling komprehensif dilakukan oleh hakim di suatu peradilan, termasuk pengadilan agama. Kebebasan hakim dalam kegiatan penalaran hukum untuk menemukan hukum dalam suatu perkara menjadi tolok ukur dinamika putusan hakim. Tujuan dari penelitian dalam artikel ini, yaitu melakukan analisis dan evaluasi penalaran hukum yang dilakukan hakim terkait masalah pengenaan denda ta’zir dalam putusan yang dibuat di Pengadilan Agama. Berdasarkan metode penelitian yuridis normatif, diperoleh kesimpulan bahwa pengenaan denda ta’zir dalam putusan hakim Pengadilan Agama sebatas suatu perbuatan yang melanggar norma positif, dikarenakan model penalaran hukum yang dilakukan hakim Pengadilan Agama adalah model penalaran hukum dari aliran positivisme hukum. Belum terlihat hakim menggali kemanfaatan dikenakannya denda ta’zir tersebut. Hal ini terlihat dari ontologi dan epistemologi putusan hakim, lebih mengedepankan aturan yang tertulis sebagai hukum dan menafsirkannya secara tekstual dalam peraturan/ penafsiran autentik. Aksiologi atau tujuan dalam putusan hakim lebih mengedepankan aspek kepastian hukum. Hakim tidak berupaya untuk melihat dari pendekatan lain dalam memutus perkara ekonomi syariah dengan menggunakan pendekatan ekonomi yang dilihat dari segi nilai (value), kegunaan(utility) dan efisiensi (efficiency).Kata Kunci:Model Penalaran Hukum; Ontologis; Epistemologis; Aksiologis; Positivisme Hukum. AbstractJudges act as decision makers (legal decision makers) for concrete cases in the judiciary, so the task of judges cannot be separated from legal reasoning activities. The judge's decision is the result of the most comprehensive legal reasoning activity carried out by a judge in a court, including a religious court. The judge's freedom in legal reasoning activities to find the law in a case becomes a benchmark for the dynamics of the judge's decision. The purpose of the research in this article is to analyze and evaluate the legal reasoning carried out by judges regarding the problem of imposing ta'zir fines in decisions made in the Religious Courts. Based on the normative juridical research method, it was concluded that the imposition of the ta'zir fine in the decision of the judges of the Religious Courts was limited to an act that violated positive norms, because the model of legal reasoning carried out by the judges of the Religious Courts was a model of legal reasoning from the flow of legal positivism. The judge has not seen the benefits of imposing the ta'zir fine. This can be seen from the ontology and epistemology of judges' decisions, prioritizing written rules as law and interpreting them textually in authentic regulations/interpretations. The axiology or purpose in the judge's decision prioritizes aspects of legal certainty. Judges do not try to look at other approaches in deciding sharia economic cases by using an economic approach in terms of value, utility and efficiency.]]>
<![CDATA[Tantangan Hukum Peer To Peer Lending dalam Mendorong Pertumbuhan Industri Financial Technology ]]>
<![CDATA[Hanifah, Rokhmatun]]>;
<![CDATA[Prayoga, Gadang]]>;
<![CDATA[Sabrina, Ruhil Anadiah]]>;
<![CDATA[Kharisma, Dona Budi]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 16, No 2 (2021): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v16i2.25712
<![CDATA[Peer to peer lending adalah salah satu jenis Fintech yang memberikan layanan berupa pinjaman dana berbasis teknologi informasi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai salah satu regulator dibidang keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagai payung hukum pelaksanaan peer to peer lending. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan peer to peer lending di Indonesia sekaligus mengidentifikasi problematika normatif dan non-normatif peer to peer lending berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yakni data yang telah diperoleh akan diuraikan dalam bentuk keterangan dan penjelasan yang selanjutnya akan dikaji berdasarkan teori-teori hukum yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa problematika seperti batasan maksimum pinjaman, suku bunga yang tidak diatur, mekanisme penagihan yang tidak beretika melalui sosial media hingga pencurian dan penyalahgunaan data pribadi Penerima Pinjaman masih menghantui industri Fintech peer to peer lending. Diperlukan evaluasi dan terobosan mulai dari substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum mengenai peer to peer lending guna mendorong pertumbuhan industri Fintech peer to peer lending di Indonesia. Peer to peer lending is a type of Fintech that provides services in the form of information technology-based loan funds. The Financial Services Authority (OJK), as one of the regulators in the financial sector, has issued Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Services as a legal umbrella for implementing peer to peer lending. This study aims to determine how the regulation of peer to peer lending in Indonesia as well as identifying normative and non-normative problems of peer to peer lending based on the legal system theory of Lawrence M. Friedman. This type of research is normative legal research using qualitative analysis methods. The data that has been obtained will be described in the form of information and explanations, which will then be assessed based on relevant legal theories. This study's results indicate that problems such as maximum lending limits, unregulated interest rates, unethical billing mechanisms through social media to theft and misuse of personal data of consumers still haunt the Fintech peer to peer lending industry. Evaluation and breakthroughs are needed starting from the legal substance, legal structure and legal culture regarding peer to peer lending to encourage the growth of the peer to peer lending Fintech industry in Indonesia.]]>
<![CDATA[Status Hak Atas Tanah Kas Desa dan Prosedur Pendaftarannya Menurut Hukum Administrasi Pertanahan ]]>
<![CDATA[Abrianto, Bagus Oktafian]]>;
<![CDATA[Fikri, Muhammad Azharuddin]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 16, No 2 (2021): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v16i2.28208
<![CDATA[Pasal 6 ayat (1) Permendagri No. 1 Tahun 2016 memerintahkan agar setiap aset desa yang berupa tanah wajib disertifikatkan atas nama pemerintah desa. Adanya aturan tersebut ialah sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum. Namun dalam ketentuan tersebut menimbulkan kekaburan mengenai status hak atas tanah apa yang sesuai untuk tanah kas desa serta subjek hak atas tanahnya. Kedudukan desa yang unik membuat pengorganisasiannya menjadi berbeda dari pemerintahan yang lain. Kondisi tersebut menjadikan beragam hak atas tanah yang terdapat dalam hukum agraria nasional saat ini masih belum bisa mengakomodasi hak atas tanah yang sesuai untuk tanah kas desa. Penelitian ini mencoba untuk menilik jenis hak atas tanah apa yang sesuai untuk tanah kas desa serta sejauh mana kewenangan pemerintah desa dalam mengelola tanah kas desa yang belum bersertifikat. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Dari penelitian ini telah diperoleh kesimpulan bahwa hak atas tanah yang paling mendekati untuk tanah kas desa ialah hak pakai di atas tanah hak pengelolaan. Tanah kas desa dapat dimanfatkan untuk berbagai kegiatan desa dengan catatan bahwa pemanfaatan tanah kas desa harus diatur dalam peraturan desa setempat agar pemanfaatan tanah kas desa lebih terarah dan tertib administrasi.]]>
<![CDATA[Keberadaan Visum Et Repertum sebagai Pendukung Proses Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian ]]>
<![CDATA[Novianna, Thasya]]>;
<![CDATA[Koswara, Indra Yudha]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 16, No 2 (2021): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v16i2.31816
<![CDATA[Pemeriksaan sesuatu tindak pidana dalam sesuatu proses di peradilan menurut hakikatnya memiliki tujuan guna menciptakan suatu kebenaran materil yang diartikan berdasarkan kebenaran yang ada dapat sebenar- benarnya dari suatu peristiwa tindak pidana yang telah terjadi. Salah satu perlengkapan realitas yang sah bisa berbentuk Visum Et Repertum, sebagaimana berfungsi dalam meyakinkan terbentuknya sesuatu tindak pidana penganiayaan. Hasil studi Visum et repertum memiliki kedudukan strategi dalam membetulkan tindak pidana yang terjalin. Mengenai ini ditunjukkan dengan upaya yang dicoba oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti- bukti yang dibutuhkan guna meyakinkan suatu permasalahan. Penelitian ini bersumber pada permasalahan masalah No: 40/ Pid. B/ 2013/ PN. Olm. Penelitian ini bertujuan dapat mengenali bagaimana keberadaan Visum Et Repertum sebagai pendukung proses penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan kematian maupun termasuk tindak pidana lainnya. Studi ini mengenakan tata metode studi Yuridis Normatif mengunakan data sekunder agar dapat menjawab permasalahan studi dengan teknis analisis.Kata Kunci : Pembuktian, Penganiayaan, Visum et repertum]]>
<![CDATA[Undang Undang Cipta Kerja Klaster Investasi Telaah Paradigma Participatory ]]>
<![CDATA[Fibrianti, Nurul]]>;
<![CDATA[Santoso, Budi]]>;
<![CDATA[Setyowati, Ro'fah]]>;
<![CDATA[Widyawati, Anis]]>;
<![CDATA[Latifiani, Dian]]>;
<![CDATA[Hidayat, Arif]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 16, No 2 (2021): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v16i2.32146
<![CDATA[Investasi adalah aktivitas mengelola dana untuk melakukan usaha guna mendapatkan keuntungan. Investasi saat ini diatur dalam UU Cipta Kerja namun sebelumnya pengaturan investasi terdapat dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mana pada UU Nomor 25 Tahun 2007 tercermin pengaturan investasi memiliki dua sisi dalam pelaksanaannya. Satu sisi investasi akan membuka peluang kerja, pemasukan negara dan lain sebagainya. Sedangkan sisi lainnya, dengan dibukanya peluang investasi maka berbagai fasililitas, kemudahan akan ditawarkan kepada investor guna menarik minat investasi di suatu negara, walaupun fasilitas dan kemudahan tersebut harus mengorbankan hak warga negara sendiri yang dalam hal ini nampak liberaliralisme dalam pembukaan peluang investasi di Indonesia. Oleh karena itu penulis menganalisa UU Ciptaker sebagai aturan yang mengubah UU Penanaman Modal. Berdasar pada telaah participatory antara penulis dengan pelaku UMKM didapatkan kesimpulan bahwa UU Ciptaker menjadi UU yang lebih memiliki keberpihakan kepada UMKM daripada UU Penanaman Modal karena mampu menjawab kebutuhan dan memberikan peluang akses sumber daya ekonomi bagi UMKM.]]>
<![CDATA[Dewan Pengawas Syariah Koperasi Syariah dalam Bias Pengaturannya ]]>
<![CDATA[Hernowo, Wempy Setyabudi]]>;
<![CDATA[Aufa, Muhammad Fikri]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 16, No 2 (2021): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v16i2.32360
<![CDATA[Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa perkembangan koperasi syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan. Lembaga ini berdiri dengan berkonsep menghindarkan dari unsur-unsur aktivitas maupun transaksi yang di dalamnya terdapat unsur maysir (judi), gharar (tidak jelas), risywah (suap), dan riba (bunga). Dalam aktifitas yang dilakukan oleh Koperasi Syariah, memiliki satu komponen yang dinamakan Dewan Pengawas Syariah. Penelitian ini dilakukan guna mengetahui aturan manakah yang tepat untuk menjadi landasan bagiu Dewan Pengawas Syariah pada Koperasi Syariah. Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dimana penelitian ini juga dilakukan dengan pendekatan Undang-Undang, serta dengan teknis analisis deskriptif kualitatif serta berdasarkan pada bahan hukum primer yaitu berupa Peraturan Perundang-Undangan dan didukung bahan hukum sekunder yaitu kajian kepustakaan seperti buku-buku dan jurnal-jurnal. Dari penelitian yang dilakukan bahwa dapat dilihat bahwa peraturan yang tepat untuk menjadi rujukan bagi Dewan Pengawas Syariah pada Koperasi Syariah ada pada Peraturan Perundang-Undangan terbaru. Hal ini dikaji dan diperdalam dengan menjelaskan asas-asas hukum yang menjadi teori dalam penelitian normatif ini.]]>
<![CDATA[Community Participatory Supervision in State-Owned Asset Auction Implementation in KPKNL Semarang ]]>
<![CDATA[Saputra, Andhika Bima]]>;
<![CDATA[Wibawa, Kadek Cahya Susila]]>;
<![CDATA[Solechan, Solechan]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 16, No 2 (2021): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v16i2.29493
<![CDATA[The development of information disclosure is hand in hand with the increasing demands for community participation in government administration. Community involvement in every activity of government administration is imperative to achieve good governance, including the auction of a state-owned asset by KPKNL (State-owned Asset and Auction Service Office) Semarang Area. Community participation in the form of participatory supervision is an important element in the auction of state-owned goods because community participation, it can create a transparent and fair auction implementation. This research aimed to critically describe the urgency of community participation (participatory supervision) in the auction of state-owned goods and to analyze the implications of community involvement and non-involvement in the implementation of state-owned asset auction at the KPKNL Semarang.This research combined doctrinal legal research and non-doctrinal legal research with descriptive-analytical research specifications to be able to answer these problems. This research was also supported by a statutory approach and a qualitative approach.The results showed that the Semarang KPKNL had involved the community in the auction of the state-owned asset. The implementation of an auction that has been already online eases the public to carry out participatory supervision of the auction activities for state-owned goods. The active participation of the community encourages the realization of good governance in the auction activities of state-owned goods, especially at KPKNL Semarang. The absence of community involvement in auction implementation tends to lead to unfair and fraudulent auction practices.]]>
